[nasional_list] [ppiindia] Perempuan dan Kekerasan Negara
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Fri, 25 Nov 2005 01:38:28 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.suaramerdeka.com/harian/0511/25/opi4.htm
Perempuan dan Kekerasan Negara
Oleh Maya Yudayanti
SETIAP 25 November komunitas pergerakan perempuan mengenangnya sebagai Hari
Internasional Antikekerasan terhadap Perempuan. Peringatan ini adalah bentuk
penghargaan atas peristiwa tragis yang dialami tiga perempuan bersaudara,
Minerva, Maria Teresa, dan Patricia Mirabel.
Peristiwanya bermula saat 25 November 1960 Minerva, Maria Teresa, dan Patricia
Mirabel pulang seusai menjenguk suami mereka yang dipenjara rezim militer
Jenderal Rafael Leonidas Trujillo yang saat itu menjadi penguasa tifan di
Republik Dominika.
Jenderal Trujillo memerintahkan polisi rahasia untuk menculik tiga perempuan
bersaudara tersebut. Sebelum kemudian akhirnya dibunuh, Minerva, Maria Teresa,
dan Patricia Mirabel disiksa dan diperkosa secara bergiliran.
Mirabel bersaudara memang bukan dari kalangan perempuan biasa. Mereka adalah
para aktivis perlawanan bawah tanah (klandestin) terhadap rezim kediktatoran
kekuasaan militer Jenderal Trujillo. Ayah ketiga perempuan bersaudara ini pun,
Don Enrique Mirabal, berulang kali harus merasakan kekuasaan tiran El Jefe
(Tuan Besar), sebutan untuk sang diktator, hanya untuk persoalan sepele.
Suami ketiga perempuan bersaudara itu juga dikenal sebagai aktivis bawah tanah
dari Popular Socialist Party, organisasi perlawanan yang didirikan oleh
Pericles Franco Omes di tahun 1940.
Bersama-sama dengan suami mereka, ketiga perempuan ini menggalang
pengorganisasi di tengah kelas pekerja Dominika dan melalui gereja-gereja. La
Miraposa (Sang Kupu-kupu) demikian Minerva, Maria Teresa, dan Patricia Mirabel
mendapat julukan di kalangan dunia pergerakan perlawanan terhadap kediktatoran
Jenderal Trujillo.
Dengan latar belakang sosial-politik itulah La Miraposa dipetakan sebagai duri
bagi kekuasaan rezim militer yang dibangun Jenderal Trujillo. Tetapi ketika El
Jefe memutuskan untuk menyingkirkan duri tersebut, sontak menggelora perlawanan
rakyat terhadap Sang Tiran yang akhirnya terbunuh oleh serangan Pasukan
Pembebasan Dominika di tahun 1961.
Adalah Kongres Feminis Latin Amerika dan Kepulauan Karibia di tahun 1981 yang
kali pertama mempopulerkan tanggal terbunuhnya la miraposa sebagai Hari
Internasional Antikekerasan terhadap Perempuan. Tetapi baru pada tahun 1991
Hari Internasional Antikekerasan terhadap Perempuan menjadi kalender
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Delapan tahun kemudian (1999) Hari Internasional Antikekerasan terhadap
Perempuan menjadi kalender internasional dan diperingati secara bersa-maan
dengan peringatan Hari AIDS Sedunia (1 Desember), hari internasional bagi para
penyandang cacat (2 Desember), hari penghapusan perbudakan (3 Desember), dan
hari internasional sukarelawan (5 Desember), serta hari tiada toleransi bagi
kekerasan terhadap perempuan (6 Desember).
Kekerasan Negara
Tragedi Mirabel bersaudara adalah kisah perlawanan terhadap kekuasaan negara
tiran dan militeristik, tempat dimana kekerasan yang langsung ditujukan kepada
tubuh perempuan dengan semangat mudah dilakukan aparat negara.
Serupa dengan Mirabel ber-saudara, meski dengan alur peristiwa yang berbeda,
perilaku sadis aparat keamanan terhadap tubuh Marsinah tidak akan pernah dapat
dihapus dari catatan sejarah kekerasan negara terhadap perempuan. Penyiksaan
yang dialami Marsinah bukan saja sudah di luar batas-batas kewajaran, tetapi
juga sebuah pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri (HAM)
yang tegas dan eksplisit tercatum dalam konstitusi dasar republik.
Hal itu pula yang dialami pe-rempuan-perempuan yang ditu-duh terlibat atau
menjadi bagian dari apa yang Orde Baru sebut sebagai G30S/PKI. Tanpa pembuktian
di depan peradilan, pe-rempuan-perempuan harus dipisahkan dari keluarga dan
menjadi penghuni terali-terali besi.
Kekerasan negara terhadap perempuan, dengan demikian, bukan semata peristiwa
penundukan atas (tubuh) perempuan itu sendiri. Kekerasan tersebut tak lain
adalah penghancuran dan penundukan perempuan korban secara sosial, termasuk
penghancuran dan penundukan asal-usul komunitas perempuan korban.
Pada kasus Marsinah, pe-rempuan dan komunitas gerakan buruh perempuan (sebelum
reformasi bergulir) selalu ada dalam bayang-bayang ancaman serangan fisik
negara. Demikian halnya dengan komunitas pe-rempuan-perempuan yang di-tuduh
terlibat G30S/PKI. Mes-kipun sebagian perempuan tersebut kemudian dikeluarkan
dari jeruji besi, stigma sebagai antek PKI terus mereka sandang hingga ke liang
kubur.
Tragisnya, pola-pola ke-ke-rasan negara terhadap perempuan kemudian
diinternalisasi oleh masyarakat dan dengan bebas dipraktikkan untuk
mende-gradasikan komunitas sosial tertentu. Itu yang terlihat dari kasus
pemerkosaan massal Mei 1998. Dan terbaru pembunuhan dengan sadis tiga perempuan
pelajar secara signifikan meningkatkan ketegangan dua komunitas sosial di Poso.
Bentuk-bentuk tindak kekerasan negara yang dialami Mirabel bersaudara,
Marsinah, perempuan-perempuan aktivis Gerwani dus perempuan-perempuan di daerah
konflik adalah sebuah refleksi dimana kekerasan yang dilakukan aparat negara
terhadap perempuan kerap terjadi bukan karena semata-mata fakta biologisnya,
tetapi karena faktor kejenderan yang berhimpitan dengan identitas sosial dan
kepentingan politik
Representasi Patriaki
Pertanyaan lebih lanjut, mengapa negara dengan mudah melakukan kekerasan
terhadap perempuan? Kita paham dan sepertinya dapat menerima, bahwa negara
adalah satu-satunya institusi politik yang sah dan memiliki legitimasi untuk
memaksa kepatuhan warga negara. Justru dalam konteks semacam itu muncul
persoalan yang sangat mendasar.
Sebab senyatanya negara bukanlah institusi politik yang netral. Negara
sesungguhnya adalah representasi kekuasaan patriaki yang mendapat topangan
budaya, ideologi, norma sosial dan bahkan agama. Menjadi tidak aneh jika
kemudian tindakan-tindakan negara terhadap warga negaranya, langsung atau
tidak, menghasilkan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Alhasil, negara tempat dimana kaum perempuan tumbuh dan hidup tetap menjadi
wilayah yang tidak ramah kepada perempuan. Kaum perempuan tetap menjadi
kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai tindak kekerasan berbasis jender.
Hal ini pula yang menjelaskan mengapa kehadiran peraturan hukum semacam UU No
7/1987 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), UU No 5/1998 tentang Pengesahan
Konvensi Anti-Penyiksaan atau UU No 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (PKDRT) membentur tembok tebal dalam tahapan implementasinya.
Peraturan-peraturan hukum tersebut, diakui atau tidak, baru mampu menyentuh
permukaan institusi-institusi negara dan masyarakat tanpa berhasil merasuk ke
dalam struktur dasarnya.
Dalam lain perkataan, peraturan-peraturan hukum yang telah dihasilkan belum
mampu menjadi palu godam untuk membongkar batas-batas kognitif masyarakat, tak
terkecuali kaum perempuan sendiri. Hal ini terefleksi dari pengakuan atas HAP
yang baru sebatas bahan retorika pejabat-pejabat negara, pusat dan daerah. Atau
bahan pelengkap dalam dokumen kerja departemen-departemen.
Dengan demikian, dalam kondisi di mana negara adalah representasi patriaki,
perjuangan pengakuan dan penegakan hak-hak asasi perempuan (HAP) tidak
memberikan jaminan terhapuskannya ketidaksetaraan hubungan antara laki-laki dan
perempuan, apalagi ketimpangan sosial-ekonomi di dalam masyarakat yang lebih
luas.
Setiap upaya yang dianggap membahayakan harmoni sosial yang telah dibangun
kekuasaan patriaki, justru dan pasti memunculkan resistensi baik dari kaum
laki-laki maupun kaum perempuan sendiri.
Ini pula sebabnya perjuangan kaum perempuan untuk memperoleh ruang publik yang
lebih luas, tidak selalu direspon secara signifikan oleh massa perempuan secara
umum. Karena ketiadaan dukungan ini, pada akhirnya persoalan fundamental
menyangkut hubungan patriakal antara laki-laki dan perempuan tidak tersentuh
secara tuntas.
Memang kondisi tersebut bukan salah kaum perempuan sendiri. Betapan pun juga
bukan sesuatu yang mudah membongkar hegemoni patriakal yang telah tertanam di
benak kesadaran kaum perempuan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.
Meskipun demikian, persoalan mendasar yang bersumber dari hubungan patriakal
antara laki-laki dan perempuan tidak akan pernah menyurutkan semangat komunitas
pergerakan perempuan di tanah air menuntut pengakuan sebagai warga negara
dengan segala hak-haknya.
Selama negara dan masyarakat tidak memberikan ruang bagi pengembangan atau
realisasi potensi eksistensial perempuan, selama itu pula komunitas pergerakan
perempuan di tanah air akan terus melakukan tekanan-tekanan kepada
institusi-institusi negara.
Sebab hanya dengan pengakuan negara dan masyarakat atas HAP, domain sosial
memiliki harapan untuk dibersihkan dari anasir-anasir yang potensial mereduksi
kemanusiaan perempuan. Dalam perspektif semacam itulah peringatan Hari
Internasional Antikekerasan terhadap Perempuan tahun ini memiliki relevansi dan
pesan yang teramat jelas. Yaitu kekerasan negara (dan masyarakat) terhadap
perempuan adalah nyata.(11)
- Maya Yudayanti, S Sos, pendamping Forum Peduli Perempuan Boyolali .
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose.org helps at-risk students succeed. Fund a student project today!
http://us.click.yahoo.com/LeSULA/FpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Perempuan dan Kekerasan Negara
