[nasional_list] [ppiindia] Mempersoalkan Ideologi Bangsa
- From: "RM Danardono HADINOTO" <rm_danardono@xxxxxxxx>
- To: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
- Date: Sun, 16 Jul 2006 18:01:24 -0000
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **SUARA PEMBARUAN DAILY
---------------------------------------------------------------------
-----------
Mempersoalkan Ideologi Bangsa
Andreas A Yewangoe
enarik juga apabila kita menyimak berbagai polemik tentang perda-
perda dalam bulan-bulan terakhir ini. Dimulai dengan petisi yang
disampaikan 56 anggota DPR yang meminta pemerintah mencabut perda-
perda yang ditengarai bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.
Belum lagi petisi ini ditanggapi, telah ada lagi kontra-petisi dari
134 anggota DPR lainnya yang justru meminta supaya tidak dengan
mudah mencabut perda-perda seperti itu. Adanya perda-perda itu
dilihat sebagai kebutuhan dari daerah yang menetapkannya.
Dalam majalah Gatra 6 Mei 2006, persoalan perda-perda ini dijadikan
fokus pembahasan. Digambarkan berbagai kegairahan yang terdapat di
daerah-daerah yang mau atau bahkan sudah menerapkan syariat Islam,
seperti Kabupaten Bulukumba, Gowa, dan Wajo di Sulawesi Selatan. Hal
serupa juga ditemukan di Banten dan Riau. Demikian juga beberapa
kota seperti Cianjur, Tasikmalaya, Pamekasan, Mataram, dan Dompu.
Bagi sebagian orang, keberadaan perda ini disambut gembira. Tetapi
bagi yang lainnya, mencemaskan. Setidaknya di daerah-daerah yang
penduduknya tidak terlalu lazim dengan hal-hal bernuansa Islam,
seperti NTT, Sulawesi Utara, Papua, dan seterusnya. Bahkan, menurut
Gatra, ada yang mengancam untuk melepaskan diri dari NKRI.
Sesungguhnya persoalan syariat Islam bukanlah sesuatu yang baru di
dalam sejarah republik ini. Ia sudah dimulai ketika negara ini
didirikan. Rasanya kita semua tahu bagaimana mendasarnya diskusi-
diskusi, bahkan perdebatan-perdebatan di dalam Panitia Persiapan
Kemerdekaan ketika kemerdekaan negeri kita dicanangkan.
Pertanyaan mendasar, di atas dasar manakah republik ini didirikan,
telah dijawab dengan berbagai pandangan-pandangan. Tidak mudah
memperoleh jawaban bagi sebuah negeri yang masyarakatnya sangat
majemuk ditinjau dari berbagai segi: suku, agama, ras, etnis, dan
golongan. Dua aliran besar pada waktu itu, untuk mudahnya sebut
saja "Islam" dan "kebangsaan" masing- masing mempunyai cita-cita
mendirikan negara ini di atas dasar yang menurut mereka sangat pas
dengan kenyata- an bangsa kita pada waktu itu.
Solusi Bung Karno
Tetapi Bung Karno, melalui pidatonya yang terkenal, "Lahirnya
Pancasila" memberikan solusi. Pandangan beliau diambil-alih
oleh "Panitia Sembilan" dengan "modifikasi" seperlunya. Panitia
merumuskan naskah yang terkenal sebagai "Piagam Djakarta". Piagam
itulah, di mana dirumuskan secara jelas "dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya" diharapkan menjadi
Muka- dimah UUD dari negara yang bakal didirikan.
Tetapi, justru anak kalimat itulah yang dicoret pada tanggal 18
Agustus 1945 setelah adanya keberatan dari wakil-wakil Indonesia
Timur. Mereka mencium adanya perlakuan "diskriminatif" kepada
sebagian bangsa Indonesia dengan menerapkan hukum secara khusus itu.
Para pendiri negara pada waktu itu sungguh-sungguh berjiwa negarawan
dan mempunyai visi jauh ke depan tentang persatuan dan kesatuan
bangsa. Maka terwujudlah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
bhinneka tunggal ika, berbeda tetapi satu jua adanya.
Rupanya dalam perjalanan sejarah bersama itu, pergumulan kita belum
selesai dengan perumusan yang ada. Dinamika sejarah kita begitu
bergeloranya, sehingga dasar negara tetap menjadi persoalan. Sidang
Konstituante, yang merupakan hasil pilihan rakyat dalam Pemilu 1955
tidak berhasil merumuskan dasar negara.
