[nasional_list] [ppiindia] Kebijakan PKS tanpa kebun sarat kepentingan oleh Sahat Sibarani dan Martin Sihombing
- From: Mira Wijaya Kusuma <la_luta@xxxxxxxxx>
- To: sastra pembebasan <sastra-pembebasan@xxxxxxxxxxxxxxx>
- Date: Tue, 7 Feb 2006 09:25:35 -0800 (PST)
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **Catatan laluta:
"Kebijakan PKS, Pabrik Kelapa Sawit mengakibatkan Perkebunan Rakyat seluas
1.222,2 ha terkapar lunglai serta tidak mampu bersaing dengan kekuatan komplot
dari 10 besar pemain perkebunan Kelapa sawit dan Perusahaan perkebunan Swasta."
Informasi lengkap silahkan baca berita berjudul "Kebijakan PKS tanpa kebun
sarat kepentingan" oleh Sahat Sibarani dan Martin Sihombing.
La Luta Continua!
***
Sumber: http://www.bisnis.com/
Kamis, 02/02/2006 14:22 WIB
Kebijakan PKS tanpa kebun sarat kepentingan
oleh : Sahat Sibarani dan Martin Sihombing
Setelah dijejali persoalan pajak ekspor (PE), kandungan beta charotine, harga
yang aik turun, kini industri kelapa sawit kembali direcoki persoalan. Kali ini
oleh adanya kebijakan larangan mendirikan pabrik kelapa sawit tanpa memiliki
kebun. Akibatnya, industri kelapa sawit di Indonesia seperti kata pepatah tak
putus dirundung malang.
Persoalan yang terakhir itu, kini, bahkan mendorong Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) untuk masuk. KPPU kabarnya kini tengah mengkaji
industri sektor perkebunan kelapa sawit, terkait adanya larangan pendirian
pabrik kelapa sawit (PKS) jika tidak disertai kepemilikan perkebunan kelapa
sawit sendiri.
Selama ini, kecenderungannya, pemerintah tidak memberikan izin pembangunan
PKS jika perusahaan tersebut tidak memiliki perkebunan sendiri yang bisa
menjamin pasokan bahan baku sawit.
10 Pemain terbesar perkebunan kelapa sawit
Grup areal (000 ha)
Raja Garuda Mas 317,9
Kumpulan Gutrie Bhd 288,9
Sinar Mas Grup 208
Astra Agro Lestari 189,9
Asian Agri Group 150
Cilandra Perkasa Group 60,9
Socfindo Group 46,8
Kurnia Group 42,9
Lonsum Group 40,5
Bakrie Group 20,1
Lainnya (200 perusahaan) 983,3
Perusahaan perkebunan swasta 2.349,4
Perusahaan Perkebunan Negara 680,5
Perkebunan Rakyat 1.222,2
Total 4.252
Sumber: Arwin Rasyid (diolah dari Data Consul Inc & sumber lainnya)
Padahal, dalam UU No 18/2004 tentang Perkebunan maupun berdasarkan Keputusan
Menteri Pertanian No 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha,
hal itu tidak diatur. Jika ada ketentuan itu hanya mensyaratkan terjaminnya
pasokan sawit tanpa membatasi dari kebun sendiri atau kebun rakyat.
Kepala Kantor Perwakilan KPPU Medan, Dedi Sani Ardi, mengungkapkan larangan
pembangunan PKS tanpa kebun ini berpotensi melanggar UU No 5 tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebab larangan itu
berpotensi menimbulkan penyalahgunaan posisi dominan dari kalangan pengusaha
pemilik PKS terhadap petani sawit. Bahkan memungkinkan terjadinya potensi
hambatan pasar yang dikondisikan, yang menyebabkan pengusaha yang tidak
memiliki kebun sendiri tidak bisa mendirikan PKS.
Kebijakan larangan pendirian PKS tanpa kebun, menyebabkan banyak pengusaha
yang ingin masuk bisnis ini tapi tidak memiliki kebun sendiri menjadi
terhambat. Akibatnya jumlah PKS menjadi terbatas dan tidak bisa mengimbangi
pertumbuhan kebun sawit rakyat yang cukup tinggi. Sehingga posisi tawar pemilik
PKS menjadi jauh lebih kuat dibanding petani sawit. "Petani sawit sering
menjadi pihak yang dirugikan," kata Dedi.
Bahkan, katanya, menurut laporan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia
(APKSI) petani seperti (terpaksa) harus menjual sawit di bawah harga pembelian
tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga
Pembelian TBS sebagaimana yang diatur Keputusan Menteri perhubungan No 627
tahun 1998.
Di Sumatra Utara, misalnya, PKS justru banyak dibangun di Kabupaten Langkat.
Padahal perkebunan kelapa sawit terbesar di Sumut berada di Kabupaten Labuhan
Batu.
Akibatnya, petani perkebunan rakyat di Labuhan Batu tidak memiliki banyak
pilihan dan dikondisikan harus menjual hasil panennya hanya kepada beberapa PKS
dengan harga jauh di bawah harga yang ditetapkan Tim Penetapan Harga Pembelian
TBS sebagimana yang diatur Keputusan Menteri perhubungan No. 627 tahun 1998.
Pembatasan pembelian
Modusnya adalah perusahaan pemilik PKS membatasi pembelian TBS sawit petani
rakyat dengan alasan pasokan berlebih. Petani disuruh untuk menunggu penjualan
TBS sampai pasokan normal, atau menjual dengan harga dibawah harga yang
ditetapkan. Dalam kondisi ini petani terpaksa harus menjual TBS sawitnya dengan
harga lebih murah. "Jika harus menunggu, maka rendemen dan kualitasnya akan
turun dan menyebabkan penurunan harga," ujarnya.
Seharusnya tidak perlu ada pembatasan dalam pendirian PKS tanpa kebun. Karena
selain tidak diatur dalam peraturan, pengusaha yang mendirikan PKS tanpa kebun
juga sudah mempertimbangkan kela-yakan usahanya termasuk pengadaan bahan baku
sebelum mendirikan usahanya.
Menurut Dedi, alasan sebagian kalangan, terutama pengusaha-pengusaha industri
PKS selama ini bahwa keberadaan PKS tanpa kebun sebagai pemicu yang akan
meningkatkan kasus-kasus pencurian TBS yang dimiliki oleh PKS yang memiliki
kebun. "Itu tidak logis," tutur dia.
Karena PKS tanpa kebun sangat selektif dan tinggi pengawasannya terhadap
kualitas rendemen sawit yang akan dibeli. Sehingga tidak akan membeli TBS hasil
curian yang kualitasnya sangat rendah karena dipetik pada malam hari dengan
cara petik asal-asalan.
Kasus pencurian tandan buah segar adalah permasalahan yang telah terjadi
bertahun-tahun yang sebenarnya merupakan persoalan pengawasan keamanan
perkebunan yang bersangkutan. Karena itu solusinya adalah dengan meningkatkan
pengamanan kebun. "Bukan justru menghambat pihak lain memasuki bisnis ini serta
mengkondisikan keadaan yang merugikan petani sawit," kata Dedi.
Information about KUDETA 65/ Coup d'etat '65, click: http://www.progind.net/
http://geocities.com/lembaga_sastrapembebasan/
---------------------------------
Bring words and photos together (easily) with
PhotoMail - it's free and works with your Yahoo! Mail.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Kebijakan PKS tanpa kebun sarat kepentingan oleh Sahat Sibarani dan Martin Sihombing
