[nasional_list] [ppiindia] Wapres: Tak Mungkin Freeport Ditutup
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Tue, 28 Feb 2006 22:05:49 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **CENDRAWASIH POS
Rabu, 01 Maret 2006
Demo Kantor Freeport Diwarnai Benturan
* Pendemo Minta Dialog Dengan SBY
JAKARTA-Demonstrasi penutupan PT Freeport oleh mahasiswa Papua Universitas
Se-Jawa dan Bali di Plaza 89 yang merupakan kantor PT Freeport kemarin sempat
diwarnai benturan dengan aparat keamanan. Sebanyak empat anggota polisi Polres
Jakarta Selatan dan dua mahasiswa mengalami luka-luka. Mereka terpaksa di Bawa
kerumah sakit MMC untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
Menurut Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Wiliardi Wizar benturan tersebut
terjadi sekitar pukul 12.30. Waktu itu, para pendemo menginginkan masuk ke
Kantor PT Freeport, tapi tidak bisa, karena terhalang barikade polisi anti huru
hara. ''Itu bukan bentrok, tapi kami mencoba menahan mereka agar tidak masuk,''
katanya.
Kemudian, para pendemo mulai melempar batu ke arah aparat keamanan. Tak pelak,
beberapa tameng pelindung milik petugas rusak.''Beberapa diantaranya mengalami
luka di kepala dan dadanya,'' katan pria dengan tiga melati dipundaknya.
Meski begitu, benturan antara pendemo dan aparat ini berangsur-angsur membaik,
setelah Polres Jakarta Selatan menurunkan kurang lebih 300 anggotanya yang
berasal dari samapta dan brimob.
Para pendemo yang berjumlah kurang lebih sekitar 100 orang tersebut berkumpul
tepat didepan gerbang Plaza 89. Mereka meneriakan yel-yel dan aksi teatrikal
meminta agar PT Freeport ditutup, karena telah menyengsarakan rakyat Papua.
''Freeport is mine not you, why you make me like this (Freeport itu milik kami,
kenapa kamu membuat kami menderita, red),'' kata salah satu peserta aksi.
Dia mengatakan bahwa, penderitaan yang terjadi di Papua, dikarenakan sikap
pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat yang memberlakukan masyarakat Papua
secara tidak adil.''Ini kah namanya keadilan, tolong pemerintah Indonesia mana
keadilanmu. Hanya satu kata tutup freeport,'' katanya dengan lantang.
Para pendemo terus meneriakan yel-yel agar perwakilan freeport keluar dan
mendengarkan aspirasi mereka. Para pendemo rata-rata menggunakan atribut khas
Papua, seperti bulu-bulu yang diletakan di kepala laiknya suku indian, kemudian
topi rasta, serta rambut yang dikelabang. Mereka tidak mempedulikan, panas dan
hujan serta duduk diatas genangan air kotor.
Pertemuan antara pendemo dan perwakilan PT Freeport dapat dilakukan setelah
Pendeta Obednego Mauri melakukan negosiasi dengan pihak PT Freeport. Pendeta
Obednego Mauri mengaku hal tersebut dilakukan secara sukarela.''Saya melihat
mereka tidak ada backup, dan saya merasa sebagai warga Papua yang sering pergi
ke Jakarta merasa terpanggil untuk membantu,'' kata Obed.
Pertemuan keduanya dilakukan digerbang pintu Plaza 89. Keduanya dipisahkan
barikade serta kawat berduri. Dengan pengeras suara, perwakilan PT Freeport,
Manajer Komunikasi Perusahaan Mindo Pangaribuan mempersilahkan para pendemo
untuk menyampaikan aspirasinya.
Aspirasi pendemo disampaikan oleh Marthen Goo. Aspirasi itu diantaranya,
meminta agar PT Freeport ditutup, tarik militer dari bumi Papua, bebaskan
tahanan 62-63 mile, dan tahanan mahasiswa di Polda Metro Jaya.''Tahanan 62-63
mile adalah masyarakat Papua yang distigma sebagai separatis,'' kata Marthen.
Usai penyampaian aspirasi, para pendemo merasa tidak puas dengan jawaban
perwakilan PT Freeport. Mereka menginginkan agar aspirasi tersebut dicantumkan
dalam surat terulis hitam diatas putih.''Kami menginginkan dalam jangka waktu
20 hari mahasiswa yang ditahan Polda Metro Jaya harus dibebaskan,'' kata
Marthen.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa, para mahasiswa tersebut tidak bersalah,
mereka melakukan kekerasan tersebut karena tidak terima tindakan PT Freeport
yang semena-mena terhadap rakyat Papua.''Selain itu kami juga meminta dalam
jangka waktu sebulan, pemerintah harus menyelengarakan dialog nasional,''
tuturnya.
