[nasional_list] [ppiindia] Pemerintah dan Pengusaha
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Mon, 21 Nov 2005 22:25:38 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.kompas.com/kompas-cetak/0511/22/opini/2225068.htm
Pemerintah dan Pengusaha
Hendardi
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan, kini terbuka peluang lebih besar
bagi para pengusaha untuk menjadi menteri karena telah terjadi perubahan dalam
institusi TNI, Polri, dan birokrasi yang menghalangi personelnya yang aktif
untuk menjadi politisi.
Dalam kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebutkan 13 orang
berlatar belakang pengusaha (Kompas, 14/11/2005). Adanya sejumlah pengusaha
yang menduduki jabatan politik bukanlah sepenuhnya monopoli periode
pasca-Soeharto.
Tentu timbul pertanyaan, apa yang membedakan hubungan pemerintah dan
pengusaha di masa Orde Baru dengan masa kini? Apakah pola hubungan patronase
telah berakhir ataukah masih tetap berlanjut? Jika terus berlanjut, apa bedanya
dengan patronase sebelumnya?
Patronase Orde Baru
Dinamika bisnis yang ada sekarang tak dapat diabaikan dari apa yang telah
berkembang selama lebih tiga dasawarsa sebelumnya. Di sinilah letak
signifikansi politik dan ekonomi Orde Baru. Pengaruh masa lalu tetap kuat
membentuk dan mewarisi watak hubungan di antara kekuasaan politik, birokratik,
dan bisnis. Hubungan ini secara khusus disebut patronase bisnis (business
patronage).
Awal program ekonomi Orde Baru memang ditandai dengan masuknya modal
asing dan utang luar negeri. Hal ini mengesankan seolah-olah di Indonesia belum
muncul suatu golongan yang disebut pengusaha. Tapi setelah diberkahi limpahan
"uang minyak" pada paruh 1970-an, keadaan pun berubah. Negara (state)
seolah-olah bisa bertindak atas nama dan kepentingannya sendiri, terutama
dengan mengusung Industrialisasi Substitusi Impor (ISI).
Sejak itu, investasi dan proyek-proyek negara menjadi "mesin
pertumbuhan". Negara bahkan memfasilitasi dan memodali tumbuhnya pengusaha di
dalam dirinya melalui beroperasinya sejumlah perusahaan industri perakitan
otomotif, elektronik, semen, petrokimia, gelas, dan plastik. Mereka juga
menikmati fasilitas proteksi dan monopoli pasar. Dasawarsa 1980-an, mereka
berkembang menjadi sejumlah konglomerat.
Patronase bisnis itu terpusat di sekitar keluarga Soeharto. Kendati
begitu, jaringannya juga menyebar ke sejumlah personel dan institusi militer
dan polisi. Dengan pertumbuhan ini, sebagian mereka tak lagi sekadar birokrat
atau politisi, melainkan harus ditengok sebagai golongan pengusaha yang
memiliki akses yang besar pada penguasaan sumber daya negara dan kekayaan alam
(Richard Robison, Indonesia: The Rise of Capital, 1986).
Sistem patronase itu bukan saja telah menciptakan kolusi politik dalam
bisnis, tapi juga merebaknya korupsi dalam birokrasi negara. Sehingga tak
mengherankan jika kekayaan negara dan sumber daya alam (SDA) telah menjadi
"sapi perah" yang luar biasa dan membangkitkan suatu lapisan orang kaya di
Indonesia, termasuk birokrat sipilnya.
Hubungan seperti itu tak selalu berjalan tanpa dinamikanya. Akhir
dasawarsa 1980-an, ketika sejumlah konglomerat dituding telah berbuat sangat
tamak, kalangan militer yang mulai dirintangi aksesnya pun melancarkan isu
"keterbukaan politik". Dinamika ini bertambah dengan tumbuhnya
perusahaan-perusahaan dan lapisan buruh industri ringan yang berorientasi
ekspor, serta berbagai kasus penggusuran penduduk dari lahan garapannya yang
ikut menaikkan kembali peran politik mahasiswa.
Dengan begitu, sejak 1980-an, kabinet di bawah Soeharto juga harus
ditengok sebagai wakil dari kepentingan pengusaha. Bahkan, Soeharto sendiri
haruslah ditengok sebagai bos mereka.
Desentralisasi
Para pengusaha yang kini menjadi pejabat teras pemerintah, seperti Jusuf
Kalla, Aburizal Bakrie, Fahmi Idris, dan Mari Pangestu, pada dasarnya mereka
adalah kelanjutan dari apa yang telah dilakukan mantan Presiden Soeharto dan
Habibie. Mereka menikmati hubungan patronase dalam menjalankan roda bisnis yang
mereka geluti sebelumnya.
Rasanya melenceng untuk menyebut adanya beberapa menteri dari kalangan
pengusaha sebagai suatu kecenderungan baru dan terlalu berlebihan jika
dibandingkan dengan jabatan-jabatan menteri di Amerika Serikat.
Adanya perintang bagi personel TNI dan Polri aktif untuk terlibat politik
atau jabatan politik, memang menjadi lebih terbuka bagi kalangan pengusaha
untuk menduduki jabatan menteri atau pejabat tinggi. Tapi jika soalnya adalah
kepentingan mereka untuk memakmurkan orang banyak, tampaknya perlu
dipertanyakan. Apa jaminannya mereka menaruh komitmen tersebut karena patronase
tetap berlanjut?
Pertama, para pengusaha jelas membutuhkan pemerintah untuk memperluas
kepentingan atau mempertahankan usaha mereka. Mereka membutuhkan akses pada
sumber daya negara baik untuk mendapatkan proyek maupun fasilitas yang dapat
memperluas jaringan bisnisnya. Mereka tetap menjalankan pola patronase bisnis,
tapi lebih tersebar karena telah terjadi desentralisasi kekuasaan negara.
Kedua, dalam mempertahankan jabatan-jabatan politik itu, mereka
diharuskan menggunakan partai-partai. Sebagaimana yang banyak dipersoalkan,
proses ini lebih berperan dengan apa yang disebut "politik uang" (money
politics). Hal ini lebih dimungkinkan jika mereka berasal atau berlatar dari
kalangan pengusaha.
Ketiga, desentralisasi kekuasaan negara telah membuka suatu gelanggang
politik sebagai ajang perebutan atau bagi-bagi kekuasaan di tingkat lokal. Pada
umumnya, Golkar mewarisi tampuk kekuasaan politik lokal baik pemerintahan
maupun DPRD. Jaringan patronase pun menjadi terdesentralisasi dan menjadi
rebutan akses di antara birokrat, pengusaha, dan politisi lokal.
Keempat, program good governance, seperti penghapusan KKN, transparansi,
dan akuntabilitas yang dicanangkan lembaga-lembaga donor internasional,
ternyata telah mengalami kegagalan. Korupsi dan kolusi justru semakin menyebar
ke daerah-daerah, baik yang terjadi pada banyak anggota DPRD, tapi juga mereka
yang bertanggung jawab dalam program-program sosial.
Apa jaminannya mereka lebih berkomitmen pada kemakmuran orang banyak?
Watak mereka tetap sama berebut akses pada sumber daya negara demi bisnis dan
politiknya. Bedanya, jika dulu jaringan patronasenya tersentralisasi di sekitar
Soeharto, kini lebih terdesentralisasi.
Hendardi Ketua Majelis Anggota PBHI dan Pendiri Setara Institute
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital.
http://us.click.yahoo.com/cRr2eB/lbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Pemerintah dan Pengusaha
