[list_indonesia] Re: [ppiindia] Direktur Keuangan Pertamina Dicopot
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx>
- Date: Mon, 7 Mar 2005 07:13:48 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
Barangkali judul sebenarnya adalah "Direktur Keuangnan Pertamina
Dikorbankan" :-)
----- Original Message -----
From: "meg4pro" <bright3y3s@xxxxxxxxx>
To: <ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx>
Sent: Monday, March 07, 2005 6:35 AM
Subject: [ppiindia] Direktur Keuangan Pertamina Dicopot
>
>
> http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail&id=4612
>
> Senin, 07 Mar 2005,
> Direktur Keuangan Pertamina Dicopot
>
> Kasus Penjualan Dua Tanker
> JAKARTA - Men BUMN Sugiharto memenuhi janjinya untuk menuntaskan
> penanganan kasus dugaan korupsi dan persekongkolan (konspirasi) dalam
> penjualan dua tanker atau very large crude carrier (VLCC) PT
> Pertamina kepada Frontline Ltd. Salah satu langkah tegas Men BUMN
> adalah menonaktifkan atau memberhentikan sementara direktur keuangan
> Pertamina Alfred A. Rohimone.
>
> Kepada para wartawan, Sugiharto menyatakan bahwa penonaktifan itu
> berlaku secara efektif mulai hari ini (7/3). "Yang dinonaktifkan
> direktur keuangan dan berlaku mulai Senin besok (hari ini, Red),"
> katanya sebelum mengikuti sidang kabinet yang membahas RAPBN di
> Kantor Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, kemarin.
>
> Menurut Sugiharto, penonaktifan itu dilakukan untuk memperlancar
> proses pemeriksaan atas dugaan korupsi dan konspirasi dalam penjualan
> dua kapal tanker Pertamina. Penonaktifan itu berlaku sampai batas
> waktu yang tidak ditentukan.
>
> Ditanya siapa pengganti Alfred A. Rohimone, Sugiharto mengaku
> menyerahkan penunjukannya kepada para deputi di Kantor Kementerian
> BUMN. "Saya serahkan kepada para deputi," ungkap mantan direktur
> keuangan PT Medco Energy International Tbk itu. Yang jelas, lanjut
> Sugiharto, pihaknya akan menunjuk seorang deputi untuk mengambil alih
> tugas Alfred.
>
> Selain menonaktifkan direktur keuangan, Sugiharto juga menjelaskan
> bahwa pemerintah mendalami indikasi penyimpangan prosedur penjualan
> dua kapal tanker tersebut sebagaimana temuan KPPU (Komisi Pengawasan
> Persaingan Usaha). "Saya sudah perintahkan para komisaris agar
> mendalami temuan KPPU," ujarnya.
>
> Bahkan, dia menambahkan, tidak tertutup kemungkinan jajaran direksi
> atau pihak lain terlibat dalam kasus tersebut. "Semua bergantung
> hasil pendalaman jajaran komisaris Pertamina. Kalau sekarang, belum
> ada," katanya.
>
> Seperti diberitakan, pada 3 Maret lalu, Majelis Komisi KPPU
> memutuskan bahwa PT Pertamina bersalah karena telah melakukan
> persekongkolan (konspirasi) dengan Frontline Ltd (pembeli), Goldman
> Sachs (financial advisor dan arranger), serta Equinox (broker) dalam
> proses divestasi VLCC berbobot 260 ribu DWT tahun lalu.
>
> Kasus yang berujung pada pergantian jajaran direksi PT Pertamina
> tersebut berawal dari dimenangkannya Frontline Ltd sebagai pemenang
> tender oleh Goldman Sachs selaku financial advisor dan arranger bagi
> PT Pertamina dalam penjualan tanker itu.
>
> Padahal, Frontline hanya menawar USD 184 juta. Penawar yang lain,
> yakni Essar Shipping Ltd, mengajukan penawaran USD 188 juta. Diduga,
> Frontline menang karena Goldman Sachs Intern Equity Nontreaty
> mempunyai 0,95 persen saham Frontline.
>
> Dalam konteks itu, KPPU memvonis Pertamina bersalah dan melanggar
> pasal 19 huruf d dan pasal 22 dari UU No 5 Tahun 1999 tentang
> Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
>
> Dalam penjualan dua kapal tanker itu, terdapat potensi kerugian
> negara senilai USD 20 juta sampai USD 56 juta. Sebab, dana penjualan
> senilai USD 184 juta untuk dua unit tanker VLCC itu jauh di bawah
> harga pasar saat itu (Juli 2004) yang berkisar USD 204 juta-USD 240
> juta.
>
> Selain mengenakan denda kepada Frontline Ltd, Goldman Sachs, serta
> Equinox (broker), KPPU juga memerintah Pertamina agar melarang
> direktur melakukan semua kegiatan yang terkait transaksi komersial.
> Termasuk transaksi keuangan untuk dan atas nama Pertamina, baik
> internal maupun eksternal.
>
> Alfred A. Rohimone tidak berhasil dikonfirmasi tentang penonaktifan
> dirinya. Ketika dikontak koran ini kemarin, telepon genggamnya tidak
> diaktifkan.
>
> Dihubungi terpisah, Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Martiono
> Hadianto mengungkapkan, dewan komisaris akan mengadakan pertemuan
> dengan jajaran direksi untuk membahas penonaktifan tersebut.
> Rencananya, hari ini dewan komisaris meminta penjelasan dari direksi
> BUMN migas itu.