Pendeta Obednego Mauri mengatakan bahwa, tujuan dialog nasional itu adalah
untuk mempertemukan perwakilan rakyat Papua dengan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dan Pimpinan PT Freeport. Siapa saja perwakilan rakyat Papua itu?
''Saya rasa perangkatnya disana sudah ada, seperti Majelis Rakyat Papua dan
Otonomi Khusus serta utusan dari Mahasiswa,'' ujarnya. Dia menambahkan, dialog
dengan masyarakat Papua dilakukan pada zaman Presiden Gusdur.
Menurut Obednego, konflik yang terjadi di Papua, bukan murni bisnis, tapi sudah
dipolitisir. PT Freeport masuk pada saat kondisi Papua masih belum stabil,
yakni sebelum Pepera (penentuan pendapat rakyat).''Perjanjian dengan PT
Freeport dilakukan pada saat Papua belum stabil,'' katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa, konflik di Papua juga tidak lepas dengan
sikap PT Freeport yang tidak adil. PT Freeport telah mengeruk Sumber Daya Alam
disana, tapi tidak memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada."SDM dibiarkan,
SDA dikeruk,'' pungkasnya.
Pada pukul 18.00 para pendemo sempat bentrok kembali dengan aparat keamanan.
Untungnya tidak ada korban dari kedua belah pihak. Namun delapan pendamping
aksi gabungan dari Kontras, PBHI, dan Mahasiswa diamankan oleh aparat untuk
dimintai keterangan sebagai saksi. Mereka sempat di bawa ke Polsektro Setiap
Budi kemudian dilanjutkan ke Polda Metro Jaya.
Mereka yang diamankan diantaranya, Ridho Triawan (PBHI), Muhammad Islah
(Kontras), Wahyu Agung (LSADI), Agus Sarwono, Hari Nurlianto, dan Hariyanto,
ketiganya adalah mahasiswa.''Mereka diamankan dengan alasan yang tidak jelas,''
kata salah satu kuasa hukum dari LBH Jakarta Nurkholis Hidayat kemarin.
Lebih lanjut Nurkholis mengatakan bahwa, hingga saat ini, tim kuasa hukum yang
masih kesulitan untuk bertemu dengan ke delapan orang tersebut.''Sepertinya
polisi sengaja mempersulit kami untuk bertemu mereka,'' katanya.
Sementara itu, salah seorang polisi yang berada dilapangan, Briptu Hariyanto
yang dihubungi Jawa Pos semalam mengatakan bahwa, ke-8 orang tersebut ditahan
karena diduga sebagai provokator para pendemo. (yog)
++++
cepos
Rabu, 01 Maret 2006
Wapres: Tak Mungkin Freeport Ditutup
*Semua Pihak Diminta Hormati Kontrak Karya
JAKARTA-Meski aksi unjuk rasa meminta Freeport ditutup masih terus berlangsung,
pemerintah tetap akan mempertahankan bahwa Freeport tetap beroperasi. Pasalnya
keadaan Freeport di Indonesia (Timika) sudah terikat kontrak kerja. Untuk itu,
sangat berat untuk menutup Freeport. Yang bisa dilakukan adalah meninjau
kontrak kerjanya.
Wapres Jusuf Kalla yakin bahwa permasalah Freeport akhir-akhir ini akan bisa
terselesaikan dengan baik. ''Situasi di sekitar pertambangan Freeport saat ini
sudah lebih baik dari pada beberapa hari sebelumnya. Saya yakin permasalahan
Freeport akan dapat diselesaikan dengan baik,'' ujar Wapres saat jumpa pers di
DPP Partai Golkar Jakarta kemarin.
Wapres juga memastikan Freeport tidak akan ditutup, meski ada berbagai desakan
dari eksponen warga Papua agar proyek itu dihentikan sementara. ''Yang namanya
juga usulan, maka hal itu bisa dipenuhi dan juga bisa tidak. Tapi Freeport itu
juga penting untuk rakyat Papua, kalau ditutup itu tak mungkin. Di situ ada
pekerjaan, ada pajak, dan sebagainya,'' ujar Kalla.
Yang memungkinkan dilakukan, lanjut Kalla, adalah melakukan evaluasi kontrak
karya (KK). Tapi, bukan berarti membatalkan. ''Kalau soal kontrak karya harus
kita hargai bahwa setiap lima tahun kita evaluasi, tapi kalau untuk membatalkan
kontrak karya saya kira itu tidak,'' tegasnya.
Kontrak tidak mungkin dibatalkan karena menyangkut kepastian hukum
internasional. Tapi, bukan berarti pemerintah Indonesia tidak bisa mengambil
manfaat lebih banyak dari proyek Freeport. Caranya dengan negosiasi ulang
setiap lima tahun sekali.
Terkait dengan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar semua pihak
menghormati kontrak karya antara Indonesia dan PT Freeport. Karenanya semua
permasalahan terkait kepentingan investasi disana harus diselesaikan sesuai
kontrak yang sudah ditandatangani dan di evaluasi setiap lima tahun sekali.
Berbicara kepada wartawan usai membuka rapat kerja nasional (Rakernas.Red)
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta kemarin, Kalla
mengatakan permasalahan tahap besar dalam penyelesaian masalah Freeport sudah
diselesaikan.''Mudah-mudahan bisa selesai lah. Itu kan tahap yang besar sudah
selesai, sudah dipahami,'' katanya.
Menurutnya, permasalahan Freeport tidak lepas dari kepentingan suku-suku yang
ada Papua khususnya sekitar wilayah pertambangan.'' Biasa di Papua, ada suku
lain yang mempunyai keinginan lain. Tapi saya kira umumnya sudah oke,'' lanjut
Wapres. Dia juga yakin bahwa permasalahan Freeport tidak akan berlanjut.
Tentang tuntutan mahasiswa Papua untuk menarik pasukan non-organik TNI, belum
akan terealisasi. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Djoko Santoso menyatakan
penarikan pasukan TNI dari satu daerah harus melalui kebijakan politik
pemerintah. Berbicara dalam jumpa pers sebelum menggelar rapat pimpinan TNI AD
di Jakarta kemarin, Djoko mengatakan hingga saat ini belum ada perintah resmi
dari pemerintah agar TNI AD menarik pasukan, khususnya di freeport.
''Ditarik atau nggak, itu keputusan pemerintah. Sampai saat ini TNI maih
melakukan pengaanan di freeport,'' ujar Djoko. Menurutnya, untuk pengamanan
freeport kekuatan TNI hanya satu batalyon. Yakni satgas pengamanan dari
Batalyon 501.
Sementara itu Panglima Kodam XVII Trikora Mayjen George Toysutta menegaskan
belum ada rencana penambahan pasukan untuk menganstisipasi meningkatnya
eskalasi keamanan menyusul kembali diblokirnya akses menuju kawasan
pertambangan freeport.
Senada dngan KSAD, Pangdam juga menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menarik
anak buahnya dari freeport sebelum ada perintah dari Mabes TNI.''Satgas
Pengamanan freeport kan ada perintahnya. Jadi untuk melakukan penarikannya ya
juga harus dengan perintah,'' lanjutnya.
Sementara itu Mudah-mudahan bisa selesai lah. Itukan tahap yang besar sudah
selesai, sudah dipahami. Biasa di Papua, ada suku lain yang mempunyai keinginan
lain. Tapi saya kira umumnya sudah oke. (cak/jpnn)
++++
Rabu, 01 Maret 2006
Sidang Paripuran ''Freeport'' 22 Maret
*Kemarin SRP Kembali Datangi Gedung DPRP
JAYAPURA-Keinginan massa yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Papua (SRP)
untuk kasus Mile 72 Timika agar DPRP segera melakukan sidang paripurna (Sebelum
Pelaksanaan Pilkada) guna memutuskan agar Freeport ditutup, tampaknya harus
sabar. Pasalnya, DPRP sendiri baru menyanggupi menggelar sidang paripurna pada
22 Maret nanti.
Sekadar diketahui, selama dua hari berturut-turut (Senin-Selasa Kemarin), massa
yang tergabung dalam SRP itu menadatangi Kantor DPRP. Dalam aksinya itu, mereka
tetap menuntut agar PT Freeport ditutup. Massa meminta agar sebelum 10 Maret
ini, DPRP menggelar sidang istimewa untuk memutuskan ditutupkannya PT.Freeport
ditutup.
