[list_indonesia] [ppiindia] Kompensasi Berwujud Sekolah Gratis
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Thu, 10 Mar 2005 10:48:56 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0503/10/opi01.html
Kompensasi Berwujud Sekolah Gratis
Oleh Widoyoko
Belum lagi lonjakan harga kebutuhan pokok mereda sebagai dampak dari
kenaikan harga gas Desember lalu, masyarakat dikejutkan kembali dengan
naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). Hanya saja, berbeda dengan peristiwa
kenaikan harga yang sudah-sudah; kenaikannya kali ini mendapat dukungan
penuh dari setidaknya tiga puluh enam orang cendekiawan-budayawan terkemuka
Indonesia.
Dengan gagah mereka menyatakan sikapnya tersebut melalui iklan satu halaman
penuh di sebuah media cetak yang pada intinya menyetujui adanya pengurangan
subsidi harga BBM alias menaikkan harganya. Melalui iklan mereka mencoba
memberi kearifannya dengan mengingatkan khalayak bahwa subsidi yang
diberikan selama ini pada galibnya dinikmati oleh segelintir orang kaya
disamping membuka celah bagi aksi penyelundupan minyak ke luar negeri.
Karenanya, menurut mereka, akan lebih bermanfaat bila subsidi itu dikurangi
saja dan dialihkan ke dalam program kompensasi seperti bea siswa pendidikan,
perbaikan sarana kesehatan dan bantuan beras murah.
Inilah bentuk mobilisasi partisipasi masyarakat luas dalam ikut
menanggulangi aksi pemborosan energi oleh pihak-pihak yang mampu
berkendaraan pribadi dan menyetop aksi penyelundupan BBM ke luar negeri.
Kendati, tindakan penghematan oleh pemerintah dan upaya pencegahan
penyelundupan BBM dapat dinilai belum atau bahkan tidak optimal, risiko dari
keseluruhan peristiwa itu segera dipikulkan ke pundak masyarakat luas yang
mobilitas kehidupannya sangat tergantung pada fasilitas kendaraan umum.
Bagi masyarakat, pemborosan subsidi dan penyelundupan adalah urusan
pemerintah, karena itu memang tanggung jawab dan kewenangannya. Masyarakat
sudah cukup bahagia dengan tarif angkot yang tidak naik, harga sembako
stabil dan situasi keamanan yang baik.
Bagaimanapun bobot rasionalitas yang dikemukakan oleh para penggagas maupun
pendukungnya, menaikkan harga BBM sudah tentu sangat mengusik kekecewaan
masyarakat. Hanya saja memang menjadi semakin menyuramkan keadaan bila saja
kekecewaan tersebut diupayakan sebagai pendorong pencabutan mandat mereka
kepada pimpinan negara. Untuk itulah kita harus menghindari suasana yang
demikian dengan lebih memfokuskan pada masalah janji baru pemerintah, yaitu
akan memberi kompensasi atas pengurangan subsidi harga BBM dengan
peningkatan pelayanan pendidikan dasar dan menengah dalam bentuk bea siswa
bagi siswa miskin yang diperkirakan jumlahnya 9,67 juta orang.
Salah Sasaran
Kita tidak berharap rencana tersebut semata-mata merupakan salah satu upaya
pemerintah untuk meredam gejolak masyarakat sebagai akibat dari naiknya
harga BBM. Kendatipun janji ini dalam realisasinya membutuhkan waktu yang
tidak cepat, secepat datangnya dampak dari kenaikan harga BBM, tetapi ia
diharapkan mampu memberikan harapan baru, khususnya dalam menggapai jaminan
keberlanjutan pendidikan anak-anak kaum miskin.
Adanya saran para pengiklan pendukung pengurangan subsidi BBM agar
kompensasi diwujudkan dalam pemberian bea siswa, sedikit memberi gambaran
bahwa mereka benar-benar tidak memahami keadaan lapangan yang sesungguhnya.
Usulan itu bisa wajar manakala seluruh aparatur negara dari tingkat pusat
hingga kelurahan sudah benar-benar antikorupsi dan memiliki kepedulian yang
tinggi terhadap pemberdayaan kehidupan si miskin.
