[nasional_list] [ppiindia] Trend Baru Konglomerasi Kekuasaan
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 13 Feb 2005 22:06:26 +0100
** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum **
Media Indonesia
Senin, 14 Februari 2005
Trend Baru Konglomerasi Kekuasaan
Smita Notosusanto, Direktur Eksekutif Cetro
FENOMENA perangkapan jabatan antara pejabat pemerintah dan pimpinan
parpol sudah dirintis kembali oleh Partai Golkar yang memilih Wapres Jusuf
Kalla sebagai Ketua Golkar. Bukan tidak mungkin bahwa 'trend' ini akan diikuti
oleh parpol-parpol lain yang merasa bahwa cara yang paling efektif dan jitu
untuk mendominasi kekuasaan adalah dengan merangkap jabatan di pimpinan parpol
dan pada jabatan pemerintah atau lembaga legislatif. Fenomena ini mirip dengan
fenomena konglomerasi yang mewarnai dunia swasta sebagai salah satu cara untuk
memaksimalkan keuntungan dengan memusatkan kekuatan modal dan produksi.
Sebenarnya fenomena ini menghidupkan kembali paham 'integralistik' dan
pemusatan kekuasaan yang dianut sejak masa Demokrasi Terpimpin dan masa Orde
Baru yang memberi peluang bagi praktik perangkapan jabatan sebagai metode untuk
memperkukuh kekuasaan rezim. Perangkapan jabatan antara jabatan swasta,
pemerintah, parpol sampai militer merupakan ciri yang tidak terpisahkan dari
rezim Orde Baru. Akibatnya, sirkulasi elite menjadi stagnan, pembersihan sistem
politik macet dan proses pembuatan kebijakan didominasi hanya oleh satu
kelompok elite politik.
Tidak mengherankan bahwa Golkar yang tidak berhasil mengusung calonnya ke
kursi presiden berupaya untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan 'cara-cara
lama' yang biasa digunakan pada era Orde Baru. Sebaliknya Wapres Jusuf Kalla
merasa bahwa satu-satunya cara untuk mempertahankan pemerintahannya adalah
dengan menguasai salah satu parpol besar di DPR. Kepentingan jangka pendek yang
tertuju hanya pada pemilu 2009 ini sebenarnya membahayakan proses demokrasi
karena mengikis suara alternatif yang dapat mengimbangi dominasi kekuasaan oleh
salah satu kelompok. Kebijakan pemerintah cenderung menjadi sejalan dengan
kebijakan parpol, dalam hal ini Golkar. Lebih jauh lagi praktik KKN antara
pemerintah, parpol, dan DPR menjadi terbuka lebar karena tidak ada aturan yang
membedakan hak dan kewajiban aktor-aktor yang merangkap jabatan di semua lini
kekuasaan. Akibatnya, keuntungan politik maupun ekonomi di setiap posisi
tersebut dapat didominasi hanya oleh satu kelompok elite.
Tarik-menarik antara pemusatan kekuasaan yang menjadi ciri sistem yang
otoriter dan desentralisasi kekuasaan yang menjadi ciri sistem yang demokratis
sering kali mewarnai negara-negara yang masih mengalami transisi dari sistem
otoriter ke demokrasi, seperti Indonesia. Negara-negara transisi biasanya tidak
hanya menghadapi tantangan krisis politik, tetapi juga krisis ekonomi yang
mengharuskan adanya pemerintahan yang kuat dan kredibel untuk dapat mengelola
roda ekonomi menuju pemulihan. Masalahnya, krisis politik yang mewarnai periode
transisi sering kali justru menghasilkan pemerintahan yang lemah yang tidak
diimbangi pula dengan pranata-pranata demokrasi yang kukuh. Hal ini pulalah
yang terus-menerus mendera Indonesia sejak krisis ekonomi tahun 1997 yang juga
memicu transisi politik yang mengakhiri rezim Orde Baru pada tahun 1998.
Pemusatan kekuasaan pada masa transisi dianggap sebagai cara efektif agar
proses pembuatan kebijakan tidak terus menerus dibajak oleh proses politik di
lembaga legislatif, apalagi dengan sistem multipartai. Pemerintah menjadi kukuh
dan mudah dalam menentukan dan menerapkan arah kebijakan publik tanpa harus
terus-menerus mengikuti kemauan berbagai kepentingan politik yang mewarnai
proses di Parlemen. Namun, bahayanya, seperti dipaparkan di atas, pemusatan
kekuasaan yang terlalu kukuh justru akan menyebabkan rapuhnya sistem yang hanya
bertumpu pada satu faksi politik tanpa perimbangan dan pengawasan dari
faksi-faksi politik yang lain. Tanpa perimbangan ini mustahil proses pembuatan
kebijakan secara transparan dan akuntabel bisa tercapai.
