[nasional_list] [ppiindia] Urgensi Reformasi Pelayanan Publik
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 19 Feb 2006 11:22:15 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=135956
Urgensi Reformasi Pelayanan Publik
Oleh Sri Sugiyati
Sabtu, 18 Februari 2006
Selama ini kita berharap, pergeseran paradigma dari
sentralistik ke desentralistik serta era keterbukaan dan reformasi memungkinkan
kualitas pelayanan publik meningkat. Ternyata, kualitas pelayanan publik masih
sangat jauh dari harapan. Kondisi pelayanan publik di Indonesia bahkan
cenderung memrihatinkan. Tragisnya, para pengelola negara yang memiliki
kompetensi membuat kebijakan publik, justru lebih disibukkan dengan kepentingan
masing-masing. Yang menyakitkan, era desentralisasi banyak dimanfaatkan
segelintir orang untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya sehingga wilayah
publik menjadi terabaikan.
Padahal, hingga saat ini sebagian besar penerimaan dalam
negeri nasional masih berasal dari pajak yang tentunya dipungut dari
masyarakat. Layak, bila masyarakat menuntut pemerintah memprioritaskan
pelayanan secara optimal dengan merespons tuntutan dan kebutuhan mereka. Para
birokrat hendaknya menyadari tanggung jawabnya sebagai abdi masyarakat yang
mengemban amanah orang banyak.
Upaya pemerintah daerah (pemda) meningkatkan pelayanan
sebenarnya telah sering dilakukan lewat kegiatan orientasi manajemen kinerja
pelayanan bagi para staf dinas atau unit kerja instansi terkait dalam bentuk
pelatihan, diskusi atau seminar. Tetapi, keluhan masyarakat terhadap pelayanan
publik tidak berkurang. Ini mengindikasikan para birokrat dan pegawai
pemerintah masih belum bisa mengubah konsep pikir tentang pelayanan.
Makna akuntabilitas publik masih belum bisa tertanam secara
mengakar dalam pola pikir. Antara biaya yang dikeluarkan untuk
pelatihan-pelatihan atau seminar tersebut dengan manfaat langsung yang dapat
dinikmati masyarakat, belum sebanding. Sudah banyak sumber daya yang
dikeluarkan untuk membahas dan menetapkan sebuah standar pelayanan minimum
(SPM). Tetapi, mengapa keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik terus
mengemuka, dan mengapa kesenjangan harapan masyarakat masih cukup tinggi?
Contohnya, masih kaku dan sangat hirarkisnya prosedur
pengurusan perizinan, mulai dari perizinan untuk melakukan penelitian sampai
mendirikan usaha mikro, kecil dan menengah. Prosedur perizinan untuk program
ini masih sangat kental dengan nuansa birokrasinya. Pada program pelayanan
terpadu satu atap, kenyataannya adalah pelayanan terpisah banyak atap. Banyak
energi harus dikeluarkan hanya untuk mengurus perizinan ini. Mahasiswa atau
peneliti yang mau mencari data ke pemda harus lewat pemprov dan menunggu 2-3
hari di pemprov sebelum diberi surat tembusan ke pemda.
Waktu menunggu yang cukup lama, banyaknya pintu layanan yang
mesti dilewati, gaya pelayanan pegawai yang diskriminatif dan tidak
berperspektif pelanggan, adanya oknum yang menjadi calo atau pembebanan biaya
untuk pengurusan hal tertentu (baik legal cost maupun illegal cost), semuanya
terasa amat menghambat produktivitas masyarakat. Pengaduan-pengaduan masyarakat
ini semestinya segera difasilitasi agar tidak terakumulasi dan menjadi
kekecewaan umum. Harus disadari, legitimasi pemerintah terletak pada
kepercayaan masyarakat.
