[list_indonesia] [ppiindia] Benarkah Pulau-pulau Perbatasan Terancam Hilang?
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 30 Mar 2005 10:57:49 +0200
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0503/30/opi01.html
Benarkah Pulau-pulau Perbatasan Terancam Hilang?
Oleh SUHANA
Dalam sebulan terakhir media masa nasional maupun internasional ramai menyoroti
konflik perbatasan laut Indonesia-Malaysia, khususnya di Blok Ambalat. Konflik
tersebut akibat adanya klaim Malaysia terhadap landas kontinen di perairan
Ambalat. Pemerintah Malaysia 16 Februari 2005 memberikan konsesi kepada Shell
dan Petronas Carigali di Blok ND6 dan ND7. Padahal sebelumnya pemerintah
Indonesia telah memberikan konsesi pengusahaan migas di perairan tersebut
kepada beberapa pengusaha perminyakan tanpa ada keberatan dari negara tetangga
termasuk Malaysia.
Selama ini media massa maupun pejabat di Indonesia ini menyoroti konflik
perbatasan tersebut secara kurang benar dan belum menyentuh permasalahan
utamanya. Misalnya, konflik tersebut diasumsikan akan mengancam hilangnya
pulau-pulau kecil yang ada di wilayah perbatasan.
Hal ini juga didukung oleh pernyataan pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan
yang menyebutkan konflik perbatasan tersebut akan mengancam hilangnya 12 pulau
kecil di wilayah perbatasan (Kompas, 12 Maret 2005).
Menurut Hasjim Djalal dalam sebuah diskusi terbatas di Jakarta beberapa waktu
lalu, sebenarnya secara hukum tidak ada pulau kecil yang akan hilang dalam
konflik wilayah perbatasan. Misalnya, Pulau Miangas yang selama ini selalu
dikatakan rawan diklaim oleh Filipina sebenarnya tidak benar, karena Filipina
sendiri sudah mengakui pulau tersebut milik Indonesia berdasarkan keputusan
Mahkamah Arbitrase Internasional.
Kalau kita cermati, penyebab utama konflik perbatasan tersebut adalah
ketidakjelasannya batas-batas wilayah laut Indonesia dan negara tetangga. Hal
ini disebabkan oleh kelalaian pemerintah Indonesia sendiri yang sampai saat ini
belum menetapkan batas wilayahnya di laut sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982.
Indonesia sendiri sudah meratifikasi UNCLOS tersebut tahun 1986, tetapi sampai
saat ini belum terlihat adanya upaya yang serius dalam menetapkan batas-batas
wilayah laut tersebut.
Apabila pemerintah Indonesia serius dalam memperhatikan batas-batas wilayahnya
di laut, misalnya dengan cara menetapkan dan mendepositkannya titik-titik batas
wilayahnya tersebut ke Sekjen PBB supaya diakui secara internasional, mungkin
konflik di wilayah perbatasan dapat diminimalisasi.
Pulau Perbatasan
Makna hilangnya sebuah pulau dapat dipandang dari tiga sudut: ekonomi, politik,
dan hukum. Secara ekonomi pulau-pulau kecil dapat dikatakan hilang apabila
dikelola negara lain padahal secara hukum pulau tersebut milik Indonesia. Pulau
kecil tersebut bisa saja didapat secara legal dari pemerintah Indonesia,
misalnya dengan cara menyewa, bisa juga secara ilegal.
Secara politik pulau-pulau kecil dapat dikatakan hilang apabila masyarakatnya
lebih mengakui negara lain dari negaranya sendiri. Misalnya Miangas. Secara
hukum pulau itu milik Indonesia tetapi secara politik milik Filipina karena
bahasa yang dipakai bahasa Tagalog, bukan bahasa Indonesia. Juga mata uang yang
dipakai masyarakat Peso, bukan Rupiah.
Pulau-pulau kecil juga dapat dikatakan hilang apabila ada keputusan secara
hukum internasional yang menyatakan pulau-pulau kecil tersebut merupakan milik
negara lain. Ini memerlukan waktu yang lama karena harus melalui perundingan
internasional dan bahkan peperangan. Selain itu juga memerlukan bukti-bukti
ilmiah yang dapat menunjukan keberadaan pulau-pulau kecil tersebut di
wilayahnya.
Dengan tiga gambaran di atas, pemerintah dapat mencarikan solusinya secara
benar. Artinya jangan sampai pemerintah mengatasi perbatasan laut dengan cara
yang dapat menimbulkan permasalahan baru, misalnya memberikan hak secara legal
kepada pihak investor asing untuk mengelola pulau kecil tersebut.
Indikasi ke situ sangat "kental" dilakukan Departemen Kelautan dan Perikanan.
Hal ini dapat dilihat dari "ngototnya" departemen itu mendesak Presiden
menanda-tangani Keppres tentang pengelolaan 92 pulau kecil di perbatasan.
Padahal pengelolaan sumber daya alam di pulau-pulau kecil tersebut jelas
merupakan kewenangan pemerintah daerah, seperti diatur dalam UU No 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah.
Ekonomi Lokal
Alangkah bijak bila pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya
alam di pulau-pulau kecil lebih terfokus pada penumbuhan kekuatan ekonomi lokal
yang dikelola masyarakat di wilayah tersebut. Juga mempercepat pengembangan
armada transportasi antarpulau di wilayah perbatasan. Hal ini untuk
menghilangkan keterisoliran masyarakat di pulau-pulau kecil tersebut.
Pemerintah hendaknya lebih fokus pada:
Pertama, secepatnya merevisi kembali UU No. 1 Tahun 1973 agar Indonesia
mempunyai dasar hukum yang lebih kuat untuk mengatur Landas Kontinen Indonesia.
Hal ini disebabkan pengertian landas kontinen berdasarkan kedalaman air 200
meter (UNCLOS 1958) dengan pengertian hukum landas kontinen yang berlaku
sekarang (UNCLOS 1982) adalah berbeda, yaitu kini sampai kelanjutan alamiah
wilayah darat Indonesia. Sementara UU No 1 Tahun 1973 tersebut masih
berdasarkan UNCLOS 1958.
Kedua, merevisi dan meningkatkan status hukum Peraturan Pemerintah No 38 Tahun
2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan
Indonesia menjadi Undang-undang serta mendepositkannya kepada Sekjen PBB.
Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum mendepositkan titik-titik pangkal
tersebut kepada PBB. Padahal hal tersebut sangat penting bagi Indonesia ketika
akan melakukan penentuan titik-titik perbatasan laut Indonesia.
Ketiga, menetapkan dan mendepositkan batas-batas wilayah laut Indonesia,
termasuk batas landas kontinen. Khusus batas lantas kontinen, Indonesia masih
diberikan batas waktu sampai 2009 untuk melakukan klaimnya di luar 200 mil dari
garis pangkal kepulauan/nusantaranya.
Apabila sampai batas waktu tersebut belum menentukan, maka Indonesia hanya bisa
mengklaim batas landas kontinen sampai jarak 200 mil saja. Sampai saat ini baru
tiga negara yang sudah mengajukan klaim landas kontinennya ke PBB dari 148
negara yang sudah meratifikasi UNCLOS 1982, yaitu Rusia (2001), Brasil (2004)
dan Australia (2004).
Konflik di wilayah perbatasan laut Indonesia hendaknya diselesaikan secara
lebih komprehensif. Selain itu juga dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya
di wilayah perbatasan, khususnya di pulau-pulau kecil hendaknya tidak melanggar
prinsip-prinsip otonomi seperti yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah
serta jangan sampai "menghilangkan" pulau-pulau kecil tersebut secara ekonomi
dari tangan Indonesia.
Penulis adalah Peneliti Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-(PKSPL-IPB)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give underprivileged students the materials they need to learn.
Bring education to life by funding a specific classroom project.
http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Benarkah Pulau-pulau Perbatasan Terancam Hilang?
