[nasional_list] [ppiindia] Kodam Trikora Bantah Terlibat

  • From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
  • To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
  • Date: Mon, 28 Feb 2005 01:26:51 +0100

** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum **

Cendrawsih Post 28/2/2005

      Kodam Trikora Bantah Terlibat 
      GT Situmorang: Tolong Kalau Ada TNI Terlibat Illegal Logging Agar 
Dilaporkan

      JAYAPURA-Indikasi keterlibatan sejumlah oknum aparat dan institusi dalam 
kasus illegal logging di Papua, mulai menimbulkan reaksi. Oknum TNI maupun 
institusi Kodam yang juga ikut disebut-sebut terlibat dalam illegal logging, 
mulai bersuara. 

      Kapendam Mayor CAJ GT Situmorang mengakui tindakan yang tidak dibenarkan 
dalam hal illegal logging saat ini mengemuka dan mendapatkan perhatian yang 
sangat serius dari semua kalangan. "Kita yang bekerja di Papua merasakan nuansa 
seperti itu, khususnya tentang dugaan keterlibatan oknum di jajaran TNI lebih 
khusus lagi aparat jajaran Kodam XVII/Trikora. Tapi, sampai saat ini Kodam 
XVII/Trikora tidak melihat adanya keterlibatan jajarannya dalam illeggal 
logging," ujarnya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, akhir pekan kemarin. 

      Seperti diberitakan sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
melalui Menteri Kehutanan MS Ka'Ban mensinyalir adanya keterlibatan sejumlah 
oknum aparat maupun institusi dalam kasus illegal logging di Papua. Seperti, 
Armatim, Kodam XVII/TRikora, Polda Papua, Pemda, Dephut, Imigrasi, Broker dan 
kemungkinan ada sindikat internasionel. Karena itu SBY telah memerintahkan 
Kapolri untuk membentuk Satgas Illegal Logging guna meyelidiki kasus tersebut. 

      Kapendam menegaskan, sampai saat ini Kodam XVII/Trikora tidak ada laporan 
atau kejadian yang menyatakan bahwa ada aparat Kodam XVII/Trikora yang terlibat 
dalam kasus illegal logging. 

      Namun demikian, kata Kapendam, ada selintingan yang menyatakan ada 
keterlibatan dari oknum aparat, namun sepanjang pengetahuannya, sekalipun itu 
dikatakan ada terjadi dua tahun lalu yang dikait-kaitkan dengan hal illegal 
logging, namun menurut pemeriksaan lewat Kepolisian Militer (Pomdam 
XVII/Trikora) ternyata orang tersebut tidak terlibat illegal logging. 

      "Memang yang bersangkutan ada sangkut pautnya dengan usaha perkayuan, 
tetapi semuanya hal yang resmi. Jadi, bukan hal yang illegal. Lalu, tindakan 
yang dilakukan dinas kepada aparat ini adalah tidak bisa dikaitkan dengan 
illegal logging, karena memang tidak dilakukan, namun kalau melakukan 
indispliner iya dan memang sudah dihukum dua tahun yang lalu. Dia dari jajaran 
kepolisian militer, dan memang sudah dihukum, tetapi bukan pada kasus illegal 
logging, tapi indispliner karena memang aparat khususnya Kodam XVII/Trikora 
tidak diperkenankan melakukan kegiatan bisnis," paparnya. 

      Lebih lanjut, Kodam XVII/Trikora sangat berkepentingan untuk menunjukan 
bahwa perilaku yang dikehendaki kedinasan dari seluruh aparatnya adalah 
perilaku yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum positif, maka apabila 
ternyata ada oknum yang melakukan tindakan seperti ini, maka sudah menjadi 
komitmen tegas dari Pangdam XVII/Trikora, Mayjen TNI Nurdin Zainal MM, untuk 
segera diproses sesuai dengan ketentuan yang ada. 

      "Pada berbagai kesempatan, Pangdam XVII/Trikora selalu menyampaikan 
kepada seluruh jajaran untuk menghormati hukum-hukum positif yang ada, termasuk 
hal ini ilegal logging atau ilegal lainnya seperti ilegal fishing, ilegal 
trading," ujarnya. 

      Bahkan, Kodam XVII/Trikora juga komitmen pada penjagaan lingkungan hidup 
di Papua, hal ini diwujudkan pada saat penerimaan dan pelepasan pasukan 
penugasan. Ini bukan retorika, sebab mereka sebelum meninggalkan Papua selalu 
diperiksa oleh petugas-petugas yang memiliki kewenangan itu, bahkan di luar 
kesatuan yang mau memeriksa dipersilahkan. 

      Untuk itu, pihaknya menyampaikan terima kasih bila mitra pers maupun 
masyarakat pada umumnya memberikan data tentang dugaan apabila ada oknum yang 
melakukan illegal logging. "Tolonglah, sampaikan nama siapa, kesatuan dimana 
dan bagaimana kejadiannya, sehingga nanti dengan data yang ada kita bisa 
lakukan tindakan hukum yang relevan. Kalau hanya misalnya dugaan, terus namanya 
tidak jelas, kejadiannya tidak jelas, bagaimana menindak lanjuti?," ujarnya. 

      Terkait dengan dibentuknya Satgas Illegal Logging pusat yang akan tiba di 
Papua Minggu depan, Kapendam mengatakan, Kodam XVII/Trikora tetap melakukan 
kerjasama di bidang penegakan hukum yang baik dengan pihak manapun, supaya 
perilaku atau pola sikap benar-benar sesuai dengan yang diharapkan.

      Pejabat Jangan Ikut Terjerat

      Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Provinsi Papua Komarudin Watubun secara 
tegas meminta supaya pejabat di wilayah Papua, jangan sampai masuk dalam 
lingkaran mafia Illegal Logging. Sebab selama masih ada pejabat yang terlibat 
sangat sulit untuk memberantas praktek-praktek penyelundupan kayu secara 
illegal yang saat ini mulai marak disorot dari berbagai kalangan. 

      "Terutama pejabat kita di daerah, jangan sampai terbawa juga termasuk 
dalam mafia seperti itu, harus pikirkan daerah ini ke depan, saya sarankan 
supaya hentikan semua perijinan itu dan kemudian ditata kembali."ungkap Watubun 
saat dimintai tanggapan menyangkut upaya penanggulangan illegal logging. 

      Lebih lanjut Watubun mengungkapkan bahwa untuk penanganan illegal logging 
ini, penertiban pertama yang dilakukan adalah di lingkungan aparatur yang 
terkait dengan masalah peredaran kayu. Pertama, dari pemerintah pusat yagn 
memberikan kebijakan pemberian izin kepada perusahan, kedua yakni dari pihak 
pegawas dalam hal ini aparat kepolisian maupun angkatan laut, dimana praktek 
pencurian kayu ini banyak dilarikan melalui jalur laut. 

      Dikatakan pula, bahwa penanganan kasus illegal logging oleh pihak aparat 
ini juga harus tegas, dalam artian bahwa publik bisa mengetahui sejauh mana 

      penanganan oleh pihak aparat ini. "Jadi selama ini illegal logging ini 
ceritanya muncul terus, tapi tidak pernah sampai di persidangan. Kenapa tidak 
jelas? 

      Karena banyak aparat kita yang nongkrong disitu, untuk ikut memperoleh 
rejeki tambahan,"tuturnya. 

      Begitu pula, dengan kasus penangkapan alat berat di Sarmi beberapa waktu 
lalu yang dilabuhkan di belakang kantor DPRD. Menurut Watubun hingga saat ini 
belum jelas penanganannya. Contoh lain, seperti kasus Sorong yang melibatkan 
mantan Kapolres AKBP Faisal AN, menurutnya ada pihak lain juga yang terlibat 
dan harus diusut. "Apa betul hanya dia sendiri yang terlibat, atau hanya 
dikorbankan dari yang atas-atas,'tuturnya. Ditambahkan Watubun, agar dengan 
pemberlakuan otonomi khusus ini masyarakat terlena dengan dana yang dikucurkan 
untuk pembangunan di daerah Papua. 

      Sementara, illegal logging yang bila diperhitungkan dananya jauh lebih 
besar dari otsus dibiarkan merajalela. "Dan kita yang ada di Papua jangan 
terpengaruh semangat dana otsus, dana otsus yang 20 tahun lagi, kalau dihitung 
dengan nilai kayu yang dirampok dari Papua itu hanya baru berapa persen saja 
dari nilai kayu yang dirampok di pedalaman Papua, tidak tahu siapa yang 
merampok tapi perampokan ini kan berjalan terus."tuturnya lebih lanjut (bat/tri)
     
     




[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Give the gift of life to a sick child. 
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **

Other related posts:

  • » [nasional_list] [ppiindia] Kodam Trikora Bantah Terlibat