[UntirtaNet] "Super White Collar Crime"

"Super White Collar Crime"

Oleh Tb Ronny Rahman Nitibaskara

DI belahan Bumi mana pun, senantiasa terdapat kecenderungan pejabat tinggi 
negara yang tersangkut perkara korupsi sulit dijerat hukum, apalagi sampai 
dijatuhi pidana. Terlebih-lebih bila pejabat-pejabat tersebut tengah menduduki 
posisi-posisi strategis. Berbagai macam power yang dipegangnya akan menjadi 
batu sandungan serius bagi penegakan hukum atas dirinya.


Untuk menumbuhkan citra hukum ditegakkan, dan guna membuktikan diri bersih, 
dengan gagah berani mungkin proses hukum formal sengaja dibiarkan berjalan 
menuju ke arah dirinya. Untuk keperluan itu, perhitungan yang sangat cermat dan 
matang dipersiapkan. Sebanyak mungkin pihak dilibatkan untuk mendukungnya. 
Proses hukum yang sesungguhnya unpredictable itu dicoba diukur melalui berbagai 
preseden berdasarkan paradigma lama, dengan harapan hasil akhir proses itu 
sejak awal sudah dapat diramalkan. 

Akan tetapi, proses mengadili sebagai pergulatan manusia melawan berbagai 
kepentingan untuk menegakkan keadilan pada masyarakat yang kian terbuka, selalu 
memunculkan kejutan. Mereka yang berharap akan bebas dari segala tuntutan atau 
memperoleh vonis yang sangat ringan, bisa jadi menemui kenyataan yang 
mengecewakan, karena ternyata ada sebagian kecil hakim yang tetap memelihara 
nurani dan integritas moral, sehingga berani menjatuhkan putusan sebagaimana 
seharusnya.

Memang sudah lama masyarakat berharap, agar para hakim yang tengah menyidangkan 
kasus-kasus korupsi jangan silau terhadap tingginya jabatan yang tengah 
diduduki terdakwa. Para pengadil itu diharapkan dalam mempertimbangkan jabatan 
terdakwa hanya sebatas kaitan bahwa jabatan itu sebagai sarana untuk melakukan 
kejahatan sebagaimana yang dituduhkan. Jenis-jenis kekuasaan lain, yang tak 
terkait dengan kasus korupsi yang disidangkannya, sebaiknya tidak turut menjadi 
bahan pertimbangan dalam menilai perkara yang tengah dihadapi.


***
DAKWAAN korupsi terhadap beberapa petinggi negara memiliki kesamaan prinsipiil, 
yakni bahwa tindak pidana yang didakwakan tersebut berkaitan erat dengan 
jabatan yang disandang tatkala kejahatan itu dilakukan. Jabatan (okupasi), yang 
di dalamnya mengandung sejumlah power and authority (kekuasaan dan kewenangan), 
menjadi instrumen utama dimungkinkannya kejahatan yang dituduhkan itu dapat 
dilaksanakan pelaku. 

Oleh karena, hampir senantiasa bertalian dengan jabatan, maka tindak pidana 
korupsi sering pula dikelompokkan sebagai occupational crime (kejahatan 
jabatan), yakni kejahatan yang terlaksananya mensyaratkan adanya suatu jabatan 
atau jenis pekerjaan tertentu yang dilindungi undang-undang.

Dominannya peran jabatan dalam tindak pidana ini, menyebabkan pelaku tindak 
pidana korupsi tergolong sulit dilacak secara yuridis dibandingkan dengan 
rata-rata pelaku tindak pidana lain, karena ia memiliki kedudukan yang ditopang 
oleh berbagai ketentuan yang memungkinkan dijalankannya kekuasaan diskresional. 
Dengan kekuasaan itu, korupsi yang dilakukan dapat dibungkus dengan kebijakan 
(policy) yang sah, sehingga dari segi hukum dapat dinilai sebagai bagian dari 
pelaksanaan fungsi jabatan resmi. 

Itulah antara lain sebabnya, semakin tinggi tampuk jabatan yang diduduki, 
semakin powerful pelaku delik ini. Ia mempunyai keliatan (toughness) tersendiri 
yang tidak dipunyai orang lain dalam menghadapi setiap jerat hukum pidana yang 
mungkin sewaktu-waktu mengancam dirinya. Jaringannya luas, struktur birokrasi 
yang didudukinya kokoh, dan fasilitas yang berupa berbagai kemudahan (termasuk 
akses kepada uang) lumayan banyak. 

Kesemuanya itu memungkinkan pelakunya tetap dapat bertahan pada posisinya 
sekalipun berbagai macam tuduhan tindak pidana menerpanya. Barangkali tepat 
istilah Ezzat F Fattah (1997) menamakan mereka sebagai penjahat-penjahat 
berkekuasaan dan penjahat-penjahat yang memegang kekuasaan (powerful criminals 
and criminals in power).

