[nasional_list] [ppiindia] 'Clean Government' hanya Manis di Bibir?
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Tue, 1 Mar 2005 00:53:31 +0100
** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum **
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/3/1/o2.htm
Harus ada analisis kebutuhan yang pasti dan deregulasi serta restrukturisasi
tentang tugas dan fungsi PNS. Harus juga ada keberanian untuk mengurangi jumlah
PNS. Konsekuensinya, pemerintah harus menyiapkan dana yang cukup banyak dan
menghitung ulang kebutuhan PNS pada tiap-tiap instansi.
-------------------------
'Clean Government' hanya Manis di Bibir?
Oleh I Made Rai Ridartha
KETIKA temuan Transparency International Indonesia (TII) tentang korupsi dimuat
di sejumlah media massa , banyak pihak yang tersengat, jika tidak dikatakan
kebakaran jenggot. Rata-rata tidak menerima dan mempertanyakan kesahihan,
kevalidan dan keabsahan dari data tersebut. Jangankan pihak yang menduduki
ranking atas, yang disebut pada urutan bawah pun ikut kelabakan.
Fenomena masalah korupsi (KKN) adalah sesuatu yang sudah ada sejak dulu kala
dan hampir ada di semua tempat. Bahkan tidak saja terjadi untuk urusan di dunia
nyata (sekala), tetapi juga (sering) terjadi pada urusan yang berhubungan
dengan yang tidak nyata (niskala). Misalnya ada berita tentang korupsi dana
piodalan, dana pembangunan rumah ibadah dan lain-lain. Yang terbaru adalah
adanya penyimpangan dana bantuan untuk korban bencana gempa dan tsunami di
Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang tergolong dalam dana
kemanusiaan. Artinya, urusan KKN ini sudah tidak pandang bulu, di mana pun jadi
dan juga tidak ada rasa malu. Pelakunya pun bukan lagi oknum pemerintah saja,
sekarang sudah ada juga oknum yang tugasnya mengawasi praktik KKN. Jadi siapa
yang sebenarnya perlu diawasi atau dicurigai sehingga akhirnya dapat menjadi
tersangka?
Membaca hasil penelitian TII yang dipublikasikan di berbagai media massa
setidaknya harus diberikan apresiasi dan diancungi jempol terlepas dari apakah
hasilnya representatif atau tidak. Semua Presiden RI sejak pasca Presiden
Soeharto menempatkan pemberantasan KKN pada prioritas pertama program kerjanya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mencanangkannya dalam Gerakan 100 hari
sejak dilantik menjadi presiden. Tetapi seberapa besar keberhasilannya tentu
masih perlu dipertanyakan. Namun paling tidak pernyataan dari TII ini telah
kembali membangunkan kita yang mulai hampir tertidur lagi dalam menangani KKN.
Paling tidak ketidakpuasan mayoritas anggota Kimisi III DPR RI atas hasil kerja
KPK bisa ditindaklanjuti lagi sesuai tugas yang diamanatkan dalam Pasal 6 UU
No. 30 tahun 2002. Sebenarnya tidak perlu dipersoalkan apakah seseorang
(instansi) tertentu ditempatkan pada urutan nomor bayi atau nomor sepatu, yang
lebih penting adalah apakah di tempat kita itu banyak KKN atau tida
k.
Praktik Korupsi
Praktik KKN yang paling sering ditemui adalah korupsi. Korupsi tidak saja dari
segi materi tetapi banyak juga korupsi terjadi dengan waktu. Hasil penelitian
TII berdasarkan nilai materi (uang) yang menjadi ukuran. Sementara itu belum
ada yang berusaha untuk menghitung berapa besar korupsi yang didasarkan atas
perhitungan waktu. Tanpa kita sadari hampir sebagian terbesar dari kita pernah
korupsi dalam hal waktu. Bahkan PNS yang dikatakan paling sering korupsi dalam
hal waktu ini. Ada dua hal pokok yang menjadi ukuran dalam korupsi waktu ini,
yaitu ada yang sengaja dan ada yang karena terpaksa. Ada PNS yang sengaja
korupsi waktu misalnya dengan tidak menaati jam kantor. Datang setelah waktu
mulai dan pulang sebelum waktu berakhir.
Celakanya ini dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan. Bayangkan
jika jumlah yang berbuat seperti ini cukup besar. Kemudian ada yang korupsi
waktu karena terpaksa. Dipaksa oleh keadaan dan situasi. Ada yang mengatakan
BALI adalah akronim dari Banyak Libur. Memang jika kita melihat kalender Bali ,
banyak sekali hari di mana tanggalnya jika tidak merah (libur), dilingkari
merah (fakultatif/libur). Artinya, jika dibandingkan dengan kalender nasional
dan internasional, maka hari kerja di Bali relatif lebih sedikit dari hari
kerja diluar Bali . Apalagi pada bulan Maret nanti hampir sebagian besar
tanggalnya berwarna atau dilingkari merah (libur lagi). Belum lagi ditambah
dengan permintaan izin, karena ada kematian, odalan, rerainan, ngayah dan
bentuk izin lainnya. Apakah ini salah? Ya, jika acuannya adalah hari kerja.
