[list_indonesia] [ppiindia] Harga BBM, Liberalisasi, dan Kaum Miskin
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sat, 5 Mar 2005 13:39:13 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.suarapembaruan.com/News/2005/03/04/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Harga BBM, Liberalisasi, dan Kaum Miskin
Benny Susetyo Pr
EPERTI biasanya, alasan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak
(BBM) adalah supaya biaya subsidi bisa diberikan tepat sasaran, yakni kepada
mereka yang miskin. Alasan yang dikemukakan ini memang begitu rasional dan
logis. Logika yang dipakai oleh pemerintah selama ini bahwa yang menikmati
harga BBM tersubsidi hanya orang kaya.
Pertanyaan yang mendasar adalah apakah pilihan untuk menaikkan harga BBM
sungguh-sungguh mempunyai berpengaruh untuk mengurangi kemiskinan? Apakah
dengan kenaikan harga BBM, rakyat miskin bisa menikmati biaya pendidikan dan
kesehatan murah, bahkan gratis?
Pertanyaan inilah yang pertama-tama seharusnya dipersiapkan untuk dijawab
terlebih dahulu. Pemerintah harus memiliki kredibilitas yang kuat untuk
meyakinkan publik bahwa kenaikan harga BBM memang dibutuhkan untuk meningkatkan
kesejahteraan kaum miskin.
Ini perlu ditegaskan dengan tepat. Bukan semata-mata dengan pembuktian
berdasarkan angka-angka, yang bagi publik, sulit untuk dinalar. Nalar publik
sebenarnya sangat sederhana, yakni berharap bahwa kenaikan harga BBM harus
diimbangi dengan pelayanan publik yang lebih efisien dan murah.
Realitasnya, kenaikan harga BBM sering tidak diimbangi dengan kemudahan bagi
orang miskin dan perbaikan fasilitas umum. Ada kecenderungan bahwa dana
kompensasi yang ada kurang tepat sasaran karena disalahgunakan untuk
kepentingan di luar hal ini. Inilah yang membuat publik selalu ragu bahwa
kenaikan harga BBM akan mengurangi kaum miskin.
Dua hal yang menurut publik, dalam kenyataannya, selalu bertolak belakang dan
tak ada buktinya di lapangan secara konkret.
Kenaikan harga BBM sering tidak diimbangi dengan penghapusan praktik pungli
yang melekat dalam diri birokrasi dan pelayanan publik.
Ketidakmampuan pemerintah menghapuskan biaya tinggi (high cost), inilah yang
membuat kebijakan kenaikan harga BBM tidak mengubah nasib kaum miskin.
Kaum miskin hidupnya semakin tersisih dalam daya tawarnya terhadap kekuatan
global yang sekarang ini telah merasuki kekuatan politik dan pasar. Kekuatan
global ini sekarang telah menguasai hajat hidup kehidupan ekonomi kita.
Ini terjadi karena ketidakmampuan elite politik dalam rangka membangun
kemandirian ekonomi bangsa. Elite politik yang ada saat ini tidak memiliki
kemampuan untuk membaca sebuah perubahan tata dunia global.
Dan lebih jelasnya, mereka tidak memiliki visi yang akurat ke arah mana kaum
miskin di negaranya akan diarahkan untuk berkompetisi dalam pasar global.
Argumen
Di negara kita, setiap pemerintah membuat kebijakan menaikkan harga BBM, selalu
muncul pertengkaran dua argumen, argumen penguasa dan argumen rakyat. Kedua
argumen itu bertolak belakang dan selalu susah untuk sama-sama memahami.
Jika kita berada dalam tempat yang netral, kedua argumen itu akan kita lihat
sama-sama rasional, dalam artian bisa dimengerti secara akal sehat. Argumen
penguasa menaikkan harga BBM adalah untuk mengurangi subsidi, menempatkan
subsidi pada sasaran yang tepat, mengurangi angka kemiskinan.
Dengan perhitungan yang njelimet dan mumet, argumen ini coba disebarkan melalui
bahasa-bahasa sederhana dalam iklan televisi pesanan pemerintah. Pemerintah
menggunakan "tokoh-tokoh" artis yang dikenal publik sebagai representasi wong
cilik. Pemerintah berusaha mencari cela-cela ke mana isu publik bisa dimasuki
agar kebijakan kenaikan harga BBM ini bisa dipahami publik. Mereka datang
melalui isu subsidi pendidikan, akses kesehatan untuk orang miskin dst.
Argumen tandingan yang dimunculkan rakyat sebaliknya. Kenaikan harga BBM pasti
akan menyengsarakan karena selalu diikuti dengan kenaikan harga non-BBM, yang
pasti tak bisa dikendalikan secara tegas oleh penguasa. Kenaikan harga BBM
pasti bukan untuk mengurangi kaum miskin, malah menambahnya.
Lebih fundamental, argumen ini diperkuku dengan landasan teoritik bahwa upaya
menaikkan harga BBM tak lebih dari usaha mengintegrasikan perekonomian
Indonesia yang tidak kuat ini ke dalam arus liberalisasi ekonomi global. Bahkan
tak sedikit para demonstran yang menyatakan bahwa kenaikan harga BBM adalah
intervensi kekuatan ekonomi asing agar mereka leluasa mengoperasikan kaki
tangan modalnya di Indonesia.
Lalu siapa pun tahu, the show must go on. Harga BBM selalu naik kendati
ditentang. Demonstrasi untuk menentang sering hanya seumur jagung, dan harga
BBM yang "mahal", tetap saja dikonsumsi oleh rakyat berapapun harganya. Kendati
hal itu pasti tidak akan sebanding dengan kenaikan pendapatan yang mereka
hasilkan.
Kenyataan yang ironis, kaum miskin tetaplah miskin, pendidikan untuk kaum
miskin adalah isapan jempol. Akses kesehatan hanya dinikmati oleh orang kaya.
Dan orang miskin selalu dilarang sekolah dan dilarang sakit, begitu kata
seorang teman.
Melihat pertengkaran argumen di atas, yang selalu terjadi setiap tahun, tak
pelak membuat upaya Indonesia untuk memperbaiki nasibnya selalu terhambat.
Ketika argumen penguasa tidak bisa ditepati -karena dana subsidi BBM
diselewengkan oleh "oknum"- mereka berdalih itu bukanlah aspek yang terkait
dalam proses kebijakan kenaikan BBM. Itu adalah soal lain.
Begitu pula dengan argumen rakyat, dampak kenaikan harga BBM tidak kunjung bisa
dirasakan sebagaimana pesan-pesan pemerintah (mengurangi kemiskinan). Nyatanya
kemiskinan semakin bertambah model dan modusnya, walaupun angkanya selalu
dilaporkan berkurang.
Secara kuantitas bisa jadi kaum miskin berkurang, tetapi secara kualitas orang
yang dinyatakan tidak miskin dalam artian biro statistik selalu merupakan arti
konotatif. Bagaimana orang dengan pendapatan kurang dari Rp 500.000 sebulan
misalnya, (katakan sebagai rata-rata UMR di tiap daerah) dikatakan tidak
miskin, dengan berbagai kebutuhan harga yang menaik setiap tahun. Standarisasi
kemiskinan (sebagaimana bakat Orde Baru) selalu berbau politis, dan sering
tidak jelas.
Dalam menaikkan harga BBM, penguasa berdalih kebijakan itu diambil demi rakyat.
Dan mereka bilang, "Saya siap untuk tidak popular dengan soal ini", "I don't
care with my popularity." Dengan pandangan objektif, siapa pun penguasanya
tampaknya memang sulit untuk tidak melakukan pekerjaan mengerikan ini.
Paling tidak itu bisa dilihat dari tiga atau empat penguasa terakhir Indonesia.
Siapa pun penguasanya, menaikkan harga BBM dan menempuh satu-satunya kebijakan
ini sebagai jalan untuk mempertahankan kelangsungan ekonomi, mulai dianggap
lumrah-lumrah saja.
Rakyat sendiri sering bersikap adil dalam konteks ini dengan bertanya, "Demi
rakyat kecil yang mana yang engkau bela pemerintah"? "Setahun atau dua tahun
yang lalu, engkau juga menyatakan bahwa menaikkan harga BBM akan mengurangi
kemiskinan, mana buktinya?"
Kapitalisme
Terus terang, tata dunia yang ada sekarang ini lebih dikuasai oleh kapitalisme
yang amat liberal. Negara mulai dipangkas fungsinya untuk melindungi kaum
miskin. Harga kebutuhan pokok dinaikkan (sebagai efek maupun secara langsung)
tanpa mempertimbangkan kondisi sesungguhnya rakyat.
Kapitalisme inilah yang sekarang menguasai kehidupan politik dengan menggunakan
argumen pro-pasar. Sebuah kapitalisme yang hidup dalam tatanan ekonomi bangsa
yang berasaskan Pancasila, ekonomi kerakyatan.
Demi logika pasar, semua kebijakan bisa ditempuh dengan mengesampingkan semua
logika yang berasal dari masyarakat miskin. Padahal amanat UUD 1945 menegaskan,
usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai dan dikelola oleh negara
dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
Realitasnya, apa yang menjadi amanat konstitusi tidak lagi dijadikan acuan
dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Pemerintah kurang memperhatikan daya
beli masyarakat. Pemerintah kurang pula berempati bahwa krisis yang menimpa
bangsa ini belum usai, dan itu berakibat pada banyaknya rakyat yang jatuh
miskin.
Lalu, apakah dengan naiknya harga BBM, pemerintah bisa memberikan jaminan akan
berkurangnya kaum miskin? Inilah yang seharusnya dijadikan pijakan pemerintah
pasca-kebijakannya menaikkan harga BBM ini.
Kepada masyarakat luas, akan lebih baik diskusi kita arahkan untuk membuktikan,
apakah kenaikan harga BBM akan sungguh-sungguh mampu mengurangi jumlah kaum
miskin, di perkotaan maupun di pedesaan. Apakah pemerintah serius untuk
membantu kondisi masyarakat yang saat ini mengalami ketidakberdayaan karena
sektor usaha mereka sedikit demi sedikit mulai mati suri.
Dalam konteks ini, ada prakondisi kebijakan yang belum siap. Seharusnya sebelum
kebijakan ini dikeluarkan, pemerintah sudah menuntaskan prioritas utama, yakni
membenahi birokrasi pemerintah. Birokrasi pemerintahan yang terlalu boros dan
kacau administrasinya, dan amat berpeluang untuk korup, harus dibenahi terlebih
dahulu untuk menjamin dana kompensasi akan tepat sasaran.
Jangan sampai rakyat menilai bahwa banyak biaya tinggi memang sengaja
diciptakan semata-mata untuk memperkaya diri birokrasi sendiri dan kroninya.
Masalah utama dalam hal ini tentu bukan popular atau tidaknya sebuah kebijakan
diambil, melainkan pilihan yang amat mendasar ini harus dilatarbelakangi oleh
pertimbangan yang jelas orientasinya. Yaitu pemihakan kepada kaum miskin. Kalau
pertimbangan hanya semata-mata demi logika pasar, maka di mana kepedulian
pemerintah untuk membela posisi kaum miskin yang sampai saat ini masih saja
sengsara?
Ada lagi pertanyaan ikutan lainnya. Di mana peranan partai politik yang selama
ini katanya membela kaum miskin? Beranikah mereka membuat pertimbangan yang
berbeda dengan pemerintah? Di sinilah partai politik diuji nyalinya? Apakah
partai politik benar mempunyai keberpihakan kepada rakyat? Atau seperti
biasanya, mereka akan menyetujui tanpa mau bersikap kritis bahwa kebijakan yang
dibuat pemerintah adalah benar-benar akan membuat rakyat miskin menjadi
berkurang.
Dan kini, harga BBM sudah naik. Orang kaya tidaklah terlalu bermasalah dengan
kenaikan ini. Orang yang sangat kecil kaya (dan sangat kecil jumlahnya di
negara kita) tidak perlu demonstrasi dan protes, karena dengan pendapatan yang
ada sekarang, dipotong subsidi separuh pun, mungkin bagi mereka enjoy saja.
Anjing menggonggong, kafilah berlalu.
Padahal itulah yang tidak bisa dialami oleh orang miskin. Ketika harga BBM
naik, harga kebutuhan untuk pabrik-pabrik pasti meningkat. Tetapi gaji para
buruh tentu tidak serta merta dinaikkan, menunggu didemontrasi terlebih dahulu
berbulan-bulan, bahkan bila perlu ada korban.
Nelayan tidak bisa melaut karena tidak bisa beli solar, petani tak bisa beli
peralatan untuk sawah ladangnya, karena ada ketidakseimbangan biaya produksi
dan hasil produksi. Di sinilah penderitaan orang kecil itu. Mereka selalu
menjadi korban dari proyek-proyek liberalisasi yang disebarluaskan dengan
berbagai cara dan bahasa.
Mereka yang miskin adalah mereka yang sudah pasang badan untuk digilas.
Penulis adalah budayawan
Last modified:
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Harga BBM, Liberalisasi, dan Kaum Miskin
