[nasional_list] [ppiindia] Fwd: Sikap Komponen Rakyat Bali terhadap RUU anti Pornografi & anti Pornoaksi
- From: Nugroho Dewanto <ndewanto@xxxxxxxxxxxxxxxx>
- To: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
- Date: Tue, 21 Feb 2006 20:14:22 +0700
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
>MENGINGAT DAN MENIMBANG:
>
> 1. Bahwa pornografi dan pornoaksi tidak perlu diatur secara khusus
> dengan UU tersendiri karena secara substansial sudah tercakup ke dalam
> kategori tindakan pelanggaran kesusilaan dan kesopanan yang sudah diatur
> oleh produk hukum yang sudah ada dan masih tetap berlaku sampai sekarang
> di Indonesia.
> 2. Bahwa demi tertib sosial bersama, jikapun ada pihak yang
> menginginkan pengaturan tentang pornografi dan pornoaksi maka pengaturan
> itu tetap mesti didasarkan pada kesepakatan bersama segenap komponen
> bangsa, dengan tetap menjunjung tinggi dan mengedepankan asas pengakuan
> dan penghargaan penuh terhadap keragaman pandangan sosio-kultural maupun
> dasar religi masing-masing komponen bangsa termasuk masing-masing daerah.
> Pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman dimaksud bersifat mutlak
> dalam bingkai NKRI yang berdasarkan Pancasila dengan dasar konstitusi UUD
> 1945 serta bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika.
> 3. Bahwa meskipun pornografi dan pornoaksi perlu diatur dengan
> dasar berpikir pada butir 2 tersebut di atas, namun pornografi dan
> pornoaksi tetap TIDAK PERLU diatur secara khusus dengan satu UU Khusus
> Antipornografi dan Pornoaksi yang bersifat berlaku umum (lex generalis)
> bagi dan di seluruh wilayah NKRI. Jikapun hendak diatur, maka pengaturan
> cukup hanya dengan Peraturan Daerah (Perda) masing-masing sehingga tetap
> mencerminkan dan menghargai keragaman pandangan sosio-kultural-religius
> masing-masing daerah.
>
> Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka bersama ini KOMPONEN
> RAKYAT BALI MENYATAKAN SIKAP BULAT UNTUK BERSAMA-SAMA MENOLAK PENUH RUU
> ANTIPORNOGRAFI DAN PORNOAKSI.
>
> ALASAN:
>
> SOSIO KULTURAL
>
> Fakta keragaman sosio-kultural Indonesia yang diakui dalam UUD 1945.
> Masing-masing daerah dengan latar belakang dan basis sosio-kultural
> masing-masing punya relativitas pandangan tentang pornografi dan
> pornoaksi. Bali dengan landasan latar belakang sejarah sosio-kultural
> dan religiusnya tersendiri memandang sensualitas dan organ kelamin tidak
> semata-mata berdasarkan pemaknaan yang banal dan material-fisikal semata.
> Tradisi sosio-kultural serta filosopi religius Bali memaknai sensualitas
> serta organ kelamin sebagai elemen penting dalam penciptaan, asal muasal
> dan proses pemeliharaan kehidupan.
>
> Karena itu sensualitas serta organ-organ seksual dimaknai serta
> diperlakukan secara substansial sebagai simbol-simbol religius yang
> disakralkan.
>
> Contoh paling nyata adalah penghargaan dan penghormatan yang ditujukan
> masyarakat Bali kepada lingga-yoni. Jika lingga-yoni ini dipahami
> sebatas material-fisikal maka lingga-yoni adalah tak lebih dari
> representasi fisik dari organ seksual pria dan wanita, dan oleh karenanya
> dengan mudah bisa dihakimi sebagai sebuah obyek pornografi.
