[UntirtaNet] Apa yang Sebenarnya Terjadi?
- From: "yayantea" <yayantea@xxxxxxxxxxxxx>
- To: untirtanet@xxxxxxxxxxxxx
- Date: Mon, 30 Sep 2002 17:35:26 -0400
Krisis Ekonomi Negara Berkembang
Apa yang Sebenarnya Terjadi?
KRISIS yang susul-menyusul tanpa jeda di sejumlah negara berkembang akhir-akhir
ini, memunculkan kesan dunia sudah menjadi langganan krisis. Kondisi
perekonomian global yang rapuh dengan sistem finansialnya yang tidak berfungsi
baik, menempatkan negara-negara berkembang pada posisi yang kian rentan untuk
terseret ke dalam krisis seperti yang dialami sejumlah negara Asia tahun
1997-1998. Belum berakhir sepenuhnya krisis finansial Asia dan Rusia, krisis
ekonomi baru kembali menggulung Turki dan sejumlah negara Amerika Latin yang 20
tahun lalu juga mengalami krisis serupa dan selama satu dekade setelahnya harus
menghadapi lost generation(satu generasi hilang), akibat krisis utang tahun
1980-an.
Krisis utang Amerika Latin kali ini dimulai dari Ekuador. Negara ini gagal
memenuhi kewajiban (default) atas surat utang Brady Bonds yang jatuh tempo
tahun 1999. Kemudian diikuti Argentina yang defaultpada Desember 2001, lalu
Uruguay dan Brasil pada Juli 2002.
Hal serupa dialami Turki, yang seperti Brasil kondisinya semakin diperumit lagi
oleh ketidakpastian politik menjelang pemilu. Ditambah kondisi perekonomian
domestik yang rentan, krisis utang ini segera memicu ambruknya sistem finansial
dan membuat aliran sumber pendanaan ke negara-negara itu juga terputus.
Data Komite Pembangunan (Development Committee) Bank Dunia menyebutkan arus
penanaman modal langsung asing (Foreign Direct Investment/FDI atau Penanaman
Modal Asing/PMA) secara neto ke Amerika Latin anjlok hingga 24 persen pada
paruh pertama tahun 2002 saja.
Mengapa krisis terus berulang di negara yang sama? Dan, mengapa campur tangan
Dana Moneter Internasional (IMF) dengan resep-resep konvensionalnya untuk
keluar dari krisis, tak bisa mencegah negara-negara tersebut kembali terjerumus
ke dalam krisis serupa?
Padahal, sebagian besar negara Amerika Latin sebenarnya sudah meliberalisasikan
pasarnya, memperbaiki anggaran pemerintahnya dan membenahi pasar modal dan
pasar uangnya.
Menurut mantan chief economistBank Dunia sekaligus penerima hadiah Nobel
ekonomi tahun 2001, Joseph Stiglitz, selama ini Argentina bisa dikatakan 'murid
paling patuh' (A-plus student) IMF.
Negara ini melakukan apa saja yang disuruh IMF, termasuk meliberalisasi
pasarnya dan memprivatisasi sebagian besar BUMN-nya. Karena dianggap sebagai
"murid yang patuh", Argentina dengan mudah bisa mengutang ke pasar modal AS
atau negara-negara Barat lainnya.
Akibatnya, karena tidak terkontrol, utang membengkak mencapai 144 persen dari
Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, dengan meningkatnya suku bunga, Argentina
menjadi kesulitan membayar utang luar negerinya yang mencapai 141 milyar dollar
AS.
Karena situasi sudah memburuk sedemikian rupa, IMF pun masuk dan seperti
dilakukan di negara-negara lain, IMF memaksa Argentina menerapkan kebijakan
fiskal yang kontraktif.
Dengan angka pengangguran yang mencapai dua digit, konsekuensi pengetatan
anggaran itu sudah bisa diduga. Perekonomian yang mengalami resesi sejak empat
tahun terakhir itu terus memburuk dan pengangguran melonjak hingga 20 persen
lebih, belum termasuk pengangguran terselubung yang sekitar 10-15 persen,
sehingga akhirnya memicu gejolak politik.
Apa yang terjadi di Argentina, membuat investor, kreditor dan negara-negara
tetangganya ikut nervous, karena jika Argentina yang "murid paling patuh" IMF
saja bisa mengalami itu, bagaimana dengan yang lain? Akibatnya, seperti yang
terjadi di Asia tahun 1997, investor beramai-ramai menarik dananya dari kawasan
dan kreditor memutus pendanaannya dan minta utang segera dibayar.
***
KEPALA Western Hemisphere Department di IMF, Claudio Loser, seperti dikutip
kantor berita AFPmengakui kondisi yang dihadapi negara-negara Amerika Latin
sekarang ini memang 'sangat sulit'. Namun, ia membantah kawasan itu kini sedang
di ambang krisis baru.
Sebaliknya, Ricardo Haussman, profesor ekonomi pembangunan dari Harvard
University, tidak melihat adanya perbedaan antara apa yang terjadi di Amerika
Latin dewasa ini dengan krisis utang yang dialami negara-negara tersebut tahun
1980-an. Krisis yang terus berulang dan berulang ini, menurut dia, menunjukkan
bahwa ada yang salah dalam sistem finansial global.
Pendapat serupa dilontarkan Stiglitz. Menurut Stiglitz, sebagaimana diungkapkan
dalam artikel berjudul The Disastrous Consequences of Instability, apa yang
terjadi di Amerika Latin dan Turki, sebenarnya membuktikan bahwa IMF telah
gagal mengatasi problem mendasar penyebab krisis.
Bahkan, dalam banyak kasus resep kebijakannya justru memperparah krisis,
seperti di Indonesia tahun 1998. Di Amerika Latin, setelah satu dekade
reformasi di bawah IMF, pertumbuhan ekonomi negara-negara selama dekade 1990-an
justru merosot menjadi hanya separuh level pertumbuhan sebelum adanya program
IMF.
Pada saat yang sama, upah juga turun, sementara pengangguran membengkak.
Problem mendasar yang dimaksud Stiglitz itu sendiri antara lain berupa
ketidakseimbangan ekonomi global, risiko fluktuasi nilai tukar, dan suku bunga.
***
DALAM bukunya Globalization and Its Discontent, Stiglitz menuding globalisasi
sebagai penyebab meningkatnya volatilitas dan terpaparnya negara-negara
berkembang pada risiko tinggi untuk mengalami krisis.
Mantan ketua dewan penasihat ekonomi pemerintahan AS semasa Bill Clinton ini
juga menganggap IMF, Bank Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan
Departemen Keuangan AS, memiliki andil besar dalam mencetuskan krisis di
emerging market.
Ini dilakukan dengan memaksa negara-negara tersebut melakukan liberalisasi
pasar modal dan pasar uang secara serampangan di masa lalu. Liberalisasi pasar
tanpa batas menyebabkan para pemilik modal bisa masuk atau keluar sesuka hati
mereka dari negara berkembang, dalam jumlah berapapun dan kapanpun mereka mau.
Aksi ini biasanya diikuti oleh yang lain, jika mereka merasa portofolio mereka
terancam. Akibatnya, negara-negara berkembang yang tidak mampu membangun
cadangan devisa yang memadai, rentan dihadapkan pada problem neraca pembayaran.
Dalam banyak kasus, apa yang semula hanya dimulai sebagai krisis finansial atau
krisis utang, berkembang menjadi krisis ekonomi, bahkan krisis politik atau
krisis multidimensi yang menuntun pada tumbangnya pemerintahan, karena berbeda
dengan negara-negara Barat, negara-negara berkembang umumnya belum memiliki apa
yang disebut jaring pengaman sosial (sosial safety net).
