[list_indonesia] [ppiindia] Meragukan Dana Kompensasi BBM
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Tue, 1 Mar 2005 21:38:57 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
Media Indonesia
Rabu, 02 Maret 2005
OPINI
Meragukan Dana Kompensasi BBM
Endang Srihadi, Peneliti The Indonesian Institute, Jakarta
SEBELUMNYA kita terhenyak oleh tragedi yang menimpa Heryanto, Agustus
2003. Siswa kelas 6 SD di Garut itu berusaha bunuh diri karena tidak mampu
membayar uang ekstrakurikuler di sekolahnya sebesar Rp2.500. Meskipun nyawanya
terselamatkan, tetapi cacat mental yang ditimbulkan oleh peristiwa traumatis
tersebut akan terus bersemayam di tubuhnya, seiring penderitaan akibat
kemiskinan.
Kisah-kisah itu menggarisbawahi bahwa beban hidup anak-anak dari keluarga
miskin, terlebih di perkotaan, memang berat. Dapat dibayangkan, betapa mereka
tertekan psikologis lantaran diejek teman-temannya di sekolah karena tak mampu
membayar SPP.
Persoalan makin pelik, ketika kebijakan pemerintah mengenai pendidikan
dan perekonomian selama ini memang tidak pernah berpihak pada rakyat miskin.
Akses ekonomi bagi kalangan tak mampu amat terbatas. Akses bagi keluarga miskin
terhadap pendidikan (yang makin lama menjadi komoditas) juga sangat terbatas.
Rakyat miskin tidak mampu mengakses pendidikan bermutu. Ini bukan persoalan
kultur karena masyarakat malas, misalnya tetapi menyangkut persoalan struktural.
Kisah pilu di atas juga menegaskan betapa kita belum bisa mendekati
gagasan Amartya Sen bahwa dunia pendidikan memiliki peranan strategis untuk
meningkatkan kapabilitas dan kebebasan masyarakat. Apabila tingkat pendidikan
masyarakat rendah, kapabilitasnya juga rendah. Hal ini akan berpengaruh
terhadap rendahnya kemampuan merespons peluang. Ujungnya, adalah kemiskinan.
Karena itu, muncul rumusan bahwa kemiskinan terjadi akibat perampasan
kapabilitas. Realitas menunjukkan, kondisi kemiskinan yang dialami individu
telah mengakibatkan rendahnya pencapaian pendidikan individu itu. Kondisi
inilah yang dialami mayoritas rakyat Indonesia.
Perampasan kapabilitas rakyat miskin tidak seharusnya terjadi jika
penguasa konsisten menjalankan konstitusi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang
Dasar 1945, pemerintah berkewajiban menyediakan akses yang leluasa dan luas
terhadap pendidikan bagi semua warga negara tanpa membedakan antara si kaya dan
si miskin. Dalam konteks ini, penyediaan sekolah gratis untuk seluruh rakyat
lebih bernilai ketimbang pemberian subsidi silang kepada siswa dari keluarga
miskin seperti yang akan dijalankan dalam program dana kompensasi BBM untuk
pendidikan.
Pemerintah sewajarnya memang memerhatikan kebutuhan pendidikan rakyat
miskin agar mereka dapat meningkatkan kapabilitasnya dan memperbaiki kualitas
kehidupan mereka. Pertanyaannya, apakah program dana kompensasi BBM dapat
dianggap sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam merealisasikan amanat
konstitusi? Persoalan apa saja yang selayaknya diantisipasi, sehingga program
ini tepat sasaran dan menjangkau anak-anak yang senasib dengan Romdoni dan
Heryanto?
Pemahaman publik yang kadung tercipta adalah bahwa biaya pendidikan
nasional seharusnya terpenuhi dalam anggaran rutin sektor pendidikan di APBN,
tanpa harus mengambil anggaran sektor lain. Sederhananya, pemerintah harus
lebih bekerja keras dan bertanggung jawab untuk merealisasikan anggaran
pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, seperti tercantum dalam konstitusi.
Bahkan, menjadi tak relevan jika program dana kompensasi BBM dikaitkan
dengan program wajib belajar. Karena, tanpa dana tersebut pun pemerintah memang
bertanggung jawab membiayai pendidikan dasar sembilan tahun. Tanggung jawab ini
jelas termaktub dalam Pasal 31 UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Sisdiknas) yang menegaskan bahwa pemerintah menjamin terselenggaranya wajib
belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
Meskipun demikian, kebijakan pemerintah untuk menggulirkan dana
kompensasi BBM tetap akan dilaksanakan. Karena itu, fokus perhatian kita
sebaiknya lebih tertuju pada bagaimana pengguliran dana ini agar mencapai
sasaran, meminimalisasi terjadinya penyimpangan dan memenuhi tujuan yang
diinginkan.
Dalam kerangka itu, ada beberapa persoalan yang harus diperhatikan.
Pertama, penentuan anggota masyarakat termiskin sebagai penerima manfaat.
Program-program pengguliran dana sosial untuk rakyat miskin sebelumnya banyak
yang tidak tepat sasaran karena tidak diawali oleh proses penentuan kebutuhan
(need assessment) yang memadai. Ketiadaan proses ini umumnya juga berkorelasi
dengan masa persiapan yang sangat mepet dan terburu-buru, belum mapannya
database klasifikasi rakyat miskin di negeri ini dan risiko kecurangan oleh
pelaksana program. Apabila kita gagal melakukan tahap krusial ini, bisa jadi
orang yang sangat miskin tak bisa memanfaatkan fasilitas program dan sebaliknya
yang tak miskin menikmatinya.
Kedua, persoalan dalam tahap distribusi dana ke penerima manfaat. Dalam
proses ini sangat dimungkinkan terjadinya penyelewengan dana, sehingga rakyat
miskin tidak menerima dana dalam jumlah yang seharusnya mereka terima. Risiko
kebocoran dana sesungguhnya telah menjadi cerita lama dalam setiap pengguliran
dana bantuan untuk rakyat miskin. Seiring makin kuatnya desakan publik untuk
memberantas korupsi, maka pengawasan terhadap proses pengguliran dana
kompensasi ini harus menjadi tugas bersama.
Ketiga, monitoring dan evaluasi program yang kredibel, efisien, dan
komprehensif dengan menggunakan indikator-indikator pencapaian yang rasional
dan terukur perlu disiapkan pemerintah sejak awal. Hasilnya, baik di tahap
pertengahan atau akhir pelaksanaan program harus diumumkan ke publik, sehingga
setiap penyimpangan bisa segera dideteksi. Yang terpenting, akses atau
partisipasi publik perlu dibuka seluas-luasnya dalam melaksanakan proses
monitoring tersebut.
Selain itu, sejak awal pemerintah mesti memperhitungkan dan
meminimalisasi segala risiko diskriminasi yang akan menimpa penerima manfaat
terutama anak. Jangan sampai terjadi, untuk mendapatkan dana kompensasi ini
maka anak-anak miskin merasa tertekan secara psikologis dan mengorbankan harga
dirinya. Labelisasi anak miskin pada anak usia sekolah dasar, misalnya, bisa
mengganggu kepribadian anak dan kontraproduktif.
Akhirnya, selayaknya kita tak menganggap rangkaian kisah bunuh diri
anak/remaja itu hanya sebagai cerita biasa dan sekadar risiko hidup di negara
dengan jumlah penduduk miskin yang amat besar. Dana kompensasi BBM semestinya
sampai ke tangan rakyat miskin. Kisah pilu bunuh diri anak Indonesia karena
alasan ketiadaan biaya pendidikan pun selayaknya tak kita dengar lagi. Jika
tidak, kita gagal menjadi bangsa yang pandai menjaga kepentingan rakyatnya.***
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give underprivileged students the materials they need to learn.
Bring education to life by funding a specific classroom project.
http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Meragukan Dana Kompensasi BBM