Keluhan masyarakat muncul karena harapannya terhadap layanan
publik tidak terpenuhi sehingga terjadi gap. Di beberapa kota, tingkat
kesenjangan harapan atas pelayanan publik cukup signifikan. Ini terungkap dalam
riset tim peneliti FIKB PPs PSIA-Fisip UI terhadap jasa layanan IMB di Bandung,
Jakarta, dan Surabaya; serta tim peneliti Indonesian Public Sector Community
(IPSC) atas jasa layanan Kantor Pemadam Kebakaran di Yogyakarta. Umumnya
masyarakat berharap ada pelayanan yang cepat dan tidak terlalu birokratis,
tetapi harapan itu masih belum dapat terpenuhi karena lingkungan belum
mendukung pelaksanaan akuntabilitas publik.
Gambaran tadi menunjukkan, selama lingkungan akuntabilitas
publik belum tercipta dengan baik, implementasi program peningkatan layanan
publik pasti tidak dapat optimal. Ada beberapa strategi menciptakan lingkungan
akuntabilitas untuk mendukung efektivitas pelayanan publik.
Pertama, menanamkan pemahaman secara mendalam atas dimensi
akuntabilitas bagi semua birokrat dan pegawai pemerintah. Kedua, kepemimpinan
dalam sebuah instansi harus bisa mencerminkan keteladanan. Seorang pimpinan
mempunyai wewenang mengendalikan dan mengarahkan pekerjaan orang lain. Bila dia
tidak bisa memberikan contoh cara pelayanan publik yang baik, tidak punya
komitmen dan tidak menggunakan pertimbangan yang bijaksana, jangan diharapkan
pegawai-pegawainya mampu memberikan pelayanan optimal seperti harapan
masyarakat.
Ketiga, menyeimbangkan upah dan ekspektasi kinerja. Struktur
gaji yang ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja semestinya
mempertimbangkan besarnya upah sesuai kinerja pegawai. Kompensasi pegawai
kurang produktif harus lebih rendah daripada pegawai produktif. Kalau pemberian
kompensasi menggunakan prinsip pukul rata untuk golongan dan masa kerja yang
sama, akan memengaruhi motivasi kerja para pegawai yang sebenarnya rajin dan
respek terhadap kepentingan publik.
Keempat, berupaya konsisten terhadap program dan aturan untuk
menjamin stabilitas. Penerapan inkonsisten terhadap program peningkatan
pelayanan publik akan menurunkan atau melemahkan kredibilitas organisasi,
menurunkan moral pegawai dan mendorong sinisme hingga gairah kerja melemah.
Kelima, adanya social control independen terhadap pemerintah.
Fungsi kontrol oleh legislatif cenderung bersifat politis dan kebijakan
sehingga justru kurang efektif. Perwujudan akuntabilitas publik dalam wujud
pemberian layanan sejati kepada masyarakat akan efektif bila kelompok-kelompok
masyarakat sendiri berpartisipasi dalam pengawasan. Wujud social control ini
bisa berupa komunitas yang menyelenggarakan fungsi watch atau media massa yang
memediasi keluhan, tanggapan dan alternatif solusi. Perguruan tinggi, LSM,
organisasi profesi dan lainnya dapat berperan independen. Masyarakat sendiri
seharusnya memiliki kekuatan sebagai pressure group untuk menekan dan ikut
mengawasi para penyelenggara pemerintahan agar bertanggung jawab atas
optimalisasi pelayanan publik.
Demikian hal yang perlu diperhatikan dalam upaya melakukan
reformasi pelayanan publik. Pemerintah memang memiliki peran besar dalam
pembuatan program pelayanan dan kebijakan publik, sekaligus mereformasinya.
Dengan reformasi pelayanan publik, diharapkan akan terjadi perbaikan kehidupan
masyarakat hingga mampu memberikan keuntungan kepada pemerintah berupa
pencitraan positif sebagai pelayan publik. Jadi, reformasi seperti itu akan
memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak, baik masyarakat
maupun pemerintah. ***
Penulis adalah Direktur Lembaga Tafsir
Etika Sosial (LTES) Yogyakarta.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Urgensi Reformasi Pelayanan Publik