Dari pengamatan terhadap berbagai kasus krisis besar yang pernah terjadi dalam
dua dekade terakhir, Andres Berg dan Chaterine Patillo dari Departemen Riset
IMF, seperti disebutkan dalam artikelnya The Challenge of Predicting Economic
Crisis, melihat adanya semacam evolusi dari pola krisis.
Krisis utang dekade 1980-an di Amerika Latin yang dimulai dari keputusan
Meksiko untuk mengemplang utang luar negeri pada Agustus 1982, menurut Berg dan
Patillo, dipicu oleh kombinasi faktor eksternal (external shock) dengan
ketidakseimbangan makro ekonomi di dalam negeri negara itu sendiri, yang
terjadi selama periode boominvestasi beberapa tahun sebelumnya.
Faktor eksternal meliputi antara lain, merosotnya harga atau nilai tukar (terms
of trade) komoditas yang diekspor Meksiko, melonjaknya suku bunga pinjaman
untuk dollar AS, dan penurunan ekonomi global.
Ketidakseimbangan makro ekonomi domestik dicerminkan oleh membengkaknya defisit
fiskal dan nilai tukar mata uang yang over valuasi(dihargai terlalu tinggi,
sehingga berpeluang besar mengalami koreksi ke bawah atau devaluasi).
Salah urus (mismanagement) arus modal masuk, terutama lewat pemberian jaminan
kurs, baik secara implisit maupun eksplisit, kepada debitor (swasta maupun
BUMN), kian memperparah krisis itu. Sebaliknya, krisis Meksiko tahun 1994/1995
lebih banyak dipicu oleh kepanikan berlebihan para pelaku pasar yang kemudian
menuntun pada ambruknya peso. Namun, di luar faktor itu, ada penyebab lain,
yakni kerawanan dalam perekonomian dalam negeri, yang menyebabkan posisinya
rentan terhadap kemungkinan serangan spekulan.
Kerawanan itu di antaranya adalah membengkaknya defisit neraca transaksi
berjalan (current account) akibat mata uang yang overvaluedserta kebijakan
manajemen utang yang sembrono sebelum krisis, yang kemudian terbukti
menyebabkan terjadinya akumulasi utang jangka pendek dalam dollar AS yang
sangat besar. Selain itu, ekspansi yang terlalu cepat dari sektor finansial
dalam negeri selama masa boomjuga menyebabkan buruknya kualitas portofolio
kredit perbankan dan membuka potensi terjadinya devaluasi mata uang.
Lain Amerika Latin, lain krisis Asia tahun 1997 yang sempat membuat dunia
terhenyak, sebab krisis juga menyapu negara-negara yang selama ini dianggap
sebagai bagian dari "keajaiban Asia" (Asian miracle), karena pertumbuhan
ekonominya yang sangat tinggi selama hampir dua dekade sebelumnya.
Sebelum krisis terjadi, bisa dikatakan negara-negara ini hampir tidak pernah
mengalami apa yang disebut sebagai problem ketidakseimbangan makro ekonomi.
Kondisi fiskal umumnya surplus, dan tingkat inflasi tergolong rendah atau
moderat selama bertahun-tahun.
Dengan perkecualian Thailand, nilai tukar mata uang negara-negara itu juga
tidak mengalami apresiasi yang berarti pada tahun-tahun menjelang krisis. Kalau
pun ada perlambatan pertumbuhan ekspor di sejumlah negara di kawasan ini sejak
tahun 1996, penurunan itu terjadi setelah beberapa tahun ekspansi yang luar
biasa.
Meskipun demikian, kualitas portofolio kredit dari lembaga-lembaga keuangan di
negara-negara tersebut mengalami pemburukan, sementara sektor dunia usaha juga
terjerat beban utang sangat berat sehingga secara finansial kondisinya juga
menjadi sangat rentan terhadap kemungkinan terjadinya shock.
