** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru ** SUARA KARYA Mempersiapkan Birokrasi Dinamis Oleh Haryono Suyono Sabtu, (19-03-'05) Akhir-akhir ini keprihatinan dan pembicaraan tentang aparat birokrasi Republik Indonesia berlangsung gencar. Perhatian itu sangat beralasan karena pada akhirnya roda pemerintahan sangat tergantung pada kemampuan para menteri dan jajaran pimpinan pemerintahan dalam menggerakkan birokrasi dari tingkat yang paling puncak, di kantor kepresidenan, sampai ke jajaran yang paling depan di pedesaan dan pedukuhan. Perhatian itu harus diikuti dengan langkah-langkah strategis secara sistematis dan dilaksanakan secara terpadu pada lingkup nasional dan di seluruh daerah. Birokrasi sebagai pendukung pemerintahan yang melayani rakyat banyak harus bisa menggerakkan roda pemerintahan sesuai dengan visi dan misi yang dikehendaki rakyat secara transparan, dengan adil dan berbudaya serta dengan ketepatan yang tinggi. Di samping itu harus juga disertai dinamika yang sanggup menyampaikan pesan-pesan kepada rakyat banyak tepat pada waktu yang diperlukannya. Syukur Alhamdullilah, pemerintah secara berani telah mengambil beberapa langkah strategis. Salah satu langkah strategis itu adalah diadakannya secara nasional dan serentak ujian saringan untuk calon pegawai negeri sipil. Hasil ujian itu akan disiapkan untuk mengisi lowongan dari berbagai jenjang aparat birokrasi di seluruh pelosok Tanah Air. Tentu hasil ujian itu tidak begitu saja siap untuk mengisi aparat yang lowong karena ditinggal aparat yang pensiun atau karena memang dibutuhkan tambahan aparat baru berhubung bertambahnya beban kerja suatu unit birokrasi. Atau, karena perubahan struktur dan pengaturan kerja akibat desentralisasi otonomi daerah, aparat di daerah perlu dilengkapi dengan tenaga yang lebih banyak. Atau, karena pengubahan pengaturan tata pemerintahan, aparat birokrasi dianggap tidak memadai lagi untuk melayani masyarakat. Lebih lanjut, belum lama ini muncul pula pernyataan bahwa sebagian besar pejabat eselon I aparat birokrasi akan diganti. Penggantian pejabat eselon I itu sebagian adalah karena alasan pensiun, dan selebihnya karena sebagian dari aparat eselon I dianggap tidak cakap melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Atau, sebagian lagi tidak tepat pada tempatnya sehingga tidak mampu mengembangkan kemampuan yang dimilikinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Atau, karena tuntutan masyarakat yang makin dinamis, sehingga pejabat yang bersangkutan dianggap tidak lagi cakap di bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Di daerah, lebih-lebih dalam suasana desentralisasi dan otonomi daerah, hampir setiap hari ada saja pergantian aparat birokrasi karena alasan yang sama. Pejabat yang bersangkutan memasuki masa pensiun, atau oleh atasannya dianggap tidak cakap memberikan bantuan pelayanan untuk rakyat banyak. Agak menyedihkan karena "anggapan tidak cakap melayani masyarakat" itu biasanya sangat subyektif, artinya dinilai oleh atasan masing-masing dengan cara penilaian dengan indikator yang lemah dan tidak jelas. Sistem penilaian pegawai negeri, aparat birokrasi, yang dipergunakan selama ini, yaitu dengan sistem isian DP3, biarpun mungkin saja secara teoritis mempunyai maksud yang baik dan luhur, berisi variabel-variabel yang kalau dilaksanakan dengan baik akan melahirkan aparat birokrasi yang baik, dalam praktik penilaiannya tidak dilakukan dengan baik. Sebagian besar petugas yang menilai dan mengisi formulir DP3 tersebut tanpa tanggung jawab yang tinggi, sehingga isian yang dicantumkannya kurang akurat, bahkan sering terkesan bahwa pengisian DP3 itu tidak mendapat perhatian. Isian yang seharusnya dilakukan dengan sangat cermat dan hati-hati, karena tidak dilakukan dengan baik, hasilnya kurang mencerminkan kemampuan dan keberhasilan aparat yang sesungguhnya, dan tidak cocok untuk menilai aparat yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu disambut dengan sebaik-baiknya maksud pemerintah untuk mengembangkan aparat birokrasi yang sanggup mengantar dan mendampingi pemerintah melayani rakyat banyak. Pemerintah harus mendapatkan pendamping yang tidak saja cakap dalam bidangnya, mempunyai dedikasi yang tinggi, tetapi juga menguasai visi dan misi yang ditawarkan oleh pemerintah, mampu menerjemahkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Lebih dari itu, aparat pemerintah itu juga harus sanggup mendampingi pemerintah melaksanakan berbagai komitmen jangka panjang yang siapa pun pemerintahnya harus dilaksanakan dengan baik. Di samping itu aparat birokrasi harus pula mampu mendampingi pemerintah melaksanakan komitmen internasional yang telah menjadi komitmen dunia, lebih-lebih komitmen yang dilakukan bersama-sama banyak negara dalam forum dunia seperti Perserikatan Bangsa-bangsa. Kita mencatat dengan penuh kegembiraan langkah tegas yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang secara tegas mengirim aparatnya yang terbaik untuk membali ke bangku kuliah pada Pascasarjana Unair dan secara khusus mempelajari masalah-masalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam lingkup pemerintahan. Langkah ini merupakan langkah strategis karena dengan demikian pemerintah daerah menempatkan manusia, yaitu aparat birokrasi, sebagai titik sentral pembangunan. Dengan manusia yang tidak saja profesional, terampil, dinamik, berdedikasi, tetapi juga mendapat perhatian yang tinggi dalam pembangunan, diharapkan setiap aparat akan makin siap mengembangkan diri untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat banyak. Lebih membesarkan hati lagi karena pada kuliah perdana yang mengantar para staf muda tersebut, Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, dan Rektor Universitas Airlangga, Prof Dr Puruhito, secara pribadi meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk tentang apa saja yang harus menjadi perhatian para pegawai senior yang di masa depan diharapkan mampu mendampingi Gubernur dan aparatnya melayani masyarakat di seluruh provinsi yang potensial tersebut. Pengiriman tenaga senior untuk studi jangka panjang sampai mereka mencapai jenjang S2 tersebut sangat penting. Tetapi lebih dari itu, perlu pula segera diisi suatu critical mass aparat birokrasi di segala tingkatan dengan pembelajaran jangka pendek secara komprensif, bervariasi, yang secara terpadu mengembangkan pendekatan dengan menempatkan rakyat banyak, penduduk, sebagai titik sentral pembangunan. Dalam hal ini kita mencatat dengan gembira langkah strategis yang telah mulai diambil oleh Departemen Dalam Negeri dengan pelatihan pegawai dan pejabat senior berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, beberapa waktu lalu. Pembelajaran tersebut, yang untuk pertama kalinya diikuti oleh tidak kurang dari 95 peserta dari seluruh Indonesia, dan terdiri dari pejabat senior sekretaris daerah, para deputi, kepala biro dan kepala badan, serta ketua, wakil ketua dan anggota DPRD perlu mendapat dukungan dan diteruskan secara berkala dengan kecepatan yang lebih tinggi. Aparat di daerah, baik aparat Pemda maupun anggota legislatif, lebih-lebih dalam suasana otonomi daerah, perlu memahami latar belakang berbagai persoalan nasional maupun komitmen internasional sebelum mengambil langkah-langkah pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak di daerahnya. Komitmen nasional dan internasional tersebut, dengan cara yang elegan dapat dimasukkan dalam langkah-langkah pelaksanaan program pembangunan di daerah sehingga kesatuan dan persatuan nasional, maupun komitmen internasional sebagai bangsa yang beradab, tetap terpelihara dengan baik. Pelaksanaan berbagai komitmen tersebut sekaligus akan mengangkat martabat bangsa lebih terhormat, dan hasilnya pasti akan kembali lagi kepada rakyat banyak di daerah. Oleh karena itu, pelatihan para pejabat daerah yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, minggu lalu, perlu mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota dengan lebih besar lagi sehingga apabila perlu dapat segera dilakukan di daerah dengan frekuensi lebih besar lagi. Aparat daerah perlu berkejaran dengan waktu untuk memberikan pelayanan dengan pendekatan yang lebih segar, yaitu dengan menempatkan manusia, rakyat banyak, sebagai titik sentral pembangunan. Manusia, rakyat banyak, yang dewasa ini mulai mendapat tempat sebagai sasaran dan sekaligus pelaku pembangunan, perlu mendapat pembelajaran dengan pelayanan yang sebaik-baiknya dari berbagai jajaran birokrasi dan aparatur pemerintah yang mendampinginya. Pendekatan pelayanan di masa lalu, yang bertumpu pada pelayanan oleh aparatur sesuai dengan kemampuan pemerintah tidak lagi tepat. Rakyat yang ingin dan mampu berperan serta dalam pembangunan harus mendapatkan kesempatan memainkan perannya dengan baik, yaitu apabila aparatur birokrasi dapat mengembangkan dirinya menjadi fasilitator yang baik dari berbagai program dan kegiatan yang diperuntukan rakyat banyak di daerahnya. Dalam era pembangunan yang transparan dan partisipatif sekarang ini tidak ada lagi monopoli pembangunan oleh pemerintah atau segelintir oknum dekat dengan pemerintah. Seluruh rakyat yang mempunyai kemampuan berhak ikut serta dalam pembangunan. Justru keberhasilan pembangunan harus diukur dari kepadatan partisipasi yang dilakukan oleh rakyat banyak, bukan dari besarnya proyek yang dirancang oleh pemerintah. Rakyat banyak, apabila perlu dan menganggap suatu kegiatan perlu segera dilaksanakan, harus mendapat kesempatan untuk ikut serta membiayai ongkos pembangunan yang dibutuhkan oleh rakyat banyak. Pendekatan pembangunan dengan partisipatif seperti ini memerlukan aparat birokrasi yang mampu mengembalikan kesempatan membangun kepada rakyat. Diperlukan aparat birokrasi yang mengerti, dan apabila tidak mengerti aspirasi masyarakat mau mempelajari dan mendalami aspirasi tersebut. Aparat birokrasi, yang mungkin saja di masa lalu agak "manja" karena mampu menelorkan berbagai proyek pembangunan yang besar, dan mengalirkan pembiayaan yang juga besar, sekarang harus sanggup mendengar rakyat banyak menelorkan proyek besar, dan membuka peluang serta suasana yang kondusif agar proyek besar yang dicetuskan rakyat itu dapat dilaksanakan dengan aman dan berhasil. Pemerintah, lebih-lebih pemerintah daerah, harus sanggup menjadi fasilitator untuk pembangunan untuk rakyat, oleh rakyat dan menguntungkan rakyat banyak. Langkah-langkah yang telah diambil oleh Departemen Dalam Negeri dengan pendidikan dan pelatihan aparat daerah, lengkap dengan pimpinan dan anggota DPRD tersebut, perlu segera ditindaklanjuti dengan pelatihan yang diadakan di daerah-daerah dan dikelola bersama dengan perguruan tinggi yang ada di sekitar daerahnya. Pengelolaan bersama perguruan tinggi tersebut bisa merupakan sarana untuk saling memahami dan menjalin kerjasama jangka panjang yang makin harmonis. Tenaga-tenaga akademis perguruan tinggi bisa makin belajar kebutuhan rakyat banyak yang mendesak sehingga pengajaran yang diberikannya di ruang kuliah makin mempunyai hubungan yang relevan dengan kehidupan nyata rakyat di sekitar kampus, atau di kampung-kampung yang jauh dari kampus. Teori-teori hebat yang dikembangkan para ahli ilmu pengetahuan, teknologi dan manajemen sumber daya manusia dan birokrasi, secara sederhana dicarikan relevansinya dengan kehidupan nyata dalam lingkungan birokrasi provinsi, kabupa ten, kota, kampung dan pedesaan, sehingga setiap mahasiswa makin mencintai tanah airnya. Gagasan-gagasan David Osbone dan Ted Gaebler tentang Reinventing Government, atau David Osborne dan Peter Plastrik tentang Banishing Bureucracy, dengan mudah dapat dikembangkan bersama antara para ahli dari perguruan tinggi dan mereka yang sudah lama berkecimpung dalam lingkungan birokrasi pemerintahan. Gagasan-gagasan itu bisa menjadi awal dari revolusi birokrasi yang tidak saja meningkatkan kinerja, tetapi sekaligus membahagiakan para pegawai dan rakyat yang memberikan mandat kepada pegawai negaranya. Lebih dari itu, hipotesa yang ditarik dari berbagai studi dalam lingkungan perguruan tinggi bukan lagi hipotesa virtual yang ada di awang-awang, tetapi merupakan refleksi nyata dari kehidupan yang ada di sekitar kita, dalam lingkungan birokrasi di kantor gubernur, bupati, kecamatan, dinas dan biro-biro yang biasanya angker, juga di kampung atau di kota-kota dan RT dan RW kumuh. Akibatnya, akan makin positif, rakyat dengan sumber daya manusia makin profesional, akan makin bangga karena desanya yang gersang, kampungnya yang kumuh, dan keadaan kesehatannya yang rentan, tingkat pendidikannya yang rendah dan ketidak-mampuannya mengatasi tekanan kemiskinan mendapat dukungan dari anak-anak mereka. Khususnya, yang dikirim ke perguruan tinggi dan aparat birokrasi yang ada di daerahnya yang sangat peduli dan tanggap atas keluhannya. Dengan hantaran pembelajaran yang tepat, kita akan memperoleh aparat birokrasi yang sanggup menjadi advokator dan fasilitator pembangunan yang menguntungkan rakyat banyak. *** (Prof Dr Haryono Suyono, adalah pengamat sosial kemasyaratakan, dosen Unair Surabaya). [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today! http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **