[nasional_list] [ppiindia] Politik Deteritorialisasi
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Tue, 15 Mar 2005 23:41:45 +0100
** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum **
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/16/opini/1620065.htm
Rabu, 16 Maret 2005
Politik Deteritorialisasi
Oleh Yasraf Amir Piliang
ADA berbagai persoalan geopolitik yang dihadapi negara- bangsa ini sejak
lebih dari satu dekade terakhir, yang sebenarnya telah-dan terus-mengancam
kedaulatan teritorialitas negara: lalu lintas bebas para teroris, illegal
logging, illegal fishing, penyelundupan pasir laut, penyelundupan barang
bekas, pembuangan sampah industri, pengusiran tenaga kerja, dan terakhir
ancaman pencaplokan teritorial (Ambalat) oleh Malaysia.
Kondisi tidak tertanganinya berbagai masalah teritorialitas itu menunjukkan
lemahnya, tidak saja strategi geopolitik, tetapi juga strategi geoekonomi
dan geokultural bangsa (geocultural). Terabaikannya daerah-daerah perbatasan
penting itu-yang ironisnya dianggap sebagai daerah "pinggiran", baik secara
politik, ekonomi, dan kultural-merupakan ancaman serius bagi keutuhan
teritorialitas negara di masa depan.
Energi politik bangsa selama ini telah terkuras untuk politik teritorial
lokal (local territorial politics), yaitu perebutan teritorial antara
daerah-daerah (provinsi, kabupaten) sebagai ekses otonomi daerah, dengan
melupakan politik teritorial regional maupun global, sehingga berbagai
persoalan deteritorialisasi yang ditimbulkannya tidak mampu ditangani secara
sistematis, profesional, dan konsisten.
Lemahnya politik teritorial regional dan global, baik pada tingkat
diplomasi, militer, ekonomi, sosial, dan kultural, telah menyebabkan
berlangsungnya sebuah proses deteritorialisasi di wilayah Indonesia dalam
berbagai bentuk-penyelundupan, pelintasan batas, penggeseran batas,
pencaplokan, pengusiran-yang menunjukkan lemahnya kedaulatan atas teritorial
(territorial sovereignity).
Disebabkan aneka kelemahan strategi geopolitik itulah, berbagai manuver
"politik deteritorialiasi"-yaitu strategi dan taktik pengambilalihan,
perampasan, dan penguasaan teritorial oleh pihak luar secara sistematis,
profesional, dan terorganisasi-tidak dapat diantisipasi oleh otoritas negara
secara lebih awal, disebabkan kelemahan mendasar otoritas negara, yang
mengancam keutuhan teritorialitasnya-the politics of deterritorialisation.
LEPASNYA Sipadan dan Ligitan ke Malaysia-dan sikap arogansi mereka atas
kedaulatan wilayah Indonesia lainnya (Ambalat)-menunjukkan lebih lihai,
profesional, dan konsistennya otoritas teritorial mereka dalam melakukan
"politik deteritorialisasi", sehingga dengan leluasa melakukan berbagai
manuver teritorial atas wilayah Indonesia, secara diam-diam maupun
terang-terangan.
Gilles Deleuze & Felix Guattari, dalam On the Line (1986), menjelaskan aneka
bentuk "politik deteritorialisasi": perampasan teritorial oleh pihak luar;
pengaburan batas teritorial untuk suatu saat menguasainya (perubahan sepihak
peta teritorial); melupakan sebuah teritorial (karena lemahnya otoritas)
sehingga leluasa dikuasai pihak lain; meninggalkan teritorial sendiri dalam
rangka pindah ke teritorial lain atau sebaliknya terusir dari sebuah
teritorial (pengusiran massal tenaga kerja Indonesia dari Malaysia);
perusakan, penyusutan, atau pengurangan teritorial (pengerukan pasir
pantai).
"Politik deteritorialisasi" dapat berlangsung melalui aneka strategi:
kultural, ekonomi, diplomatik, dan militer, yang digunakan secara parsial
maupun komprehensif, dalam rangka mengambil alih dan menguasai wilayah
teritorial yang sah, untuk diklaim sebagai wilayah teritorial sendiri.
Deteritorialisasi kultural (cultural deterritorialisation) adalah politik
deteritorial (penguasaan, perampasan, pencaplokan teritorial) melalui aneka
strategi kebudayaan, melalui penguasaan secara halus dan sistematis simbol,
citra, makna, dan nilai-nilai kultural oleh kekuatan asing sehingga
melunturkan kekuatan budaya sendiri. Misalnya, beberapa daerah di perbatasan
Malaysia, yang disebabkan kuatnya pengaruh strategi kebudayaan Melayu,
merasa lebih menjadi bagian Malaysia ketimbang Indonesia.
Deteritorialisasi ekonomi (economic deterritorialisation) adalah politik
deteritorial melalui strategi ekonomi, yaitu penguasaan dengan berbagai cara
teritorial ekonomi sehingga mengancam keutuhan geoekonomi sebuah negara.
