[nasional_list] [ppiindia] Manajemen Inflasi ala 'Yoyo'
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Thu, 9 Feb 2006 05:01:05 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **REPUBLIKA
Senin, 06 Februari 2006
Manajemen Inflasi ala 'Yoyo'
Iman Sugema
Direktur, Inter-CAFE IPB
Sebagai seorang yang terdidik dalam ilmu ekonomi, saya sedikit mengalami
kebingungan dengan strategi dan kebijakan pemerintah mengendalikan inflasi.
Dikatakan, pemerintah yakin inflasi akan diupayakan turun ke single digit.
Tetapi, ucapan dan kebijakan para menteri justru tidak konsisten dengan
upaya tersebut. Silang pendapat antarmenteri sering terjadi. Itu belum
seberapa.
Menteri yang sama, sikapnya kadang tidak konsisten terhadap inflasi.
Perkiraan angka inflasi senantiasa naik turun, tak ubahnya ''yoyo''. Naik
turun, jalan di tempat, tak ada kemajuan. Itulah yang terjadi saat ini.
Dikatakan, pemerintah sedang mempersiapkan langkah-langkah serius dalam
mengatasi inflasi. Karena itu, kenaikan harga beras harus dicegah melalui impor
beras.
Tetapi dikatakan juga, beras impor itu hanya akan masuk gudang guna
memenuhi persediaan yang sudah sangat tipis. Kok begitu? Logikanya, beras yang
diimpor tidak akan menyebabkan harga turun kalau tidak digunakan untuk operasi
pasar. Mana sih yang benar; apakah betul-betul ingin menstabilkan harga, atau
memberi izin impor untuk keuntungan pihak tertentu? Saya selalu yakin, manakala
sebuah kebijakan tidak dilandasi kejujuran, akan sangat sulit untuk menjaga
konsistensinya.
Ingin bukti lagi? Coba bandingkan kebijakan harga beras dengan gula.
Dikatakan bahwa rendahnya harga beras akan menguntungkan sebagian besar
penduduk, karena dua pertiga penduduk bukanlah produsen beras. Alhasil, semakin
rendahnya harga beras akan menghindarkan penderitaan kaum miskin. Lebih
setengah dari pengeluaran kaum miskin dibelanjakan untuk konsumsi makanan.
Karena itu, pengendalian harga beras merupakan kepentingan sebagian besar
konstituen politik. Kalau logika seperti ini diaplikasikan secara konsisten
terhadap komoditas gula, mestinya Menteri Perdagangan habis-habisan berusaha
mengendalikan harga gula di tingkat pengecer.
Ingat, produsen gula jauh lebih kecil dibanding produsen beras. Sebanyak
99 persen penduduk Indonesia adalah net-consumer gula. Lalu apa yang dilakukan
pemerintah? Katanya, sejauh ini harga gula bisa terkendali dan pada batas yang
wajar. Padahal, tingkat kenaikannya jauh lebih tinggi dibanding kenaikan harga
beras.
Dari dua kasus ini masyarakat bisa menarik benang merah. Pengendalian
harga tidak didasarkan atas sebuah format kebijakan yang jelas. Harga lebih
ditentukan oleh kepentingan siapa yang bermain. Karena itu sulit untuk
menghasilkan kebijakan yang solid. Maklum, menterinya juga menteri ''yoyo''.
Lebih parah lagi, pemerintah sekarang sedang giat-giatnya meminta dukungan DPR
untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Kalau TDL tidak naik, PLN akan rugi
puluhan triliun. Kemudian ada menteri yang menganggap enteng, dengan memberi
pernyataan bahwa efek inflasi kenaikan TDL tak akan lebih dari satu persen.
Tunggu dulu, karena pernyataan ini harus diberi catatan. Besaran kenaikan TDL
belum disepakati, sehingga besaran mengenai dampaknya belum bisa diketahui. Kok
sudah ada prakiraan satu persen?
Selain itu -- ini yang terpenting -- satu persen bukanlah beban yang
ringan. Kalau GDP kita sekarang kurang lebih Rp 3.000 triliun, maka satu persen
inflasi sama dengan Rp 30 triliun. Apakah tambahan beban masyarakat sebesar itu
patut diremehkan? Lagian, siapa yang berani menjamin dampaknya akan kurang dari
satu persen, kalau tingkat kenaikan TDL lebih dari 50 persen?
Dari perhitungan input-output sederhana, kenaikan TDL sebesar 35 persen
akan menyebabkan inflasi naik satu persen. Itu belum memperhitungkan dampak
lanjutannya. Belum lagi kita akan menghadapi kenaikan harga BBM di semester
kedua tahun ini. Sekarang kita menginjak bulan ke dua, dan belum ada
tanda-tanda harga minyak dunia akan turun di bawah 60 dolar AS per barel.
Malah, kemungkinan untuk naik terus justru cukup besar, seiring tidak ada tanda
permintaan minyak dunia akan turun. Selain itu, perkembangan politik di Iran,
yang merupakan penguasa cadangan minyak kedua terbesar di Timur Tengah, akan
sangat mempengaruhi harga minyak dunia.
Padahal, asumsi harga minyak dalam APBN adalah 57 dolar AS per barel.
Kalau kecenderungannya seperti ini, alokasi subsidi BBM pasti akan membengkak
melebihi Rp 54 triliun. Menipisnya cadangan subsidi baru akan ketahuan pada
saat pembahasan APBN-P. Pada saat itulah kemungkinan diajukan ''revisi'' harga
BBM dalam negeri.
Saya hanya ingin mengajak semua komponen bangsa untuk melihat inflasi
dari perspektif yang jujur dan realistis. Apabila inflasi dipandang sebagai
sebuah komitmen kebijakan, mari kita semua secara konsisten menjaganya agar
tetap rendah secara all out. Saya tidak melihat ada alasan yang signifikan
kalau pengendalian harga hanya dibebankan kepada petani beras, dan sementara
harga-harga yang lain justru didorong untuk naik dengan kebijakan pemerintah.
Di mana letak keadilan? Atau masyarakat terpaksa mengambil kesimpulan bahwa
pemerintah cenderung cari enaknya saja.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Manajemen Inflasi ala 'Yoyo'
