[nasional_list] [ppiindia] Jakarta Sarang Koruptor
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 27 Feb 2005 10:07:11 +0100
** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum **
Media Indonesia
Minggu, 27 Februari 2005
FOKUS MINGGU
Jakarta Sarang Koruptor
Jakarta dinobatkan sebagai kota terkorup. Tampaknya, survei yang
dilakukan Transparency International Indonesia (TII) itu ada betulnya, sebab
cukup gampang mendapati praktik korupsi di beragam pojok Kota Jakarta.
MATAHARI baru saja bergeser persis di atas kepala, namun cuaca siang itu
tidak begitu menyengat. Meski begitu, peluh tetap terlihat membasahi kening
wanita sepuh yang tengah mengatur sebuah mobil, di salah satu lahan seluas enam
meter persegi tepi Jalan HR Juanda, Jakarta Pusat.
Tangannya memberi aba-aba maju, seiring suara peluit yang ditiupnya. Usai
memarkir beberapa kendaraan, wanita berusia 60 tahun itu kembali mendekati
suaminya yang mengenakan seragam petugas parkir, duduk di salah satu sudut
perkantoran di daerah itu.
Sejenak kemudian, wanita bernama Ny Sri Suparti ini menceritakan suka
duka suaminya sebagai juru parkir. Menurutnya, sang suami --sebut saja
Supeno,70,-- saban hari harus menyetor 75% atau sekitar Rp25 ribu, kepada Badan
Pengelola (BP) Perparkiran DKI Jakarta. Padahal, pendapatannya rata-rata cuma
Rp8 ribu per hari.
Akhirnya mau tidak mau Ny Sri mengaku kerap minta kepada pemilik mobil
untuk membayar lebih dari tarif sebenarnya seribu rupiah. ''Makanya, suka ada
yang minta Rp2 ribu untuk parkir, karena kalau tidak begitu tidak bisa makan.
Kalau mau tarik seribu rupiah, yah seperti saya, makan sehari dua kali saja
susah,'' ungkap Ny Sri yang mengaku sudah dua tahun berprofesi sebagai juru
parkir.
Memang tidak dapat dipungkiri, tampaknya sejak tahun lalu BP Perparkiran
DKI Jakarta yang mengelola 16 ribu satuan ruas parkir (SRP) itu, ngebut kejar
target pendapatan retribusi parkir untuk tahun lalu sebesar Rp18 miliar.
Namun sayang, upaya pemerintah untuk mencapai target tidak kesampaian,
pada 2004 itu BP Perparkiran DKI cuma mampu meraup rupiah sebesar Rp14 miliar.
Ironisnya kegagalan mencapai target itu kerap disebut kebocoran yang dikaitkan
dengan ulah juru parkir.
Betulkah demikian?
Menurut Wakil Kepala BP Perparkiran DKI Jakarta Bambang Rahmanto, pada
waktu koridor I busway dibuka, pendapatan parkir sudah berkurang sebesar Rp5,3
juta per hari. Di Jakarta Timur BP Perparkiran kehilangan Rp1 juta per hari.
Padahal, di satu sisi, juru parkir di sana tidak berkurang.
Ruang parkir yang dikelola BP Perparkiran juga berkurang karena
berubahnya cara parkir. Tadinya posisi mobil serong, sekarang paralel. Kemudian
ada pembatasan jam, sekarang ada peraturan baru boleh parkir setelah pukul 10
ke atas.
Persoalan di tubuh BP Perparkiran DKI Jakarta juga menyeruak dalam
pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB). Bedanya, kebocoran itu terjadi saat
pemohon IMB mendaftarkan diri untuk memperoleh IMB.
''Seharusnya tidak sampai Rp2,5 juta, tapi ini bisa bengkak hingga Rp5-6
juta,'' ungkap salah satu pemohon IMB, Dono, berkaitan dengan biaya pengurusan.
Walau saban hari pemohon IMB (PIMB) di ruang pelayanan terpadu Wali Kota
Jakarta Selatan hanya berkisar puluhan orang. Tetapi, putaran uang yang masuk
di tempat itu bisa mencapai puluhan juta rupiah.
Pengakuan Dono menyebutkan, untuk mendapatkan IMB, dibutuhkan dana yang
tak kurang dari dua sampai tiga kali lipat tarif resmi. Apalagi jika pemohon
tidak kenal 'orang dalam' terpaksa merogoh kocek lebih dalam hingga Rp8 juta.
Hasil survei
Peristiwa di atas, tampaknya sebagian kecil kejadian yang juga menerpa
instansi lain di lingkungan DKI Jakarta. Masyarakat Transparansi Indonesia
(MTI) pernah melakukan survei pada 1999. Hasilnya mengungkapkan, pembuatan
kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), surat izin mengemudi (SIM),
dan paspor, semua pegawai kelurahan bisa berfungsi sebagai calo pembuatan KTP
atau KK. Disebutkan dalam survei itu, untuk pembuatan KTP jika tanpa melengkapi
persyaratan, alias langsung jadi, biasanya dikenai biaya Rp100 ribu hingga
Rp125 ribu, padahal dengan biaya resmi hanya dibutuhkan dana Rp25 ribu saja.
Sedangkan mengenai perparkiran, ada kesengajaan pengelola pertokoan tidak
menyediakan lahan untuk parkir bagi pengunjungnya. Yang dilakukan pengelola
pertokoan atau perkantoran, adalah dengan membiarkan areal di pinggir jalan
digunakan untuk parkir. Retribusi yang diterima pemerintah daerah (Pemda) jauh
lebih kecil, dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk membayar pungutan
keamanan bagi preman.
Bahkan dua pekan lalu, Transparency International Indonesia (TII)
mencatat Jakarta sebagai kota terkorup di Tanah Air, dengan persepsi indeksnya
3,87 --0= korup, 10= bersih--. Hasil survei lembaga swadaya masyarakat (LSM)
yang dilakukan di 21 kabupaten/kota di Indonesia pada bulan Oktober-Desember
2004, ini juga membeberkan ruang-ruang korupsi di DKI. TII mengungkapkan,
pengurusan izin usaha adalah ruang tertinggi terjadinya korupsi dengan nilai
total Rp1,88 miliar. Disusul pengurusan izin kerja/tenaga kerja Rp1,3 miliar,
kemudian rumah sakit, Puskesmas, balai Kesehatan Rp154 juta, selanjutnya bidang
pekerjaan umum Rp70 juta, dan perusahaan air minum (PAM) Rp65 juta, pelayanan
pendidikan Rp 32 juta.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) TII, Emmy Hafild mengatakan paling banyak
ditemukan kasus korupsi adalah pada pengurusan izin usaha. ''Para pelaku bisnis
yang diwawancarai mengaku, interaksi korupsi dengan Dinas Pembangunan Umum (PU)
terjadi dalam tender-tender proyek pembangunan pemerintah,'' kata Emmy. Bahkan,
ada delapan pengusaha terang-terangan mengaku membayar Rp10 miliar kepada DPRD.
Menurut Emmy, sikap defensif pemerintah DKI patut dipertanyakan,
khususnya menyangkut upaya pemberantasan korupsi. Ia menyebutkan Pemkot
Tangerang justru bersikap akomodatif, malah TII akan beraudiensi dengan pihak
Pemkot Tangerang untuk membahas kemungkinan pencegahan korupsi di daerah
tersebut. (Lng/IA/SA/*/M-5)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Jakarta Sarang Koruptor
