[nasional_list] [ppiindia] Mengapa Menjadi TKI Ilegal?
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Tue, 1 Mar 2005 00:42:11 +0100
** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum **
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=104084
Mengapa Menjadi TKI Ilegal?
Oleh Koirudin
Selasa, (01-03-'05)
Persoalan TKI selalu membuat sibuk Pemerintah Indonesia terutama
terkait dengan pemulangan TKI ilegal dari Malaysia yang jumlahnya mencapai
700.000 orang. Dalam memandang masalah TKI ini, seringkali pemerintah dan
oknum-oknum hanya menjadikannya sebagai komoditas. Para TKI diperas devisanya,
tanpa memberikan perlindungan yang memadai dan menciptakan birokrasi yang tidak
korup dan mudah diakses.
Setelah ditunda karena Pemerintah Malaysia ingin menghormati
momentum Pilpres 2004 dan juga empati terhadap musibah tsunami, gelombang
pemulangan (repatriasi) TKI ilegal dari Malaysia akan segera kembali dilakukan.
Ini dilakukan setelah batas waktu masa amnesti, 31 Januari 2005 kemarin habis.
Pemerintah kini dihadapkan masalah yang cukup pelik, yakni untuk
menempatkan kembali TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia. Bahkan menurut
rencana, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri akan berkunjung ke Malaysia
pada 14 Februari 2005. Di situ Malaysia dan Indonesia diharapkan akan
menandatangani nota kesepahamanan (Memorandum of Understanding - MoU) tentang
hal tersebut.
Diketahui bahwa dalam pertemuan bilateral pertama, November 2004,
dibicarakan soal status TKI ilegal dan majikan. Saat itu, Pemerintah Indonesia
meminta Malaysia supaya tidak hanya memberi sanksi kepada TKI ilegal, tetapi
juga majikan yang mempekerjakan TKI itu seharusnya bertanggung jawab.
Mengubah TKI ilegal menjadi legal bukanlah persoalan mudah.
Birokrasi yang rumit sering terjadi justru di negara kita sendiri. Umumnya
mereka menjadi ilegal karena untuk menjadi yang legal sangat mahal dan rumit.
Dengan demikian agenda utama pemerintah seharusnya bertolak dari kenyataan
seperti ini.
Mereka harus mampu menjawab, mengapa mereka menjadi ilegal? Kalau
jawaban pertanyaan ini tidak melegakan, maka langkah diplomasi apa pun antara
Malaysia dan Indonesia tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Self
correction bagi birokrasi Indonesia tampaknya merupakan hal yang mutlak.
Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri bahkan pernah menyatakan
bahwa birokrasi di pemerintah daerah (Pemda) adalah biang keladi masalah TKI
ilegal. Mantan Presiden Megawati dengan tegas menunjuk bahwa pemerintah daerah
adalah biang kerok membanjirnya TKI ilegal ke Malaysia. Dalam sebuah pidato
kenegaraan yang disampaikannya di depan DPR-RI, ia menilai sebenarnya sejak
awal pemerintah daerahlah yang dapat mencegah munculnya TKI bermasalah, yaitu
dengan melakukan pengetatan kelengkapan dokumen bagi calon TKI yang akan pergi
bekerja ke luar negeri.
"Sebagian besar sifat ilegal mereka hanya terkait dengan masalah
kelengkapan dokumen-dokumen keimigrasian, yang sesungguhnya bisa ditangani
dengan lebih baik oleh pemerintah daerah," katanya. (MI, Agustus 2004).
Memang, persoalan TKI selalu membuat sibuk Pemerintah Indonesia
terutama terkait dengan pemulangan TKI ilegal dari Malaysia yang jumlahnya
mencapai 700.000 orang. Dalam memandang masalah TKI ini, sayangnya, seringkali
pemerintah dan oknum-oknum hanya menjadikannya sebagai komoditas. Ia diperas
devisanya, tanpa memberikan perlindungan yang memadai dan menciptakan birokrasi
yang tidak korup dan mudah diakses.
Persoalan buruh migran menjadi salah satu agenda penting dalam WCAR
(World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia dan Related
Intolerance) yang berlangsung pada tanggal 31 Agustus - 7 September 2001 di
Durban, Afrika Selatan. Oleh masyarakat internasional, buruh migran dianggap
sebagai entitas sosial yang dalam sejarah kemanusiaan senantiasa menghadapi
tantangan rasialisme, perbudakan, diskriminasi dan bentuk-bentuk tindakan
intoleransi lainnya.