>
> "Pertemuan pekan lalu belum selesai. Jadi, kami akan melanjutkannya,"
> ungkapnya kepada koran ini kemarin. Mantan Dirut Pertamina itu
> menegaskan, dewan komisaris akan mengumpulkan data terkait dugaan
> keterlibatan Alfred dalam persekongkolan (konspirasi) penjualan dua
> VLCC kepada Frontline Ltd.
>
> Martiono mengaku bahwa pihaknya tidak ingin gegabah dalam penunjukan
> pengganti Alfred. "Saya dulu pernah merasakan bagaimana diberhentikan
> tanpa alasan jelas. Jadi, untuk masalah ini, kami berupaya agar
> semuanya sesuai prosedur," tegasnya.
>
> Sementara itu, Wakil Dirut PT Pertamina Mustiko Saleh menyatakan
> bahwa pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan resmi mengenai
> penonaktifan Alfred. "Kami belum memperoleh surat pemberitahuan,"
> katanya kepada koran ini. Soal pengganti Alfred, dia mengaku bahwa
> manajemen menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada pemegang saham. "Ya
> terserah apa keputusannya," ujarnya.
>
>
> Lengkapi Penyelidikan KPK
>
> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga merespons dugaan korupsi
> dalam penjualan dua tanker Pertamina. Ketua KPK Erry Riyana
> Hardjapamekas menegaskan, pihaknya segera melanjutkan pemeriksaan
> terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat divestasi dua unit tanker
> jenis VLCC tersebut.
>
> "Kami segera melanjutkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang
> terlibat penjualan tanker tersebut," jelasnya saat dihubungi di
> Jakarta kemarin. Pada Juni 2004, KPK telah memeriksa mantan Dirut
> Pertamina Ariffi Nawawi, Direktur Keuangan Alfred Rohimone, serta
> Ketua Panitia Tender Penjualan Tanker Andri Hidayat.
>
> Erry mengungkapkan, meski hasil keputusan KPPU mengindikasikan telah
> terjadi konspirasi dalam penunjukan Goldman Sachs dan Frontline Ltd
> masing-masing sebagai penasihat keuangan serta pemenang tender, KPK
> tidak bisa langsung menggunakan hasil keputusan tersebut sebagai
> bahan pertimbangan.
>
> Mengapa bisa begitu? "Sebab, kami itu dua lembaga yang berbeda. KPPU
> fokus secara kelembagaan, sedangkan KPK lebih pada penyelidikan
> terhadap aparatur negara," jelasnya. KPK, lanjut dia, hanya akan
> menggunakan data-data KPPU sebagai data tambahan untuk membantu
> penyelidikan.
>
> Menurut dia, hingga saat ini KPK masih dalam proses menyelidiki pihak-
> pihak yang dianggap paling bertanggung jawab atas penjualan tanker
> tersebut. "Ini kan keputusan manajemen. Jadi, kami akan memeriksa
> pihak-pihak yang terkait," katanya.
>
> Siapa saja yang akan dipanggil dan diperiksa? Apakah juga termasuk
> mantan Men BUMN Laksamana Sukardi? Sayangnya, Erry enggan
> mengungkapkan. "Saya belum bisa menyebutkan nama. Yang jelas, makin
> cepat pelaksanaannya (pemeriksaan lanjutan) makin baik," ujarnya.
>
> Berdasarkan pantauan koran ini, jauh hari sebelum KPPU mengumumkan
> perkembangan kasus divestasi dua tanker Pertamina, KPK telah intensif
> memanggil serta memeriksa sejumlah pihak dalam kasus tersebut, baik
> dari kalangan direksi maupun karyawan. Pemanggilan difokuskan pada
> ada tidaknya kerugian negara dalam kebijakan divestasi dua kapal
> tanker tersebut.
>
> Kejaksaan Agung (Kejagung) juga akan menindaklanjuti kasus dugaan
> korupsi serta konspirasi penjualan dua tanker itu. Dalam hal ini,
> Kejagung siap menerima pengaduan sejumlah pihak yang merasa
> dirugikan, baik Men BUMN Sugiharto maupun kalangan LSM.
>
> "Kami siap menerima mereka jika memang kebijakan itu membawa indikasi
> kerugian negara. Syaratnya, semua harus dilengkapi data yang akurat,"
> tegas Kapuspenkum Kejagung R.J. Soehandoyo kemarin. Pengaduan
> tersebut bisa disampaikan ke Jaksa Agung Muda (JAM) Intelijen
> (Jamintel) atau JAM Pidana Khusus (Jampidsus).
>
> Tapi, dia belum mengetahui apakah kasus tersebut sudah dilaporkan ke
> kejaksaan atau belum. Yang pasti, jika pengaduan sudah masuk, jaksa
> agung akan menindaklanjuti penanganannya secara serius. "Kajian kami
> akan terfokus pada ada tidaknya unsur kerugian negara. Ya seperti
> (penanganan) kasus-kasus korupsi lainnya," ujar jaksa yang pernah
> menjebloskan anggota DPRD di Sumatera Barat ke tahanan itu.
>
> Bagaimana jika dugaan korupsi tersebut telah ditangani KPK?
> Soehandoyo menegaskan bahwa Kejagung tentu akan menghargai langkah
> KPK. "Tentu kami menghargai sikap KPK. Tapi, kalau mereka butuh
> bantuan (kelengkapan data), sebagai sesama penegak hukum, kami siap
> membantu," ungkapnya. (ssk/ton/agm)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> ***************************************************************************
> Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia
> yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
> ***************************************************************************
> __________________________________________________________________________
> Mohon Perhatian:
>
> 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
> 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
> 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
> 4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
> 5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
> 6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
>
> Yahoo! Groups Links
>
>
>
>
>
>
>
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
