** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum ** REFLEKSI: Presiden boleh saja siap untuk tidak populer. Hal ini dapat dimengerti, sebab kalau dilihat semua kader lulusan "Fort Bening", tempat dimana presiden mengikuti pendidikan kemiliteran tidak ajarkan untuk menjadi populer dalam pengertian pengabdian kepada kepentingan rakyat mayoritas yang melarat. Hal ini bisa dilihat dari pengalaman di negeri-negeri lain teristimewa pengalaman rakyat Amerika Latin, yaitu diktatur militer yang silih berganti sejak tahun 1950-an sampai 1980-an umumnya lulusan "Fort Bening". Jadi bukan wahyu-wahyu Tuhan diajarkan disitu untuk menjadi orang saleh yang mengangkat manusia dari penghinaan dan kemiskinan menjadi manusia yang berharga, sehingga menjadi populer di kalangan rakyat mayortas. Apakah mantan jenderal dan sekarang presiden RI berbeda dengan militer-militer sebelumnya atau teman-teman sekolah lainnya? Mungkin jawaban dari pertanyaan tsb diterka dari pernyataan "I don't care". Mr President, pepatah melayu kuno yang berkata: "raja adil - raja disembah, raja lalilm - raja disanggah". Who cares? http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/26/utama/1582622.htm Sabtu, 26 Februari 2005 Presiden Siap Tidak Populer dengan Kenaikan Harga BBM Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan siap untuk tidak populer sehubungan dengan rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak. Dia berjanji untuk memperhatikan pemberian subsidi kepada rakyat kecil. Sementara di Dewan Perwakilan Rakyat, penentangan keras semakin menguat, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah bersikap lebih lunak dengan menyatakan memahami rencana tersebut. "Saya harus menomordua-tigakan popularitas pribadi saya. Subsidi yang begitu besar untuk siapa, apakah untuk rakyat kecil, apakah untuk kelompok menengah ke atas yang sebaiknya tidak harus mendapatkan subsidi. Ini keadilan. Salah kalau saya ingin populer tetapi ekonomi kita ambruk, pilar ekonomi nasional keropos dan jatuh. Saya berusaha berbuat sekuat tenaga untuk melindungi si kecil," ujar Presiden Yudhoyono saat memberikan sambutan dalam acara seminar dan pameran pasar modal, di Jakarta, Jumat (25/2). Dia menjanjikan kenaikan harga BBM yang rasional setelah pemerintah memperhitungkan dengan matang dan hati-hati. "Siang dan malam saya sendiri menelaah, menguji, apakah kebijakan ini tepat untuk kepentingan besar dan kepentingan jangka panjang di Indonesia," lanjutnya. Pemerintah, menurut Presiden, berkomitmen penuh untuk membela rakyat kecil. Sebab, di samping tidak menaikkan harga BBM yang banyak dibutuhkan (minyak tanah-Red), pemerintah juga memberikan kompensasi. Jangan bergejolak Presiden Yudhoyono juga berharap, kenaikan BBM dapat diterima tanpa perlu terjadi gejolak di masyarakat. "Masyarakat semakin cerdas dan memahami kesulitan pemerintah sebab subsidi BBM memberatkan pemerintah dan informasi soal harga BBM juga sudah lama disampaikan, sosialisasi juga terus dilakukan," katanya. Jika ada demonstrasi dan unjuk rasa karena adanya kenaikan harga BBM ini, Yudhoyono menganggapnya wajar, tetapi diharapkan dilakukan secara wajar dan tidak sampai memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan ekonomi. "Saya menghormati hak asasi dan kalau terjadi protes tentunya berharap ketika pemerintah menghormati hak tiap orang, hormati juga hak orang lain tanpa melanggar kentuan," kata Presiden. Secara terpisah, usai sholat Jumat di Istana Wakil Presiden, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah akan mengerahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana kompensasi kenaikan harga BBM. Pemerintah juga telah bekerja sama dengan 30 universitas di seluruh Indonesia. "Nanti akan dikerahkan mahasiswa dari 30 universitas untuk langsung mengawasi penyalurannya," tambah Wapres. DPR Menolak Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang diperkirakan rata-rata 29 persen, per 1 Maret 2005, mendapat reaksi beragam di lembaga legislatif. Arus kuat di DPR menentang keras rencana pemerintah tersebut. Ketua DPR Agung Laksono kepada pers, menyatakan secara tegas keberatannya atas rencana pemerintah tersebut. "Sebagai Ketua DPR saya keberatan karena tidak ada jaminan bahwa rakyat tidak akan susah dengan adanya rencana ini," tandas Agung. Belajar dari pengalaman selama ini, Agung juga tidak yakin skema subsidi yang direncanakan pemerintah akan sampai ke sasaran. "Sekarang, belum diumumkan saja sudah mulai terjadi kenaikan barang dan jasa. Ibu-ibu juga sudah banyak mengeluh. Kenaikan barang ini juga akan diikuti kenaikan barang kebutuhan pokok, sayur mayur, transportasi, dan rentetan lainnya," paparnya. Agung yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu tidak merasa khawatir apabila sikap politiknya