[nasional_list] [ppiindia] Menimbang Hak Pilih TNI
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Mon, 20 Feb 2006 13:39:41 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **REPUBLIKA
Senin, 20 Februari 2006
Menimbang Hak Pilih TNI
Munafrizal Manan
Dosen FISIP Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta
Tema militer dan politik sepertinya tidak akan pernah selesai
diperdebatkan di Indonesia. Tema tersebut selalu menarik dibahas dan mudah
memicu kontroversi. Setiap kali ada isu atau peristiwa baru yang berhubungan
dengan tema itu, perdebatan pun menjadi ramai. Pendapat pro dan kontra muncul.
Begitulah yang terjadi ketika baru-baru ini mantan panglima TNI, Jenderal
Endriartono Sutarto, mengusulkan agar anggota TNI diberi hak memilih mulai
Pemilu 2009. Menurut Endriartono, hak memilih anggota TNI merupakan bagian dari
demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
Endriartono mengakui, ketika ia melarang anggota TNI menggunakan hak
memilih pada Pemilu 2004 lalu, sebenarnya ia melanggar HAM dan mencederai
demokrasi. ''Hak pilih pada dasarnya bukan hak institusi. Itu hak individu
setiap warga negara tanpa memandang profesi,'' demikian Endriartono.
Harus diakui, jika dilihat dari ukuran norma demokrasi dan HAM, anggota
TNI memang memiliki hak politik untuk memilih dalam pemilu, yang sama dengan
kaum sipil. Norma demokrasi dan HAM tidak mengenal diskriminasi politik
berdasarkan latar belakang profesi. Ini telah berlaku di banyak negara yang
memberikan hak memilih bagi anggota militernya.
Karena itu, diskriminasi politik atas anggota TNI dapat dianggap sebagai
pelanggaran terhadap norma demokrasi dan HAM. Dengan demikian, argumen Jenderal
Endriartono memang memiliki pijakan yang kuat.
Namun, gagasan untuk memberikan hak memilih kepada anggota TNI sebaiknya
tidak melupakan konteks historis TNI dan dinamika internal kontemporer TNI.
Dengan menyoroti dua perspektif ini, dapat diketahui perlu atau tidak
memberikan hak memilih itu. Artinya, untuk menimbang memberi hak memilih kepada
anggota TNI, tidak dapat hanya bersandar pada pertimbangan norma demokrasi dan
HAM an sich.
Maslahat-mudharat Pada aspek historis, keterlibatan militer Indonesia
dalam bidang politik telah dimulai sejak Indonesia merdeka. Pada masa Orde
Baru, yang berlangsung selama kurang-lebih 30 tahun, militer Indonesia pernah
memiliki track record terlibat dalam arena politik secara dominatif dan
eksesif. Sudah cukup banyak studi yang mengupas peran militer Indonesia dalam
kegiatan politik yang dipublikasikan.
Studi-studi tersebut umumnya sepakat bahwa keterlibatan militer Indonesia
dalam aktivitas politik tidak hanya mengakibatkan tercipta hubungan
konfrontatif antara militer dengan rakyat, tetapi juga berdampak pada buruknya
profesionalitas militer Indonesia sebagai alat pertahanan negara. Singkatnya,
keterlibatan militer Indonesia dalam aktivitas politik lebih banyak mudharatnya
daripada maslahatnya, baik bagi militer sendiri maupun bagi masyarakat/negara.
Sementara pada aspek dinamika internal kontemporer TNI, kita tahu bahwa
sejak era transisi politik bergulir di Indonesia --pasca-jatuhnya Presiden
Soeharto pada 21 Mei 1998-- TNI dituntut melakukan reformasi internal. Proses
reformasi internal TNI itu sendiri telah mulai dilakukan dan hingga saat ini
belum tuntas.
Reformasi internal TNI merupakan 'proyek raksasa' yang tentu memerlukan
waktu panjang. Sebab, reformasi internal TNI itu tidak hanya bertujuan menyapih
TNI dari 'limbah' aktivitas politik, tetapi juga meliputi aspek yang
komprehensif --mulai dari redesain bisnis-bisnis TNI, reformulasi struktur
teritorial, hingga membangun kultur dan institusi TNI yang kuat dan profesional
sebagai alat pertahanan negara. Artinya, masih banyak pekerjaan yang harus
dilakukan untuk menyempurnakan reformasi internal TNI.
Sejak reformasi internal TNI digulirkan, sebetulnya TNI telah relatif
berhasil mereparasi carut-marut citranya selama ini yang tercebur dalam
'limbah' aktivitas politik. TNI tidak lagi menjadi objek hujatan masyarakat.
Tekad TNI melalui doktrin redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi --yang
dirumuskannya untuk tidak ingin terjerembab lagi dalam arena politik serta
keikhlasan TNI menghapus kursinya di legislatif dan meniadakan sistem
kekaryaan-- disambut positif dan diapresiasi oleh kaum sipil. Namun, jika
hasrat untuk terlibat kembali dalam gelanggang politik itu --baik secara
terang-terangan atau terselubung-- kembali menonjol, maka citra positif yang
telah dicapai akan ternoda lagi. Memberikan hak memilih di tengah kondisi
reformasi internal TNI yang belum tuntas, berpotensi membelokkan konsentrasi
TNI dari proses reformasi internalnya.
