[nasional_list] [ppiindia] DPR Sahkan Dua RUU Kontroversial
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Fri, 14 Jul 2006 10:30:12 +0200
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15137&cl=Berita
DPR Sahkan Dua RUU Kontroversial
[12/7/06]
Seluruh Fraksi menyetujui pengesahan RUU Kewarganegaraan dan RUU Pemerintahan
Aceh.
Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (11/7)
yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB - 17.15 mengesahkan RUU Kewarganegaraan
dan RUU Pemerintahan Aceh. Meskipun ada beberapa catatan dari beberapa fraksi,
seluruh fraksi memberikan persetujuan.
F-PDIP yang diwakili Murdaya Poo menyatakan bahwa UU Kewarganegaraan sebaiknya
tidak bersifat diskriminatif serta memperhatikan hak setiap warga Negara. Oleh
karena itu, Ketua Panja RUU Kewarganegaraan ini menilai ketentuan sebagaimana
tercantum dalam pasal 23 I dan pasal 26 ayat (1) seharusnya tidak perlu ada.
Pasal 23 I yang menyebutkan bahwa seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan
karena berada di Negara lain dalam jangka waktu lima tahun berturut-turut.
F-PDIP memandang pasal ini akan menyulitkan WNI yang bekerja di luar negeri.
Demikian pula pasal 26 ayat (1) yang seharusnya tidak mencabut kewarganegaraan
seseorang dengan alasan apapun kecuali hal tersebut secara tegas dinyatakan
orang yang bersangkutan. Dalam hal ini, lanjut Murdaya, perlu diperhatikan
Pasal 47 UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, F-PDIP tetap
menyetujui pengesahan RUU Kewarganegaraan. "F-PDIP menyayangkan dicantumkannya
dua hal tersebut. Sebab hal yang mendorong perubahan UU No.62/1958 adalah
dihilangkannya perlakuan diskriminatif dan memberikan perlindungan hukum,"
tegas Murdaya saat membacakan pandangan fraksi dalam rapat paripurna.
Anggota DPR dari F-PKB Nursyahbani Katjasungkana menyatakan bahwa sejak awal
PKB telah berusaha mengacu pada berbagai ketentuan seperti pasal 28 D, 28 EE,
28 I, UU HAM. Ia menambahkan jika ada ketentuan yang oleh masyarakat dianggap
tidak sesuai dengan UUD 1945 seperti pasal 23 I yang tidak melindungi buruh
migran dan pasal 26 ayat (1) jo ayat (3) dan (4), F-PKB menyampaikan permohonan
maaf. "Tapi PKB telah melakukan negosiasi dan lobi yang maksimal," kata
Nursyahbani.
F-PKB memberikan beberapa catatan akhir, antara lain meminta Menteri Hukum dan
HAM untuk memenuhi ketentuan penutup yang dengan tegas memerintahkan peraturan
pelaksanaan dimana untuk PP paling lambat 6 bulan. Hal ini untuk mencegah
praktek non enforcement yang biasanya terjadi.
F-PKB juga berharap Menteri dapat melakukan pengawasan penuh agar praktek
pungli dapat dihapuskan. Selain itu, F-PKB menyarankan agar Menteri segera
mensosialisasikan UU Kewarganegaraan ini dengan menggunakan berbagai media.
"F-PKB berharap RUU Keimigrasian yang akan segera dibahas nantinya dapat
disesuaikan dengan prinsip dan ketentuan yang ada dalam UU Kewarganegaraan.
Misalnya UU Imigrasi hendaknya dapat memberi kemudahan pada anak-anak yang
tidak memilih menjadi Warga Negara Indonesia agar dapat memperoleh izin tingal
tetap sebagaimana yang diberikan kepada orang tua yang asing sesuai pasal 19
ayat (3) UU Kewarganegaraan," ucap Nursyahbani.