itu bertentangan dengan Wapres Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Partai Golkar. "Golkar itu partai pemenang Pemilu. Karena itu harus menghargai konstituan. Rakyat itu tidak menghendaki kenaikan BBM," tegas Agung yang berasal dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I. Gunakan hak Sejumlah fraksi di DPR secara tegas menolak rencana tersebut. F-Kebangkitan Bangsa adalah yang paling keras dan secara serius menyikapi persoalan ini. Berbeda dengan fraksi lain, konferensi pers dilakukan dengan kekuatan penuh dan disampaikan langung oleh ketua fraksinya. Dalam konferensi persnya di Gedung Nusantara I DPR, Ketua F-KB Ali Masykur menyatakan secara tegas tidak menyetujui rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM per 1 Maret. Apabila pemerintah tetap memaksakan rencana tersebut, F-KB menilai pemerintah melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005. Karena, pemerintah telah mengubah struktur APBN tanpa persetujuan DPR. "Kalau pemerintah tetap menjalankan rencananya, F-KB bersama fraksi-fraksi lain akan menggunakan hak-hak DPR atas pelanggaran undang-undang yang telah dilakukan. Bentuknya bisa macam-macam," tegas Ali Masykur. Wakil Ketua Panitia Anggaran dari F-KB Amin Said Husni juga mengingatkan pemerintah soal adanya catatan dalam UU APBN 2005 yang mengharuskan pemerintah menugaskan konsultan independen untuk menganalisa biaya produksi setiap jenis BBM sebelum Januari 2005. Keputusan ini belum dilaksanakan pemerintah, padahal turut ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Amin yang berasal dari Daerhah Pemilihan Jawa Timur III ini juga khawatir, skema subsidi BBM yang tidak fokus ini akan digunakan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan jangka pendek, yaitu Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang akan diselenggarakan Juni 2005. F-KB menghendaki subsidi BBM difokuskan hanya pada pelayanan pendikan gratis, mulai dari Sekolah Dasar sampai tingkat Sekolah Menengah Umum, serta pelayanan kesehatan gratis mulai dari puskesmas sampai rumah sakit kelas III. Sementara itu, skema pemerintah sangat beragam dan sulit dipantau realisasinya. DPD memahami Sementara itu, sikap Pimpinan DPD lebih lunak. Mereka dapat memahami kebijakan pemerintah dan akan mencermati pelaksanaannya. Sikap itu disampaikan Wakil Ketua DPD Irman Gusman dari Sumatera Barat dan Laode Ida dari Sulawesi Tenggara. Kendati demikian, di antara Pimpinan DPD sendiri terjadi perbedaan. Laode mengaku termasuk yang tidak menyetujui rencana pemerintah. Namun, dalam rapat pimpinan, dirinya kalah suara. Karena itu terpaksa mengikuti semangat yang berkembang. "Saya secara pribadi menolak, tapi karena ini sikap politik jadi sulit," ucapnya. Sementara itu, Irman menegaskan, keputusan itu didapat secara bulat. Dia menyanggah jika Laode tidak menyetujui keputusan itu. "Pak Laode itu ngarang," ucap Irman. Irman Gusman juga menegaskan, sikap DPD itu merupakan sikap rasional. Keputusan itu juga tidak diambil dalam Rapat Pimpinan DPD, tetapi merupakan kesepakatan di Panitia Ad Hoc II dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jaminan Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie menjamin kenaikan inflasi yang diakibatkan kenaikan harga BBM hanya akan berkisar 1-1,5 persen. Dengan demikian, inflasi tahunannya telah disepakati hanya akan mencapai tujuh persen. Menurut Aburizal, pemerintah akan menggunakan semua kebijakan yang dapat menahan dampak terhadap kenaikan harga makanan pokok, salah satunya dengan operasi pasar. "Kami akan menggunakan operasi pasar itu, sehingga barang-barang yang kurang akan kami tambah," kata Aburizal. Mengenai proses konsultasi dengan DPR, Aburizal mengatakan, itu merupakan bagian dari demokrasi. Pemerintah telah melakukan sopan santun politik dengan membicarakan terlebih dahulu masalah kenaikan BBM dengan DPR RI. Cenderung meningkat Penjualan BBM pada tahun 2005 menunjukkan kecenderungan peningkatan signifikan hingga 15 persen. Kenaikan penjualan BBM Pertamina yang diungkapkan juru bicara Pertamina, M Harun menunjukkan secara nasional untuk semua jenis BBM meningkat dari 165,1 ribu kilo liter (kl) per hari pada Februari 2004 menjadi 189,7 kl per hari pada Februari 2005. Peningkatan tertinggi terjadi pada bahan bakar jenis Solar dari 65,8 ribu kl per hari menjadi 81,9 ribu kl per hari pada periode bulan. Jenis Premium meningkat dari 40,1 kl per hari menjadi 45,1 kl per hari, sedangkan minyak tanah dikendalikan dari 31,7 ribu kl per hari menjadi 31,4 ribu kl per hari pada Februari 2005. Minyak bakar juga meningkatan dari 17,6 ribu kl per hari menjadi 18,8 kl per hari. (anv/joe/har/sut/boy/oin) ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today! http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **