[nasional_list] [ppiindia] Re: .. Kapal Perang Disiagakan di Perbatasan RI-Malaysia
- From: "RM Danardono HADINOTO" <rm_danardono@xxxxxxxx>
- To: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
- Date: Thu, 03 Mar 2005 06:28:53 -0000
** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum **
Ya, mungkin sudah tiba saatnya, untuk meningkatkan Bitung di Sulawesi
Utara sebagai Pangkalan AL, untuk menjadi basis Gugus Tempur Laut.
Juga membentuk pangkalan Marinir untuk kawasan bagian utara Indonesia
Timur.
Memang inilah konsep yuddha yang tepat dari AL kita, mengawal wilayah
perairan negara, pertahan keluar, bukan menjadi satpam ditengah
rakyat didarat, yang malah me-nakut-nakuti rakyat sendiri.
Laras meriam memang harus selalu terarah keluar tapal batas negara,
bukan menghadap kedalam.
Jalesveva Jayamahe - Jalesveva Bhumyamca Jayamahe.
Danardono
--- In ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx, "Listy" <listy@xxxx> wrote:
>
>
> fyi
>
> ----- Original Message -----
>
>
> http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail
<http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail&id=4593> &id=4593
>
> Kamis, 03 Mar 2005,
> Panglima Ambil Alih Komando
>
>
>
> DPR Mendukung, TNI Tempatkan 5 KRI di Laut yang Diklaim Malaysia
> JAKARTA - TNI semakin memperkuat armadanya di Laut Sulawesi,
wilayah kaya cadangan minyak yang diklaim Malaysia itu. Dua kapal
menyusul ke zona perbatasan lintang utara tersebut, yakni KRI Karel
S. Tubun dan KRI Tongkol. Hal itu menambah kekuatan tiga KRI yang
sejak awal pekan ini mondar-mandir menjaga kedaulatan Merah Putih.
>
> Bahkan, seorang perwira TNI-AL menjelaskan, komando gerak kapal TNI-
AL di perbatasan yang berpotensi konflik tersebut diambil alih
langsung Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto. "Masalah ini
sangat serius. Para pemimpin TNI terus melakukan rapat untuk membahas
berbagai kemungkinan," ujar perwira yang tak mau disebutkan namanya
itu.
>
> Endriartono yang ditemui tak mau berkomentar banyak tentang
ketegangan di laut yang kaya minyak tersebut. Panglima tampak enggan
berkomentar seputar kasus ini. "Tanyakan ke Menhan saja," ujarnya.
>
> Saat ditanya soal unjuk kekuatan TNI, dia juga tak mau
berkomentar. "Nggak ada unjuk kekuatan. Ngapain unjuk kekuatan? Dia
(Malaysia, Red) udah tahu kok," tegasnya sambil mempercepat langkah
menuju mobilnya setelah menghadiri pertemuan tertutup dengan Pansus
Poso DPR tadi malam.
>
> Namun, dalam raker dengan komisi I pada Senin lalu, Endriartono
sempat mengeluarkan sinyal bahwa pihaknya siap konflik terbuka dengan
Malaysia supaya beberapa wilayah perbatasan seperti Laut Sulawesi
tidak terus-menerus menjadi ajang eksplorasi serta eksploitasi.
Statemen tersebut dia lontarkan menanggapi pertanyaan anggota Komisi
I dari FPAN, Djoko Susilo. Djoko menanyakan soal langkah-langkah yang
dilakukan TNI atas beberapa insiden yang terjadi di sekitar Laut
Sulawesi.
>
> Saat itu, panglima TNI juga meminta komitmen penuh dari DPR. Jangan
sampai saat ini didorong-dorong untuk tegas mengerahkan armada, namun
nanti disalahkan dan disudutkan bila sudah terjadi konflik. "Tolong,
dukung kami. Jangan nanti dituduh main embat kapal negara lain
sembarangan," ungkapnya
>
> DPR Beri Dukungan
> Sementara di gedung DPR, para politisi bereaksi keras setelah
mendapat kabar Malaysia mengklaim batas wilayah laut RI. Sejumlah
anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan kemarin meminta
menanyakan hal itu kepada Menhan Juwono Sudarsono.
>
> Sebagian besar anggota Komisi I mendukung langkah TNI-AL supaya
Malaysia tidak seenaknya main klaim wilayah.
>
> Anggota Komisi I dari FPG Afifuddin Thaib malah menyarankan Menhan
Juwono menambah kekuatan TNI-AL di laut. Menurut dia, unjuk kekuatan
armada militer RI di Laut Sulawesi diharapkan membuat Malaysia
menyadari bahwa klaim mereka sangat menyinggung rasa kedaulatan RI.
>
> "Malaysia seolah tidak menghargai kita. Kalau dibiarkan terus, bisa-
bisa Blok Ambalat benar-benar mereka kuasai. Kalau perlu, jangan
hanya tiga atau lima kapal. Sepuluh kapal sekalian," ujarnya.
>
> Anggota FPG lainnya, Slamet Effendy Yusuf, mengingatkan perlunya
pemerintah Indonesia melakukan langkah diplomatik lebih konkret
dengan pemerintah Malaysia, dibanding hanya menyampaikan protes keras
atau unjuk kekuatan atas pemberian hak konsesi eksplorasi minyak di
Blok Ambalat oleh Petronas kepada Shell.
>
> "Malaysia pernah menyatakan bahwa pemberian konsesi itu merupakan
kelanjutan dari kemenangan mereka atas Indonesia dalam sengketa Pulau
Sipadan dan Ligitan. Nah, masak hal ini akan dibiarkan begitu saja?
Di mana kehormatan kita?" tanyanya.
>
> Anggota FPDS Jeffrey Johannes Massie mengatakan, Indonesia harus
menunjukkan kemampuannya menjaga wilayah kepulauan dari upaya
pencaplokan oleh negara tetangga. Dia bahkan meminta pemerintah
menyiagakan kapal-kapal tangguh di berbagai pangkalan di sekitar Laut
Sulawesi. Ketua FPKS Untung Wahono mendukung saran Jeffrey. Namun,
menurut dia, semua insiden yang terjadi di Laut Sulawesi juga harus
segera diklirkan oleh kedua negara.
>
> Beberapa insiden yang terjadi baru-baru ini, antara lain, kasus
pengejaran dan penembakan sebuah kapal nelayan Indonesia jenis trawl
oleh kapal perang TLDM (Tentara Laut Diraja Malaysia) Sri Melaka
3147. Peristiwa itu terjadi pada 7 Januari lalu. Kemudian, Marin Laut
(sebutan AL Malaysia) menangkap dan menyiksa karyawan PT Asiha
Samudera yang sedang memperbaiki lampu suar sebagai rambu laut di
Karang Unarang. Padahal, daerah di sebelah timur Pulau Sebatik itu
berada di luar batas klaim Malaysia.
>
> Pulau Sebatik sendiri terletak di sebelah utara Kalimantan Timur.
Pulau ini diduga mempunyai kandungan minyak yang cukup besar.
Indonesia telah membuka sejumlah blok migas di wilayah itu. Di
antaranya Blok Simenggaris, Blok Bengara I dan II, Blok Bangkudulis,
Blok Tarakan, Blok Sembakung, dan Blok Bukat.
>
> Insiden paling baru terjadi Sabtu pekan lalu. Ketika itu, sebuah
pesawat militer Malaysia Lnad Based Maritime Aircraft jenis 4
Beechcraft B 200 T Super King berani memasuki wilayah perairan
Indonesia sejauh tiga mil dan mendekati KRI Wiratno yang sedang
berpatroli di sana.
>
> Di Laut Sulawesi, tepatnya di perairan sebelah timur Pulau
Kalimantan, yang diklaim Malaysia itu, terdapat lokasi kegiatan
eksplorasi minyak dan gas yang selama ini diperebutkan pemerintah
Indonesia dan pemerintah Malaysia. Lokasi migas itu terbagi dalam dua
blok, yakni Blok East Ambalat dan Blok Ambalat.
>
> Pengelolaan kedua blok tersebut diserahkan Indonesia kepada
investor asing melalui sistem kontrak bagi hasil, 75 persen untuk
pemerintah dan 25 persen untuk kontraktor.
>
> Blok East Ambalat dengan luas 4.175 kilometer persegi itu dikelola
Unocal Indonesia Ventures Ltd sejak Desember 2004, sedangkan Blok
Ambalat dikelola kontraktor migas asal Italia sejak 1999. Pemerintah
RI sendiri telah memberikan konsesi blok minyak di kawasan timur
Kalimantan tersebut kepada berbagai perusahaan minyak sejak 1967
dengan dibukanya wilayah kerja yang dikelola Total Indonesia untuk
Blok Bunyu.
>
> Wakil Ketua Komisi I dari FPDIP Sidarto Danusubroto mengungkapkan,
meski kemampuan armada perang kita sangat memprihatinkan karena
keterbatasan anggaran, pelanggaran wilayah perbatasan oleh negara
tetangga -yang sudah sering terjadi- jangan dibiarkan terus.
Pelanggaran tersebut, kata dia, tidak hanya terjadi di perairan, tapi
juga di wilayah udara. Menurut dia, perlu ada suatu terobosan untuk
menyikapi pelanggaran seperti itu. Misalnya, birokrasi komando.
>
> "Bayangkan saja, untuk mengidentifikasi objek, seperti menanyakan
siapa dan dari mana, patroli kita sering dicuekin. Mungkin, untuk
tindakan tegas, seperti menembak, tidak perlu minta sampai izin lagi
ke Jakarta," jelasnya.
>
> Anggota lain dari Komisi I yang juga melontarkan dukungan atas
gelar kekuatan militer Indonesia di Laut Sulawesi itu adalah Yudi
Chrisnandy dan Happy Bone Zulkarnain. Keduanya dari FPG. Namun,
mereka menyayangkan lemahnya kemampuan armada TNI-AL sehingga hanya
dipandang sebelah mata oleh negara luar.
>
> Seperti diberitakan, TNI-AL sejak Senin lalu memulai operasi gelar
kekuatan di Laut Sulawesi dengan mengerahkan tiga armada kapal
perangnya, yaitu KRI Rencong, KRI Nuku, dan KRI Wiratno. Kemarin,
Komando RI Kawasan Timur (Koarmatim) baru saja memberangkatkan KRI
Tongkol dan KRI Karel Satsuit Tubun dari pangkalannya di Dermaga
Ujung, Surabaya, ke Laut Sulawesi untuk memperkuat tiga KRI lain,
yang telah lebih dulu berpatroli di sana. Satsuit Tubun merupakan KRI
berukuran besar dengan peralatan relatif lebih canggih dibandingkan
dengan empat KRI lain.
>
> Dalam tanggapannya, Menhan Juwono Sudarsono tidak secara terang-
terangan menyatakan persetujuannya atas berbagai desakan anggota
komisi I tersebut. Tapi, dia menekankan bahwa salah satu tugas
pertahanan negara adalah melindungi daerah perbatasan dan mengamankan
sumber daya alam (SDA), termasuk di bidang energy security. Mantan
Wagub Lemhanas itu malah mengungkapkan kesepakatannya dengan anggota
Komisi I DPR bahwa TNI- AL harus lebih didongkrak lagi kualitas
teknologi, kemampuan prajurit, dan armadanya.
>
> "Ada 4.500 kilometer laut dari Sabang sampai Merauke dan 80 ribu
kilometer panjang garis pantai yang harus dipantau dan diamankan oleh
TNI. Sementara armada dan kemampuan persenjataannya terbatas.
Singapura saja yang luasnya hanya 45 kilometer punya anggaran sampai
USD 4 miliar," ujarnya pendek.
>
> Namun, dalam dua kali kesempatan wawancara dengan wartawan, yaitu
di sela rehat dan di akhir raker, Juwono akhirnya memberikan
keterangan gamblang seputar keberadaan sejumlah armada kapal perang
di perairan perbatasan Laut Sulawesi. Dia mengakui, pengerahan
beberapa KRI ke Laut Sulawesi sejak awal pekan ini bukan lagi sekadar
patroli rutin pengamanan laut biasa. Tapi, sudah berstatus unjuk
kekuatan akibat keadaan mendesak.
>
> Keadaan mendesak yang dimaksud Juwono adalah mencuatnya kasus
pemberian konsesi minyak (production sharing contracts) di Laut
Sulawesi -perairan sebelah timur Pulau Kalimantan- oleh Petronas
kepada perusahaan minyak Shell yang dilakukan 16 Februari lalu.
Terlebih, praktik itu diprotes keras secara resmi oleh Indonesia
melalui Departemen Luar Negeri.
>
> Menurut Juwono, yang dilakukan TNI-AL saat ini adalah suatu bentuk
naval diplomacy. Unjuk kekuatan maritim dan gelar pasukan di Laut
Sulawesi itu diharapkan bisa membuat segan Malaysia. Pada akhirnya,
upaya diplomatik yang sedang dan akan dilakukan pemerintah RI
terhadap pemerintah Malaysia bisa semakin mulus.
