[nasional_list] [ppiindia] Kepemimpinan RI di PBB Belum Beri Kontribusi Positif bagi Perbaikan HAM
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 18 Jan 2006 00:43:06 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/18/Politikhukum/2372972.htm
Kepemimpinan RI di PBB Belum Beri Kontribusi Positif bagi Perbaikan HAM
Jakarta, Kompas - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menilai kepemimpinan
Indonesia dalam Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa belum
memberi kontribusi positif bagi perbaikan kondisi HAM, baik di dalam negeri
maupun kontribusi di tingkat internasional.
Pernyataan itu disampaikan dalam jumpa pers, Selasa (17/1), yang dihadiri LSM
seperti Human Rights Watching Group, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan
Korban Tindak Kekerasan, lembaga monitoring HAM Imparsial, dan Elsam.
"Satu-satunya efek positif di tingkat nasional masih bersifat normatif, dengan
diratifikasinya dua konvenan HAM tentang hak sipil (ICCPR) dan hak ekonomi,
sosial, dan budaya (IESCR). Namun, Indonesia tetap menjalankan politik HAM yang
konservatif," ujar Koordinator HRWG Rafendi Djamin.
Rafendi mencontohkan, Indonesia bersama sejumlah negara yang punya catatan
buruk soal penegakan HAM, seperti Mesir, Vietnam, Suriah, dan Kuba, menolak
memberi kewenangan kepada Dewan HAM PBB mengevaluasi kewajiban HAM
negara-negara anggota secara periodik. Lebih parah lagi, di saat kepemimpinan
Komisi HAM PBB dipegang Makarim Wibisono, Indonesia malah menjadi bagian dari
negara-negara yang melanggengkan impunitas atas kejahatan terhadap HAM.
Menurut Rafendi, kondisi itu semakin tampak dalam beberapa kasus, mulai dari
penyikapan Indonesia dalam kasus Timor Timur. Pemerintah menolak pembahasan
hasil temuan Komisi Pakar PBB, yang beberapa waktu lalu menilai Pengadilan HAM
ad hoc di sana tidak kredibel.
Menurut Rafendi, sikap Indonesia masih melanggengkan impunitas tampak dalam
sejumlah kasus pelanggaran HAM, terutama dari bebasnya para terdakwa kasus
Tanjung Priok dan Abepura, serta terkatung-katungnya penyelesaian kasus
Trisakti, Semanggi I dan II.
Koordinator Kontras Usman Hamid mengkritik sikap pemerintah yang hanya mengirim
diplomat-diplomat Deplu dalam forum-forum internasional masalah HAM. Padahal
mereka tidak selalu menguasai masalah HAM. "Akibatnya, sikap Indonesia menjadi
sangat pasif," ujarnyan. (DWA)
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Kepemimpinan RI di PBB Belum Beri Kontribusi Positif bagi Perbaikan HAM
