[nasional_list] [ppiindia] Buta Aksara dan Perkembangan Teknologi
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Tue, 12 Sep 2006 09:47:12 +0200
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **REFLEKSI: Buta aksar atau buta huruf
dibutuhkan oleh penguasa negara karena mudah mengembala rakyat sebagai kambing
yang hanya bisa berteriak beee beee beee!
SUARA MERDEKA
Selasa, 12 September 2006
Buta Aksara dan Perkembangan Teknologi
a.. Oleh M Yunus BS
KEMEROSOTAN suatu bangsa sebenarnya dapat diukur dalam statistik tentang
kejahatan, anak-anak tanpa orang tua, hasil dan kesempatan pendidikan yang
direduksi, distruth (rasa tidak percaya), yang semakin menggejala, serta
minimnya daya peka masyarakat setempat terhadap ilmu pengetahuan. Rendahnya
persentase jumlah masyarakat yang melek huruf merupakan bagian substansial dari
kritik Francis Fukuyama sebagai salah satu faktor krusial kemerosotan suatu
bangsa.
Oleh karena itu dalam rangka memperingati Hari Aksara (8/9/06), mengoreksi
kembali perkembangan melek huruf masyarakat menjadi penting sebagai upaya untuk
mengubah kondisi Indonesia yang kian merosot ini.
Jumlah masyarakat yang buta aksara memang masih berada pada level tertinggi
dibanding masyarakat di negara-negara lainnya. Masih banyak masyarakat kita
yang belum mampu menfungsikan daya inderanya untuk menangkap barisan huruf
dalam satu kata apalagi kalimat.
Terlepas apakah fenomena tersebut terjadi secara alamiah, karena
dilatarbelakangi sikap kurang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan,
atau karena adanya tekanan struktural yang mengharuskan rela menerima keadaan
apa adanya. Yang pasti fenomena buta aksara atau huruf merupakan salah satu
problem krusial di tengah-tengah masyarakat kita yang mesti ditekan semaksimal
mungkin hingga mencapai pada titik persentase terbawah, nol.
Sejumlah data memperlihatkan bahwa hingga akhir tahun 2004 lalu persentase
jumlah masyarakat kita yang masih tergolong buta aksara masih mencapai angka
10,5 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Data terakhir yang
diperlihatkan Balitbang Diknas, hingga akhir 2005 jumlah angka tersebut masih
mencapai 5,39 juta orang yang terdiri dari 2,80 juta orang berusia 10-44 tahun,
dan 2,59 juta orang dalam usia 44 tahun ke atas.
Jumlah tersebut tentu saja sangat besar, hingga wajar jika persoalan buta
aksara pada masyarakat kita menjadi bagian dari sekian faktor lambannya proses
kemajuan di negeri ini.
Di Jawa Barat saja, jumlah penduduk yang masih buta aksara mencapai 216.758
orang, sementara di Jawa Timur lebih parah lagi. Data Dinas P dan K Jawa Timur
menunjukkan, bahwa jumlah penduduk Jawa Timur yang belum melek huruf masih
mencapai 4,5 juta orang yang berkisar pada usia antara 45-70 tahun . Jumlah
tersebut kemudian memosisikan Jawa Timur sebagai propensi tertinggi tingkat
buta hurufnya yang kemudian disusul Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sulawesi
Selatan.
Di beberapa wilayah lainnya, fenomena yang sama sebenarnya juga terjadi dalam
skala yang begitu besar, meski tidak dipaparkan di sini.
Artinya di setiap pelosok negeri tak satu pun yang steril dari yang namanya
buta aksara. Itu berarti pula negeri ini masih tergolong sebagai negeri
nir-ilmu pengetahuan. Maka wajar, jika dalam setiap persoalan yang ada mesti
menyisakan problem yang akut dan sulit untuk diselesaikan.
Dalam ranah politik misalnya, ketidakjelasan orientasi kebijakan politik
pemerintah, di satu sisi, sebenarnya bukan hanya disebabkan pemerintah itu
sendiri yang kurang populis, manipulatif dan lain sebagainya. Akan tetapi pada
sisi lain juga disebabkan oleh masyarakat yang kurang memahami alur dan
orientasi kebijakan tersebut.
Logikanya mana mungkin mereka akan memahami arah kebijakan politik pemerintah
sementara untuk membaca saja mereka tidak bisa.