Pengiriman pasir laut ke Singapura-secara resmi maupun liar-tidak saja telah
merugikan negara secara ekonomi, tetapi telah menimbulkan deteritorialisasi
berupa penyusutan wilayah pantai (abrasion). Penyelundupan kayu ke
Malaysia-yang tampaknya dilindungi otoritas Malaysia-tidak saja menimbulkan
kerugian ekonomi, tetapi lebih parah lagi deteritorialisasi deforestasi
(deforestation).
Deteritorialisasi diplomatik (diplomatic deterritorialisation) adalah
politik deteritorial yang memanfaatkan kelemahan otoritas diplomatik pihak
lain, dengan memanipulasi fakta-fakta historis tentang teritorial, dan
menyiapkan segala kekuatan legalitasnya dalam konteks hukum internasional,
dalam rangka melegitimasi pemalsuan peta teritorial, dan akhirnya
menguasainya. Inilah kekuatan diplomasi yang dimainkan Malaysia dengan amat
lihai, termasuk secara sepihak mengubah peta negaranya, sehingga secara
legal mampu menguasai di dalamnya wilayah seperti Sipadan dan Ligitan.
Deteritorialisasi militer (military deterritorialisation) adalah politik
deteritorial dengan menggunakan kekuatan militer, yang dengan memanfaatkan
kondisi kelemahan lawan, misalnya, kelemahan akibat krisis multidimensi
berkepanjangan, rangkaian bencana, pertikaian lokal yang tak kunjung usai,
degradasi moral dan kultural. Inilah aneka manuver militer yang dengan amat
arogan dilakukan Malaysia atas otoritas wilayah Indonesia, yang bila
berlanjut ke bentuk perang terbuka (semoga tidak terjadi) akan mengubah peta
teritorial.
BERBAGAI problem deteritorialisasi yang dihadapi Indonesia akhir-akhir ini
hendaknya menjadi pelajaran amat berharga, tentang perlunya aneka upaya yang
serius, profesional, dan konsisten dalam menjaga wilayah teritorialnya,
sehingga tidak mudah dipermainkan oleh politik deteritorialisasi asing.
Diperlukan politik teritorial baru di masa depan, dalam rangka
mempertahankan keutuhan teritorial negara-bangsa.
Gilles Deleuze & Felix Guattari, dalam A Thousand Plateaus: Capitalism &
Schizophrenia (1992), menjelaskan aneka bentuk politik teritorial. Di
antaranya, politik segmentasi sirkuler (circular segmentation), yaitu
segmentasi mengikuti model sasaran panah, atau segmentasi teritorial atas
pusat, lingkar dalam (tengah), dan lingkar luar (pinggiran), di mana wilayah
pusat dianggap paling penting.
Politik teritorial Indonesia selama ini berorientasi ke pusat (Jakarta),
yang menjadi orientasi pembangunan dan kemajuan. Akibatnya, wilayah-wilayah
pinggiran (puluhan pulau) yang amat strategis dari segi geopolitik dan
pertahanan negara, justru benar-benar terpinggirkan secara politik, ekonomi,
sosial, dan kultural, sehingga amat rentan terhadap aneka manuver politik
deteritorialisasi pihak-pihak asing yang berkepentingan.
Selama ini politik teritorial telah terdistorsi politik teritorial internal
yang berkembang sebagai ekses otonomi daerah, yang menyebabkan berbagai
pihak larut dalam hasrat perebutan wilayah dan konflik batas-batas (border)
pada tingkat daerah, yang menguras energi, perhatian, dan pemikiran sehingga
melupakan komponen bangsa pada politik teritorial, regional, dan global,
yang justru lebih rentan terhadap berbagai ancaman.
Akibatnya, batas-batas regional dan global menjadi amat longgar (loose) dan
rentan (fragile), yang di dalamnya seakan- akan tidak ada lagi otoritas yang
mempunyai kekuasaan dalam melakukan pemeriksaan, pembatasan, penyensoran,
dan pelarangan (antara lain disebabkan mentalitas korup aparat dan
pejabatnya) sehingga memungkinkan berlangsungnya secara bebas berbagai
bentuk pelintasan, penyelundupan, pelarian, penggelapan, pencurian,
perampasan, pencucian (uang) di dalamnya oleh pihak-pihak asing.
Di masa datang, amat mendesak dipikirkan bersama-terutama oleh pihak-pihak
yang mempunyai otoritas-berbagai pengetahuan, konsep, strategi, taktik, dan
politik teritorialitas yang kreatif dan efektif, yang harus dilakukan
sistematis, profesional, dan konsisten. Selama ini pemecahan terhadap
berbagai persoalan teritorialitas dan deteritorialitas cenderung bersifat
reaktif, diskontinu (discontinuous), dan inkonsisten, yang membuat orang
gemas, berang, emosi, dan berjiwa nasionalistik sesaat, untuk kemudian larut
dalam sifat kelupaannya, the politics of forgetfullness.
Yasraf Amir Piliang Ketua Forum Studi Kebudayaan (FSK), FSRD, Institut
Teknologi Bandung
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Politik Deteritorialisasi
