[nasional_list] [ppiindia] Cleptocracy, Terorcracy, dan Honestocracy
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 16 Feb 2005 08:56:14 +0100
** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum **
Republika
Rabu, 16 Februari 2005
Cleptocracy, Terorcracy, dan Honestocracy
Yusuf Burhanudin
Ketua Umum Perwakilan PERSIS Mesir.
Terdapat dua tulisan yang menginspirasi saya menulis artikel ini. Pertama,
tulisan Idi Subandy Ibrahim di harian Pikiran Rakyat (26/1/05), bertajuk
Mediacracy Vs Cleptocracy. Kedua, tulisan Hendrawan Nadesul, seorang dokter
yang juga penulis puisi di harian Kompas (9/8/04), bertajuk Honestocracy.
Dengan tambahan istilah terorcracy, saya rasa, dua gagasan penulisnya di atas,
masih laik diangkat ke permukaan. Terlebih persoalan-persoalan korupsi,
terorisme, peran media, dan krisis kejujuran para pejabat negara, masih menjadi
parasit yang merongrong perjalanan kehidupan demokrasi di negeri ini.
Idi subandy Ibrahim, pakar komunikan budaya dan politik asal Bandung itu
diantaranya menulis, bukan lagi rahasia umum bahwa korupsi di negeri ini adalah
masalah yang sistemik (bukan sekadar soal seorang pegawai negeri menggunakan
kesempatan untuk kepentingan pribadi), sehingga hanya pembaruan yang
menyeluruhlah yang dapat memberantasnya secara efektif. Korupsi sistemik,
bencana politik sejumlah negara transisi demokrasi, tidak akan lenyap dalam
sekejap. Skandal-skandal besar akan terjadi sehingga membutuhkan waktu lama
dalam memberantasnya. Memberantas korupsi adalah perjuangan melawan perilaku
culas dan praktik budaya cleptocracy (pemerintahan yang dikuasai oleh
orang-orang yang bermental maling) di tengah-tengah jabatan publik.
Selain terorisme, korupsi terus menjadi bahaya laten yang bukan saja sekedar
momok mengerikan, tetapi memang benar-benar menjelma di tengah-tengah hidup
kaum birokrat kita selama ini. Akibat romeo-juliet kejahatan raksasa ini,
seluruh rakyat kena dampaknya. Rakyat menderita karena terhambatnya proses
redistribusi kesejahteraan sosial, juga di sisi lain merasa was-was. Sebab,
rasa aman yang sejatinya menjadi tugas utama negara, kian mahal diperoleh.
Akhirnya, korban perilaku korup dan aksi terorisme tiada bukan rakyat banyak.
Korupsi dan terorisme menjadi semacam teror politik yang selalu menghantui
sekaligus mengancam seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah ternyata baru sebatas penanganan
teknis yang kurang sungguh-sungguh dan tidak disertai political will yang
memadai. Meskipun ada Inpres pemberantasan korupsi, yang terjadi malah
melahirkan model korupsi baru yang lebih canggih. Demikian dengan pemberantasan
terorisme, malah menyisakan teror baru yang lebih terlindungi undang-undang dan
dilakukan secara sistemik oleh pemerintah kepada mereka yang dianggap menentang
struktur kekuasaan (subversif).
Demikian bentuk terorcracy modern yang saya maksud. Artinya, sistem ini
berikutnya sangat rentan dipolitisir demi melindungi jabatan kekuasaan.
Sebagaimana yang terjadi di zaman Orde Baru, bagaimana kekuasaan secara
sistemik mengganyang orang-orang kritis yang dianggap mengancam kekuasaan
(status quo). Langkah ini, tentu saja kontraproduktif karena menampakkan wajah
ganda: niat baik menumpas kejahatan dengan cara-cara halus-terselubung yang
tidak kalah biadabnya. Tidak jauh sikap negara adidaya yang mengaku paling
demokratis namun tidak bisa meneladankan langkah dan perilaku politik yang
demokratis dan beradab dalam menghadapi musuh-musuh politiknya di luar negeri.
Dalam skala internasional, ''penjajahan'' Amerika Serikat ke Irak (konon kini
mengancam Iran dan Suriah), adalah bukti demokrasi di tangan negara pemegang
superpower ternyata rentan disalahgunakan sehingga mempertontonkan wajah ironi
demokrasi, bahkan juga mudah terkesan rekayasa politik yang konspiratif (baca:
rasialis). Adapun di tingkat nasional, penahanan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir
--terlepas dari pemahaman Islam radikalnya di tingkat wacana seperti yang
pernah diungkapkan Syafii Ma'arif-- sesungguhnya tengah menyuguhkan kepada kita
betapa susahnya menyatakan kejujuran hukum bahkan nurani kebenaran di tangan
para pengusung demokrasi sekalipun. Inilah bentuk ironi ganda di sisi lain.
Dengan begitu, dilihat dari sudut pandang moralitas para penjaga gawang
(gatekeepers) pemerintahan kita saat ini, rasanya menjadi terlalu berlebihan
untuk berharap menuntaskan agenda korupsi dan terorisme secara jujur dan
terbuka. Memang, kita pun sesungguhnya menyadari, tidak mudah memberantas
pasangan kejahatan king-queen ini semudah membalikkan telapak tangan. Perlu
proses, sosialisasi, pembudayaan, dan konkretisasi hukum terhadap dua jenis
kejahatan mahabesar tersebut. Meski demikian, upaya teknis-sistemik, tetap
mesti kita upayakan sesegera mungkin agar akibat yang ditimbulkannya bisa
dicegah tidak meluas dan melebar ke mana-mana.
