[nasional_list] [ppiindia] Kontroversi RUU TNI
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Fri, 25 Feb 2005 01:02:31 +0100
** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum **
Refleksi: Kalau RUU TNI mempunyai konterversi dalam pandangan untuk negara
berdemokrasi berazaskan HAM adalah hal yang bukan lagi aneh bin ajaib dan
asing dalam memcerminkan doktrin "dwi fungsi" sebagai faktor fiktif
stabilisator dan dinamisator negara tetap dipertahankan.
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0408/05/opini/1190473.htm
Kamis, 05 Agustus 2004
Kontroversi RUU TNI
Oleh Rizal Sukma
SETELAH sempat "menghilang" akibat kontroversi dalam masyarakat, RUU TNI
kembali menjadi bahan pembicaraan hangat. Kalau sebelumnya perhatian publik
lebih terfokus pada soal "Pasal 19", kali ini kontroversi yang muncul jauh
lebih luas. RUU TNI itu dilihat sebagai naskah yang secara keseluruhan sarat
dengan berbagai persoalan yang dapat mengganggu jalannya demokratisasi di
Indonesia.
Secara keseluruhan, RUU TNI itu tidak memberi road-map yang jelas bagi
terwujudnya suatu TNI dengan peran, fungsi, dan kedudukan yang tepat dalam
tatanan demokrasi. Bahkan, hampir semua pasal yang termuat dalam RUU TNI
mengandung masalah dan mengundang pertanyaan.
Namun, dari sejumlah persoalan yang ada, terdapat beberapa bagian dengan
tingkat permasalahan yang cukup serius, baik secara politik maupun
strategis-pertahanan. Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa dari dua segi
tersebut, RUU TNI memang memerlukan kritik dan masukan dari publik demi
kebaikan Indonesia dan TNI sendiri.
DARI segi politik, penerapan prinsip supremasi sipil dalam RUU TNI masih
terasa kabur. Kekaburan itu, misalnya, terlihat dalam ketidaktegasan
kedudukan TNI dalam hubungannya dengan Presiden. Pasal 4 RUU TNI menyebutkan
bahwa "dalam penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah
Presiden". Rumusan ini mengesankan adanya pembatasan kewenangan Presiden
atas TNI dan seolah-olah TNI berada di bawah kendali Presiden hanya dalam
hal "penggunaan kekuatan" (gunkuat), namun belum tentu demikian dalam hal
"pembinaan" dan "pembangunan" kekuatan (binkuat dan bangkuat).
Kedudukan Panglima TNI di bawah Presiden juga berarti jabatan tersebut masih
merupakan jabatan setara kabinet. Artinya, TNI tetap terlibat dalam proses
kebijakan dalam tataran politik yang seharusnya murni merupakan kewenangan
pemerintah. Seharusnya Panglima TNI sebagai pelaksana kebijakan pemerintah
berada di bawah Menteri Pertahanan yang menurut Pasal 16 UU No 3/2002
tentang Pertahanan Negara berwenang untuk "menetapkan kebijakan tentang
penyelenggaraan pertahanan negara" (Ayat 3) dan "merumuskan kebijakan umum
penggunaan kekuatan TNI" (Ayat 5). Mekanisme bagi TNI untuk mewarnai
kebijakan dapat dilakukan melalui kedudukan Panglima TNI sebagai anggota
tetap Dewan Pertahanan Nasional yang dipimpin oleh Presiden. Melalui
mekanisme ini, Pasal 15 Ayat (2) UU No 3/2002 menjamin keikutsertaan TNI
untuk memberi masukan bagi Presiden dalam "menetapkan kebijakan umum
pertahanan dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara."
Pasal-pasal yang mengatur hubungan DPR dan TNI juga problematik. Pasal 14
Ayat (2) menegaskan bahwa Presiden mengangkat dan memberhentikan Panglima
setelah mendapat persetujuan DPR. Namun, dalam penjelasannya, kewenangan DPR
itu dibatasi pada "alasan dan pertimbangan kuat tentang aspek moral dan
kepribadian, dan tidak termasuk aspek-aspek kemampuan profesi." Ketentuan
demikian jelas rancu karena keputusan DPR seharusnya juga didasarkan pada
penilaian obyektif atas kemampuan profesi calon yang diajukan Presiden.
Pembatasan itu juga mengesankan adanya ketidakpercayaan terhadap kemampuan
DPR dalam menilai aspek-aspek profesionalitas militer. RUU TNI juga tidak
mengatur hak, kewenangan, dan mekanisme oversight dari parlemen, yang
sesungguhnya merupakan komponen penting dari prinsip supremasi sipil.
Masyarakat juga khawatir RUU TNI dapat menghidupkan kembali praktik
dwifungsi. Pasal 45 Ayat (1) memungkinkan prajurit untuk menduduki "jabatan
tertentu dalam struktur departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen"
meskipun disertai dengan embel-embel "atas permintaan pimpinan departemen
dan lembaga pemerintah nondepartemen" (Ayat 2). Dalam penjelasan memang
disebutkan bahwa ketentuan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan
pemerintah yang berlaku. Seharusnya ditegaskan pula departemen dan lembaga
pemerintah non-departemen mana saja yang dapat diduduki oleh prajurit TNI.
Terakhir, TNI masih ditempatkan sebagai entitas yang memiliki privilege
dalam hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan negara. Dalam Pasal 7 Ayat
(2), misalnya, TNI ditempatkan sebagai "komponen utama dalam sistem
pertahanan negara untuk menghadapi ancaman" tanpa ada kualifikasi mengenai
sumber, bentuk, dan sifat ancaman yang akan dihadapi. Rumusan demikian
mengabaikan peran komponen bangsa dan lembaga negara lainnya, yang oleh UUD
1945 Pasal 30 dijamin memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam usaha
pertahanan negara.
Lagi pula, Pasal 7 Ayat (2) UU No 3/2003 menegaskan bahwa TNI menjadi
komponen utama sistem pertahanan negara hanya dalam menghadapi ancaman
militer. Kemudian, Pasal 2 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam mengabdi
dan membela kepentingan negara dan bangsa, TNI melakukannya secara sukarela.
Padahal, sebagai alat negara, tugas mengabdi dan membela kepentingan negara
dan bangsa merupakan suatu keharusan atau kewajiban.
DALAM konteks strategis-pertahanan, kelemahan dari RUU TNI juga cukup
menonjol. Pertama, RUU TNI tidak membuka ruang bagi kemungkinan terwujudnya
modernisasi pertahanan, yang sejalan dengan dinamika ancaman, kemajuan
teknologi, dan kemampuan negara. RUU TNI masih menganut doktrin perang
rakyat (people's war), dan bukan pertahanan semesta (total defense) sebagai
inti kekuatan pertahanan negara. Hal itu terlihat dalam Pasal 2 Ayat (1)
mengenai kemanunggalan TNI dengan rakyat.
Rumusan ini menjadi problematik ketika Pasal 8 Ayat (2c) menyebutkan upaya
"mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat" itu dilakukan dengan
"melaksanakan pembinaan teritorial sesuai dengan peran dan wewenang TNI".
Ketidakjelasan mengenai kondisi yang disebut sebagai "kemanunggalan TNI dan
rakyat" dalam RUU TNI itu mengaburkan fungsi dan tugas yang seharusnya
dijalankan oleh TNI.
Kedua, rumusan tugas TNI dalam Pasal 8 mengandung kerancuan dalam
menjelaskan hubungan antartugas, yang menyebutkan TNI memiliki tiga tugas,
yakni operasi militer untuk perang, operasi militer selain perang, dan
pembinaan teritorial. Dari konteks doktrin pertahanan rakyat, konstruksi ini
problematik karena pembinaan teritorial (binter) seharusnya merupakan aspek
inheren bagi pengembangan kemampuan TNI dalam menjalankan operasi militer,
baik untuk perang maupun selain perang, dan bukan sebagai kategori tugas
yang terpisah dari kedua jenis operasi militer tersebut.
Ketiga, penegasan atas kemanunggalan TNI dengan rakyat dan penempatan binter
sebagai bagian tugas tersendiri, berimplikasi bagi pembakuan atas postur
pertahanan nasional. Postur, yang terdiri dari kekuatan (strength),
kemampuan (capability), dan gelar (deployment) bersifat dinamis. Pembakuan
binter sebagai tugas TNI dalam perspektif doktrin perang rakyat jelas
mempermanenkan komando teritorial (koter) sebagai wadah dan instrumen
pelaksana binter. Pada gilirannya, pembakuan koter akan mempersulit
pengembangan postur pertahanan yang sesuai dengan tantangan keamanan
nasional dan kebutuhan pertahanan. Apabila kebutuhan akan modernisasi dan
pembangunan postur pertahanan dibatasi oleh sebuah undang-undang, maka
kemampuan pertahanan Indonesia tidak akan pernah beranjak maju dari sistem
pertahanan yang mengandalkan kekuatan manusia (perang rakyat).
DI samping kelemahan di atas, masih terdapat sejumlah kelemahan lainnya yang
terlalu panjang untuk dibahas dalam tulisan ini. Misalnya, banyak rumusan
yang tidak konsisten dengan ketentuan yang ada dalam UU No 3/2002. Hal ini
antara lain terlihat dalam hal pemaknaan ancaman dan pembagian kewenangan
antara presiden dan panglima. Yang juga menonjol adalah minimnya ketentuan
mengenai hak-hak kesejahteraan prajurit. Misalnya, tidak ada ketentuan
mengenai hak-hak pensiun, hak mendapatkan asuransi, dan tunjangan cacat.
Melihat berbagai kelemahan di atas, pemerintah sebaiknya segera menarik
kembali RUU tersebut dari DPR. Pemerintah sekarang sebaiknya menyerahkan
kewenangan untuk menyusun RUU TNI tersebut kepada pemerintahan baru hasil
pemilu September 2004. Kalau pemerintah tetap bersikukuh, sebaiknya DPR
tidak memaksakan diri untuk menyelesaikan pembahasan sebelum tanggal 30
September 2004.
Pembahasan terhadap sebuah RUU TNI yang begitu penting maknanya bagi masa
depan demokrasi Indonesia, dan bagi kemajuan TNI sendiri, jelas membutuhkan
waktu yang lebih lama. Yang berkepentingan terhadap RUU TNI bukan hanya TNI
saja, tetapi juga seluruh bangsa. Oleh karena itu, konsultasi publik dan
partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pandangannya perlu didorong secara
luas, bukan disikapi dengan umpatan "geblek" seperti yang dilontarkan KASAD
Jenderal Ryamizard Ryacudu.
Rizal Sukma Direktur Studi CSIS, Jakarta
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give underprivileged students the materials they need to learn.
Bring education to life by funding a specific classroom project.
http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Kontroversi RUU TNI