>
> "Tuntutan diplomatik berupa kekuatan kata-kata baru berbobot kalau
didukung juga dengan gelar kekuatan nyata. Tentu secara
proporsional," bebernya. Mantan Dubes RI di Inggris itu mengatakan,
upaya diplomatik untuk menghentikan manuver Malaysia di perairan
Indonesia akan langsung dipimpin Menteri Luar Negeri Nur Hasan
Wirajuda begitu menuntaskan kunjungan kerjanya dari India.
>
> Juwono sendiri mengaku, untuk sementara, belum bisa mengambil
inisiatif apa pun dalam persoalan itu karena semua hal yang berkaitan
dengan hubungan luar negeri penjurunya adalah Deplu. "Jadi, kita
tunggu saja Pak Menlu kembali. Deplu ujung tombak penyelesaian hal
ini." (arm)
>
>
> http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0503/03/utama/1598243.htm
>
>
> Kamis, 03 Maret 2005
>
>
>
>
>
> Kapal Perang Disiagakan di Perbatasan RI-Malaysia
>
>
>
> Samarinda, Kompas - Lima kapal perang Indonesia disiagakan untuk
melakukan patroli di perairan perbatasan Indonesia dengan Malaysia.
Patroli itu bertujuan mengawasi perairan, khususnya di wilayah
Republik Indonesia yang telah diklaim secara sepihak oleh Malaysia
sebagai wilayahnya. Sekarang sudah ada tiga kapal perang yang berada
di perairan yang dipersengketakan. Dua lagi kapal perang sedang
bergerak menyusul ke lokasi yang sama.
>
> Demikian penjelasan Komandan Pangkalan Angkatan Laut Tarakan Letnan
Kolonel Ibnu Parna yang dihubungi di Tarakan, Rabu (2/3).
>
> Ibnu mengatakan, tiga kapal perang Republik Indonesia (KRI) yang
sudah ada di lokasi adalah KRI Rencong, KRI Wiratno, dan KRI Nuku.
Ketiga kapal itu sudah melakukan patroli di perairan terkait beberapa
hari terakhir ini.
>
> "Dalam dua hari terakhir tak ada insiden yang melibatkan kekuatan
dua negara. Namun, sebelum itu, salah satu dari kapal tersebut sempat
melakukan kontak dengan kapal perang Malaysia," ujarnya.
>
> Menurut Ibnu, pada 26 Februari lalu kapal perang Indonesia sedang
melakukan pemeriksaan terhadap satu kapal ikan yang berada di kawasan
Karang Unarang. Pada saat itulah kapal perang Indonesia melihat kapal
perang Malaysia. "Sempat juga terjadi kontak radio dan mereka
mengucapkan selamat datang di perairan Malaysia," katanya.
>
> Padahal, kata Ibnu, perairan itu merupakan wilayah Indonesia, yang
diklaim secara sepihak sebagai wilayah Malaysia. Selain itu, salah
satu pesawat pengintai Malaysia juga sempat melintas pada jarak yang
sangat dekat dengan KRI Wiratno yang sedang patroli.
>
> Ibnu mengatakan, kegiatan tiga kapal perang tersebut merupakan
sesuatu yang rutin setiap tahun. Tujuan patroli itu adalah untuk
penegakan hukum di perbatasan. Patroli juga dilakukan untuk
menegakkan kedaulatan Indonesia di perbatasan dengan Malaysia.
>
> Menurut Ibnu, wilayah yang diklaim Malaysia itu ternyata sering
dimasuki kapal-kapal ikan dari Malaysia-untuk mencuri ikan.
>
> DPR mempertanyakan
>
> Di Jakarta Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan
sikap pemerintah tentang pemberian konsesi eksplorasi sumber daya
minyak oleh Pemerintah Malaysia-melalui perusahaan minyak Malaysia
(Petronas)-kepada Shell di perairan yang terletak di sebelah timur
Pulau Kalimantan.
>
> Hal itu dilakukan Malaysia karena negara tersebut menganggap sumber
daya migas di wilayah tersebut adalah milik Malaysia. Konsesi itu
diberikan Malaysia kepada Shell pada 16 Februari 2005.
>
> Oleh Malaysia, wilayah itu disebut sebagai Blok XYZ. Di dalam Blok
XYZ itu Malaysia memberikan konsesi pertambangan minyak kepada
perusahaan raksasa pertambangan minyak Inggris/Belanda, Shell.