Hal itu membuka peluang bagi Bung Karno sebagai Kepala Negara
mengeluarkan Dekrit Presiden yang terkenal itu. Sekali lagi, sifat
negara kebangsaan di- tegaskan. Tetapi bersama dengan itu
diperkenalkan pula sistem "Demokrasi Terpimpin" yang membuka jalan
bagi kecenderungan kediktatoran Bung Karno.
Orde Baru muncul sebagai "koreksi" terhadap Orde Lama. Trauma
terhadap kemungkinan keterjebakan dalam diskusi tentang ideologi
yang tidak habis-habisnya, maka Pancasila diproklamasikan sebagai
asas tunggal. Penataran P4 digiatkan. Pancasila telah menjadi alat
kekuasaan dari sebuah rezim, ketimbang sebuah Weltanschauung yang
mengayomi.
Ketika era reformasi tiba meruntuhkan Orde Baru, Pancasila pun ikut
terdorong ke belakang. Pancasila dianggap tidak bisa lagi
dipergunakan di dalam mengelola negara dan bangsa. Bahkan untuk
menyebutkannya saja orang menjadi segan. Termasuk pejabat-pejabat
pemerintah.
Sementara itu, UU Otonomi Daerah ikut mendorong timbulnya perda-
perda yang dinilai tidak selalu sejalan dengan Pancasila dan
Konstitusi. Di beberapa daerah, perda-perda itu dinilai sebagai
solusi menyelesaikan berbagai kemelut bangsa. Kendati penyusunan
perda-perda itu terkesan praktis, yaitu untuk menjawab kepentingan-
kepentingan tertentu di daerah, namun di belakangnya terkandung hal-
hal yang bersifat ideologis.
Persoalan Konkret
Perkembangan-perkembangan ini membawa kita kepada pertanyaan
lanjutan, apakah memang perlu kita mempertanyakan hal-hal yang
bersifat ideologis pada saat ini? Atau, tidakkah lebih produktif
apabila kita mengarahkan seluruh perhatian kita kepada penyelesaian
persoalan-persoalan konkret bangsa seperti kemiskinan,
ketidaksejahteraan dan ketidakadilan yang meluas di tengah-tengah
masya- rakat kita?
Berbagai ormas Islam, seperti NU misalnya telah menegaskan bahwa
bagi mereka Pancasila telah definitif. Ini berarti, tidak perlu lagi
kita mempersoalkannya. Tetapi kita didorong untuk mengisinya dengan
berbagai kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai yang terdapat di
dalamnya. Maka, kerja keras dari semua anak bangsa diminta sebagai
wujud nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Nila-
nilai agama pun sesungguhnya tercermin di dalam Pancasila.
Beberapa waktu lalu kita merayakan Hari Lahir Pancasila. Dalam
rangka perayaan itu istilah revitalisasi Pancasila dipakai secara
luas. Pilihan kata ini secara implisit mengindikasikan bahwa selama
ini memang Pancasila telah mati suri. Tetapi revitalisasi dengan
hanya mengucapkannya saja tidak cukup.
Kita mesti sungguh-sungguh mengonkretkannya di dalam kehidupan
sehari-hari. Termasuk juga di dalam menghasilkan berbagai produk
hukum. Pada waktu lalu Pancasila sudah dinyatakan sebagai sumber
dari segala sumber hukum. Kalau kita benar-benar mau
merevitalisasikannya, kita mesti konsisten melaksanakan prinsip ini.
Hidayat Nur Wahid benar ketika ia mengatakan bahwa sebelum Indonesia
menjadi republik, negeri-negeri ini terdiri dari kerajaan- kerajaan
Islam. Tetapi kerajaan- kerajaan Islam itu bukan Indonesia
sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa.
Indonesia adalah sebuah novum di dalam sejarah. Ia terdiri dari
sekumpulan orang dengan derajat kemajemukan yang tinggi, namun ingin
bersatu menyelesaikan berbagai persoalan bersama. Inilah
keindonesiaan itu. Inilah yang mesti terus-menerus dibina.
Keindonesiaan mesti tertanam di dalam hati sanubari setiap anak
bangsa yang berbeda-beda ini sebagai miliknya sendiri. Hanya dengan
demikianlah kita bisa maju terus ke depan. Kalau tidak, kita akan
gagal menjadi bangsa.
Penulis adalah Ketua Umum PGI
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Mempersoalkan Ideologi Bangsa