Belajar dari penyelenggaraan program Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) yang
pernah dilakukan pemerintah pada beberapa tahun lalu yang walaupun tujuannya
memberi keringanan kepada mahasiswa kurang/tidak mampu, tetapi tokh banyak
di antara para penerimanya justru berasal dari kalangan mampu. Begitu pula
nantinya, hal tersebut dikhawatirkan terjadi pula di dalam masalah bea siswa
kompensasi BBM.
Terjadinya kesalahan sasaran seperti itu, antara lain disebabkan oleh adanya
kenyataan untuk mengurus surat keterangan, mulai dari tingkat RT hingga
Kelurahan dan kemudian ke Dinas-Dinas terkait, seperti Dinas Sosial dan
lain-lain, bukanlah perkara mudah. Bisa menjadi mudah, kalau dalam
pengurusannya menggunakan jasa "biro jasa pelat merah" yang tentu saja akan
berkonsekuensi dikeluarkannya uang jasa oleh sang pengguna jasanya.
Hal ini tentu sangat menyulitkan si miskin, tetapi sebaliknya bagi mereka
yang mampu. Menghadapi kenyataan ini, biasanya secara klasik pejabat
pemerintah akan menyatakan laporkan kepadanya, dan ia segera menindak tegas.
Tetapi pada kenyataannya, praktik-praktik seperti itu terus saja
berlangsung.
Sekolah Gratis
Selain itu, pelaksanaan pemberian bea siswa seperti itu sangat ruwet dan
rawan, karena harus melibatkan banyak pihak, mulai dari tingkat survai,
perencanaan, monitoring hingga evaluasi pelaksanaannya. Salah satu contoh,
untuk pengadaan "kartu miskin"nya sendiri, seorang pejabat negara
menyebutkan dibutuhkan waktu sekitar dua bulan. Dengan demikian waktu untuk
mewujudkan impian siswa miskin itu pun menjadi lama. Dengan memperhatikan
kendala yang akan terjadi seperti itu, seyogianya pemerintah lebih memilih
kompensasi dari penghapusan subsidi diwujudkan dalam bentuk "sekolah gratis".
Tahap awal diterapkan kepada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah negeri.
Ini relatif mudah dicapai mengingat berdasarkan hitungan para pakar di dalam
iklannya di atas, sebelum dikuranginya subsidi termaksud, negara harus
menghabiskan hampir Rp 200 miliar setiap hari untuk menyangga harga BBM.
Jumlah murid SD ada sekitar 9.252.233 orang. Dengan asumsi bahwa setiap
murid itu memerlukan dana pendidikan Rp 25.000,- per bulan, maka dibutuhkan
dana sekitar Rp 231.305.825.000,- per bulan. Dengan kemampuan menghemat Rp
200 miliar rupiah per hari, maka kebutuhan dana tersebut akan terpenuhi
hanya dalam dua hari.
Demikian pula prosedur pelaksanaannya jauh lebih sederhana dan relatif lebih
cepat dibandingkan dengan pemberian bea siswa. Pemerintah pusat tinggal
menerbitkan peraturannya, yang tentu saja takkan mengalami kendala di
parlemen, karena penggratisan sekolah pada dasarnya merupakan amanat UUD 45
Pasal 31 (4) yang menyatakan bahwa Negara mempriotaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional.
Dengan lebih memilih menggratiskan sekolah di tingkat dasar, pada hakikatnya
juga merupakan salah satu bentuk kongkret apresiasi pemerintah pusat kepada
beberapa daerah yang sudah lebih dulu menjajagi penggratisan sekolah
(seperti Kutai, Gorontalo, Jawa Timur, dan Cilacap). Kalau daerah saja siap,
bagaimana mungkin pusat tidak siap?
Penulis, Pemerhati
Masalah Sosial
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give underprivileged students the materials they need to learn.
Bring education to life by funding a specific classroom project.
http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Kompensasi Berwujud Sekolah Gratis
