[nasional_list] [ppiindia] Penambahan Subsidi SBI Bagi Orang Kaya dan Pencabutan Subsidi Rakyat Miskin
- From: A Nizami <nizaminz@xxxxxxxxx>
- To: ekonomi-nasional@xxxxxxxxxxxxxxx, lisi <lisi@xxxxxxxxxxxxxxx>, ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx, sabili <sabili@xxxxxxxxxxxxxxx>
- Date: Tue, 29 Mar 2005 17:39:03 -0800 (PST)
** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum **
Pada saat pemerintah mencabut "subsidi" BBM bagi
mayoritas rakyat Indonesia, ternyata pemerintah
menambah SUBSIDI bagi segelintir pemegang uang dengan
menaikan suku bunga SBI dari 6,5% menjadi 8% dengan
alasan untuk menyesuaikan dengan angka inflasi.
Dengan kenaikan suku bunga SBI, maka jika sebelumnya
pemerintah memberi bunga kepada pemegang SBI dan
Obligasi Negara sebesar Rp 60 trilyun, sekarang jadi
Rp 78 trilyun lebih per tahun.
Padahal jumlah pemegang SBI dan Obligasi Negara
hanyalah segelintir direktur dan karyawan Bank,
investor dalam negeri serta investor asing, yang
notabene adalah orang-orang kaya.
Bayangkan 80% rakyat Indonesia hanya diberi "subsidi"
Rp 15-30 trilyun (tergantung harga minyak
internasional), sementara segelintir orang kaya yang
jumlahnya tidak sampai 0,5% dapat subsidi Rp 78
trilyun per tahun.
Sesungguhnya bunga SBI yang ada, 6,5% sudah jauh lebih
tinggi ketimbang suku bunga Federal di AS yang
besarnya hanya 2,75%. Jadi kalau bunga SBI dinaikkan
sampai 8%, selain pada akhirnya akan menimbulkan
inflasi (karena bertambahnya jumlah uang),
pengangguran (karena Bank lebih senang membeli SBI
ketimbang menyalurkan dana untuk modal usaha), juga
bertentangan dengan rasa keadilan.
Senin, 21 Februari 2005
Keadilan Subsidi BBM Vs Subdisi Bank Rekap
Abdul Mongid<BR> Dosen dan Direktur PPPM STIE Perbanas
Surabaya
Rencana kenaikan harga BBM hingga 40 persen telah
menjadi sumber polemik yang menarik untuk dicermati.
Di pihak pemerintah rencana kenaikan itu dipandang
sebagai sesuatu yang harus dilakukan karena beban
subsidi BBM telah meyebabkan hilangnya kesempatan
(opportunity loss) untuk penggunaan lain seperti
kesehatan dan pendidikan.
Ditambahkan, tentu menurut versi pemerintah, subsidi
BBM ternyata 85 persen dinikmati oleh mereka yang
secara ekonomis dikategorikan kaya. Karena asumsi
ketidakadilan inilah maka propaganda dengan lakon
serial komedi Bajaj Bajuri selalu mengunakan jargon
ketidakadilan dibalik subsidi BBM sebagai alasan utama
perlunya pencabutan.
Bagi elemen masyarakat yang menolak pencabutan subsidi
BBM, kenaikan harga BBM sebagai dampak pengurangan
subsidi akan menciptakan efek bola salju (snow balls)
bagi perekonomian. Pada gilirannya masyarakat miskin
dan ekonomi lemah yang harus menanggung beban lebih
parah. Artinya jargon ketidakadilan tidak tepat
sebagai tema pencabutan subsidi karena korban kenaikan
harga selalu masyarakat kecil dan miskin. Terlebih
kecenderungan terjadinya kenaikan harga spiral selalu
mengikuti, baik sebelum maupun sesudah kenaikan harga
BBM.
Transparansi
Subsidi harga BBM bukan hal baru di perekonomian
Indonesia dan selalu menjadi pilihan pelik bagi
pemerintah. Karena itu pemerintahan pasca-Orde Baru
selalu mengklaim pengurangan subsidi adalah contoh
keberhasilan. Kalau pada tahun 2001, subsidi BBM
sebesar 4,7 persen dari produk domestik bruto (PDB)
maka pemerintahan saat itu berhasil menurunkan menjadi
1,9 persen pada 2002. Angka subsidi BBM terus menurun
di tahun 2003 hanya sampai 1,7 persen dari PDB pada
2003. Tetapi karena kenaikan harga minyak dunia di
tahun 2004 target rasio subsidi BBM sebesar 0,7 persen
tidak tercapai. Pada tahun 2005 tentu terget subsidi
BBM diturunkan walaupun angkanya belum pasti.
Tentu saja untuk mencapai target itu tidak mudah.
Harga minyak dunia sangat dipengaruhi oleh mekanisme
pasar minyak global yang saat ini ditandai dengan
kenaikan konsumsi minyak dunia yang sangat dramatis
dan situasi suplai yang tidak stabil sebagai akibat
dari situasi di Irak dan ancaman terorisme global.
Harga minyak terus naik sebagai konsekwensi dari
ekspektasi pasar yang mengalami ketakutan akan
kelangsungan suplai. Akibatnya harga tidak stabil dan
cenderung naik. Karena itu mustahil menetapkan target
subsidi. Makanya jumlah subsidi yang diumumkan pejabat
seringkali berubah dan bahkan cenderung didramatisir
jumlahnya. Satu saat dikatakan subsidi BBM mencapai Rp
59,2 triliun. Pada kesempatan lain Rp 70 triliun.
Bahkan Rp 10 triliun per bulan.
Melihat tidak adanya transparansi tentang realisasi
subsidi BBM timbul kesan subsidi dan harga BBM ini
penuh misteri. Ini jelas rawan korupsi. Pembengkakan
angka subsidi memang bisa saja terjadi karena
pergerakan harga minyak global. Namun sayangnya berapa
sebenarnya subsidi riil per bulan yang dikeluarkan
oleh pemerintah tidak ada yang tahu. Bahkan DPR juga
tidak diberi info yang tepat. Sangat aneh sebenarnya
di era teknologi informasi yang canggih, standar
akuntansi yang sudah baku serta informasi harga
perolehan minyak mentah dan harga jual yang pasti,
informasi berapa subsidi perbulan yang dikeluarkan
tidak dapat diketahui. Jangan jangan karena adanya
itikad untuk korupsi membuat tuntutan akan keterbukaan
informasi dan akuntabilitas diabaikan.
Subsidi bank
Saat ini isu yang coba diangkat sebagai upaya
meyenangkan publik adalah dengan mekanisme kompensasi
secara langsung pada masyarakat miskin seperti
kesehatan dan pendidikan. Upaya lain adalah
mempertahankan beberapa jenis BBM yang masih layak
disubsidi yaitu minyak tanah. Usulan kompensasi
subsidi sebenarnya mencerminkan ketakutan pemerintah
adanya resiko resistensi masyarakat.
Kenaikan harga minyak dipastikan menimbulkan
permasalan ekonomi yang luas. Bahkan sebelum harga
minyak resmi dinaikan harga barang pokok sudah naik
sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menurun.
Dipastikan korban pertama dari kenaikan harga BBM
adalah masyarakat miskin yang harus menanggung biaya
hidup yang lebih tinggi. Sementara kompensasi seperti
untuk kesehatan dan pendidikan belum tentu mereka
nikmati karena biasanya faktanya memang berbeda dengan
janji.
Benarkah pemerintah tidak memiliki pilihan lain yang
resikonya relatif kecil sebagaimana pernyataan Menteri
Keuangan Jusuf Anwar selain harus menaikan harga BBM.
Sebenarnya ada pilihan lain selain mencabut subsidi
BBM. Permasalahan adalah adakah keberanian melakukan
ini karena korban dari kebijakan ini adalah orang kaya
dan mereka yang memiliki akses ke kekuasaan.
Marilah kita tengok struktur pengeluaran APBN.
Berdasarkan pengalaman 2002 sampai 2004 jumlah
pembayaran bunga utang dalam negeri berkisar antara Rp
62 sampai Rp 41 triliun tergantung suku bunga SBI.
