[nasional_list] [ppiindia] Wapres Kalla Tangani Papua
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 27 Nov 2005 01:43:10 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.suarapembaruan.com/News/2005/11/26/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Catatan Papua
Wapres Kalla Tangani Papua
Sabam Siagian
** missed drop char **SELAMA dua hari berturut-turut, Kamis (24/11) dan Jumat
(25/11), Wakil Presiden Jusuf Kalla menangani keruwetan persoalan yang dihadapi
Papua.
Pada Kamis itu tokoh-tokoh Papua lengkap hadir: Ketua Majelis Rakyat Papua Agus
Alue Alua yang sebelumnya adalah Rektor Sekolah Tinggi Teologia Gereja Roma
Katolik di Jayapura, Gubernur Papua JP Solossa yang sebenarnya sudah berstatus
"pejabat" karena masa dinasnya sudah habis, Ketua DPR Provinsi John Ibo.
Kemudian dari pihak pemerintah yang mendampingi Wapres Kalla, antara lain
Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma'ruf, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan,
Laksamana Widodo AS. Sudah pasti masih ada sejumlah pejabat dan tokoh politik
lainnya yang ikut hadir
Apa persoalan yang dibahas? Kebetulan belum lama berselang saya berada di
Jayapura dan menghadiri suatu pertemuan dengan sejumlah anggota MRP, termasuk
ketuanya. Mereka kecewa bahwa hampir bersamaan dengan pelantikan mereka oleh
Mendagri Moh Ma'ruf, dikeluarkan surat keputusan Mendagri tentang pelaksanaan
pemilihan kepala daerah (pilkada) di apa yang disebut Propinsi Irian Jaya Barat
pada tanggal 28 November. Padahal, jelas dicantumkan dalam UU No 21/2001
tentang Otonomi Khusus Papua bahwa pemekaran provinsi harus dibicarakan dulu di
MRP.
Rupanya pimpinan dan sebagian besar anggota MRP tidak dapat menerima hal itu.
Mereka sempat dikabarkan akan mengundurkan diri, kalau soal Pilkada 28 November
tidak dikoreksi.
Kejengkelan tokoh-tokoh Papua terhadap kecenderungan pemerintah pusat bersikap
kontradiktif diungkapkan secara terus terang oleh John Ibo, Ketua DPR Papua.
Katanya, "Kebijakan yang diambil (Jakarta) selalu diselingi kebijakan lain yang
bertentangan sehingga selalu melahirkan perseteruan dan konflik baru di Papua."
Dan contoh mencolok yang disebut oleh John Ibo adalah Instruksi Presiden
Megawati No 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat.
Disangka gampang saja menelurkan sebuah propinsi atau provinsi. Karena jelas
melanggar atau mendahului ketentuan yang tertera di Undang-Undang Otonomi
Khusus (No 21/2001), maka timbullah keresahan politik.
Tokoh-tokoh politik Papua pernah mengungkapkan frustrasi mereka kepada saya
dalam salah satu kunjungan ke wilayah RI paling timur ini tentang Presiden
Megawati. "Saya tidak mengerti, ibu itu yang menandatangani Otonomi Khusus,
tapi ibu itu juga yang meneken Inpres Irja Barat,'' kata seorang tokoh sambil
menggeleng-gelengkan kepala.
Buntut panjang dari keresahan itulah yang ditangani oleh Wapres Jusuf Kalla
dalam pertemuan Kamis lalu itu. Setelah setahun menjadi RI-2, dia telah
menunjukkan ciri-ciri sebagai "Mister Trouble-shooter". Istilah itu diterapkan
oleh para wartawan politik di Amerika Serikat untuk menjuluki seorang tokoh
yang pandai mencari sumber suatu gumpalan persoalan serta mendorong
penyelesaiannya.
*
Dalam satu pertemuan dengan Forum Papua Barat, Jumat (25/11) sore yang diketuai
oleh Dr Albert Hasibuan SH, Agus Alue Alua sebagai Ketua MRP menguraikan
pokok-pokok penyelesaian yang disepakati dalam pertemuan dengan Wapres Kalla.
Landasan penyelesaian adalah UU No 21/2001. Itu berarti bayang-bayang UU No
45/1999 yang disusun dan disahkan selama pemerintahan Presiden BJ Habibie
(antara lain membagi Irian Jaya menjadi tiga propinsi) dihapuskan. Dan Pilkada
28 November di Irja Barat diundurkan.
"Kita lupakan masa lampau. Dan dilakukan proses ulang menurut mekanisme yang
diatur dalam UU No 21/2001,'' demikian Agus Alue Alua.
Kata "dilupakan" diulang beberapa kali. Apakah dengan "dilupakan" berarti bahwa
Inpresnya Presiden Megawati praktis dicabut? Apakah itu berarti bahwa Propinsi
Irja Barat bubar? Tampaknya tidak juga. Menurut Wapres Kalla, bahwa propinsi
itu akan mendapat landasan hukum yang lebih kuat, karena akan dibentuk sesuai
mekanisme dalam UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus. Akhir Desember tahun ini
proses legitimasi baru itu sudah mesti selesai, demikian harapan dan desakan
pemerintah.
Namun, Ketua MRP berpendapat dalam pertemuan dengan Forum Papua (saya ikut
hadir), masyarakat yang bersangkutan mesti ditanya dulu. Ia cerminkan, akhir
Desember adalah batas waktu yang sulit dipenuhi.
Namun, menurut Wapres Kalla, dalam pertemuan Jumat pagi dengan utusan dari
Irian Jaya Barat, "Mereka menerima penyesuaian kembali posisi Irian Jaya Barat
berdasarkan UU Otonomi Khusus dan Peraturan Pemerintah tentang Majelis Rakyat
Papua seperti yang disepakati antara pemerintah pusat, dan pemerintah Provinsi
Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua."
Kalau diperhitungkan bahwa Partai Golkar cukup kuat di daerah Kepala Burung
(Irja Barat) dan menjagokan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang
aktif, maka ketegasan Jusuf Kalla yang mengembalikan segala sesuatunya ke UU No
21/2001 sebagai satu-satunya landasan hukum dalam menangani keruwetan persoalan
Papua, memang patut dipuji.
*
Gumpalan persoalan yang dihadapi Papua menjadi rumit, karena sebuah kesalahan
pokok dibiarkan terus berlanjut. Malahan pembenarannya dicari-cari dan sejumlah
pejabat di Jakarta, mungkin secara tulus, pandai merumuskan penyelesaian
kompromistis. Persoalannya bukannya selesai, malahan tambah ruwet. Karena
masyarakat di Papua pada umumnya berpandangan logis dan tulus dalam berpolitik.
Mereka tidak dapat menerima kontradiksi yang kemudian ditutupi secara menarik
oleh rumusan kompromi.
Keruwetan dan kontradiktif sekitar penanganan masalah Papua itulah yang
sekaligus disingkirkan oleh "Mister Trouble-shooter", Wapres Jusuf Kalla.
Masyarakat Papua yang berjumlah sekitar 2,5 juta itu sekarang mendapat
kesempatan baru untuk menciptakan suatu masa depan yang tenteram, sejahtera,
dan manusiawi. *
Penulis adalah pengamat perkembangan sosial politik di Indonesia, serta masalah
internasional, berdomisili di Jakarta
Last modified: 26/11/05
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital.
http://us.click.yahoo.com/cRr2eB/lbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Wapres Kalla Tangani Papua