Terlalu sederhana memaknai pemberian hak memilih anggota TNI sekadar
urusan memberikan hak suara sebagai warga negara dalam bilik-bilik tempat
pemungutan suara. Sebab sekali TNI dilibatkan atau melibatkan diri dalam
aktivitas politik, sulit memastikan itu tidak akan menyuburkan impuls naluri
intrinsik TNI yang ingin berperan jauh dalam arena politik.
Naluri intrinsik ini bahkan diakui sendiri oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dalam amanatnya ketika melantik panglima TNI yang baru. Menurut
Presiden, dalam masa transisi demokrasi ini, masih banyak godaan atas para
jenderal, marsekal, dan laksamana untuk memasuki wilayah politik. Sebab itu,
memberikan hak memilih kepada anggota TNI berpotensi akan memicu konsekuensi
lanjutan. Sedikitnya ada dua implikasi yang akan terjadi jika TNI memiliki hak
pilih politik dalam pemilu. Pertama, terjadi fragmentasi di kalangan TNI
disebabkan orientasi dan preferensi politik yang berbeda.
Politik pada dasarnya adalah medan kompetisi dan konflik. Jika anggota
TNI memiliki hak memilih, kompetisi dan konflik politik akan mudah tersulut.
Kita tahu bahwa kasus konflik fisik di kalangan aparatus militer dan juga
polisi, kadang terjadi bukan disebabkan faktor politik. Bisa dibayangkan betapa
lebih mudahnya konflik tersebut tersulut jika disebabkan oleh faktor perbedaan
orientasi dan preferensi politik.
Kedua, hak memilih anggota TNI rentan menjadi daya-pikat oleh politisi
sipil untuk menyeret TNI terlibat lebih jauh dalam aktivitas politik. Jika
terbangun simbiosis-mutualisme antara keduanya karena terfasilitasi oleh adanya
hak memilih anggota TNI, maka hal itu akan mengulangi potret buram yang pernah
terjadi pada masa Orde Baru. Skalanya mungkin tidak persis sama, tapi
substansinya akan sangat mirip.
Secara kuantitatif, jumlah konstituen di kalangan TNI memang tidak begitu
signifikan. Tetapi, secara kualitatif posisi dan kekuatan TNI sangat strategis
dan berpengaruh. Karena itu, dukungan politik dari TNI akan direbutkan oleh
politisi sipil. Ini sangat mungkin membuka negosiasi politik antara politisi
sipil dan TNI. Jika ini terjadi, maka TNI kembali bermetamorfosis menjadi
kekuatan politik yang disibukkan oleh aktivitas politik dan mencapai tujuan
politik. Mengutip Claude E Welch dan Arthur K Smith (1974), metamorfosis itu
akan berlangsung secara bertahap, mulai dari tahap influence, lalu berlanjut ke
intervention, dan akhirnya control.
Politik kenegaraan
Menurut hemat saya, memberikan hak memilih kepada anggota TNI sebetulnya
justru men-down grading ''posisi agung'' TNI sebagai alat pertahanan negara
yang netral dan berdiri di atas semua perbedaan politik. Memang betul bahwa hak
pilih politik TNI dijamin oleh demokrasi dan HAM. Namun, jika TNI memosisikan
dirinya sama dengan warga negara sipil umumnya dalam hal hak politik, artinya
TNI tidak dapat lagi mengklaim dirinya menjunjung politik kenegaraan, yang
membedakannya dengan politik praktis (day to day politics) kaum politisi sipil.
Sebab, manakala TNI menceburkan diri dalam wilayah politik, maka TNI akan
menjadi elemen yang juga masuk dalam rivalitas politik. Arena politik dan
demokrasi menjadi tidak sehat jika yang terlibat dalam rivalitas politik itu
ada unsur yang memiliki kekuatan senjata dan terampil melakukan management of
violence.
Sebaiknya TNI tetap fokus pada proses reformasi internalnya, sehingga
menjadi institusi militer yang kuat dan profesional sebagai alat pertahanan
negara. Upaya menjadikan TNI sebagai institusi militer yang kuat dan
profesional bukan usaha sepele. Karena itu, tidak perlu ditambahi lagi oleh
kesibukan dalam aktivitas politik. Lagipula, tugas TNI menjaga dan melindungi
pertahanan dan teritorial negara menghadapi tantangan dan ancaman yang berat
pada saat ini dan masa datang. Kita tidak ingin punya TNI yang kedodoran
mengemban tugas utamanya karena disibukkan oleh aktivitas dan ambisi politik.
Kita rindu dan butuh TNI yang kuat, profesional, berwibawa, dan dicintai rakyat.
"Kita tidak ingin punya TNI yang kedodoran mengemban tugas utamanya
karena disibukkan oleh aktivitas dan ambisi politik. Kita rindu dan butuh TNI
yang kuat, profesional, berwibawa, dan dicintai rakyat."
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Menimbang Hak Pilih TNI
