[nasional_list] [ppiindia] Posisi Politik Soeharto Sulit Diselesaikan
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sat, 26 Nov 2005 02:08:20 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/1105/26/0101.htm
Rapimnas Partai Golkar Memutuskan Dukung Pemerintah
Posisi Politik Soeharto Sulit Diselesaikan
JAKARTA, (PR).-
Persoalan posisi mantan Presiden Soeharto secara politis menjadi berbeda,
karena sulit diselesaikan, dan terus menjadi wacana politik. Namun, posisinya
secara hukum sebenarnya selesai dengan diundangkannya Ketetapan MPR (Tap MPR)
No. XI/MPR/ 1998 menjadi UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
Bersih, Bebas KKN dan UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK).
"Soal pengadilan Soeharto telah selesai secara hukum. Tetapi, secara politik
sulit selesai. Ini akan menjadi wacana politik terus- menerus sepanjang
sejarah," kata Wakil Ketua DPR, A.M. Fatwa menjawab pertanyaan wartawan saat
menghadiri sidang terdakwa Ketua Komisi Pemilihan Umum, Nazaruddin Syamsuddin
di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (25/11).
Persoalan hukum Soeharto telah selesai, ketika fatwa Mahkamah Agung (MA)
menetapkan agar negara mengobatinya sampai sembuh, dengan pernyataan tim dokter
bahwa penyakit Soeharto tidak bisa disembuhkan seumur hidupnya.
"Dia dinyatakan tidak mungkin menjalani proses sidang karena sakit itu. Maka
pengadilan terhadapnya tidak dilaksanakan lagi," kata Fatwa.
Namun, opini politik soal Soeharto akan terus muncul. Itu tidak bisa dicegah,
dibiarkan saja terus berkembang. "Bisa dipahami, apabila dari waktu ke waktu
timbul pro dan kontra terhadap posisi Soeharto. Soal ini memiliki muatan
politik sangat tinggi," tegasnya.
Dirinya secara pribadi menghendaki, biarkan saja masalah ini bergulir menjadi
wacana. Hal ini tidak bisa dihindari mengingat Soeharto adalah mantan penguasa
Orde Baru (Orba) selama 30 tahun lebih. "Biarkan jadi wacana, karena masalah
dia sarat pertimbangan politik," katanya.
Di tempat yang sama, mantan Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Akbar
Tandjung menilai, wajar saja apabila mantan Presiden Soeharto meminta kejelasan
mengenai status hukumnya. Saat ini, memang ada wacana untuk memperjelas status
hukum Soeharto. "Saya kira wajar, beliau sebagai mantan kepala negara
menginginkan adanya kepastian hukum terhadap kasusnya. Oleh karena itu, kita
serahkan saja pada mekanisme hukum," ujarnya.
Menyangkut pelaksanaan peradilan bagi Pak Harto, Akbar menilai, hal itu sudah
pernah dilakukan. Akan tetapi, karena memang diagnosis tim dokter menetapkan
mantan presiden itu sulit untuk berkomunikasi secara jelas, proses pengadilan
dihentikan.
"Jadi sebetulnya soal keinginan untuk (dibawa ke meja) pengadilan itu sudah
dilakukan. Sekarang, tentu diserahkan kepada masyarakat maupun pemerintah,
apakah masih bisa dilanjutkan pengadilan Pak Harto. Padahal, ia sudah tidak
bisa berkomunikasi secara jelas. Barangkali kita harapkan pemerintah bisa
menawarkan sesuatu kepada rakyat (untuk penyelesaian masalah hukum
Soeharto-red.)," katanya.
Pemberian penghargaan
Menyinggung soal pemberian "Anugerah Bhakti Pratama" kepada Soeharto, Akbar pun
menilai, hal yang wajar apabila Soeharto menerima penghargaan dari Partai
Golkar atas jasanya selama menjadi ketua dewan pembina Golkar.
"Ya, saya kira penghargaan untuk Pak Harto dalam konteks Golkar, itu kita
tinggal melihat dari persepsi mana. Kalau dari persepsi Orde Baru, ya tentu Pak
Harto patut diberi penghargaan karena pada waktu itu beliau adalah Ketua Dewan
Pembina. Akan tetapi, kalau dalam persepsi reformasi, kami rasa tidak ada
hubungan dengan beliau, karena secara formal struktural beliau tidak lagi di
Golkar (pascareformasi-red.)," katanya.
Lantas, perihal dirinya yang tidak termasuk yang mendapat penghargaan seperti
yang juga diberikan DPP Partai Golkar kepada sejumlah tokoh nasional lain yang
berasal dari partai berlambang pohon beringin itu, Akbar menyatakan, pihaknya
tidak merasa kecewa karena tidak menerima penghargaan "Anugerah Bhakti Pratama".
"Saya serahkan (keputusan untuk pemberian penghargaan-red.) kepada DPP. Namun,
saya perlu mengatakan, apa yang saya lakukan sekarang ini, pengabdian saya pada
partai, kontribusi saya terhadap partai, tidak pernah terpetik sedikit pun
dalam benak saya bahwa saya menginginkan penghargaan," kata Akbar yang pernah
menjadi Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga dan Menteri Negara Perumahan Rakyat
dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Bisa dimengerti
Sementara itu, pengamat politik Indria Samego menilai, latar belakang yang
menjadi dasar rencana Partai Golkar memberikan "Anugerah Bhakti Pratama" kepada
mantan Presiden Soeharto, tidak lepas dari peranan Soeharto dalam membesarkan
Golkar pada masa lalu.
"Itu dimengerti, tetapi sebaliknya, sebenarnya Soeharto juga dibesarkan
Golkar," katanya saat dihubungi "PR" via telefon di Jakarta, Jumat (25/11).