Dilihat porsi bunga utang dalam negeri terhadap PDB
berkisar pada 3,9 persen sampai 2,1 peesen. Sementara
subsidi BBM berkisar Rp 31,2 triliun sampai Rp 14,5
triliun tegantung harga minyak dunia dan kurs. Artinya
secara porsi terhadap PDB hanya berkisar 1,9 persen
sampai 0,7 persen. Jumlah subsidi bunga untuk bank
rekap jauh lebih besar daripada anggaran pendidikan
maupun anggaran pertahan (ABRI). Harus diingat
sebenarnya bunga hutang dalam negeri sebagai
konsekwensi diterbitkannya obligasi negara dalam
rangka membiayai Program Rekapitalisasi Perbankan
sebesar Rp 423,48 triliun. Saat ini jumlah yang masih
beredar sebesar Rp 402 triliun.
Siapa yang menikmati subsidi bunga obligasi ini?. Data
berikut mungkin memberi gambaran jelas mereka yang
beruntung ''menikmati subsidi'' bunga. Obligasi
rekapitalisasi saat ini yang dikuasai Bank Mandiri,
baik yang Fixed Rate dan Variable Rate, berjumlah
sebesar Rp 137 triliun. Sementara total obligasi rekap
BNI berjumlah Rp 53 triliun dan untuk obligasi rekap
BRI jumlahnya Rp 29 triliun dan yang dipegang BTN
sebesar Rp 14 triliun. Belum lagi pada bank swasta
yang telah didivestasi ke asing. Sangat wajar
bank-bank tersebut memperoleh keuntungan besar.
Artinya yang menikmati subsidi bunga adalah investor,
direksi, dan pegawai bank tersebut alias mereka yang
dikelompokan kaya. Bahkan bisa jadi investor asing.
Makanya usulan untuk pengurangan pembayaran bunga
obligasi rekapitalisasi perlu dilakukan tanpa
melakukan kajian yang berbelit belit. Pembayaran bunga
obligasi rekapitalisasi yang mencapai Rp 60 triliun
per tahun harus dihentikan kalau benar pemerintah
berdalih demi keadilan. Usulan pengurangan subsidi
bunga untuk bank rekap tidak akan menyebabkan bank
tersebut mengalami kolaps. Yang terjadi mungkin
sekedar keuntungan menurun sehingga ada dorongan bagi
direksi untuk melakukan peningkatan efisiensi. Tentu
saja untuk tidak mengacaukan pasar, obligasi
rekapitalisasi yang sudah masuk pasar modal yang
jumlahnya 20 persen hingga 30 persen dikecaulikan.
Kalau ada resistensi dari direksi, pemerintah sebagai
pemegang saham bisa bertindak tegas dengan
menggantinya. Terlebih selama ini terget terhadap
direksi bank BUMN dalam pengurangan subsidi bunga
tidak pernah diumumkan secara transparan. Melihat
perkembangan efisiensi bank BUMN yang cenderung statis
menunjukan kerja direksi belum optimal. Harusnya
direksi menyadari bank BUMN masih ada karena adanya
program rekapitalisasi.
Artinya mereka harus sadar bunga obligasi rekap adalah
sebuah transfer pendapatan dari masyarakat miskin yang
seharusnya menikmati fasilitas pendidikan dan
kesehatan gratis sebagaimana amanat UUD 1945. Karena
itu sebuah ketidakadilan yang luar biasa jika ada bank
rekap membagikan bonus dari keuntungan semu ini.
Pertanyaannya adalah mana yang lebih adil, mencabut
subsidi BBM atau mengurangi subsidi bagi bank rekap?
Sebagai tambahan informasi, kalau subsidi BBM
dinikmati 80 persen dinikmati orang kaya Indonesia,
subsidi bank rekap 500 persen dinikmati orang
superkaya bahkan investor asing.
http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=188213&kat_id=16&kat_id1=&kat_id2=
Bacalah artikel tentang Islam di:
http://www.nizami.org
__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Small Business - Try our new resources site!
http://smallbusiness.yahoo.com/resources/
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Penambahan Subsidi SBI Bagi Orang Kaya dan Pencabutan Subsidi Rakyat Miskin
