[nasional_list] [ppiindia] Pernyataan HTI Menolak Kenaikan BBM (18 Februari 2005)
- From: syabab muslim <syabab_hizb_islamiy@xxxxxxxxx>
- To: PAN@xxxxxxxxxxxxxxx, islam_liberal@xxxxxxxxxxxxxxx, Kebangkitan_Bangsa@xxxxxxxxxxxxxxx, muhammadiyah2002@xxxxxxxxxxxxxxx, keluarga-islami@xxxxxxxxxxxxxxx, majelismuda@xxxxxxxxxxxxxxx, partai-keadilan-sejahtera@xxxxxxxxxxxxxxx, wanita-muslimah@xxxxxxxxxxxxxxx, ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx, Amien-Siswono@xxxxxxxxxxxxxxx, keluarga-sakinah@xxxxxxxxxxxxxxx, PKS-Watch@xxxxxxxxxxxxxxx, ISLAM_IRC@xxxxxxxxxxxxxxx, Chae <chairunisa_mahadewi@xxxxxxxxx>, bang_irfan_gd@xxxxxxxxx
- Date: Fri, 18 Feb 2005 22:11:17 +0000 (GMT)
** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum **
ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã
æóÚóÏó Çááåõ ÇáøóÐöíäó ÁóÇãóäõæÇ ãöäúßõãú æóÚóãöáõæÇ ÇáÕøóÇáöÍóÇÊö
áóíóÓúÊóÎúáöÝóäøóåõãú Ýöí ÇúáÃóÑúÖö ßóãóÇ ÇÓúÊóÎúáóÝó ÇáøóÐöíäó ãöäú ÞóÈúáöåöãú
æóáóíõãóßøöäóäøó áóåõãú Ïöíäóåõãõ ÇáøóÐöí ÇÑúÊóÖóì áóåõãú æóáóíõÈóÏøöáóäøóåõãú
ãöäú ÈóÚúÏö ÎóæúÝöåöãú ÃóãúäðÇ íóÚúÈõÏõæäóäöí áÇó íõÔúÑößõæäó Èöí ÔóíúÆðÇ
æóãóäú ßóÝóÑó ÈóÚúÏó Ðóáößó ÝóÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúÝóÇÓöÞõæäó
KANTOR JURUBICARA
HIZBUT TAHRIR INDONESIA
Nomor : 69/PU/E/02/05
Jakarta, 18 Februari 2005 M
PERNYATAAN
HIZBUT TAHRIR INDONESIA
?Menolak Kenaikan BBM?
Dalam waktu dekat seperti yang sudah sering diberitakan, pemerintah akan segera
menaikkan harga BBM. Sebelumnya mulai 19 Desember 2004 pemerintah, melalui
Pertamina, sudah menaikkan harga LPG sebesar 41% dan Pertamax sebesar 60%.
Kenaikan BBM, menurut pemerintah, terpaksa harus dilakukan untuk mengurangi
subsidi yang katanya mencapai lebih dari Rp 60 triliun.
Belum lagi rencana tersebut diujudkan telah mendapatkan reaksi penolakan yang
cukup keras dari masyarakat. Ini wajar, karena kenaikan itu terbukti telah
memicu naiknya harga barang dan jasa, yang artinya menambah kesengsaraan rakyat
yang selama krisis memang sudah semakin menderita.
Kebijakan penaikan tarif, khususnya BBM, sebagai konsekuensi dari pengurangan
subsidi guna mengurangi defisit APBN memang patut dipertanyakan. Bahkan terasa
tidak adil dan menyengsarakan rakyat. Dalam banyak hal, selalu saja rakyat
banyak yang dijadikan korban. Bila carut marut ekonomi lebih banyak ditimbulkan
oleh kebijakan pemerintah, praktik korupsi dan ulah para bankir dan
konglomerat hitam, mengapa rakyat banyak yang harus selalu menanggung
akibatnya?
Hizbut Tahrir Indonesia berpendapat, menurut pandangan Islam, hubungan
pemerintah dengan rakyat dalam masalah BBM sebagai produk sektor publik,
bukanlah hubungan antara penjual dan pembeli, melainkan hubungan antara
yang mengurusi urusan rakyat dan rakyatnya yang berhak menikmati harta
kekayaan milik mereka itu dengan harga murah. Di tengah-tengah krisis
ekonomi yang menghimpit masyarakat saat ini, menaikkan harga BBM adalah
tindakan yang sangat sewenang-wenang, dzalim, dan tidak mempedulikan kesulitan
yang diderita masyarakat. Pemerintah tidak menunjukkan dirinya sebagai sebuah
institusi yang wajib melindungi dan mengatur kesejahteraan rakyatnya. Jika
pemerintah sudah tidak lagi mempedulikan urusan rakyatnya sendiri, dan tidak
mau tahu dengan kesulitan yang dihadapi masyarakat, lalu siapa yang mengatur
dan memelihara urusan rakyat?
Sepanjang masa krisis ini, memang pemerintah lebih suka memenuhi tuntutan
IMF dan tampak lebih berpihak pada para konglomerat serta pengusaha besar.
Sikap seperti ini tentu jauh dari sikap memegang amanah sebagai pihak yang
wajib memelihara kemaslahatan rakyat sebagaimana yang dimaksud.
Hizbut Tahrir Indonesia melihat sebenarnya ada sejumlah cara yang bisa ditempuh
sehingga dapat menghindari apa yang disebut pengurangan subsidi BBM sehingga
tidak muncul kebijakan penaikan tarif. Yang pertama dan utama adalah harus
dilakukan revisi APBN secara mendasar, terutama pada sisi pengeluaran.
Tidakkah mungkin dibuat anggaran yang berimbang sehingga tidak harus nombok?
Artinya, harus dibuat rancangan pengeluaran yang disesuaikan dengan
penghasilan. Bila APBN sekarang defisit, maka harus dilakukan pemangkasan
besar-besaran baik pada item-item belanja maupun pada besarannya hingga defisit
itu tidak ada lagi. Pembayaran angsuran utang harus dijadwalkan kembali,
bahkan pembayaran bunga (riba) utang yang ternyata memakan porsi yang cukup
besar harus tidak dilakukan. Juga harus dibuat skala prioritas pengeluaran.
Pengeluaran yang tidak terlalu mendesak, dan hanya merupakan pemborosan atau
pengeluaran yang sia-sia, seperti biaya perjalanan, baju dinas, acara-acara
seremonial dan sebagainya, harus dicoret dari daftar pembelanjaan rutin. Jadi,
penghematan di semua aspek harus dilakukan.
Bila pengeluaran sudah tidak mungkin dikurangi, pemerintah semestinya mencari
sumber penghasilan lain yang tidak menyengsarakan rakyat. Yakni:
1. Menyita Harta Para Koruptor
Pada skandal BLBI, ratusan triliun uang negara menguap entah kemana. Harus
dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mengembalikan uang sangat banyak itu
yang tentu sangat berarti di saat negara dalam kesulitan seperti sekarang ini.
Berapa penghematan yang didapat oleh pemerintah untuk kenaikan harga BBM?
Bandingkan dengan dana BLBI yang telah dikorup para konglomerat hitam. Menurut
catatan Kompas (2 Jan 2003) jumlah utang dan dana BLBI yang telah diterima oleh
Liem Sioe Liong sekitar Rp 79 trilyun, Sjamsul Nursalim Rp 65,4 trilyun,
Sudwikatmono Rp 3,5 trilyun, Bob Hasan Rp 17,5 trilyun, Usman Admadjaja Rp 35,6
trilyun, Modern Group Rp 4,8 trilyun dan Ongko Rp 20,2 trilyun. Total jendral
sekitar Rp 225 trilyun!!!! Kemana uang itu? Mengapa untuk uang yang hanya
sekitar Rp 60 triliun yang didapat dari penghapusan subsisi BBM (alias
menaikkan BBM), pemerintah tega mengorbankan 200 juta rakyatnya, sementara ada
uang Rp 225 triliun di tangan 7 orang/grup dibiarkan saja? Dan ingat juga,
uang BLBI dan uang yang dikorup bukan hanya di tujuh orang/grup itu tapi juga
di puluhan bankir hitam dan pejabat korup lainnya yang hingga kini masih
bebas-bebas saja. Mengapa pemerintah tidak segera menggelandang mereka, dan
memaksanya untuk mengembalikan dana itu, kalau perlu menyita seluruh harta
pribadinya dengan ancaman hukuman fisik? Mengapa mereka malah justru
mendapatkan R&D (release and discharged) alias pengampunan hukum, sementara di
sisi lain menambah derita mayoritas rakyat dengan menaikkan harga-harga?
2. Memberantas Korupsi dan Keteladanan Pemimpin
Kenaikan harga-harga tidak lepas dari akumulasi akibat praktik-praktik korupsi
di masa lalu hingga sekarang. Akibat praktik korupsi dan kolusi itu, muncul
berbagai kebijakan yang menguntungkan segelintir orang, seperti pembangunan
listrik swasta, mark up anggaran dan pemberian keistimewaan kepada pihak
tertentu untuk mengelola utilitas publik. KKN harus dihapus dan itu harus
dimulai dari teladan pemimpin. Juga, untuk menghemat pengeluaran pemerintah,
para pejabat pemerintah harus mau berkorban. Dan memberi contoh penghematan
kepada seluruh rakyatnya. Misalnya tidak perlu lagi ada baju dinas yang memakan
biaya ratusan juta rupiah. Cukup baju-baju biasa yang harganya lebih murah.
Bila perlu gaji yang diterima langsung disumbangkan kembali kepada rakyat.
Toh, seperti yang dilaporkan oleh KPK, ternyata semua pejabat kita adalah
milyarder. Dengan penghematan yang dilakukan, Insya Allah akan terkumpul dana
yang mungkin cukup besar, sehingga tidak perlu lagi menaikkan BBM. Yang ada
sekarang, sama sekali tidak tampak nuansa krisis. Tengoklah suasana dan
fasilitas kantor-kantor pemerintah, serta perilaku pejabat-pejabatnya. Tidak
tampak sedikitpun nada prihatin. Mereka bertindak seolah-olah negeri ini tengah
tidak menderita apa-apa. Bahkan gaya hidup mereka pun tidak mencerminkan
pemimpin dari sebuah negara yang sedang menderita. Tanpa pemberantasan KKN dan
teladan dari pemimpin, maka selalu saja pemerintah dalam menyelesaikan tekanan
keuangan negara cenderung memilih menimpakan beban yang semakin berat kepada
rakyat ketimbang bekerja keras mengatasi praktik korupsi dan pemberian teladan
dari para pemimpin.
3. Memanfaatkan Sumberdaya Alam
Pemerintah harus memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya alam yang sangat
melimpah itu, yang hakikatnya adalah milik seluruh rakyat. Areal hutan
Indonesia termasuk terluas di dunia. Belum lagi sumberdaya mineral, misalnya
emas, batubara, nikel dan minyak bumi. Harus ada strategi baru dalam
memanfaatkan sumberdaya itu dari corporate based management (pengelolaan oleh
swasta) kepada state based management (pengelolaan oleh negera). Pemberian
ladang konsesi kepada perusahaan asing untuk mengelola minyak, emas atau barang
tambang lainnya terbukti membuat hasilnya lebih banyak dinikmati oleh
perusahaan-perusahaan itu ketimbang yang dirasakan oleh rakyat. Sudah saatnya,
kontrak karya dengan berbagai perusahaan asing itu ditinjau dan dibatalkan.
Sebagai gantinya, pemerintah sebagai pemegang amanah rakyat mengedepankan BUMN
untuk mengelola itu semua. Misalnya, hanya BUMN yang berhubungan dengan hutan
saja yang mengelola hutan-hutan yang ada di negeri ini. Demikian juga dengan
sumberdaya lain. Eksplorasi emas oleh PT Freeport merupakan kesalahan besar.
Dari bumi Irian setiap hari ditangguk oleh perusahaan swasta asing itu tidak
kurang dari 200.000 ons emas kotor. Memang pemerintah mendapatkan pajak dan
sebagainya. Tapi pasti angkanya jauh lebih kecil dari hasilnya itu sendiri.
Andai itu sepenuhnya dikelola oleh negara, dana yang tidak sedikit itu tentu
bisa diselamatkan untuk kesejahteraan rakyat. Begitu juga dengan barang tambang
lain. Pemerintah sekarang alih-alih berupaya meningkatkan peran BUMN dalam
pengelolaan SDA tapi justru sebaliknya. Lihatlah dalam sengketa antara
Pertamina dan Exxonmobil (perusahaan minyak Amerika Serikat) yang memperebutkan
hal pengelolaan ladang minyak di Cepu dan Sukowati, pemerintah justru
memenangkan Exxon.
4. Membangun BUMN Profesional dan Efisien
Pemanfaatan seoptimal mungkin sumberdaya alam itu hanya mungkin bila BUMN yang
menangani semua kekayaan milik umum dan penyedia utilitas publik seperti PLN
dan Pertamina dikelola secara profesional dan efisien. Sudah menjadi rahasia
umum betapa di BUMN-BUMN itu selama ini terjadi inefisiensi luar biasa akibat
praktek-praktek korupsi. Akibatnya, bukan hanya dana itu tidak sampai ke tangan
rakyat, BUMN itu juga mengalami kerugian. Bagaimana mungkin PLN, yang menjadi
perusahaan tunggal dalam pengelolaan listrik, bisa rugi? Padahal boleh dikata
tidak ada satupun rakyat yang tidak menggunakan listrik. Juga tidak ada
perusahaan lain yang menjadi saingan PLN. Itu semua terjadi karena mismanajemen
dan korupsi. PLN selalu menyatakan bahwa harga jual listrik sekarang belum
sesuai dengan HPP (harga pokok penjualan) yang diantaranya dipicu oleh
pembelian listrik swasta. Pertanyaannya, mengapa PLN harus membeli listrik dari
perusahaan listrik swasta dengan harga yang sangat tinggi? Apakah
PLN tidak bisa menyediakan sendiri? Bila swasta bisa, mengapa perusahaan
negara itu tidak? Kebijakan-kebijakan, yang tentu tidak lepas dari nuansa KKN,
seperti inilah yang membuat banyak sekali BUMN, termasuk Pertamina yang
dikabarkan tiap tahun menderita kebocoran lebih dari Rp 4 triliun, tidak
efisien. Dan dengan ketidakefisienannya itulah mereka minta kenaikan BBM dan
sebagainya. Atau bila tidak meminta kenaikan harga, profit yang didapat
digerogoti terus. Dengan perbaikan manajemen dan pembersihan KKN, dana yang
diperoleh tentu bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan mencukupi
keuangan negara, sementara BUMN itu juga bisa berjalan dengan baik. Langkah
itulah yang harus dilakukan, bukan sebaliknya justru melakukan privatisasi
BUMN. Divestasi atau penjualan BUMN kepada swasta (lokal maupun asing) jelas
merupakan langkah bunuh diri yang akan semakin menjauhkan negara dari
memelihara kemaslahatan rakyat.
SERUAN
Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, HizbutTahrir Indonesia menyerukan
kepada seluruh rakyat Indonesia untuk:
1. Menolak rencana kenaikan harga BBM karena itu akan menambah
kesengsaraan rakyat, tidak adil dan bukan cara yang sahih untuk mengatasi
krisis keuangan negara. Dana kompensasi sebesar sekitar Rp 15 trilyun yang akan
diberikan tidaklah mencukupi untuk mengganti penderitaan rakyat banyak. Sebab,
pemerintah adalah pemimpin yang mengurus kepentingan rakyat, yang seharusnya
mewujudkan kemaslahatan rakyat, bukan malah membuat mereka menderita!
Rasulullah Muhammad yang mulia bersabda,
»æóÇúáÅööãóÇãõ ÇáøóÐöíú Úóáìó ÇáäøóÇÓö ÑóÇÚò æóåõæó ãóÓúÄõæúáñ Úóäú
ÑóÚöíøóÊöåö«
?Dan imam yang memimpin manusia adalah laksana seorang penggembala, dia akan
dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya? (HR.Muslim).
2. Menolak cara-cara kapitalistik termasuk campur tangan IMF dalam
pengaturan ekonomi Indonesia. Sudah saatnya, sistem kapitalisme yang selama
ini mencengkeram Indonesia dan menimbulkan kesengsaraan rakyat banyak harus
ditinggalkan. Campur tangan IMF, termasuk dengan memaksakan pengurangan subsidi
yang terbukti makin menyengsarakan rakyat dan privatisasi sejumlah BUMN, juga
harus dihindarkan. Pada kenyataannya, lebih dari 5 tahun sudah berjalan, resep
yang diberikan IMF tidaklah menyelesaikan krisis, tapi malah memperpanjang
krisis ekonomi dan menambah penderitaan rakyat. Itu adalah bukti nyata bahwa
mereka bukanlah malaikat penolong yang membawa keselamatan, melainkan justru
semakin mempurukkan kita. Allah SWT berfirman,
æóáóäú íóÌúÚóáó Çááøóåõ áöáúßóÇÝöÑöíäó Úóáóì ÇáúãõÄúãöäöíäó ÓóÈöíá
?Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah menjadikan jalan bagi orang-orang
kafir untuk menguasai kaum mukmin? (QS. An Nisa [4] : 141).
3. Sebagai gantinya, di Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim
diterapkan sistem ekonomi yang adil, yakni sistem ekonomi Islam yang
berlandaskan pada syariah dan dikelola secara mandiri. Bukan hanya di bidang
ekonomi, lebih jauh lagi juga harus ditolak sistem sekuler dalam semua aspek
kehidupan yang selama ini terbukti gagal menciptakan tatanan yang lebih baik.
Harus ditegakkan sistem yang tangguh, yakni sistem Islam. Bila sosialisme telah
gagal, kapitalisme demikian juga, kemana lagi kita akan menuju bila tidak
kepada Islam? Allah SWT berfirman,
ÃóÝóÍõßúãó ÇáúÌóÇåöáöíøóÉö íóÈúÛõæäó æóãóäú ÃóÍúÓóäõ ãöäó Çááøóåö ÍõßúãðÇ
áöÞóæúãò íõæÞöäõæäó
Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih
baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS. AL Maidah 50).
Akhirnya, Hizbut Tahrir Indonesia mengingatkan seluruh rakyat Indonesia,
termasuk para pejabat dan para wakil rakyat yang mayoritas muslim, bahwa
sesungguhnya negeri ini tidaklah akan bisa keluar dari krisis yang membelenggu
dan tidak akan mampu membebaskan diri dari segala kelemahan kecuali bila di
negeri ini diterapkan syariat Islam secara kaffah. Dengan syariah itulah kita
mengatur aspek ekonomi agar kesejahteraan sekaligus kemuliaan rakyat bisa
dicapai, keamanan bisa ditegakkan, kedamaian bisa diujudkan dan kebahagiaan
bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Oleh karena itu, harus ada gerakan bersama
untuk kembali kepada ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan dan menetapkan
pemimpin yang amanah, tidak korup dan bertindak culas. Syariat Islam
bukanlah kewajiban satu orang atau satu kelompok, melainkan kewajiban kita
bersama dan demi kebaikan semua. Sungguh, hanya melalui syariat Islam dan
pemimpin yang amanah sajalah kita bisa mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan
bernegara secara baik.
æóáöáøóåö ÇáúÚöÒøóÉõ æóáöÑóÓõæáöåö æóáöáúãõÄúãöäöíäó æóáóßöäøó ÇáúãõäóÇÝöÞöíäó
áÇó íóÚúáóãõæäó
?Padahal kemuliaan itu hanyalah milik Allah, milik Rasul dan milik orang-orang
mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui? (TQS. Al Munâfiqûn
[63] : 8).
Terakhir, kami mengingatkan pemerintah akan sabda nabi ?Ya Allah, siapa saja
yang menjadi pengatur urusan umatku kemudian ia memberatkan mereka, maka
beratkanlah ia? (HR. Muslim)
Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia
Muhammad Ismail Yusanto
Hp: 0811119796
Email: ismaily@xxxxxxxxxx, ismaily@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gedung Fuyinto-Sentra-Mampang Lt. 4
Jl. Mampang Prapatan Raya No 28, Jakarta Selatan 12790
Telp / Fax : (62-21)79191263 Fax. (62-21)79191263
Email : info@xxxxxxxxxxxxxx, info@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Website : http://www.al-islam.or.id, www.hizbut-tahrir.or.id
http://www.hizbut-tahrir.or.id/modules.php?name=News&file=article&sid=407
---------------------------------
Yahoo! Messenger - Communicate instantly..."Ping" your friends today!
Download Messenger Now
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give the gift of life to a sick child.
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Pernyataan HTI Menolak Kenaikan BBM (18 Februari 2005)