Sebaliknya, desentralisasi kekuasaan menimbulkan permasalahan sebaliknya
bila tidak dikelola secara efektif. Setiap faksi kekuasaan akan dapat menjegal
proses pembuatan kebijakan tanpa ada kata putus. Proses pembuatan kebijakan
menjadi sangat lama dan pemerintah tidak dapat bersikap lugas sebagai pelaksana
kebijakan karena harus mengikuti arah angin politik di parlemen.
Masalah-masalah ekonomi menjadi sulit teratasi.
***
Inilah dilema yang juga dihadapi oleh pemerintahan Susilo-Kalla yang
tentunya cemas bahwa pemerintahan yang dipimpinnya tidak akan langgeng tanpa
dukungan salah satu kekuatan politik yang dominan di DPR, yaitu Partai Golkar.
Jalan pintas yang diambil oleh Wapres Kalla sepintas merupakan langkah logis
dari seorang penguasa dengan pendekatan konglomerasi yang mungkin dikenalnya
dari latar belakang swastanya. Namun, yang tak terpikirkan adalah biaya politik
yang harus ditanggung oleh negara ini apabila Partai Golkar kembali hanya
berfungsi sebagai mesin politik pemerintah sedangkan pemerintah tidak lebih
dari sebuah konglomerasi kepentingan tanpa akuntabilitas. Inilah yang
dikhawatirkan oleh Lord Acton dalam dictumnya power tends to corrupt, but
absolute power corrupts absolutely (kekuasaan cenderung menjadi korup, tetapi
kekuasaan yang absolut pasti korup).
Padahal, justru dalam masa transisi ini, pranata demokrasi harus ditata
sedemikian rupa agar kekuasaan tidak sepenuhnya dibajak oleh kepentingan faksi
tertentu namun tanpa mengorbankan efektivitas dan efisiensi pengelolaan proses
pembuatan kebijakan. Metode ini biasanya dikenal dengan istilah checks and
balances (kontrol dan perimbangan). Berbagai cara dapat digagas untuk mencapai
jalan tengah ini. Pemilihan presiden langsung sebenarnya digagas untuk memecah
konglomerasi kekuasaan yang mempersatukan kekuatan presiden dan parlemen di
tangan satu kelompok seperti era Orde Baru. Melalui pemilihan presiden langsung
seharusnya posisi presiden sebagai kepala pemerintahan menjadi lebih kuat untuk
mengimbangi kekuatan DPR dan MA. Sebaliknya DPR juga menjadi entitas yang lebih
mandiri dari presiden, tidak semata menjadi stempel politik presiden seperti
masa Orde Baru. Melalui mekanisme veto dan proses legislasi yang ditata rapi,
niscaya proses kontrol dan perimbangan bisa menceg
ah konglomerasi kekuasaan dan sekaligus membuat proses pembuatan kebijakan
menjadi lebih efektif.
Teladan yang dimulai oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat
Nurwahid untuk mengundurkan diri dari posisi Presiden PKS setelah terpilih
menjadi Ketua MPR merupakan langkah positif ke arah good governance untuk
mencegah terjadinya konglomerasi kekuasaan. Sayangnya pemahaman mengenai peran
partai politik dan peran anggota legislatif sebagai representasi kepentingan
publik masih sangat langka. Partai politik dan posisi anggota legislatif masih
sepenuhnya dilihat dari sudut pandang upaya untuk memperoleh kekuasaan, bukan
sebagai bentuk pelayanan bagi kepentingan publik. Cara pandang yang ada
cenderung merupakan cara pandang jangka pendek yang mendorong langkah-langkah
jalan pintas untuk membentuk konglomerasi kekuasaan.
Konstitusi kita tidak sepenuhnya menjamin adanya proses kontrol dan
perimbangan yang efektif karena proses amendemen yang parsial dan tambal sulam
sehingga menutup peluang penyusunan suatu sistem ketatanegaraan yang secara
komprehensif dapat menjadi dasar proses bernegara yang demokratis. Proses
kontrol dan perimbangan seharusnya sudah secara eksplisit dinyatakan di
konstitusi, sehingga tidak perlu lagi ada interpretasi yang bertentangan dengan
konstitusi di tingkat undang-undang ataupun di tingkat kebijakan. Bila
konstitusi sudah dapat dijadikan dasar yang kuat bagi proses bernegara, maka
konglomerasi kekuasaan tidak lagi diperlukan dan bahkan dapat dicegah. Ingat
bahwa seluruh proses transisi menuju demokrasi yang dimulai sejak tahun 1998
didasari oleh keinginan untuk menghancurkan konglomerasi kekuasaan yang ada.
Lalu mengapa kini justru kita memulai tren baru konglomerasi kekuasaan baru
lima tahun setelah proses transisi dimulai?
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Trend Baru Konglomerasi Kekuasaan