>
> Namun, manakala dipahami dengan melewati batas-batas material-fisikal,
> atau dipahami secara substansial yang sublim dengan kesadaran spiritual
> berdasarkan tradisi and ajaran esoterik Bali, maka lingga-yoni merupakan
> sebuah simbol yang teramat sakral, luhur serta bagian tak tergantikan
> dalam lanskap pemikiran spiritual masyarakat Bali. Lingga-yoni adalah
> sekaligus simbolik kekuatan utpatti (penciptaan semesta) serta stitti
> (pemeliharaan semesta) dari Ida Sanghyang Widdhi Wasa, Tuhan Yang Maha
> Esa. Lingga-yoni adalah simbul kelahiran, kesuburan dan pemekaran kreatif.
>
> Di Bali, Lingga-yoni muncul dalam berbagai bentuk fisik, mulai dari
> yang paling tegas, seperti wujud penis pada arca megalithikum Batara Da
> Tonta yang hingga kini masih menjadi obyek penyembahan utama di Pura
> Pancering Jagat di Desa Trunyan, hingga ke bentuk yang paling estetik
> berupa candi-candi pemujaan indah yang berada di tengah kolam.
>
> Bali secara sosio-kultural-religius memang tidak terjebak pada budaya
> material-fisikal yang formalistik, melainkan jauh melampaui batas-batas
> formalistik untuk mencapai esensi makna dan fungsi.
>
> Sebagai akibat logis pandangan substansial yang melewati batas-batas
> material-fisikal demikian, maka Bali pun secara sosio-kultural memiliki
> pandangan yang sangat terbuka dan "cair" tentang organ seksual ataupun
> bagian-bagian tubuh yang vital, termasuk memiliki pandangan yang lebih
> terbuka tentang "ketelanjangan".
>
> Patut diingat bahwa Dewi Kali, salah satu dewi terpenting dalam
> filosofi Hindu, dilukiskan sebagai dewi yang berbusana angkasa
> (digambari-sanskrit), atau telanjang. Ketelanjangan Dewi Kali adalah
> pernyataan metaforis tentang kemampuan Sang Dewi untuk tidak terikat pada
> berbagai ilusi duniawi. Sang Dewi juga digambarkan memiliki buah dada
> yang penuh, sebuah simbolik atas kemurahahtiannya dalam "menyusui" umat
> manusia. Di Bali, jutaan orang menyembah Kali atau Durgha sebagai
> ekspressi kecintaan dan penghormatan mereka pada aspek feminin Tuhan
> sebagai Ibu Semesta.
>
> Patut pula diingat bahwa Dewa Siwa pun memiliki gelar sebagai
> digambara. Ketelanjangan Siwa merupakan pernyataan asketik yang
> terpuncak, tentang dewa yang tidak memiliki apa-apa (termasuk pakaian)
> dank arena itu Ia memiliki segalanya.
>
> Kesadaran serta rasa hormat akan penciptaan semesta, kasih sayang
> pemeliharaan Tuhan, serta sakralitas dari pertemuan energi kosmik
> maskulin (purusha) serta feminine (pradana) inilah yang menjadi dasar
> kenapa banyak pratima (obyek penyembahan), arca suci serta ritual
> esoterik di Bali yang menggunakan simbol-simbol berupa organ-organ
> seksual serta ketelanjangan tubuh.
>
> Dalam hal ini, pandangan masyarakat Bali tentang ketelanjangan sangat
> disesuaikan dengan ruang, fungsi, dan tujuan yang telah disepakati
> bersama. Bukan semata-mata organ material-fisikal. Dengan begitu porno
> atau tidak-dalam pemahaman Bali-sangat tergantung pada pikiran si subjek
> penikmat atau yang melihat objek bersangkutan serta fungsi dan pemaknaan
> atas obyek yang bersangkutan.
>
> Pemaksaan satu tafsir tunggal atas sensualitas, ketelanjangan maupun
> pornografi berpeluang besar untuk "merampas" kebebasan masyarakat Bali
> tidak hanya dalam merayakan warisan kekayaan sosial kulturalnya, namun
> juga dalam menjalankan kepercayaan dan keimanan religiusnya.
