[list_indonesia] [ppiindia] Fenomena Kemiskinan dan KKN
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Fri, 25 Mar 2005 00:17:59 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
SUARA KARYA
Fenomena Kemiskinan dan KKN
Oleh M Iswandi
Jumat, (25-03-'05)
Harian ini (Suara Karya, 10/3'05) memberitakan bahwa Komisi VI
DPR-RI akan memanggil paksa Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso terkait dengan
rencana pembongkaran Pasar Regional Tanah Abang (PRTA) Blok B, C, D dan E. Hal
itu dilakukan karena Gubernur DKI sudah dua kali dipanggil Komisi VI DPR-RI,
namun tidak pernah hadir. Berdasarkan kajian yang dilakukan Komisi VI DPR-RI,
ditemukan banyak pelanggaran dalam rencana pembongkaran PRTA Blok B-E. Antara
lain, inkonsistensi Sutiyoso yang membangun bangunan baru di Blok B yang masa
pakainya habis pada 2024, namun ketika 2004 akan dirobohkan.
Untuk membangun Blok B-E, PD Pasar Jaya juga tidak melakukan tender
sesuai prosedur. Ini jelas menyalahi Keppres No 80 Tahun 2003. Sejak Juli 2004,
ribuan pedagang di PRTA sudah beberapa kali berdemonstrasi menolak rencana
pembongkaran Blok B-E, namun pihak Pemprov DKI Jakarta tampaknya tidak peduli
dengan keberatan mereka.
Kasus penggusuran di Indonesia, juga sudah menjadi fenomena
nasional. Pada berbagai kasus penggusuran, kebanyakan terjadi ketegangan,
protes keras, bahkan caci maki dan isak tangis dari keluarga miskin. Kasus
bongkar paksa tempat usaha dan rumah penduduk yang berlangsung dramatis sering
terjadi di banyak kota besar. Berdasarkan data Uplink Jaringan Rakyat Miskin
Kota Indonesia, hingga kini tak kurang dari 900.000 jiwa menjadi korban kasus
penggusuran maupun perampasan kesempatan kerja pada berbagai kota di Indonesia.
Penggusuran paksa umumnya menimpa pemukiman warga miskin dan
kegiatan ekonomi informal. Padahal, akumulasi penggusuran paksa itu menjadi
sebuah ledakan penghancur peradaban. Akibatnya, kehidupan ekonomi informal,
relasi dan kohesi sosial serta ekspresi budaya yang sudah terbangun berpuluh
tahun lamanya, kini rusak dan tercerai berai. Kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM) telah memperparah kehidupan kaum miskin yang kian terjepit trauma ekonomi
maupun psikis, sehingga kini mengalami kerawanan pangan dan terganggunya akses
pendidikan untuk anak-anak.
Di era modernisasi yang terjerat sekularisasi, pembangunan di
negara-negara berkembang telah menimbulkan serangkaian masalah krusial dan
kronik. Pertambahan penduduk yang tak terkendali, kerusakan lingkungan, utang
negara yang kian bertumpuk, meningkatnya angka kejahatan/korupsi, tingkah elit
politik sarat kekerasan seperti yang terjadi di DPR, carut-marutnya
implementasi hukum, ditambah deraan arus neoliberalisme, telah membuat harapan
rakyat kecil untuk bisa menikmati kemakmuran tinggal impian belaka.
Pertambahan penduduk akibat kelahiran maupun urbanisasi tak mampu
disangga lagi, baik oleh kekuatan anggaran Pemda maupun lingkungan alam dan
sosial di sekitarnya. Di satu sisi, kalaupun disertai kerja keras, kebijakan
publik akan selalu tumpul berhadapan dengan pertambahan penduduk, sehingga
ruang urban yang kian terbatas telah menciptakan "neraka-neraka" dunia di
sejumlah kota metropolitan. Tetapi di sisi lain, pada skala nasional tampaknya
negara tidak mampu membiayai ongkos jaringan sosial yang mestinya menjadi
bantal bagi kaum miskin yang terlempar dari kompetisi lingkungan.
