[nasional_list] [ppiindia] Kompensasi Bukan Jawaban
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 2 Mar 2005 22:35:46 +0100
** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum **
http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=159694
Kamis, 03 Mar 2005,
Kompensasi Bukan Jawaban
Oleh Rachmanto *
Melalui pengumumannya pada 28 Februari 2005, pemerintah bersikeras tetap
menaikkan harga BBM. Berdasarkan PP No 22/2005, harga BBM naik sejak 1 Maret
2005.
Kenaikan harga BBM itu rata-rata 29 %. Kenaikan terendah ada pada solar untuk
transportasi, dari Rp 1.650 menjadi Rp 2.100 (naik 21%). Sementara kenaikan
terbesar ada pada minyak bakar, dari harga semula Rp 1.560 menjadi Rp 2.300
(naik 47 %).
Kenaikan harga BBM tersebut mempunyai dampak luas bagi masyarakat, khususnya
masyarakat menengah ke bawah. Pemerintah memang sudah menyiapkan rencana untuk
mengurangi dampak yang akan muncul. Dalam hal ini, kebijakan yang akan
dijalankan pemerintah adalah memberikan dana kompensasi kepada rakyat miskin.
Pemerintah berniat mengucurkan dana beasiswa Rp 5,6 triliun untuk 9,6 juta
siswa miskin, Rp 5,4 triliun untuk subsidi beras bagi 8,66 KK miskin, dan Rp
2,1 triliun untuk pengobatan gratis bagi 36 juta lebih rakyat miskin. Sekilas,
rencana pemberian dana kompensasi kenaikan harga BBM itu memang sangat baik,
bahkan terkesan ideal karena berpihak kepada rakyat kecil dan miskin.
Tetapi, benarkah demikian? Kita patut menyangsikannya. Janji pemerintah untuk
melakukan audit dana kompensasi BBM dan mengawasinya secara ketat juga layak
dipertanyakan. Dapat dipastikan, itu hanyalah lips service belaka. Bagaimana
mungkin melakukan itu jika kita semua hidup di republik yang sarat dengan
pelaku pelanggaran hukum?
Cabut Saja
Sikap berani dan tegas yang ditunjukkan pemerintah SBY-JK memang mutlak
diperlukan. Tetapi, ada hal lain yang juga harus diperhatikan, yaitu
keberpihakan kepada rakyat banyak. Hal ini seharusnya menjadi landasan utama
sebelum melakukan sebuah kebijakan. Kenaikan harga BBM yang dilakukan
pemerintah jelas mencederai rasa keadilan masyarakat.
Seperti diketahui, subsidi pemerintah terhadap bank rekap dan bermasalah masih
terus saja berjalan. Artinya, pemerintah terlihat lebih mementingkan untuk
membantu segelintir orang yang punya andil dalam membangkrutkan negara daripada
memihak kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan.
Kebijakan menaikkan harga BBM harus ditarik secepatnya oleh pemerintah.
Daripada membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat banyak, pemerintah
sebaiknya lebih memfokuskan diri untuk mengatasi berbagai macam penyimpangan
yang ada dalam republik tercinta ini.
Sebab, jika penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat diluruskan, itu akan
berdampak positif bagi keuangan negara. Kasus-kasus korupsi, kebocoran dana,
penyeludupan, dan sebagainya harus segera diatasi.
Makin Miskin
Kenaikan harga BBM akhirnya menghantam seluruh masyarakat kecil di Indonesia.
Sebab, banyak masyarakat miskin kita yang masih mengandalkan penghasilannya
kepada BBM yang dinaikkan itu.
Misalnya saja, tukang ojek, sopir angkutan, nelayan, dan sebagainya. Kita juga
bisa melihat, betapa pemerintah sangat lemah dalam usahanya menanggulangi
dampak kenaikan harga BBM terhadap rakyat miskin. Sebagai contoh, salah satu
program kompensasi kenaikan harga BBM adalah beras murah bagi rakyat miskin.
Rencananya, beras tersebut dijual dengan harga Rp 1.000/kg, sebanyak 20
kg/bulan/KK. Tetapi, bukankah untuk menyantap nasi tersebut perlu lauk.
Bukankah keluarga tersebut harus membeli bumbu dapur yang dapat dipastikan akan
naik? Bukankah harga lauk dan sayur-mayur juga akan meningkat? Atau,
jangan-jangan, keluarga miskin tersebut memang dipaksa makan nasi putih saja?
Betapa menyedihkannya.
Dana kompensasi kenaikan harga BBM yang akan dilaksanakan niscaya tidak akan
berpengaruh besar terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Artinya, sekali
lagi, kenaikan harga BBM akan mengakibatkan jumlah masyarakat miskin semakin
meningkat tajam.
Kita bisa melakukan refleksi terhadap apa yang selama ini telah terjadi di
Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang diambil terlihat sangat tidak memihak
rakyat. Jika pemerintah betul-betul ingin menunjukkan kecintaannya kepada
rakyat, program utama yang harus dilaksanakan adalah pengentasan kemiskinan
secara total dan menyeluruh. Pemerintah seharusnya malu karena selalu saja
membebani dan menyengsarakan rakyatnya.
* Rachmanto, mahasiswa Fakultas Filsafat UGM dan aktivis KAMMI DIY
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
