[nasional_list] [ppiindia] Politik Kambing Putih
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 4 Jan 2006 23:57:13 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/05/opini/2341158.htm
Politik Kambing Putih
RISWANDHA IMAWAN
Selalu ada kambing hitam dalam politik di Indonesia. Kesalahan
pengambilan keputusan pada level apa pun tidak serta-merta menjadi tanggung
jawab pemegang kewenangan. Ada saja pihak lain yang layak dikorbankan. Namun,
sejak kuartal terakhir tahun 2005 muncul kambing putih.
Maksudnya dengan mengedepankan alasan misi suci pemerintahan, diyakini
tidak mungkin pemerintah melakukan kesalahan saat mengambil kebijakan. Apabila
terjadi kegagalan implementasi satu kebijakan, kesalahan dialamatkan kepada
target kebijakan (rakyat) yang tidak cukup cerdas memahami logika pemerintah.
Berbagai kasus konflik horizontal mengikuti kenaikan harga bahan bakar
minyak (BBM) dan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) dibaca sebagai
ketidakpahaman rakyat pada tekad pemerintah memakmurkan mereka. Merebaknya
penyakit yang hanya dikenal di negara terbelakang di Afrika atau di awal
Indonesia merdeka, seperti busung lapar, kurang gizi, malaria, dimaknai sebagai
kebandelan rakyat atas arahan yang digariskan pemerintah. Bencana tanah longsor
dinilai sebagai kesalahan rakyat melakukan penggundulan hutan. Lupa bahwa
penebangan secara masif (penggundulan) terjadi karena kebijakan pemerintah
tentang pemanfaatan sumber daya alam.
Demikian pula kebijakan impor beras yang jelas menohok kehidupan petani.
Kasus ini pun dipandang sebagai sempitnya pengetahuan rakyat akan kebutuhan
stok beras nasional. Terasa menyakitkan ketika bencana alam tanah longsor dan
banjir menimpa area persawahan dijadikan alasan pembenar atas langkah
pemerintah itu. Ada saja aparat pemerintah yang menafsirkan sebagai bukti bahwa
pemerintah sangat waskita, tahu akan sebuah peristiwa yang akan terjadi di masa
depan. Padahal, bacaan yang lebih tepat adalah nasib rakyat tetap saja
dipandang sebagai komoditas ekonomi yang layak dieksploitasi.
Sebenarnya politik kambing putih mirip dengan kebiasaan menyalahkan
korban (blaiming the victims). Gejalanya sudah mulai tampak waktu terjadi
insiden tabrakan maut di Jalan Tol Jagorawi saat rombongan mobil Presiden SBY
baru meninggalkan Cikeas. Waktu itu Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng
dan Polri menyalahkan sopir bus.
Sangat mungkin politik kambing putih berlanjut di tahun 2006. Ini karena
para elite di panggung politik gagal melakukan transformasi peran ketika arena
politiknya berubah. Demokrasi memang menyoal hak. Namun, setelah seseorang
dipercaya menyelenggarakan kepentingan rakyat melalui proses demokrasi
(pemilu), maka hak itu berubah menjadi kewajiban. Dia wajib mewujudkan kehendak
rakyat. Logika kompetisi yang mementingkan konstituen harus diganti logika
kooperasi yang mengutamakan rakyat. Kemampuan mewujudkan hal ini diyakini
sebagai indikator kematangan berdemokrasi satu masyarakat (Blondel, Party
Government, Patronage, and Party Decline in Western Europe, 2002:254).
Merebut kekuasaan
Apabila dikaitkan dengan format party based government, seperti yang kita
anut saat ini, kesalahan itu terjadi akibat partai gagal memerankan fungsinya
sekalipun kita berada di era keterbukaan. Partai hanya fokus pada merebut
kekuasaan, tidak menyiapkan kadernya untuk mampu mengelola kekuasaan jika satu
saat diraih, apalagi menampilkan alternatif kebijakan yang bisa dijadikan
second opinion oleh pemerintah. Hingga dalam format party based government satu
kesalahan tidak bisa sepenuhnya ditimpakan kepada pemerintah. Partai juga
bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan itu (Bibby, Politics, Parties and
Elections in America, 1992: 332-335).
Sketsa teoretis di atas menyampaikan pesan pada pemerintah (dalam arti
luas) agar jangan cepat mengarahkan telunjuk kepada rakyat atas kesalahan satu
kebijakan. Mungkin biang kerok kesalahan itu ada dalam diri pemerintah sendiri.