Realitas Kaum Miskin
Mengacu pada analisis sosial George M Soares-Prabhu, kaum miskin
merupakan kelompok masyarakat yang terpatri dalam tiga realitas sosial.
Pertama, identitas kelompok sosial kaum miskin sering dibentuk
bukan oleh eksklusivitas sikap agamis, tapi dibentuk oleh situasi sosial
mereka. Dalam konteks ini, kemiskinan merupakan problem sosiologis-material
yang harus diangkat secara sosial-material lintas agama, lintas etnik, dan
lintas golongan.
Kedua, kaum miskin merupakan kelompok dialektis yang situasinya
sering ditentukan kelompok-kelompok antagonis yang menindas/melawan mereka atas
nama kekuasaan. Karenanya, pengentasan mereka dari kemiskinan justru kerap
menjadi tindakan ironis seperti tampak dalam aksi penggusuran paksa. Padahal,
mereka butuh perlindungan, kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan. Bukan
penertiban paksa ala tentara dan penguasa.
Ketiga, kaum miskin merupakan kelompok dinamis dalam arti bukan
sebagai korban sejarah yang pasif, melainkan kelompok yang secara ilahiah
justru membentuk sejarah kehidupan. Dalam konteks inilah, kemenangan Megawati
Soekarnoputri pada Pemilu 1999, dan kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono pada
Pemilu 2004 sesungguhnya bukanlah faktor kebetulan, tetapi merupakan
manifestasi dari jargon "suara rakyat adalah suara Tuhan" (vox populi, vox
Dei). Itu adalah sejarah yang selalu terukir dalam diri rakyat miskin, lemah
dan tertindas.
Agaknya dalam keyakinan inilah Bung Karno menyerukan lewat
kata-kata, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah", apalagi jika terkait
penderitaan kaum fakir-miskin yang potensial menjadi "bom waktu" bagi
masalah-masalah sosial. Ironisnya, suara rakyat lagi-lagi disalahgunakan oleh
pemimpin yang menang Pemilu, karena para pemimpin telah menyalahi janjinya
ketika kampanye Pemilu untuk segera melakukan perubahan nasib bagi wong cilik.
Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2003, jumlah masyarakat
miskin di Indonesia tercatat lebih dari 15 juta kepala keluarga yang meliputi
37,5 juta jiwa. Dengan kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak), jumlahnya
tembus mendekati 40 juta jiwa. Tiga juta di antaranya adalah anak-anak. Mereka
kini terpaksa terjun ke jalanan (menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan)
untuk sekadar mempertahankan hidup. Dari tiga juta jiwa anak itu, diprediksi
hanya 25 persen yang berprilaku baik.
Sementara kekerasan hidup dan lingkungan pergaulan yang tidak
kondusif mengakibatkan sisanya akan tumbuh sebagai anak jalanan, dan ke depan
merupakan "bom waktu" karena mereka bisa berprilaku ke arah kriminalitas. Sebab
itu, pemerintahan Yudhoyono tidak bisa setengah hati dalam mengatasi beragam
problem sosial-ekonomi -- termasuk masalah penggusuran -- yang kian mencekik
kaum miskin. Pemerintahan Yudhoyono harus menciptakan jurus-jurus baru untuk
mencabut akar masalah yang menyangkut kemiskinan itu. Jika tidak, maka problem
sosial-ekonomi kaum miskin akan semakin kompleks, sehingga akan lebih sukar
ditangani.
Terkait KKN
Penggusuran paksa terhadap warga penduduk miskin selalu memiliki
benang merah dengan masalah kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang kian
meruyak di negara kita. Banyak formula yang ditawarkan para ekonom dan
janji-janji dari para politikus ketika berkampanye pemilu, mulai dari upaya
percepatan pertumbuhan ekonomi, program pengentasan kemiskinan, dan lain
sebagainya. Tetapi yang terpenting dari semua itu adalah komitmen, konsistensi,
keberanian moral, kemampuan dari semua pihak terkait serta political will dari
pemerintah dalam penegakan hukum dan pemberantasan KKN, selain keteladanan para
pemimpin kita.
Kasus penggusuran paksa merupakan batu ujian bagi para penegak
hukum. Penggusuran paksa mestinya tidak terjadi, jika master plan rencana tata
ruang wilayah perkotaan memang bagus. Tetapi pejabat yang berkompeten banyak
yang tidak konsisten dan terlibat KKN atau menerima suap, sehingga penggusuran
paksa merajalela terutama di kota-kota besar.
Penggusuran dengan pemaksaan, sering terjadi karena pejabat
pemerintah berikut pihak-pihak terkait hendak secepatnya membebaskan tanah yang
bersangkutan, sementara mereka tidak dapat memenuhi besarnya tuntutan ganti
rugi untuk para korban penggusuran. Jika para korban memiliki bukti-bukti kuat,
mereka berhak mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri setempat.
Sekadar contoh kasus, penggusuran warga Tanjung Duren, Jakarta
Barat, misalnya, menuai gugatan para warga setempat via Pengadilan Negeri
Jakarta Barat. Gugatan mereka beberapa waktu lalu, menurut kuasa hukum warga
Tanjung Duren, Petrus Leatomu, pada prinsipnya dilakukan atas kerugian bahan
bangunan dari rumah milik sekitar 280 keluarga yang hilang akibat penggusuran.
Padahal, warga setempat memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga
(KK) yang sah dari Pemda DKI Jakarta, bahkan memiliki bukti surat perjanjian
dengan Agustina Munawar (selaku pemilik tanah) untuk menempati/membangun rumah
di atas tanah Gerald Tugo Faber selaku ahli warisnya.
Walikota Jakarta Barat, PT Sinar Slipi Jaya, Badan Pertanahan
Nasional Provinsi DKI Jakarta, dan Agustina Munawar, dianggap telah melakukan
perbuatan melawan hukum karena melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, UU No 4/1992 tentang Perumahan, dan Kitab UU Hukum
Perdata.
Jika pihak penggusur seperti kasus di atas tidak mau menuai
gugatan, mereka seharusnya memberikan alternatif secara win-win solution.
Misalnya, para warga yang tergusur diberikan lokasi perumahan baru/rumah susun
atau kompensasi sepadan lainnya. Namun hal terpenting itu tidak dapat dipenuhi,
antara lain karena berbagai kelemahan dari kebijakan pemerintah. Selama ini,
karena kepastian hukum tidak berjalan, kadang ada kepentingan khusus dari
pemodal besar di balik penggusuran, sedangkan pihak yang digusur tidak
memperoleh alternatif yang mereka harapkan. Sebab itu, semua pihak terkait
perlu berpartisipasi dalam pengelolaan dan perumusan kebijakan pemerintah,
sehingga mereka tahu persis dan terlibat dalam keputusan-keputusan pemerintah.
Begitu juga jika penggusuran yang menyangkut kepentingan publik
seperti pelebaran jalan, atau proyek penanggulangan bencana banjir, seperti
proyek Banjir Kanal Timur (BKT) yang menuntut pembebasan tanah secepatnya, maka
pihak tergusur juga berhak mendapat ganti rugi yang memadai, minimal sesuai
dengan nilai jual obyek pajak (NJOP). Jika pihak Pemprov DKI Jakarta tidak
memberikan besaran ganti rugi yang memadai, maka proses pembebasan tanah
tersebut menjadi berlarut-larut. ***
(Penulis, peneliti bekerja di Universitas Indonesia).
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Fenomena Kemiskinan dan KKN