Mendengar DPRP baru akan menggelar sidang 22 Maret nanti, massa tetap ngotot
dan bersikeras agar pelaksanaan sidang paripurna itu dilakukan sebelum Pilkada.
Menyikapi permintaan massa tersebut, maka Selasa (28/2) kemarin pihak DPRP dan
MRP menggelar pertemuan. Hadir dari pihak DPRP adalah Wakil Ketua I DPRP
Komarudin Watubun SH, Derak Pakage SIP dan Yosepina Pigia. Sementara dari MRP
tampak hadir Wakil Ketua II Hana Hikoyabi, Ketua Pokja Agama Benny Yantewo,
Mince Rumbiak dan beberapa anggota MRP lainnya.
Pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Ikuti serta dalam
pertemuan ini adalah Ketua-Ketua Fraksi di DPRP di antaranya Fraksi Golkar,
Fraksi Gabungan, Fraksi PDS dan Fraksi PDIP.
Di saat para pimpinan DPRP/MRP itu bertemu, massa dengan sabar menunggu di
halaman Gedung DPRP. Meski berada di bawah terik matahari, massa tetap setia
melakukan orasi sambil menyanyi bahkan sempat melakukan atraksi tari perang
yang dimiliki oleh masyarakat pengunungan pada umumnya.
Selang satu jam lebih, tepatnya pukul 14.00 WIT, rombongan pimpinan DPRP dan
MRP turun menemui massa. Wakil Ketua I DPRP Komarudin Watubun selaku pimpinan
rapat DPRP dan MRP memberitahukan bahwa hasil keputusan DPRP dan MRP antara
lain DPRP dan MRP akan segera melayangkan surat kepada Pimpinan PT.Freeport
Indonesia baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Provinsi Papua.
Berikutnya akan menyurati pemerintah pusat untuk segera memberhentikan operasi
PT.Freeport untuk sementara waktu. Kemudian Pembentukan Pansus dilakukan
sesegera mungkin untuk menghimpun data yang dapat dijadikan referensi maupun
alasan ditutupnya PT.Freeport mulai dari masalah kontrak karya 1,2. Kemudian
masalah lingkungan, bagi hasil maupun masalah-masalah lain.
''Untuk sidang Paripuran DPRP baru dapat dilakukan pada tanggal 22 Maret
mendatang dengan agenda pembahsana masalah PT.Freeport,''ujarnya.
Mendegar hasil keputusan kedua lembaga itu, massa berontak dan tetap bersikeras
agar sidang paripurna dilakukan sebelum Pilkada. "Nampaknya DPRP dan MRP tidak
menanggapi tuntutan kami dengan serius, hal ini terbukti dengan keputusan kedua
lembaga ini yang dengan berbagai alasan sengaka mengulur-ulur waktu pelaksanaan
sidang paripurna,"kata Markus Haluk, Kordinator Unjuk Rasa itu.
Sekjen Front Pepera Papua Barat, Selsius Bobbi, dengan berkobar-kobar
meneriakkan agar rakyat Papua melakukan aksi mogok sipil nasional mengingat
DPRP dan MRP tidak lagi berfungsi dengan baik dalam menyuaran dan memperjuangan
aspirasi rakyat.
"Rakyat Papua telah siap untuk melakukan aksi mogok nasional. Untuk itu jika
DPRP tidak segera melakukan sidang paripuran sebelum tanggal 10 Meret, maka
rakyat Papua harus melakukan aksi mogok sipil nasional,"tegas Selsius Bobby
Mendengar hal itu, Wakil Ketua DPRP Komarusdin Watubun yang diberikan
kesempatan berbicara tetap pada hasil keputusan yang telah disepakati. "Kami
akan segera menyurati pimpinan PT.Freeport, selain itu juga akan membentuk
Pansus yang bertugas mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan dalam
pembahasan sidang paripuran DPRP nantinya,''kata Komaruddin.
''Bagaimana DPRP mau mengambil keputusan jika tanpa disertai dengan data yang
lengkap dan otentik,''lanjutnya.
Meski belum ditemukan kata sepakat kapan digelarnya sidang Paripurna DPRP,
tetapi dari pengamatan Cenderawasih Pos di lapangan DPRP akan tetap berpegang
pada kepuusan awal yang telah diputuskan dalam rapat yang dilakukan di ruang
Panmus DPRP itu, bahwa sidang tetap akan dilakukan pada 22 Maret mendatang.(and)
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Wapres: Tak Mungkin Freeport Ditutup