Bukankah esensi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) sama dengan Kabinet Persatuan
Nasional (KPN) di masa Gus Dur maupun Kabinet Gotong Royong (KGR) di era
Megawati, yakni warna-warni pelangi kekuatan partai politik?
Apakah penyakit instabilitas sistem politik dan inefisiensi sistem
pemerintahan di KPN dan KGR akan dialami pula oleh KIB? Mungkin lebih buruk
sebab faktor kondisi yang dihadapi tidak lebih baik dari KPN dan KGR.
Kini konflik antarelite membuat kinerja sistem rentan sakit karena para
elite membuat jarak makin lebar dengan rakyatnya. Tidak ada pemimpin yang
sukses tanpa dukungan rakyatnya. Kita saksikan eksekutif maupun legislatif
kompak menaikkan penghasilan di kala rakyat makin terimpit kesulitan ekonomi.
Sikap empati pada nasib rakyat hanya sebatas kata-kata dan wacana. Lawatan ke
luar negeri di saat kelaparan menyergap rakyatnya jelas bukan fakta yang dapat
digunakan untuk membuktikan wacana yang dikembangkan.
Otoritarianisme lunak
Faktor mencolok yang kini muncul adalah bangun otoritarianisme lunak
(soft-authoritarianism) di kancah politik nasional. Seperti ditulis Hadenius,
Institutions and Democratic Citizenship, 2001:97-98) bangun ini memadukan
kebutuhan berdemokrasi dengan pemeliharaan dominasi negara. Caranya dengan
memanfaatkan state apparatus (utamanya jaringan intelejen) dan mencanangkan
program yang bisa secara efektif merangkul kelompok-kelompok civil society.
Dengan cara ini pemerintah dapat bermanuver untuk memelihara popularitasnya,
sekaligus memudahkan mencari kambing putih.
Soft-authoritarianism mengharuskan pemerintah memproduksi isu yang
bermanfaat memelihara popularitasnya. Contohnya, di pengujung 2005 ditiupkan
isu upaya penculikan dan pembunuhan terhadap elite politik, termasuk Presiden
dan Wakil Presiden. Orang terperangah. Seberapa besar nilai politik menculik
Presiden Indonesia (siapa pun orangnya) saat ini?
Maaf, sesuai perubahan konstelasi politik dunia, nilai politik Presiden
Indonesia tidak sebesar-sebut saja-Perdana Menteri Jepang atau Presiden Amerika
Serikat. Tidak seperti Bung Karno yang memiliki nilai politik tinggi karena
menjadi pemimpin gerakan Asia-Afrika di saat perang dingin memuncak. Atau
Mahatma Gandhi yang menjadi simbol pembebasan kaum tertindas.
Embusan isu ini, selain upaya mencari simpati rakyat, juga menjadi
instrumen untuk mulai merenggangkan hubungan rakyat dengan Presiden, bahkan
membuka pintu bagi masuknya kembali militer ke politik. Sebabnya, penjelasan
pemerintah mendua. Di dunia militer, aneh apabila data intelejen diumumkan.
Katanya, itu sesuai dengan keterbukaan. Namun, ketika dikejar siapa atau
kelompok mana yang hendak melakukan, hingga kita-rakyat- bisa beramai-ramai
menangkap dan melindungi Presiden pilihan rakyat, jawabnya justru "info tentang
itu untuk kebutuhan intelejen sendiri." Lho?
Apakah gaya berpolitik ini menjamin stabilitas pemerintahan pada tahun
2006? Bukankah terbukti gejolak yang dikhawatirkan akibat kebijakan yang salah
tahun 2005 redam dengan sendirinya?
Tidak ada jaminan. Untuk sementara ini gaya memproduksi isu hingga protes
masyarakat tidak terfokus boleh dikata sukses. Namun, hal itu sangat
dipengaruhi kesabaran rakyat untuk melihat hasil konkret tim ekonomi baru hasil
reshuffle Desember 2005. Batas imajiner 100 hari berlaku di sini. Artinya,
kalau sampai bulan April 2006 tidak ada perubahan yang berarti, bukan mustahil
tumpukan isu-isu itu menjadi berondongan peluru yang menakutkan.
Kalau hal ini sampai terjadi, lalu siapa yang akan dijadikan kambing
putih? Rakyat lagi? Apa sih dosa kita hingga harus lahir di Bumi Pertiwi ini?
Riswandha Imawan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Clean water saves lives. Help make water safe for our children.
http://us.click.yahoo.com/CHhStB/VREMAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Politik Kambing Putih