>
> Hal seperti ini tentunyalah sangat berlawanan dengan semangat perayaan
> dan penghormatan kepada ke-bhineka-an yang selama ini telah kita sepakati
> bersama sebagai salah satu nilai dasar kehidupan bangsa dan negara ini.
>
>
> HUKUM
>
> a. Prosedur: cacat karena tidak disertai dengan rancangan akademik
> (academic drafting). Jikapun ada, rancangan akademik ini mestinya sudah
> disosialisasikan terlebih dahulu, sebelum masuk ke Rancangan UU (legal
> drafting).
> b. Substansi:
> (i) tidak jelas batasan pornografi dan pornoaksi maupun
> sensual sehingga sangat sarat dengan pasal karet yang tidak memberikan
> kepastian, kejelasan, dan ketegasan yang menjadi syarat dasar pengaturan
> pidana;
> (ii) Bias gender: dominasi perspektif laki-laki dalam
> menafsirkan pornografi dan pornoaksi, sehingga dominan memposisikan
> perempuan termasuk anak-anak sebagai objek yang mengundang birahi
> laki-laki, di sisi lain ada tendensi laki-laki bebas menunjukkan bagian
> tubuhnya yang sensual jika dipandang dari perspektif perempuan;
> (iii) Logika: mengatur dengan ketentuan "setiap orang",
> bukan "barang siapa".
>
>
> URGENSI
> Di tengah kehidupan bangsa dan negara yang kini sedang dalam keadaan
> serba sulit dengan masalah-masalah yang sangat strategis dan mendasar,
> pembahasan RUU Antopornografi dan Pornoaksi ini menjadi tidak begitu
> urgent. Pemaksaan penetapan RUU ini menjadi UU dan pemberlakuannnya
> kemudian tidak mustahil justru bakal memicu munculnya perasaan tidak
> mempercayai (distrust) antarkomponen bangsa dalam wadah NKRI.
>
> Terlebih lagi, tidak adanya UU Antipornografi dan Pornoaksi tidak akan
> mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum bagi aparat penegak hukum dan
> ataupun komponen anak bangsa yang merasa dirugikan oleh pornografi dan
> pornoaksi ini untuk melakukan upayak hukum. Ini karena Indonesia sampai
> sekarang sudah memiliki perangkat maupun produk hukum yang lebih daripada
> cukup buat melakukan upaya hukum terhadap pornografi maupun pornoaksi.
>
>
> Untuk itu, segenap komponen rakyat Bali memberikan solusi sebagai berikut..
>
> SOLUSI:
>
> 1. Mendesak DPRRI untuk mengutamakan dan menyegerakan pembahasan
> Rancangan KUHP baru, sehingga bisa menjadi payung umum bagi setiap produk
> hukum lain di Indonesia yang memberikan sanksi pidana.
> 2. Mengoptimalkan penegakan hukum dengan perangkat hukum yang
> selama ini sudah ada dan tetap berlaku yang juga mengatur perihal
> antipornografi dan pornoaksi, seperti:
> a. KUHP
> b. UU Pokok Pers
> c. UU Perfilman Nasional
> d. UU Penyiaran
> e. UU Kekerasan dalam Rumah Tangga
> f. UU Perlindungan Anak
> 3. Mengoptimalkan fungsi Badan/Dewan/Komisi terkait yang secara
> resmi diamanatkan, dibentuk, dan diberi wewenang oleh KUHP dan ataupun UU
> tersebut pada butir 2 untuk mengontrol dan ataupun menindak dengan
> penegakan hukum tegas setiap pelanggaran susila maupun kesopanan yang
> dikategorikan pornografi dan pornoaksi. Badan/Dewan/Komisi dimaksud
> antara lain:
> a. Kepolisian RI (sesuai KUHP);
> b. Dewan Pers (sesuai UU Pokok Pers);
> c. Badan Sensor Film Nasional (sesuai UU Perfilman Nasional)
> d. Komosi Penyiaran Indonesia (sesuai UU Penyiaran)
> e. Komisi Perlindungan Anak (sesuai UU Perlindungan Anak
> Indonesia).
>
> PENUTUP
> Demikian sikap resmi kami sebagai rakyat Bali terhadap RUU
> Antipornografi dan Pornoaksi yang kini sedang dibahasa di Komisi VIII DPR
> RI. Bersama ini pula kami sebagai komponen rakyat Bali mengajak segenap
> komponen anak bangsa Indonesia untuk tetap saling menghargai dan
> menjunjung tinggi keragaman di antara kita, karena keragaman tidak hanya
> indah tapi juga adalah keniscayaan semesta yang memang sengaja diciptakan
> Tuhan Yang Mahaesa justru untuk memberikan kesadaran dan pemaknaan bagi
> eksistensi kehidupan kita.
>
> Sikap ini dirumuskan dalam Semiloka RUU Antipornografi dan Pornoaksi
> yang diselenggarakan oleh Yayasan Sandhi Murti Indonesia pada Sabtu, 11
> Februari di Denpasar. Kami lampirkan daftar nama peserta Semiloka.
>
> Daftar Nama Peserta Semiloka RUU Antipornografi dan Pornoaksi
>
> 1) Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa
> 2) Prof. Dr. I Made Bandem
> 3) Wayan P Windia SH, M.Hum
> 4) I Gede Widiatmika SH, M.Hum
> 5) Drs I Gusti Ngurah Sudiana M.Ag
> 6) Drs I Ketut Wiana M.Ag
> 7) Made Pria Dharsana SH
> 8) Cokorda Istri Ngurah Raka Sawitri
> 9) Aridus
> 10) Drs. I Nyoman Nikanaya MM
> 11) Drs I Ketut Sumarta
> 12) I Nyoman Sugi B. Lanus SS
> 13) Kadek Suardana
> 14) I Wayan Juniartha
> 15) I Gusti Ngurah Harta
>
> Daftar Nama Undangan Semiloka yang Tidak Hadir Namun Menyetujui Rumusan
> Semiloka
>
> 1) Prof. Dr. Ida Bagus Yudha Triguna
> 2) Prof. Dr. I Gede Pitana Brahmananda
> 3) Popo Danes
> ============
>
> Pidato Ketua Delegasi Komponen Rakyat Bali
> I Gusti Ngurah Harta
>
>
> Yang Terhormat:
> Bapak Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
> Bapak Ketua Pansus RUU Antipornografi dan Pornoaksi
>
> Yang saya mulyakan:
> Bapak-bapak serta Ibu-Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
> Indonesia
> Serta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota Dewan Perwakilan Daerah.
>
> Yang saya cintai:
> Rekan-rekan wartawan, baik dari media cetak maupun elektronik, yang
> berkesempatan hadir saat ini.
>
> Pertama-tama, marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadapan
> Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia cinta kasih Beliau-lah kita semua
> dapat berkumpul pada hari yang membahagiakan ini.
>
> Bapak-bapak serta Ibu-ibu anggota Dewan yang saya mulyakan,
>
> Ijinkanlah saya, atas nama semua rekan-rekan dari Bali yang hadir hari
> ini, mengucapkan rasa terimakasih yang mendalam atas kesediaan
> Bapak-bapak serta Ibu-ibu sekalian untuk menerima kami dalam kesempatan ini.
>
> Sungguh sangat kami pahami bahwa jadwal kerja serta kegiatan
> Bapak-bapak serta Ibu-ibu sangatlah padat. Oleh karenanya, kesediaan
> Bapak-bapak serta Ibu-ibu untuk bertatap muka dengan kami merupakan
> sebuah kehormatan bagi kami.
>
> Tentunya, kami pun akan berupaya dengan sepenuh hati agar pertemuan ini
> menjadi sebuah ajang dialog dari hati ke hati yang berlangsung secara
> terhormat dan bermartabat.
>
> Semoga pula pertemuan ini melahirkan suatu pemahaman yang konstruktif
> dan bermanfaat bagi bangsa dan Negara kita.
>
>
>
> Bapak-bapak serta Ibu-ibu anggota Dewan yang saya hormati,
>
> Ijinkanlah saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya yang hadir pada
> saat ini.
>
> Di sebelah saya adalah Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa.
> Beliau adalah pemimpin agama yang sangat kami hormati dan mulyakan di
> Bali. Beliau saat ini menjabat sebagai Dharmadhyaksa, atau ketua dari
> Sabha Pandita (Majelis Pendeta) Parisadha Hindu Dharma Indonesia-Pusat.
>
> Hadir pula saat ini Prof. Dr. I Made Bandem. Beliau adalah salah
> seorang cendekiawan serta budayawan yang sangat berpengaruh di Bali.
> Sumbangsih beliau, baik berupa pemikiran, kebijakan serta karya seni,
> telah berperan besar bagi kelestarian dan kemajuan seni budaya Bali. Saat
> ini beliau menjabat sebagai Rektor ISI Yogyakarta.
>
> Selain itu, hadir pula Wayan P Windia SH M.Si. Beliau dikenal
> kepakarannya dalam hukum adat serta budaya Bali. Selain sebagai pengajar
> hukum adat di Universitas Udayana, beliau juga pengasuh Banjar Bali Studi
> Klub, sebuah kelompok diskusi beranggotakan para pemimpin lembaga adat.
> Beliau juga salah satu tokoh kunci di balik Majelis Utama Desa Pekraman
> (MUDP), lembaga yang menghimpun desa-desa adat di Bali.
>
> Kemudian, hadir pula Cokorda Sawitri, salah satu penyair dan dramawan
> terkemuka Bali. Cokorda Sawitri juga aktif dalam lembaga-lembaga sosial
> yang bergerak dibidang kesetaraan gender, seperti Forum Mitra Kasih Bali.
> Karya-karya sastra Cokorda Sawitri seringkali mengangkat isu-isu
> pembelaan terhadap kaum perempuan. Hingga saat ini beliau juga masih
> menempati posisi sebagai penasehat parahyangan, yang mengurusi
> tempat-tempat suci keagamaan, bagi lebih dari 20 desa adat di Bali timur.
>
> Yang terakhir adalah Kadek Suardhana, seorang seniman serta komposer
> produktif. Beliau saat ini menjabat sebagai ketua Arti Foundation, sebuah
> lembaga kebudayaan yang aktif melakukan muhibah budaya dengan sejumlah
> Negara asing.
>
>
>
> Bapak-bapak serta Ibu-ibu anggota Dewan yang saya mulyakan,
>
> Kehadiran kami di sini adalah untuk menyampaikan penolakan
> kami terhadap RUU Antipornografi serta Pornoaksi. Penolakan yang saat
> ini telah mendapat dukungan luas di kalangan intelektual, cendekiawan,
> seniman serta masyarakat kebanyakan di Bali.
>
> Penolakan ini berangkat dari penilaian kami bahwa RUU ini telah
> nyata-nyata mengabaikan keragaman sosio-kultural serta kepercayaan
> relijius yang dianut oleh berbagai suku bangsa di nusantara ini.
>
> Kami percaya bahwa sebagai bangsa yang bersendikan dan memulyakan
> keragaman, sebagaimana yang tegas tertera pada semboyan Negara kita
> "Bhinneka Tunggal Ika", maka setiap aturan yang dilahirkan oleh
> lembaga-lembaga Negara seyogianya berlandaskan pada kesepakatan bersama
> seluruh elemen bangsa.
>
> Selain itu, aturan tersebut juga harus mengakomodasi serta
> mencerminkan keragaman nilai-nilai sosial budaya yang ada di Negara ini.
>
> Kesepakatan bersama serta akomodasi terhadap keragaman inilah yang
> kami rasakan belum tercermin dalam RUU Antipornografi dan Pornoaksi ini.
>
> Contoh paling sederhana adalah bagaimana RUU ini memberikan rumusan
> tentang sensualitas, maupun tentang anggota-anggota badan yang dinilai
> sensual, yang menurut kami mengabaikan berbagai tafsiran berbeda tentang
> sensualitas yang masih hidup dan diyakini oleh berbagai komunitas
> tradisional di Negara kita, termasuk komunitas Bali.
>
>
>
>
> Bapak-bapak serta Ibu-ibu anggota Dewan yang saya hormati,
>
> Meskipun dalam RUU ini telah dicantumkan berbagai perkecualian, namun
> perkecualian-perkecualian tersebut memiliki sejumlah kelemahan mendasar.
>
> Selain cakupannya yang masih sempit dan tidak mewakili kepentingan dan
> kebutuhan kultural dan relijius komunitas kami, perkecualian tersebut
> juga memberi peluang terlalu besar bagi Negara untuk membatasi kebebasan
> komunitas kami dalam merayakan kekayaan kultural serta warisan keagamaannya.
>
> Contoh paling sederhana adalah perkecualian bagi pementasan kesenian di
> gedung kesenian. RUU memaknai gedung kesenian sebagai sebuah tempat
> pementasan yang telah mendapat ijin dari Negara.
>
> Hal ini sungguh sangat membatasi kebebasan para seniman Bali. Kami
> besar dalam sebuah tradisi di mana kesenian adalah adalah peristiwa
> keseharian, yang spontan dan mengalir.
>
> Dalam tradisi ini kesenian adalah milik bersama dan panggungnya
> mencakup keseluruhan wilayah pulau kami. Karenanya, kesenian Bali tak
> memerlukan ruang khusus yang statis untuk tampil.
>
> Tergantung kepada fungsi serta tujuannya, kesenian Bali bisa
> dipentaskan di mana saja, mulai dari gedung pementasan yang megah hingga
> perempatan jalan yang sibuk, bahkan hingga ke kuburan sepi di tengah malam.
>
> Tentunya, masih ada sejumlah keberatan lainnya yang ingin kami
> utarakan, termasuk bias gender RUU yang terlalu kental serta urgensi RUU
> yang teramat lemah karena telah adanya sejumlah Undang-undang lainnya
> yang mengatur tentang kesusilaan dan kesopanan.
>
> Berbagai argumentasi di atas adalah hasil rumusan sebuah semiloka yang
> kami selenggarakan pada Sabtu, 11 Februari lalu. Hingga saat ini,
> dukungan kepada sikap yang kami ambil masih terus datang mengalir.
>
> Tentunya, besar harapan kami agar Bapak-bapak serta Ibu-ibu anggota
> Pansus berkenan berkunjung ke Bali untuk secara langsung mendengarkan
> aspirasi masyarakat kami mengenai RUU ini.
>
>
> Bapak-bapak serta Ibu-ibu anggota Dewan yang saya mulyakan,
>
> Apa yang telah saya sampaikan tadi hanyalah paparan singkat dari
> rumusan penolakan kami. Pemaparan yang lebih mendalam akan dilakukan
> oleh rekan-rekan saya yang jauh lebih luas pengetahuannya tentang
> dimensi-dimensi relijius, seni, budaya serta adat.
>
> Kami berkeyakinan bahwa Bapak-bapak serta Ibu-ibu para anggota Dewan
> serta Pansus memiliki kepekaan hati, kebijakan pikiran serta rasa
> ke-negarawan-an yang mendalam untuk menelaah langkah apa yang sebaiknya
> diambil demi kepentingan, ketentraman serta keutuhan bangsa dan Negara
> yang sama-sama kita cintai ini.
>
> Sebagai akhir kata, ijinkanlah saya untuk menyampaikan rasa terimakasih
> mendalam atas kesediaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk mendengarkan
> aspirasi kami.
>
> Selanjutnya saya persilakan Prof. Dr. I Made Bandem untuk membacakan
> rumusan hasil semiloka tersebut.
>
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Fwd: Sikap Komponen Rakyat Bali terhadap RUU anti Pornografi & anti Pornoaksi
