[nasional_list] [ppiindia] Playboy, Alhamdulillah, Astagfirullah
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 5 Feb 2006 00:20:47 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **REPUBLIKA
Sabtu, 04 Februari 2006
Playboy, Alhamdulillah, Astagfirullah
Fahmi AP Pane
Pengamat Masalah Politik
Alhamdulillah, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menolak peredaran majalah
Playboy. Namun, astagfirullah, beliau juga merasa tidak mampu mencegah
kemunculannya selama Undang-undang Anti-pornografi dan pornoaksi belum ada.
Meski begitu, beliau akan mencoba melarang dengan undang-undang lain sebelum
RUU Antipornografi dan Pornoaksi disetujui dan disahkan (Republika, 28 Januari
2006).
Terobosan politik
Andaikan Wapres serius, maka ada peluang melakukan terobosan politik dan hukum
demi menyelamatkan kepribadian bangsa, terutama generasi muda, serta
meningkatkan akhlak umat. Diakui peluangnya tidak terlalu besar. Namun, karena
pemerintah terbukti lihai memanfaatkan lobi politik dan jaringan
politik-bisnis, maka hambatan struktur dan prosedur formal, serta hukum
positif, mestinya dapat diminimalisasi. Bahkan, pemerintah dapat menunda
peluncuran majalah Playboy serta materi dan perbuatan porno lainnya hingga
lahirnya hukum positif yang lebih kuat dan mengikat.
Akan sangat berisiko bila penegasan Jusuf Kalla hanya sebatas wacana.
Kepercayaan publik kian sulit diraih kembali. Soalnya, Wapres telah
berkali-kali menyampaikan pernyataan yang keliru, baik secara normatif maupun
realitas, seperti rencana pengambilan sidik jari santri, atau prediksi Wapres
akan kecilnya dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi. Selain itu, beberapa
pernyataan beliau tidak efektif, semisal wacana pembelian kembali Indosat.
Padahal itu upaya pengembalian kedaulatan dan kemerdekaan sejati.
Sebenarnya, kemampuan dan kekuasaan riil Wapres melampaui otoritas formalnya.
Ini terlihat sekali dalam proses perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam, juga
dalam proses kenaikan harga BBM dan impor beras. Tingkat kompleksitas
masalah-masalah tadi jauh lebih tinggi daripada sekadar melarang Playboy serta
materi dan perbuatan porno lainnya. Dalam masalah-masalah tadi, Wapres harus
menghadapi konflik politik di tingkat internasional dan domestik yang tidak
ringan, malah harus menyelesaikan ketidakseragaman sikap di partai yang
dipimpinnya sendiri: Golkar.
Wapres pasti didukung umat jika berupaya mencegah dan melarang materi serta
perbuatan porno. Wapres juga akan disokong kekuatan-kekuatan politik di DPR,
DPD, partai dan ormas Islam, dan sebagainya. Yakinlah, takkan ada yang berani
menolak sikap pemerintah secara terbuka, meski mereka mungkin membuka
materi-materi porno di komputer di ruang kerjanya. Terobosan politik dan hukum
perlu dilakukan karena sistem dan prosedur politik tidak berpihak pada
peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia di masyarakat.
Kekuatan lain
Seperti dinyatakan Joseph Schumpeter, demokrasi adalah suatu mekanisme
pemilihan serta pemberian kekuasaan pada pemerintah, dan bukan merupakan
seperangkat tujuan moral (Varma, 2003). Sekalipun partai dan organisasi Islam
bisa saja meraih kemenangan dalam sistem demokrasi, seperti dialami Hamas di
Palestina dan FIS di Aljazair, di mana kedua organisasi itu sangat baik dalam
aktivitas sosial dan penentangan terhadap korupsi, namun hanya soal waktu
kemenangan itu segera menjadi semu.
Bagaimananapun, di luar mekanisme demokrasi, ada kekuatan-kekuatan politik lain
yang juga signifikan, misal tentara, asosiasi pengusaha, birokrasi, lembaga
peradilan, dan kekuatan internasional. Bekerjanya kekuatan lain itu terlihat
dalam pembahasan RUU Antipornografi dan Pornoaksi. Ide awal muncul tahun 1999.