Tetapi saat itu cukup disayangkan sebagai negara yang menjadi
daerah asal buruh migran, RI kurang proaktif dalam perbincangan dan perdebatan
masalah buruh migran di pertemuan tingkat dunia tersebut. Misalnya, kesempatan
berpidato Menteri Kehakiman dan HAM RI, Prof DR Yusril Ihza Mahendra SH saat
itu, selaku Ketua Delegasi RI di hadapan peserta konferensi, sama sekali tidak
menyinggung masalah buruh migran Indonesia. Seakan bukan persoalan krusial.
Justru Ms Gabriela Rodriguez, United Nations Special Rapporteur on the Human
Rights of Migrants (Pelapor Khusus PBB mengenai hak-hak buruh migran) memberi
perhatian yang sangat khusus terhadap persoalan-persoalan buruh migran
Indonesia. (Komnas HAM dan Tempo Interaktif, Kamis, 17/7/2004).
Data Depnakertrans bidang Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
(P2TKLN) tahun 1991-2001, misalnya, menunjukkan, jumlah rata-rata penempatan
TKI ke luar negeri per tahunnya mencapai 387.304 orang, dengan negara tujuan
kawasan ASEAN, Timur Tengah, Asia Pasifik, Eropa dan Amerika. Mayoritas TKI
yang ke luar negeri adalah perempuan, dan bekerja di sektor informal dengan
pendidikan yang sangat rendah, bahkan ada yang tidak lulus SD. (Lena, 2004).
Para TKI ilegal dipulangkan karena Malaysia ingin memiliki negara
yang tertib hukum dan sosial. Mereka beralasan keberadaan para tenaga kerja
asing tersebut telah memberikan kontribusi dalam peristiwa-peristiwa asosial di
negara tersebut. Pemerintah Malaysia mengklaim bahwa para tenaga kerja asing
tersebut selama ini turut andil dalam penciptaan instabilitas sosial politik di
dalam negeri Malaysia, antara lain terlibat dalam beberapa kerusuhan sosial
besar dan tindakan-tindakan kriminalitas lain di negara jiran tersebut.
Di sisi lain alasan itu sering kurang adil disampaikan karena
negara yang dituju oleh para TKI kurang memperhitungkan bagaimana peran mereka
dalam menggerakkan roda perekonomian mereka yang juga lebih banyak ditopang
sektor informal. Bahkan muncul asumsi bahwa sebetulnya TKI ilegal itu sangat
menguntungkan pihak Pemerintah Malaysia yang memperkerjakan mereka, karena
mereka bisa dibayar murah tanpa pajak. Sementara para TKI ilegal juga merasa
senang bisa bekerja di Malaysia tanpa keterikatan dengan pihak perantara
(Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia - PJTKI) yang biasanya melakukan
pemungutan biaya dari gaji yang diterima, oleh para TKI legal sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati.
Pemerintah daerah di sini seharusnya mampu: (1) Mengkaji ragam dan
pola penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan ketentuan pembiayaan
penempatan TKI. (2) Mengkaji besar biaya penempatan yang layak, baik total
maupun per komponen. (3) Mengkaji jenis komponen biaya yang layak dibebankan
kepada calon TKI dan (4) Merumuskan rekomendasi kebijakan pembiayaan penempatan
bagi pengembangan dan penyempurnaan ketentuan peraturan dalam rangka
perlindungan TKI.
Di sisi lain pemerintah kabupaten/kota sendiri perlu mengatasi
masalah ini dengan komprehensif. Misalnya, pertama, dengan menggalakkan program
padat karya produktif yang bisa dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi
vertikal/horisontal terkait. Kedua, usaha mandiri yang bisa bertahan dalam
menghadapi krisis ekonomi beberapa waktu lalu. Ketiga, tenaga kerja pemuda
mandiri profesional di mana saat ini ada sekitar 1 juta sarjana yang tidak
memiliki pekerjaan.
Oleh karena itu akan lebih bermanfaat jika para sarjana ini kembali
dan membangun desanya. Keempat, memanfaatkan kesempatan kerja, baik di luar
maupun dalam negeri dengan kualitas SDM (sumber daya manusia) yang memadai.
Bekal bekerja bukan hanya dengan fisik, karena di luar negeri job mereka hanya
kuli dan pembantu, melainkan seharusnya berbekal skill yang memadai sehingga
mereka bisa berkompetisi dengan tenaga kerja dari negara lain. ***
(Khoirudin MSi adalah mahasiswa Pascasarjana Program Doktor - S-3
Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang).
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Mengapa Menjadi TKI Ilegal?