Menurut Berg dan Pattillo, kelemahan di sektor finansial dan korporasi ini
merupakan satu-satunya kesamaan di antara negara-negara Asia yang terkena imbas
krisis finansial tahun 1997. Celakanya, krisis yang terjadi dengan cepat
menyebar dari satu negara ke negara lain, karena investor yang ketakutan
investasinya akan terpukul, berlomba-lomba menarik dananya.
Dengan faktor pencetus krisis yang juga berbeda-beda antara satu negara dengan
negara lain atau antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, menurut Berg dan
Pattillo, sulit membuat model analisa krisis yang bisa berlaku untuk semua.
Meskipun demikian, keduanya berhasil mendeteksi adanya gejala umum yang ditemui
di negara-negara yang pernah mengalami krisis. Gejala dimaksud adalah
menyusutnya dengan cepat cadangan devisa hingga ke tingkat yang berbahaya, dan
tingginya beban utang luar negeri dibandingkan skala ekonomi negara
bersangkutan.
***
UNTUK mendeteksi dan mencegah terjadinya krisis serupa di masa mendatang, sejak
krisis Asia tahun 1997 IMF secara lebih aktif mulai melakukan
surveillance(semacam monitoring) terhadap kondisi dan kebijakan ekonomi dan
finansial negara-negara anggotanya. Surveillanceini dilakukan lewat diskusi
atau konsultasi berkala dengan negara-negara anggota mengenai kebijakan ekonomi
dan keuangan negara-negara tersebut, serta secara terus-menerus memantau dan
melakukan penilaian terhadap perkembangan ekonomi dan finansial di negara
bersangkutan, di kawasan dan di lingkungan global.
Dengan cara ini, IMF bisa membantu mendeteksi secara lebih awal kemungkinan
ancaman bahaya, sehingga bisa dilakukan koreksi secepatnya terhadap kebijakan
yang ada sebelum krisis memburuk.
Pertanyaannya, dengan sistem ini saja, apakah memadai? Yang kita lihat, krisis
tetap menyapu Amerika Latin dan Turki sekarang ini, meski IMF sudah
memperkenalkan mekanisme-mekanisme pencegahan krisis tersebut pasca krisis Asia
tahun 1997.
Direktur Pelaksana IMF Horst Kohler sendiri dalam salah satu pernyataannya,
menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Syahril Sabirin, mengakui tidak realistis
berharap bisa menghindari semua krisis, meskipun sistem surveillanceterus
diperbaiki.
Syahril pada pertemuan Komite Moneter dan Finansial Internasional
(International Monetary and Financial Committe/IMFC) menjelang Sidang Tahunan
IMF-Bank Dunia akhir pekan ini mengatakan, efektivitas surveillanceIMF akan
sangat tergantung pada keterbukaan kedua pihak dalam dialog kebijakan dengan
negara-negara anggota.
Para staf IMF, menurut Syahril, semestinya juga terbuka menyangkut berbagai
alternatif pendekatan yang dimungkinkan untuk mengatasi problem makro ekonomi,
mengingat kondisi riil sosial, politik dan ekonomi satu negara dengan negara
yang lain tak sama.
Dialog terbuka mengenai kebijakan ini diperlukan untuk menciptakan
akuntabilitas dan rasa ikut memiliki dari kedua pihak terhadap program
kebijakan yang akan diambil untuk mengatasi kesulitan yang ada.
Bahkan, untuk meningkatkan integritasnya, menurut Syahril, sudah sewajarnya IMF
juga harus mau bertanggung jawab terhadap implikasi yang mungkin muncul akibat
saran kebijakan yang sudah diberikannya. Selain itu, IMF juga harus bersedia
melakukan modifikasi atau, bahkan mencabut sama sekali saran kebijakan
tersebut, jika dalam pelaksanaannya ternyata kebijakan itu tidak cocok atau
tidak menyelesaikan masalah.