Menjadi tidak salah (?) jika acuannya adalah bahwa inilah Bali , yang memang
berbeda dengan daerah lainnya.
Dengan adanya agama, budaya dan adat istiadat yang demikianlah maka Bali tetap
ajeg.
Hampir sebagian besar PNS di Bali adalah individu yang terlibat dalam pakraman
yang sangat terikat dengan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat yang erat.
Dengan demikian apakah kategori korupsi seperti ini dapat dimaafkan atau
ditolerir? Silakan kita menilainya.
Ada Apa dengan PNS?
Pernah terlontar pertanyaan kepada seseorang yang bertanggung jawab dalam
urusan disiplin PNS. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih baik, PNS mengisi
lengkap daftar hadir tetapi tidak ada di tempat atau PNS tidak (lupa/belum)
mengisi daftar hadir tetapi ada di tempat. Jawabannya semuanya tidak baik alias
salah. Harusnya (yang baik) adalah PNS mengisi daftar hadir dan juga berada di
tempat. Apakah ini sudah yang paling baik dan digolongkan sebagai yang tidak
korupsi waktu? Pertanyaan berikutnya adalah, apakah sudah baik jika PNS telah
mengisi daftar hadir dan juga ada di tempat tetapi selama waktu kerja tidak
(belum) mengerjakan tugas-tugasnya? Jika ini terjadi maka mereka adalah
termasuk golongan 'pengangguran tidak kentara yang digaji'. Lalu apakah
sepenuhnya mereka yang salah? Tentu harus diteliti lebih lanjut. Mungkin saja
memang oknum PNS tersebut yang malas atau tidak ada niat bekerja tapi sangat
mau dengan gajinya. Atau bisa saja sistemnya salah, atau penempatan SDM-ny
a yang keliru? Jangan sampai ada PNS yang biasanya ngurusi kendaraan
ditugaskan untuk mengurusi adat dan budaya. Atau sebaliknya yang ahli urusan
pertanian misalnya ditugaskan untuk mengurusi pelanggaran ketertiban atau ada
kasus-kasus aneh lainnya. Bila ini terjadi tentu perlu ada pembenahan dan
perhitungan ulang. Atau, apakah mungkin gajinya terlalu kecil sehingga PNS
harus ngobjek ke sana kemari?
Namun, gaji adalah relatif. Bila dibandingkan dengan yang lainnya, bekerja
sebagai PNS cukup memberikan kesejahteraan dalam hidup walaupun tidak akan
mungkin (jika benar-benar) hidup dalam kemewahan. Jangankan bisa menabung
apalagi kaya, bisa hidup cukup dalam satu bulan saja sudah syukur.
PNS adalah pelayan publik yang tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada
seluruh lapisan masyarakat tanpa memperhitungkan dibayar atau tidak. Sementara
itu pegawai bank adalah tugasnya menjual jasa yang akan melakukan tugasnya jika
mereka mendapatkan bayaran. Bayarannya adalah dari pelayanan jasa seperti
transfer, kredit, deposit dan lain-lain. Kemudian untuk mencapai hal yang sama
perlu adanya kondisi lain seperti rasionalisasi kuantitas dan kualitas PNS.
Banyak pihak mengatakan bahwa jumlah PNS terlalu banyak, tetapi baru-baru ini
kenapa masih dilakukan perekrutan CPNS. Harus ada analisis kebutuhan yang pasti
dan deregulasi serta restrukturisasi tentang tugas dan fungsi PNS. Harus juga
ada keberanian untuk mengurangi jumlah PNS. Pengurangan jumlah PNS secara alami
(masa pensiun) akan memakan waktu yang lama. Harus ada upaya lain misalnya
dengan menawarkan pensiun dini dengan memberikan kompensasi memadai yang
didasari atas perhitungan yang wajar.
Konsekuensinya adalah, pemerintah harus menyiapkan dana yang cukup banyak dan
menghitung ulang kebutuhan PNS pada tiap-tiap instansi. Dengan demikian nanti
akan terjadi peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kesejahteraan (gaji
bisa dinaikkan) dan pada akhirnya akan dapat dikurangi terjadinya korupsi
waktu.
Jadi untuk mewujudkan clean government yang tidak hanya manis di bibir saja
sebenarnya tidak dapat dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, tetapi harus ada
peran serta masyarakat. Jika ingin menghilangkan korupsi (waktu/uang),
masyarakat diharapkan jangan memberikan dan menciptakan peluang. Peluang yang
paling sering diciptakan oleh masyarakat adalah 'masyarakat melakukan
pelanggaran'. Jika dilakukan dan masyarakat mengharapkan belas kasihan,
pengecualian, kebijaksanaan dan pengampunan atas kesalahan tersebut, maka akan
ada kemungkinan KKN. Salam tempel, uang pelicin, uang tutup mulut, uang damai,
uang semir dan istilah-istilah lainnya akan muncul kepermukaan. Bila ini
terjadi jangan salahkan sipeminta tapi segera sadarlah sipemberi.
Penulis, alumni ICHUD on Public Management and Urban Governance IHS-Rotterdam
The Netherland, PNS pada Dishub Prop. Bali
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] 'Clean Government' hanya Manis di Bibir?
