[nasional_list] [ppiindia] Deplu Segera Usut Dugaan Korupsi KBRI di Malaysia
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Fri, 25 Nov 2005 01:21:39 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **Refleksi: Korupsi di berbagai
perwakilan di luarnegeri seperti Stockholm, Kuala Lumpur etc menunjukan wajah
sebenarnya dari sang induk yaitu Departemen Luarnegeri RI. Bila Depag yang
mengatur keluesan wahyu Allah di bumi Indonesia menjadi sangkar koruptor, maka
tentunya juga Deplu bukan tempat bercokolnya oknom-oknom suci nan alim.
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/11/24/brk,20051124-69670,id.html
Deplu Segera Usut Dugaan Korupsi KBRI di Malaysia
Kamis, 24 November 2005 | 22:02 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Luar Negeri akan mengusut korupsi di
Kedutaan Besar RI di Malaysia, jika datanya lengkap. "Sebutkan namanya siapa,
dan datanya yang lengkap. Sekarang juga, saya akan telpon ke KBRI di Kuala
Lumpur,"ujar Juru Bicara Departemen Luar Nageri Yuri Thamrin.
Anggota Komisi I DPR, Djoko Susilo mengaku mendengar adanya dugaan korupsi di
KBRI Malaysia, dengan nilai antara Rp 20 milyar sampai Rp 28 milyar. Oknum yang
melakukan korupsi itu diduga merupakan petugas imigrasi di kedutaan tersebut.
Menurut Yuri, Departemen Luar Negeri, tidak akan memberikan toleransi
sedikitpun kepada orang-orang yang melakukan tindakan yang tidak terpuji itu.
Yuri meminta kepada masyarakat, agar memahami juga struktur di kantor-kantor
keduataan RI di seluruh dunia. "Tidak semuanya diurus oleh Deplu. Ada dari
instansi lain yang mewakilkan anggotanya di kedutaan,"katanya.
Raden Rachmadi
++++
MEDIA INDONESIA
November 25, 2005
Dua Konjen Diduga Korupsi
JAKARTA (Media): Anggota Komisi I Djoko Susilo mengungkapkan diduga telah
terjadi penyelewengan dana sebesar sekitar Rp28 miliar di dua Konsulat Jenderal
Republik Indonesia (KJRI) di Malaysia, yang dilakukan oleh dua oknum pejabat di
bagian Imigrasi.
Penjelasan itu disampaikan Djoko, kemarin, di sela-sela rapat dengar pendapat
Komisi I dengan Badan Intelijen Negara (BIN), di gedung DPR RI Senayan,
Jakarta. "Penyelewengan keuangan tersebut mula-mula terungkap di KJRI Penang,
Malaysia Barat. Kemudian, disusul dengan temuan penyelewengan di KJRI Kuala
Lumpur," katanya.
Menurut Djoko, dalam tindak penyelewengan dana yang terjadi di Penang itu,
pelakunya diduga adalah oknum pejabat dari Imigrasi. Terkait dengan itu,
sambung dia, pihak Departemen Luar Negeri (Deplu) telah melakukan pengusutan.
"Dan hasil dari pengusutan di Deplu adalah ditemukannya penyelewengan dalam pos
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jadi, yang terbongkar adalah
penyelewengan keuangan PNBP, yang berasal dari visa, biaya-biaya konsuler,
perpanjangan izin tinggal, dan semacamnya," katanya.
Lebih jauh, Djoko mengungkapkan, adanya dugaan kuat bahwa jumlahnya dana yang
diselewengkan oleh oknum tersebut mencapai Rp20 hingga Rp28 miliar. Djoko juga
menjelaskan, dalam melakukan aksinya, ada beberapa pola atau modus operandi
yang diketahui dilakukan oleh si pelaku.
"Dari hasil pengusutan awal, diperoleh informasi bahwa penyelewengan itu
menggunakan modus menarik pungutan liar terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
di Malaysia. Atau ada juga yang modusnya adalah melakukan penundaan penyetoran
PNBP," katanya.
Terkait dengan jumlah uang yang diduga telah diselewengkan oleh oknum Imigrasi
itu, Djoko menilai, angka 20-28 miliar itu cukuplah fantastis. Meningat,
sambung dia, PNBP Deplu dari seluruh dunia tidak ada yang melebihi Rp400 miliar.
"Oleh karena itu, saya ingin tahu apakah jumlah tersebut adalah hasil dari satu
periode saja atau penjumlahan dari beberapa periode," tuturnya.
Djoko yang saat ini juga menduduki posisi sebagai salah satu anggota Panitia
Anggaran di Komisi I DPR mengatakan, dirinya akan meminta kepada Inspektorat
Jenderal (Irjen) Deplu serta Menteri Hukum dan HAM untuk menuntaskan kasus
tersebut. "Saya menyayangkan, selama ini pihak Deplu tidak pernah menuntaskan
perkara hingga sampai di tingkat pengadilan. Biasanya, Deplu itu hanya akan
menyelesaikan sebuah perkara secara internal. Misalnya, dengan melakukan mutasi
atau tindakan sejenis, terhadap oknum yang ketahuan melakukan pelanggaran atau
penyimpangan," katanya.
Lantaran itulah, Djoko pada kesempatan itu juga menegaskan bahwa pihaknya di
legislatif akan segera mengambil tindakan untuk menindaklanjuti informasi
tersebut. Hal itu, sambung dia, ditujukan demi menghindarkan adanya kemungkinan
kasus itu dipetieskan.
"Dalam waktu dekat, kita akan membahas masalah tersebut dengan Menteri Luar
Negeri. Kira-kira, itu akan dilakukan dalam rapat yang telah dijadwalkan
berlangsung pada Selasa depan," tuturnya.
Dimintai konfirmasinya oleh Media per telepon, kemarin petang, Jubir Deplu Yuri
Thamrin, malah mengaku bahwa tidak mengetahui adanya kasus penyelewengan yang
terjadi di dua KJRI itu. Oleh karena itu pulalah, Yuri menegaskan, pihaknya
juga belum melakukan pengecekan.
"Saya benar-benar belum tahu kasus itu. Berapa jumlahnya? Di bagian apa?" kata
Yuri, yang malah balik bertanya. (*/HD/P-5).
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose.org helps at-risk students succeed. Fund a student project today!
http://us.click.yahoo.com/LeSULA/FpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Deplu Segera Usut Dugaan Korupsi KBRI di Malaysia