Sebetulnya, istilah terorcracy ini saya ambil dari diskusi dengan Atip Latiful
Hayat, mantan ketua umum Pusat Pemuda PERSIS yang juga kandidat doktor di
Monash University Australia itu, saat melawat ke Kairo beberapa saat yang lalu
(29/9/04). Atip di antaranya menulis seputar naifnya pemberantasan terorisme
internasional. Alih-alih dunia internasional hendak menuntaskan pemberantasan
terorisme, yang terjadi sesungguhnya malah fenomena state-terorism yang muncul
ke permukaan terutama dalam menghantam ketidak-murutan negara-negara ketiga dan
berkembang.
Terorisme model di atas bisa dengan mudah dibaca sebagai bentuk reinkarnasi
'imperialisme modern' atau penjajahan gaya baru dengan memanipulasi misi
kemanusiaan yang menjadi tren politik dunia internasional akhir-akhir ini.
Orang modern (terlebih posisi dunia ketiga dan berkembang), mungkin akan
menolak mentah-mentah karena semuanya memiliki pengalaman pahit antargenerasi.
Tetapi ketika penjajahan dibungkus apik sebuah misi kemanusiaan --kendati
mengorbankan sisi kemanusiaan lain yang tak kalah dahsyatnya-- siapa pun enggan
menolaknya. Karena, lagi-lagi, khawatir dituduh sebagai pendukung terorisme.
Membelit
Sulitnya meredam korupsi dan terorisme di tengah-tengah kita, cukup menjadi
bukti telak bahwa para politisi kita memang kurang melek politik. Politik,
sementara ini kerap dipahami sebatas ajang perebutan kekuasaan. Sehingga, pada
saat yang sama, menegasikan politik sebagai pengetahuan mengelola kekayaan
negara maupun redistribusi keadilan hukum yang menjadi hak milik seluruh rakyat
secara mutlak.
Orientasi politik yang memisikan kekuasaan, sejatinya bisa melahirkan dua sikap
ironi politik (apolitik): memolitisir dukungan untuk kepentingan sesaat maupun
memolitisir 'kekuasaan' sebagai jalur tercepat memperkaya diri dan menangkap
orang-orang yang kontra-kekuasaan. Dua-duanya, jelas preseden buruk bagi
terwujudnya tatanan politik kerakyatan yang demokratis, ke depan. Prinsip
politik kekuasaan an sich, akibatnya sangat paralel; menghalalkan segala cara
dalam berpolitik, memandulkan nilai-nilai hukum dan keadilan, dan krisis
ekonomi berkepanjangan. Tujuan hidup bernegara dalam menyejahterakan rakyat
banyak, kian terkikis seiring sendi-sendi moralitas yang bersemayam dalam
tujuan luhur politik yang semakin terpinggirkan.
Pendidikan tentang politik yang benar yang berpihak kepada rakyat adalah
kuncinya. Sebagai pemilik sah negeri ini, Rakyat bersama-sama dengan
pemerintah, bisa saling bermitra dalam mewujudkan negeri yang adil, makmur,
aman, sentosa, dan loh jinawi. Karena itu, upaya kritik dan protes setiap warga
negara terhadap pemerintah, sejatinya merupakan bentuk kepedulian bersama dalam
memberdayakan kekayaan negara.
Honestocracy
Sepakat dengan apa yang pernah digulirkan Hendrawan Nadesul tentang gagasan
honestocracy yang menyiratkan administrasi pemerintahan yang dianggap elok jika
presidennya eligible, IQ tidak jongkok, dan piawai menguasai bidangnya. Selain
itu, kini kita juga semakin memerlukan kepribadian pemimpin yang jujur
(honest). Betapa bangsa yang sudah lama mengidap tumor jiwa (serakah, KKN,
agresif, antagonistis), telah berhasil memenjarakan pemerataan ekonomi dan
keadilan hukum. Sehingga pepatah lama mengisyaratkan, mending dipimpin presiden
yang tidak terlalu pintar tapi jujur ketimbang diatur presiden pintar tapi
culas.
Bagi saya, gagasan honestocracy ini, tidak mesti dipandang sebagai sistem
moralitas kekuasaan saja. Lebih jauh, menjadi honestoculture, sebagai etos
budaya yang kita langgamkan dalam pelbagai bidang terutama pendidikan.
Kejujuran merupakan prinsip luhur dan terhormat yang mesti dipegang setiap
orang. Sebab, betapa akibat dekadensi moral dan kian tereliminasinya prinsip
kejujuran dari pergaulan politik petinggi negara, alih-alih memungsikan diri
sebagai pelayan rakyat (khadim ummah), kekuasaan yang dititipkan rakyat itu
justru dipergunakan menjarah seluruh kekayaan negara. Ironi!
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give underprivileged students the materials they need to learn.
Bring education to life by funding a specific classroom project.
http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Cleptocracy, Terorcracy, dan Honestocracy