Namun, baru tahun 2003 terwujud dalam bentuk naskah lengkap rancangan
undang-undang, dan disetujui DPR untuk dibahas. Presiden (saat itu) Megawati
lambat menerbitkan amanat presiden (ampres). Sementara panitia khusus (pansus)
saat itu baru mencari-cari daftar inventarisasi masalah (DIM) serta penggantian
anggota pansus.
Kini, pada periode baru pansus RUU tersebut menargetkan Juni 2006 RUU akan
diserahkan ke rapat paripurna DPR untuk dimintakan persetujuan. Namun, kalaupun
itu mulus, efektivitas RUU itu masih dilemahkan oleh kebiasaan telat
menerbitkan peraturan pemerintah dan perangkat teknis lainnya, seperti yang
menimpa UU Sistem Pendidikan Nasional.
Karenanya, pemerintah perlu melakukan terobosan politik membentuk pertemuan
informal yang intensif, katakanlah semacam forum yang oleh beberapa kalangan
disebut sebagai Klab Dharmawangsa. Ketimbang membuat sebuah peraturan
pemerintah pengganti undang-undang (perppu), forum percepatan pembahasan dan
persetujuan RUU Antipornografi dan Pornoaksi jauh lebih baik. Toh, selisih
waktu RUU dengan perpu hanya beberapa bulan.
Forum ini berguna karena sebenarnya yang paling penting disepakati dalam RUU
ini hanya tiga hal pokok, yakni definisi dan adanya klausul penegasan
pelarangan, serta penegasan keharusan peninjauan ulang seluruh kegiatan
produksi, distribusi, dan konsumsi materi serta perbuatan porno yang ada
sebelum disahkannya UU Antipornografi dan Pornoaksi. Klausul ini penting untuk
mencegah digugat karena bersifat berlaku surut.
Mengenai sanksi-sanksi, fraksi-fraksi di DPR dapat melimpahkannya kepada ulama
dan ahli hukum. Sebab, meski materi dan tindakan porno mengarah pada zina dan
perusakan moral, namun bobotnya tidak menyamai zina, yang untuk bisa memasukkan
klausul pelarangan dan sanksinya ke dalam sistem hukum Indonesia memerlukan
persetujuan dan dukungan politik. Hukum-hukum positif memang tidak mampu
membendung produksi, distribusi dan konsumsi materi serta perbuatan porno.
Penulis telah menelusuri berbagai UU dan tampaknya tidak ada peluang dari yang
sudah ada. Kecuali, bila disepakati hukum Islam adalah 'anak kandung' sistem
hukum nasional, sehingga secara otomatis aparat negara bisa menerapkannya tanpa
harus ada suatu produk legislasi tertentu. Namun, mengingat belum disetujuinya
perubahan KUHP yang memasukkan pasal-pasal islami, maka kita memang tidak bisa
berharap pada hukum-hukum positif untuk dapat melindungi kepribadian bangsa.
Koreksi usaha porno
Di samping itu, Presiden, Wapres, dan pejabat terkait perlu mengoreksi proses
administratif usaha-usaha porno. Sekalipun pemerintah dilarang UU Pers
membredel suatu usaha penerbitan pers, namun pemerintah dan birokrasi tetap
bisa mengkritisi usaha-usaha penerbitan sejak permintaan izin tanda usaha, izin
usaha perdagangan, izin gangguan, dan sebagainya. Selain itu, dalam kasus
majalah Playboy, hampir pasti ada unsur asing. Aapakah dalam bentuk modal,
kerja sama usaha, dan transfer hak cipta.
Peluang Wapres membesar mengingat perizinan PMA sudah ditarik kembali ke
pemerintah pusat, dan kini dipegang oleh orang yang memiliki relasi kuat
dengannya. Jika semua proses perijinan dan investasi awal ditelusuri, pasti ada
saja yang tidak beres, hingga pemerintah dan polisi dapat bertindak. Seperti,
penerbitan materi porno yang dijual di pinggir jalan, jelas bermasalah dari
segi ketentuan izin usaha, investasi, perpajakan, dan lain-lain.
Bila Presiden, Wapres, dan pejabat pemerintah serta parlemen setuju melarang
tegas materi dan perbuatan porno pada kesempatan pertama, maka ulama, pers,
usahawan dan umat Islam harus bersatu membantunya. 'Kapitalis-kapitalis iblis'
akan selalu menghadang siapa pun yang berjuang membela akidah, syariah dan
akhlak mulia.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Playboy, Alhamdulillah, Astagfirullah