Ketidakjelasan orientasi kebijakan politik pemerintah, di satu sisi, sebenarnya
bukan hanya disebabkan pemerintah yang kurang populis, manipulatif dan lain
sebagainya. Akan tetapi pada sisi lain juga disebabkan oleh masyarakat yang
kurang memahami alur dan orientasi kebijakan tersebut. Logikanya mana mungkin
mereka akan memahami arah kebijakan politik pemerintah sementara untuk membaca
saja mereka tidak bisa.
Melalui alat pendengaran mungkin iya, namun dampaknya adalah mereka akan
memahaminya secara sepotong-sepotong. Apalagi dalam rangka membangun masyarakat
yang sadar akan pemanfaatan information and communication technology (ICT),
fenomena buta aksara merupakan faktor paling problematis yang bisa menghambat
proses upaya tersebut.
Alih-alih akan terlibat, bahkan upaya tersebut bisa jadi mengalami
misinterpretasi pada diri mereka sehingga bermuara pada timbulnya sikap
negative thinking terhadap pemerintah.
Tanggung Jawab Pemerintah
Sekali lagi buta aksara merupakan persoalan yang sangat dilematis bagi bangsa
Indonesia. Meski, pada akhirnya pemerintah itu yang memang semestinya
bertanggung jawab untuk mendongkrak jumlah angka dan persentasenya. Dalam
ungkapan lain, sungguh pun persoalan buta aksara merupakan fenomena
nir-kesadaran individu setiap masyarakat, namun untuk mengubahnya menjadi
masyarakat yang melek huruf adalah merupakan tanggung jawab pemerintah secara
utuh. Pemerintah tidak boleh lepas tanggung jawab dari persoalan ini.
Apalagi hal itu sangat bersinggungan dengan upaya untuk membangun sumber daya
manusia sebagai prakondisi elementer untuk memperbaiki segala problem yang
melingkupi seluruh sistem kehidupan bangsa. Dengan demikian beberapa hal yang
semestinya dilakukan pemerintah, di antaranya adalah, pertama; memberdayakan
setiap lokus-lokus yang dianggap cukup potensial untuk mengakomodasi masyarakat
setempat supaya "kembali" pada "kesadaran barunya" tentang pentingnya memahami
barisan setiap huruf dalam satu kata hingga kalimat.
Dikatakan "kembali" pada "kesadaran barunya," karena masyarakat pada dasarnya
sudah memahami bahwa belajar membaca merupakan bagian dari kewajiban setiap
insan beragama, apalagi agama Islam. Hanya saja lingkungan sosiallah yang
terkadang menjadikan mereka lupa akan kewajiban tersebut, sehingga ia seolah
menjadi hal yang baru lagi.
Tentang lokus-lokus apa saja yang dianggap potensial, tentunya masing-masing
pemerintah daerah yang lebih tahu. Artinya, pendidikan formal tidaklah cukup
untuk mendongkrak tingkat persentase jumlah penduduk yang buta aksara .
Pendidikan formal masih menyisakan bintik-bintik negatif stratifikasi sosial
baik secara biologis maupun ekonomis; bahwa pendidikan formal hanya berfungsi
untuk kalangan anak-anak usia dini atau muda, atau pendidikan formal hanya bisa
ditempuh oleh segelintir orang yang taraf perekonomiannya menengah ke atas.
Berbeda dengan lokus-lokus nonformal lainnya, ia bisa mengakomodasi seluruh
masyarakat tampa memandang usia maupun kelas ekonomi. Kedua, sebagai jalur
utama yang harus ditempuh bagi anak-anak muda atau usia dini, maka pemerintah
semestinya membuat kebijakan baru tentang pendidikan formal, terutama yang
menyangkut persoalan biaya pendidikan.
Selama ini pemerintah belum membuktikan janjinya secara total untuk menghapus
biaya pendidikan. Yang terjadi di lapangan biaya pendidikan justru semakin jauh
dari jangkauan masyarakat. Tak ayal banyak anak-anak di usia sekolah yang
terpaksa hanya gigit jari melihat teman-temannya berangkat ke sekolah,
sementara mereka berangkat ke tempat kerja. Sebabnya mereka tak cukup dana
untuk memenuhi biaya sekolah. (11)
- M Yunus, staf pengajar di PP. Hasyim Asy'ari, Yogyakarta
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
mailto:ppiindia-fullfeatured@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
