[nasional_list] [ppiindia] Dua Tahun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Fri, 13 Jan 2006 02:10:20 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=206701
Jumat, 13 Jan 2006,
Dua Tahun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Meneguhkan Fungsi Trigger Mechanism
Oleh
Abdullah Hehamahua *
Korupsi sudah dianggap sebagai extra-ordinary crime. Sehingga, anggota DPR
merasa perlu memberikan wewenang yang sangat besar kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) untuk memberantasnya. Sayangnya, kekuasaan itu hanya diberikan
dalam rumusan kata-kata, tidak dalam pelaksanaannya.
Pada saat bersamaan, instansi pemerintah belum serius memberantas korupsi,
meski presiden menerbitkan Inpres No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
Apalagi, sebagian besar anggota masyarakat masih permisif terhadap masalah
korupsi. Tulisan ini mencoba menguak sedikit suka duka yang dialami KPK dalam
memberantas korupsi di Indonesia dalam memasuki usianya yang kedua pada 29
Desember lalu.
Potensi dan Peluang
Secara politis, KPK sangat berpotensi karena merupakan hasil proses reformasi
sebagaimana yang tertuang dalam Tap MPR No XI/1998, sehingga memperoleh
dukungan luas, baik dari LSM, perguruan tinggi, media massa, maupun anggota
masyarakat pada umumnya.
Bahkan, KPK yang dibentuk dengan UU No 30/2002 tersebut bisa dikatakan sebagai
suatu organisasi superbodi karena memiliki beberapa kewenangan yang tidak
dimiliki lembaga penegak hukum lain, khususnya dalam penyelidikan, penyidikan,
dan penuntutan perkara. Kewenangan, jika dijalankan secara optimal, akan
memberikan efek jera bagi para koruptor. Sehingga, hal tersebut akan
menghentikan niat untuk berkorupsi. Selain itu, bisa mengembalikan kekayaan
negara yang telah dikorupsi para koruptor.
Potensi KPK yang lain adalah kondisi global. Yakni, korupsi sudah dianggap
sebagai extra-ordinary crime. Sehingga, setiap pemerintahan di dunia
berkepentingan memberantas korupsi di negaranya dengan cara kerja sama
internasional. Dan, KPK sering dilibatkan.
Selain itu, pimpinan, tim penasihat, dan pegawai KPK yang ditetapkan melalui
proses seleksi yang ketat melahirkan budaya kerja profesional, akuntabel,
energik, serta transparan dalam menjawab tuntutan masyarakat, khususnya dalam
memperbaiki sistem penyelenggaraan negara dan perilaku penyelenggara negara
melalui pemberantasan korupsi.
Karena itu, manajemen kinerja dan sistem pengelolaan anggaran yang diterapkan
KPK secara bertanggung jawab dan transparan menyebabkan penggunaan anggaran di
lingkungan KPK sangat terkendali. Dengan demikian, jika diterapkan di seluruh
instansi pemerintah, pola tersebut diharapkan bisa memperkecil kebocoran APBN
yang ditengarai terjadi selama ini.
Kelemahan dan Kendala
Konsekuensi logis lembaga baru, dengan sendirinya, KPK memiliki beberapa
kelemahan yang menghambat pencapaian kinerja yang optimal. Di antaranya,
keterbatasan sarana-prasarana dan SDM. Secara eksternal, kendala utama KPK
adalah kendala UU.
Dalam bagian tertentu UU No 30/2002, KPK seakan-akan superbodi. Tapi, dalam
pelaksanaan tugas di lapangan, ternyata KPK dipaksa menggunakan cara-cara
tradisional. Hal itu bisa dilihat dari beberapa masalah berikut.
KPK dibenarkan memeriksa rekening bank jika nasabah sudah berstatus tersangka.
Padahal, berbeda dari kepolisian dan kejaksaan, KPK tidak dibenarkan
mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan).
Dengan demikian, ketika menetapkan status tersangka kepada seseorang, penyidik
KPK harus yakin 99 persen bahwa tersangka tersebut akan dijatuhi hukuman oleh
majelis hakim di Pengadilan Tipikor.
Sementara itu, koruptor sangat canggih dalam melaksanakan kegiatannya.
Sehingga, justru peluang yang paling besar bagi KPK mengendus jejak mereka
untuk ditetapkan sebagai tersangka adalah melalui rekening bank. Tetapi, hal
tersebut tidak dibenarkan dengan dalih UU kerahasiaan bank. Dalam konteks ini,
tampaknya, pihak bank bermain mata dengan para koruptor.
Tidak adanya UU perlindungan saksi cukup menyulitkan penyidik KPK memperoleh
informasi yang signifikan. Sebab, pejabat, karyawan, atau anggota masyarakat
yang mengetahui suatu kasus korupsi takut mengalami nasib serupa yang dialami
Khairiansyah.
Di satu sisi, KPK seakan-akan memiliki wewenang yang sangat besar dalam
menangani kasus korupsi. Tapi, dalam pelaksanaannya, KUHAP yang lama tetap
digunakan. Misalnya, untuk masalah penggeledahan, KPK masih harus memperoleh
izin pengadilan negeri.
Begitu pula dalam masalah penyidikan. UU memberikan wewenang kepada KPK untuk
menyidik. Tapi, KPK tidak boleh merekrut penyidik sendiri. Sebab, menurut
KUHAP, penyidik harus polisi atau jaksa.
Selain kendala UU, hambatan serius yang dihadapi KPK adalah sikap anggota
masyarakat. Yakni, kurangnya pemahaman masyarakat tentang tindak pidana korupsi
dan fungsi serta kewenangan KPK. Sikap permisif masyarakat terhadap tindak
pidana korupsi masih tinggi. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak
hukum lainnya rendah.
Hasil yang Dicapai
Secara menyeluruh, sesuai usia, sarana, prasarana, dan SDM yang dimiliki, hasil
yang dicapai KPK selama 2005 bisa dikatakan memadai. Bahkan, untuk
bidang-bidang tertentu, pencapaian melebihi 100 persen dari target.
Beberapa substansi pencapaian bisa disebutkan. Misalnya, Abdullah Puteh, Harun
Let-Let, dan Nazaruddin Syamsuddin ditahan dan dijatuhi hukuman penjara.
Fungsi trigger mechanism KPK berhasil mendorong aparat penegak hukum, khususnya
di daerah, untuk berani menindak penyelenggara negara yang terlibat korupsi,
baik gubernur, bupati, wali kota, maupun anggota DPRD.
KPK berhasil mendorong dan membantu penerapan island of integrity dan good
governance. Pada tahun ini, telah bertambah enam wilayah, sehingga ada tujuh
wilayah (provinsi dan kabupaten) di Indonesia yang menerapkan island of
integrity dan good governance tersebut.
Di bidang IT, secara internal, KPK memiliki portal dan software forensik.
Sehingga, sebagian besar pekerjaan dilakukan menggunakan sistem komputer.
Secara eksternal, KPK memiliki website dan menyediakan software sekaligus
pelatihan bagi 33 provinsi se-Indonesia agar mereka bisa langsung mengakses
data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
* Abdullah Hehamahua, penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Dua Tahun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