Konsesi tersebut terletak di Blok ND 7 dan ND, bagian dari Blok XYZ.
>
> Indonesia menyebut blok yang diklaim Malaysia itu sebagai Blok
Ambalat dan Blok East Ambalat. Di Blok Ambalat, Indonesia telah
memberikan konsesi kepada ENI (Italia) pada tahun 1999. Konsesi di
Blok East Ambalat diberikan kepada Unocal (AS) pada tahun 2004.
>
> Status Blok Ambalat kini sudah dalam tahap eksplorasi
(penambangan). Untuk Blok East Ambalat, kontrak baru ditandatangani
pada 13 Desember 2004 oleh Pemerintah RI dan Unocal. Namun, kontrak
ini menjadi kontroversial karena wilayah tersebut diklaim Malaysia
sebagai wilayahnya.
>
> Malaysia berpendapat bahwa wilayah pertambangan minyak dan gas
lepas pantai di East Ambalat otomatis menjadi milik Malaysia setelah
Pulau Sipadan dan Ligitan dinyatakan sebagai wilayah Malaysia
beberapa waktu lalu berdasarkan keputusan internasional.
>
> Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I dan Menteri Pertahanan
Juwono Sudarsono kemarin, Slamet Effendy Yusuf (dari Fraksi Partai
Golkar) mengecam sikap dan jawaban Malaysia, yang dengan entengnya
mengatakan wilayah itu menjadi wilayah Malaysia.
>
> Sikap Malaysia itu didasarkan pada pemetaan wilayah yang dilakukan
secara sepihak oleh Malaysia pada tahun 1979. Pemetaan tersebut
langsung menimbulkan reaksi dari Indonesia dan juga negara lain di
Asia, yang terkena dampak dari pemetaan Malaysia itu.
>
> Sejak tahun 1980 Indonesia sudah menyatakan kedaulatan atas wilayah
tersebut. Sejak itu Indonesia juga sudah memberikan kontrak migas
kepada berbagai perusahaan di wilayah terkait tanpa mendapatkan
protes dari negara mana pun.
>
> Jangan hanya tiga kapal
>
> Anggota Komisi I DPR, HA Afifuddin, mempertanyakan pengerahan tiga
kapal perang di kawasan itu. Sebelumnya Panglima TNI Jenderal
Endriartono Sutarto mengatakan akan mengambil langkah tegas untuk
mengamankan wilayah yang dipersengketakan itu.
>
> "Kami mempertanyakan dukungan politik pemerintah dalam kasus ini,
apakah akan mendukung sikap TNI tersebut. Jangan sampai terjadi lagi
pengalaman sebelumnya, yakni Pemerintah RI melarang pengerahan
pasukan ke wilayah yang dipersengketakan," ujar Afifuddin.
>
> Jika perlu, lanjutnya, TNI tidak hanya mengerahkan tiga KRI,
melainkan 10 KRI. Hal itu penting untuk membuat Pemerintah Malaysia
mau menunjukkan sikap yang bersahabat. Menurut Afifuddin, sikap
Malaysia itu menunjukkan bahwa latihan militer bersama RI dan
Malaysia selama ini percuma saja.
>
> Seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR itu, Juwono
menyatakan, upaya pengerahan KRI ke wilayah tersebut merupakan salah
satu bentuk diplomasi TNI Angkatan Laut (AL) yang terkait dengan
penegakan wilayah dan kedaulatan negara.
>
> Menurut Juwono, dari segi pertahanan, pengerahan kapal itu dikenal
sebagai diplomasi TNI AL (naval diplomacy). "Upaya diplomasi memang
lebih banyak berbentuk rumusan kalimat tentang suatu niat. Akan
tetapi, kekuatan nyata tetap harus digelar oleh TNI, dalam hal ini
TNI AL," ujar Juwono.
>
> Hingga saat ini, kata Juwono lagi, pihaknya juga masih menunggu
hasil dari Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda-sebagai departemen
yang menjadi penjuru dalam penanganan kasus-kasus seperti itu. Juwono
mengharapkan gelar pasukan yang dilakukan TNI AL itu bisa mendukung
suara Indonesia secara diplomatik.
>
> Walau begitu, Juwono tidak menganggap sikap Malaysia itu sebagai
suatu ancaman bagi Indonesia. (dwa/ray)
>
>
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give the gift of life to a sick child.
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Re: .. Kapal Perang Disiagakan di Perbatasan RI-Malaysia