Namun, Indria mengingatkan, pentingnya Partai Golkar (PG) melihat masa depan,
termasuk tantangan bagaimana agar benar-benar mengakar di masyarakat.
Menurutnya, itu artinya langkah Partai Golkar harus lebih tegas untuk turut
andil memecahkan segala persoalan yang tengah melilit masyarakat. "Jadi,
lihatlah ke masa depan," katanya.
Sebagaimana diwartakan, terkait dengan penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional
(Rapimnas) Partai Golkar dan HUT Golkar ke-41 di Jakarta, 23-26 November 2005,
Partai Golkar akan memberikan penghargaan "Anugerah Bhakti Pratama" kepada 45
tokoh nasional dari Golkar.
Di antara penerima, termasuk mantan Presiden RI dan mantan Ketua Dewan Pembina
Golkar, Soeharto. Juga, mantan Presiden B.J. Habibie, mantan Mensesneg
Moerdiono, mantan Menpen Harmoko, mantan Menkeh Oetojo Oesman, mantan Menaker
Cosmas Batubara, dan tokoh PGRI Basyuni Suriadiharja.
Menurut rencana, penghargaan diberikan Ketua Umum DPP Partai Golkar M. Jusuf
Kalla pada puncak HUT ke-41 Golkar di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (26/11).
Tegaskan dukungan
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar semakin menegaskan kembali
posisi Partai Golkar sebagai partai politik pendukung pemerintah. "Golkar
memang perlu menegaskan posisi politiknya sebagai partai pendukung pemerintah.
Dulunya Partai Golkar adalah sebagai penyeimbang, tetapi sekarang dalam posisi
sebagai partai pendukung pemerintah," ujar Wakil Sekjen /Ketua Koordinator
Pernyataan Politik Rapimnas Golkar, Priyo Budi Santoso kepada wartawan seusai
penutupan rapimnas di Jakarta, Jumat (25/11) malam.
Sebagai partai yang semula penyeimbang menjadi partai pendukung pemerintah itu,
Partai Golkar juga memandang perlu melakukan reposisi partai untuk mewujudkan
peranannya memperkuat pemerintahan. "Namun untuk masalah hiruk pikuk reshuffle,
memang ada tujuh daerah yang mengusulkan agar dalam reshuffle dipertimbangkan
agar Golkar masuk," kata Priyo.
Rapimnas ditutup Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono. Tidak ada
pernyataan politik saat penutupan. Pernyataan politik atau rekomendasi akan
dibacakan saat peringatan HUT Partai Golkar ke-41 yang rencananya dihadiri
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Balai Kartini Jakarta, Sabtu (26/11) ini.
Priyo menyatakan, PG juga memandang perlu kemungkinan aktualisasi reposisi
partai untuk memperkuat pemerintah. Namun, untuk reshuffle, dalam rapimnas
tersebut ada tujuh daerah yang mengusulkan agar dalam pelaksanaan reshuffle
mempertimbangkan penambahan kursi Golkar di kabinet.
Rekomendasi kedua adalah untuk menyederhanakan pelaksanaan pemilihan umum
(pemilu). "Ijtihad politik yang sekarang ini mulai menjadi mainstream di Partai
Golkar adalah memprakarsai terbentuknya format yang memungkinkan penyederhanaan
jadwal pelaksanaan pemilu. Pemilu cukup dilaksanakan dua kali dalam lima tahun
kepemimpinan nasional. Artinya, hanya ada dua pemilu yaitu pemilu serentak
legislatif dan eksekutif," katanya.
Ia menjelaskan, pemilu dilaksanakan dalam dua urutan. Satu hari untuk memilih
anggota DPR RI, DPRD I, DPRD kabupaten/kota dan DPD RI. Setelah senggang waktu
akan diadakan pemilu serentak untuk memilih eksekutif, dimulai pemilu memilih
presiden/wapres, pemilu gubernur dan pemilu bupati/wali kota seluruh Indonesia.
"Dengan demikian akan ada efisiensi secara nasional mengenai waktu, uang,
tenaga, pikiran dan energi. Pertimbangan Golkar adalah agar ke depan parpol itu
dapat melaksanakan perencanaan dan kaderisasi secara lebih terencana, ada waktu
dan akan menjadi lebih matang," jelas Priyo.
Dalam pelaksanaan pemilu eksekutif, PG juga menyadari perlunya waktu transisi
supaya pilkada dilaksanakan serentak. Dalam konsep Golkar masa transisi ini
perlu dibicarakan bersama seluruh komponen bangsa.
Yang kedua mengenai reposisi partai politik yang dihimpun dari rapimnas,
kemudian Golkar secara formal kemungkinan nanti akan menyetujui dan mendukung
manakala Presiden merasa perlu untuk mengevaluasi kinerja kabinet yang
diletakkan dalam kerangka untuk memperbaiki nasib bangsa ke depan dan
kemakmuran rakyat.
Hal lain yang dihimpun dari Rapimnas adalah adanya pemikiran daerah, agar
Golkar mereposisi politik di parlemen. "Tetapi yang jelas Golkar akan tetap
memosisikan dirinya sebagai mitra sejajar dengan pemerintah yang akan
melaksanakan tugas pengawasan secara kritis, objektif, profesional, independen,
dan solutif terhadap kebijakan yang diambil oleh negara," jelas
Priyo.(A-84/A-94/A-109)***
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose.org helps at-risk students succeed. Fund a student project today!
http://us.click.yahoo.com/LeSULA/FpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Posisi Politik Soeharto Sulit Diselesaikan