Sebelum RUU ini disahkan, anggota F-PDIP Cyprianus menyampaikan interupsi
terkait dua pasal tersebut. Terhadap masukan ini, Pimpinan Rapat Paripurna
Soetardjo Soerjogoeritno menyatakan akan disertakan bersama RUU ini. Seusai
ketuk palu pengesahan, anggota Kelompok Perkawinan Campuran Melalui Tangan Ibu
(KPC Melati) yang duduk di balkon menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Ketua Pansus Kewarganegaraan Slamet Effendi Yusuf menyatakan DPR berusaha
menyelesaikan problem kewarganegaraan. Ia menolak anggapan adanya diskriminasi
dalam RUU Kewarganegaraan. Ia juga menyoroti bahwa seluruh fraksi menyetujui
secara bulat.
"Pasal 23 I justru mengingatkan seluruh warga Negara untuk rutin melapor.
Pemerintah juga harus mengingatkan WNI yang tersebar di seluruh dunia," kata
Slamet seusai rapat paripurna.
Dirjen Legislasi dan Perundang-undangan Oka Mahendra menyatakan bahwa UU ini
menghapuskan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan adanya
aturan peralihan untuk anak-anak dari perkawinan campuran yang berusia di bawah
18 tahun ditambah 3 tahun.
"Peraturan pelaksana akan segera disusun. RUU mewajibkan Pemerintah untuk
segera memproses. Ada batas waktu, sehingga Pemerintah tidak bias santai lagi,"
kata Oka.
Jerry Widjaja dari Himpunan Cendekiawan Tionghoa menyatakan bahwa hasil RUU
Kewarganegaraan sudah cukup akomodatif jika ditinjau dari berbagai kepentingan.
Meskipun demikian, lanjut ia, masih belum cukup bagi pasangan campuran dan TKI.
"SBKRI sudah putus. Dengan RUU ini akan jelas status kami. Tionghoa yang cinta
bangsa harus bergerak di berbagai sector, bukan hanya di ekonomi saja. Ini
titik awal, bukan final, bahwa kita diterima," kata Jerry.
RUU Pemerintahan Aceh
Menteri Dalam Negeri M Ma'ruf menyatakan bahwa kewenangan dalam RUU ini
membangun konstruksi otonomi yang seluas-luasnya yang berbeda dengan daerah
otonomi lainnya. Hal ini merupakan wujud kepercayaan DPR dan Pemerintah agar
mempercepat kesejahteraan di NAD.
Beberapa hal yang dibahas dalam RUU ini antara lain Aceh dan kabupaten/kota
berwenang mengatur dan mengurus seluruh sektor pemerintahan dalam semua sektor
publik kecuali yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan,
keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta urusan tertentu dalam bidang agama.
"Dalam hal tertentu, pemerintah lebih menitikberatkan pada pembinaan dan
supervisi. Harus dipahami bahwa tatanan otonomi yang diterapkan di NAD dalam
RUU ini merupakan sub sistem dalam sistem pemerintahan nasional. Oleh karena
itu, otonomi bukanlah hak tapi juga kewajiban konstitusional bagi Pemerintahan
Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota," kata Ma'ruf.
Ma'ruf menjelaskan bahwa sebagian besar masa jabatan kepala daerah telah
berakhir dan saat ini dilaksanakan pejabat kepala daerah. Ia menambahkan bahwa
RUU ini mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil di Provinsi NAD
dan Kabupaten/Kota dilakukan secara langsung dengan nuansa kekhususan antara
lain penyelenggara pemilihan dilakukan oleh komisi independen pemilihan aceh
dan komisi independen pemilihan kabupaten/kota. "Untuk pertama kali, pemilihan
kepala daerah dibuka kesempatan bagi calon perseorangan/independen yang
memenuhi persyaratan untuk mencalonkan diri," jelas Ma'ruf.