Menurut kriminolog dari Kanada tersebut, penjahat-penjahat jenis tangguh ini 
terdiri dari dua kelas: pertama, yang tak tersentuh (untouchable), yakni 
pelaku-pelaku kejahatan yang realitasnya benar-benar di atas hukum (above the 
law), seperti Hitler, Idi Amin, Pinochet, dan sebagainya pada saat mereka 
berkuasa. Kedua, yang tak terjangkau (unreachable). Termasuk dalam kategori ini 
adalah para pelaku kejahatan yang berkekuasaan (formal maupun informal) yang 
cukup tinggi dan sangat sulit dijangkau tangan hukum, except with great 
dificulty and in exceptional circumtances (kecuali dengan kesulitan yang besar 
dan dalam kondisi-kondisi khusus).

Apa yang dibicarakan di sini tampaknya masuk dalam kategori kedua, yakni 
unreachable, mengingat yang hendak kita teropong adalah pelaku yang memiliki 
keliatan dan ketangguhan dalam menghadapi hukum karena adanya jabatan yang 
disandangnya. Karena kedudukan resmi mereka yang tinggi itulah, menyebabkan 
pengungkapan tindak kejahatan yang dilakukan membutuhkan keahlian dan energi 
yang luar biasa, sehingga kejahatan itu menjadi semakin tampak istimewa. 

Bila tindak pidana itu juga menimbulkan moral hazard yang cukup besar di 
kalangan masyarakat, karena semakin banyak orang-orang penting dalam suatu 
negara turut terlibat, barangkali kejahatan ini kualitasnya menyerupai apa yang 
disebut oleh WJ Chambliss (1968) sebagai state-organized crime (kejahatan 
terorganisir yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara).

Dalam kerangka Chambliss, state-organized crime adalah perbuatan yang menurut 
hukum ditentukan sebagai kejahatan dan dilakukan oleh pejabat-pejabat negara 
dalam tugas jabatannya selaku wakil negara (acts defined by law as crime and 
comitted by state officials in the pursuit of their job as representative of 
state). Untuk menentukan kekhususan kejahatan ini, ia tidak memasukkan ke 
dalamnya kejahatan-kejahatan yang tujuannya hanya menguntungkan diri pribadi, 
atau sekadar kelompok kecil yang tidak memiliki orientasi lain kecuali sekadar 
keuntungan material. 

Terorganisirnya korupsi baru sampai pada kualifikasi kejahatan ini, bila di 
balik korupsi itu terdapat tujuan-tujuan lain yang memiliki jangkauan lebih 
luas, misalnya, kemenangan politis. Saya sendiri cenderung menamai kejahatan 
terorganisir pejabat tinggi negara yang berupa korupsi semacam ini sebagai 
super white collar crime (SWCC), yakni kejahatan kerah putih super. Kejahatan 
ini menjadi super, bukan hanya semata-mata karena tujuannya, melainkan juga 
karena kesuperan pelaku dalam menghadapi hukum yang berlaku.


***
UNTUK mengetahui lebih lanjut karakter SWCC itu, barangkali dapat dicermati 
kerangka kejahatan kerah putih yang diperkenalkan Laura Snider (1993: 14). 

Pertama, pelanggaran hukum yang dilakukan merupakan bagian atau terkait erat 
dengan jabatan resmi. Hal ini telah dijelaskan, yaitu sebagai instrumen pokok 
yang memungkinkan kejahatan dapat dilaksanakan. 

Kedua, melibatkan pelanggaran terhadap kepercayaan yang diberikan. Apa yang 
dilakukan oleh para pelaku tersebut merupakan violation of public trust, yaitu 
pengkhianatan atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Pelanggaran ini 
secara otomatis juga identik dengan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), 
dan cacat moral yang dapat menggoncangkan sendi-sendi moralitas masyarakat.

Ketiga, tidak ada paksaan fisik secara langsung, meskipun kerugian yang 
ditimbulkan banyak mencederai fisik banyak orang. Dalam kasus-kasus SWCC yang 
kini sebagian menjalani proses hukum di negara kita, hampir dapat dipastikan 
tidak ada unsur paksaan secara fisik, kendatipun kerugian negara secara fisik 
cukup luar biasa. 

Keempat, tujuannya adalah uang, prestise, dan kekuasaan. Ketiga hal inilah 
menjadi tujuan hampir semua tindak pidana korupsi, baik yang terorganisir 
maupun tidak. 

Kelima, secara khusus terdapat pihak-pihak yang sengaja diuntungkan dengan 
kejahatan itu. Dilihat dari sifat terorganisirnya, maka sudah barang tentu 
terdapat pihak-pihak yang secara strategis akan memperoleh keuntungan lebih 
besar, dan oleh karenanya rela melakukan berbagai macam cara agar kejahatan ini 
tidak terungkap. 

