[nasional_list] [ppiindia] Perseteruan Lembaga Negara
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Fri, 6 Jan 2006 22:37:25 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **HARIAN ANALISA
Edisi Sabtu, 7 Januari 2006
Tajukrencana
Perseteruan Lembaga Negara
PERSETERUAN antara lembaga negara yaitu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
tampaknya makin memanas. Sejak keinginan untuk memanggil Bagir Manan belum
dipenuhi, Komisi Yudisial mempunyai gagasan yang dinilai revolusioner yaitu
melakukan seleksi ulang hakim agung. Ide yang dikemukakan itu tampaknya mulai
mengalir sehingga timbul pro dan kontra.
Jumlah 49 hakim agung yang sekarang ini menjabat tampaknya mulai diusik
keberadaannya. Tetapi bagaimana tanggapannya Ketua MA sendiri Bagir Manan.
Menurutnya, pihaknya tidak mau menanggapi apa yang disampaikan Komisi Yudisial
kepada Presiden namun dia menjelaskan bahwa aturan-aturan mengenai kapan mereka
berhenti dan pensiun sudah ada yaitu dalam UU tentang Mahkamah Agung dan UU
tentang Kekuasaan Kehakiman.
Sebuah ide yang memang sangat perlu dipikirkan karena bagaimanapun
masing-masing lembaga yang memang dicantumkan keberadaannya dalam UUD 1945
hasil amandemen ini mempunyai tugas dan kewajiban yang saling melengkapi. Jika
di antara lembaga ini merasa lebih tinggi dari yang lain, atau merasa lebih
punya kekuasaan dari lembaga yang lain hal inilah yang menyebabkan terjadinya
persoalan yang sebenarnya tidak harus terjadi.
Jika persoalan antara MA dalam hal ini Bagir Manan secara pribadi dengan Komisi
Yudisial membuat lembaga ini juga ikut terimbas maka hal itu memang kurang
profesional, tetapi jika memang disinyalir bahwa lembaga ini juga harus
diperbaharui maka akan tercipta image bahwa lembaga peradilan tertinggi ini
memang sudah dimasuki demoralisasi di kalangan hakim-hakimnya.
Ini memang kasus yang baru dan pertama kali muncul. Hal ini disebabkan selama
ini MA dinilai adalah pengadilan tertinggi (supreme court), ia merupakan
pengadilan tingkat final, maka sudah pasti hakim-hakim agung yang ada di
institusi ini bukan merupakan orang sembarangan. Mereka merupakan hakim-hakim
yang dinilai punyai segudang pengalaman, sehingga ketika kasus mengenai kasasi
Probustudejo yang dinilai mempunyai hal-hal yang tidak seharusnya terjadi kini
semua mata beralih kepada institusi ini.
Memang susah untuk 'menyapu' halaman yang kotor jika sapu itu sendiri masih
kotor, demikian kata pepatah. Oleh karena itu, niat yang ingin dilakukan Komisi
Yudisial boleh jadi ada yang pro dan kontra. Tinggal sejauh mana melihat nilai
untung dan ruginya terhadap persoalan yang ada. Mungkin dalam kasus ini, MA
merasa dirinya terlecehkan, tetapi tidak ada salahnya mengkoreksi diri apakah
memang institusi penegak hukum ini benar-benar institusi yang patut dibanggakan
atau tidak.
Apapun masalahnya, memang harus ada jalan keluar untuk itu. Masing-masing
lembaga harus berjalan sesuai dengan kewenangannya. Bukan siapa yang harus
kalah atau dikalahkan. Tetapi kita harus sadar, persoalan penegakan hukum di
negara ini memang masih sangat sulit untuk dilakukan mengingat
komponen-komponen yang ada masih tanggung-tanggung atau setengah hati untuk
membuat komitmen bersama. Artinya jika ada komitmen bersama siapapun yang
bersalah akan dihukum bukan melihat di mana dan apa jabatannya.
Akhirnya, walaupun keinginan untuk melakukan pergantian hakim-hakim agung masih
dalam bentuk wacana tetapi diharapkan niat ini jangan disikapi dengan hal-hal
negatif yang akhirnya akan merusakkan nama baik masing-masing lembaga tersebut.
Tetapi jika niat baik untuk menciptakan hakim-hakim agung yang bersih dan tidak
terkontaminasi dengan bentuk-bentuk korupsi kenapa tidak. Namun kita berharap
ide ini bukan muncul karena hanya ketidakmauan Bagir Manan untuk 'diperiksa'
Komisi Yudisial. Karena jika itu hal yang melandasi ide tersebut maka jelas ini
merupakan sebuah wacana buruk yang harus ditinggalkan. Jangan gara-gara
persoalan pribadi juga mengkaitkan dengan institusi. Mudah-mudahan dengan
perseteruan ini masing-masing lembaga negara tersebut semakin dewasa bukan
semakin kecil di mata masyarakat. ****
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Clean water saves lives. Help make water safe for our children.
http://us.click.yahoo.com/CHhStB/VREMAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Perseteruan Lembaga Negara