RUU ini juga mengatur tentang pembentukan partai politik lokal. Antara lain
boleh ikut dalam pemilu untuk memilih DPRA dan DPRK, mengajukan calon untuk
mengisi DPRA dan DPRK, mengusulkan pemberhentian dan pergantian antar waktu
anggotanya, mengusulkan pasangan calon gubernur-wakil, calon bupati-wakil,
calon walikota-wakil dan dapat melakukan afiliasi dengan partai politik baik
lokal maupun nasional. Ketentuan lebih lanjut tentang hal ini akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah yang harus diterbitkan paling lambat Februari 2007.
Selain itu, Mahkamah Syariah dibentuk sebagai implementasi formal pendekatan
syariah Islam menjadi salah satu bagian keistimewaan Aceh. Penegakan syariah
Islam dilakukan dengan asas personalitas keislaman terhadap setiap orang di NAD
tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan dan status dalam wilayah sesuai
dengan batas daerah provinsi NAD.
Di sisi ekonomi, sumber penerimaan Aceh memperoleh dana perimbangan yang
diperlakukan khusus yaitu dari bagi hasil hidrokarbon dengan besaran 70 persen.
Di samping itu, Aceh juga akan memperoleh dana otonomi khusus untuk membiayai
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pendidikan, sosial dan kesehatan
selama 20 tahun dengan rincian tahun 1-15 sebesar 2 persen plafon DAU nasional
dan tahun 16-20 sebesar 1 persen plafon DAU nasional. Kebijakan ini akan
berlaku efektif mulai 2008.
"UU adalah kebijakan publik dan saya rasa tidak pernah ada UU yang bisa
memuaskan semua pihak apalagi perseorangan. Saya berasumsi penolakan karena
belum ada pemahaman utuh tentang UU ini. Oleh karena itu, kami akan segera
lakukan sosialisasi dengan semua pihak di NAD. Paling lambat akhir bulan ini
harus ada sosialisasi," kata Ma'ruf.
Anggota F-PDIP Eva Sundari menyampaikan interupsi sebelum RUU PA disahkan. Ia
menyatakan bahwa pelaksanaan qanun diskriminatif dan mengorbankan perempuan
karena menurut laporan 80 persen dari korban qanun adalah perempuan. Ia
menyesalkan aspirasi perempuan untuk meminta keterwakilan 30 persen di seluruh
organisasi publik tidak dapat diterima Pansus Pemerintahan Aceh. "Maka harapan
satu-satunya adalah Pemerintah agar menjamin dan mengawasi pelaksanaan qanun
responsif terhadap kepentingan perempuan dan bahkan memberi kebijakan imperatif
agar keterwakilan perempuan terjamin dalam peraturan pelaksanaan RUU PA," kata
Eva.
Pejabat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Mustafa Abu Bakar menyatakan
rasa syukurnya bahwa RUU Pemerintahan Aceh akhirnya selesai dan disahkan.
Mengenai adanya elemen masyarakat yang masih menolak, ia melihat hal ini wajar
karena bagian dari demokrasi. Ia menegaskan bahwa yang menolak hanya sedikit
dan sebagian besar menerima dengan penuh rasa syukur.
"Jika penolakan itu berasal dari GAM, maka itu bisa disampaikan pada Aceh
Monitoring Mission. Nanti AMM yang akan mencari jalan penyelesaian terbaik,"
kata Mustafa.
Seusai pengesahan UU Pemerintahan Aceh ini, lanjut Mustafa, akan segera
menetapkan qanun untuk pilkada sebagai perintah UU. Kemudian akan
mensosialisasikan dan mempersiapkan proses pilkada. Qanun untuk pilkada akan
diselesaikan Juli ini dan proses pilkada 3,5 - 4 bulan setelah Juli. "Kami
ingin mentargetkan enam bulan untuk penyelesaian seluruh qanun. Kita akan bagi
tugas antara DPRA dan Pemerintah Daerah. Qanunnya kan ada lebih dari 90 buah,
kita akan seleksi lagi jika ada yang tumpang tindih," jelas Mustafa.
(Tif)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Check out the new improvements in Yahoo! Groups email.
http://us.click.yahoo.com/6pRQfA/fOaOAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] DPR Sahkan Dua RUU Kontroversial