Hasil survei World Institute for Development Economics Research (WIDER) dengan
sponsor PBB menyebutkan, selama tidak ada regulasi lebih ketat (termasuk untuk
membatasi sepak terjang para spekulan) dan upaya-upaya lain untuk meredam
dampak dari siklus naik-turun (boom and bust)-nya serta merosotnya arus modal
global ke negara-negara berkembang, sulit mencegah terulangnya kembali krisis
seperti dialami sejumlah negara berkembang akhir-akhir ini.
Globalisasi 'tanpa pengawal/pengaman'-karena dipaksakan saat arsitektur
finansial global sendiri lemah, sementara langkah-langkah preventif untuk
mencegah atau mendeteksi secara lebih dini potensi terjadinya krisis yang
diperkenalkan IMF juga belum efektif-ini berisiko tinggi memunculkan
korban-korban baru bertumbangan di kalangan emerging marketsseperti sudah
terjadi di Asia.
Studi ini menyebut Cile sebagai contoh kasus liberalisasi pasar terbaik. Negara
ini pernah membuka secara penuh perekonomiannya pada tahun 1980-1981. Dengan
liberalisasi penuh itu, negara ini pada awalnya memang berhasil menarik modal
asing dalam skala masif. Namun, situasi ini hanya berlangsung sesaat, sebab
akibat imbas krisis utang besar Meksiko tahun 1982 yang kemudian diikuti
sejumlah negara tetangganya, para pemodal asing beramai-ramai menarik modalnya
dari negara tersebut.
Belajar dari kejadian itu, pada awal tahun 1990-an, Cile mulai memperkenalkan
serangkaian kebijakan kontrol modal yang didefinisikan dengan sangat jelas,
yang membatasi jumlah dana yang bisa ditarik investor keluar dari negara
tersebut sewaktu-waktu.
Hasilnya bisa dilihat. Ketika krisis Meksiko kembali meledak tahun 1995 dan
menyeret seluruh Amerika Latin ke dalam krisis, Produk Domestik Bruto (PDB)
Cile justru tumbuh 9 persen. Dewasa ini, negara ini merupakan satu-satunya
negara di Amerika Latin yang lembaga pemeringkat dinilai layak investasi
(investment grade).
(Sri Hartati Samhadi di Washington, dari berbagai sumber)
DIAGNOSA PENYEBAB KRISIS ASIA 1997
Negara Faktor Penyebab
Thailand Faktor fundamental, yakni membengkaknya defisit Neraca Transaksi
Berjalan terhadap PDB dan menurunnya cadangan devisa
Malaysia Faktor fundamental, yakni membengkaknya defisit Neraca Transaksi
Berjalan terhadap PDB, menyusutnya cadangan devisa dan nilai tukar mata uang
yang overvaluasi.
Indonesia dan Korsel Penyebabnya adalah besarnya utang luar negeri jangka
pendek dan menyusutnya cadangan devisa. Kondisi ini menempatkan kedua negara
dalam 'zona bahaya' begitu krisis Thailand terjadi.
Sumber: The Challenge of Predicting Economic Crisis, Economic Issues IMF
Yayan tea
==============================================================(C)opyright
1999-2002 UntirtaNet
Milis ini dikelola oleh alumni Universitas Tirtayasa Banten - Indonesia
dan terbuka untuk semua Civitas Academica Universitas Tirtayasa Banten
Untuk berlangganan, kirim email ke: untirtanet@xxxxxxxxxxxxx,
dengan Subject 'Subscribe' atau lansung ke
//www.freelists.org/cgi-bin/list?list_id=untirtanet
Untuk kirim pesan: untirtanet@xxxxxxxxxxxxx
Please visit our Homepage: http://www.untirtanet.org
Other related posts:
- » [UntirtaNet] Apa yang Sebenarnya Terjadi?