Maka dari itu, yang keenam karakter SWCC, menurut Snider, adalah adanya usaha 
untuk menyamarkan kejahatan yang dilakukan, dan upaya menggunakan kekuasaan 
untuk mencegah diterapkannya ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Muladi (1992) mengajukan tujuh macam karakteristik kejahatan 
orang-orang terhormat tersebut.

Pertama, kejahatan tersebut sulit dilihat (low visibility), karena biasanya 
tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal yang rutin, melibatkan keahlian 
profesional dan sistem organisasi yang kompleks. 

Kedua, kejahatan tersebut sangat kompleks (complexity), karena selalu berkaitan 
dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan 
sesuatu yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, melibatkan 
banyak orang serta berjalan bertahun-tahun. 

Ketiga, terjadinya penyebaran tanggung jawab (diffusion of responsibility) yang 
semakin luas akibat kompleksitas organisasi. Keempat, penyebaran korban yang 
luas (diffusion of victimization).

Karakter berikutnya (5, 6, dan 7), yang diajukan mantan Menteri Kehakiman dan 
HAM itu menurut hemat saya menginjak pada penegakan hukum atas kejahatan kerah 
putih. Pada dasarnya ia senada dengan Snider, bahwa kejahatan orang-orang 
terhormat ini sangat kompleks, sehingga untuk mengungkapkannya diperlukan 
keahlian yang memadai dari aparat penegak hukum. Khusus untuk perkara dalam 
kategori SWCC, keahlian itu harus diiringi dengan keberanian, komitmen moral 
dan kesediaan untuk senantiasa belajar.

Penuntasan kasus itu melalui jalur hukum semakin sulit manakala sebagian pelaku 
utama masih menduduki posisi penting di dalam penyelenggaraan negara, atau 
setidak-tidaknya masih memiliki jaringan dan pengaruh yang luas di 
tengah-tengah masyarakat. Jabatan itu (juga uang), sewaktu-waktu dapat 
dimanfaatkan sebagai alat penekan ke tubuh peradilan, sebagai cara untuk 
meloloskan diri dari hukum yang berlaku. 

Bila tekanan itu berhasil, biasanya lantas muncul dalam persidangan itu 
putusan-putusan yang berisi pembenaran-pembenaran yuridis yang kadangkala sulit 
dicerna sekalipun dari logika hukum. Yang dimaksud dengan persidangan tersebut, 
tidak hanya pada pengadilan tingkat pertama, melainkan juga pada tingkat 
banding maupun kasasi. 

Fenomena demikian belum lama ini terjadi di pengadilan kita. Pada pengadilan 
negeri, tertuduhnya dipidana penjara; ternyata dalam peradilan banding tertuduh 
diputus bebas murni. Putusan tersebut tidak menutup kemungkinan menjadi 
preseden untuk kasus serupa.

Pada umumnya, mayoritas anggota masyarakat tak begitu paham dengan seluk-beluk 
teknik pemenangan perkara dalam persidangan. Karenanya, mereka dalam memberikan 
penilaian terhadap suatu perkara yang tengah digelar di pengadilan cenderung 
hitam putih. 

Pembenaran yuridis yang dirasa melawan keadilan, biasanya ditentang dengan 
semata-mata berdasarkan pertimbangan akal sehat dan kejernihan nurani. 
Masyarakat sama sekali tidak bisa menerima misalnya, bila ada terdakwa yang 
dalam perhitungan commonsense bersalah tetapi dibebaskan oleh pengadilan.

Ketidakpuasan itu, pada satu sisi bisa jadi juga merupakan indikasi dari 
ketidakmengertian masyarakat terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi petugas 
hukum menangani kasus-kasus dalam kategori super white collar crime ini. Karena 
itu, tidak ada salahnya bila masyarakat juga perlu sedikit disadarkan bahwa 
khusus dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi orang kuat, agar 
tidak mengharap terlalu berlebih-lebihan kepada aparat penegak hukum, karena 
pelakunya sendiri sangat pandai berkelit dari jeratan hukum.



Tb Ronny Rahman Nitibaskara Guru Besar kriminologi UI

Yayan tea
==============================================================(C)opyright 
1999-2002 UntirtaNet
Milis ini dikelola oleh alumni Universitas Tirtayasa Banten - Indonesia
dan terbuka untuk semua Civitas Academica Universitas Tirtayasa Banten
Untuk berlangganan, kirim email ke: untirtanet@xxxxxxxxxxxxx,
dengan Subject 'Subscribe' atau lansung ke
http://www.freelists.org/cgi-bin/list?list_id=untirtanet
Untuk kirim pesan: untirtanet@xxxxxxxxxxxxx
Please visit our Homepage: http://www.untirtanet.org

Other related posts: