[nasional_list] [ppiindia] Blok Cepu, Kasus Hukum dan Politik
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 26 Feb 2006 20:31:01 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.suaramerdeka.com/harian/0602/27/nas05.htm
Analisis ekonomi
Blok Cepu, Kasus Hukum dan Politik
Didik J Rachbini
INDONESIA kaya sumber daya alam, tetapi rakyatnya miskin. Kondisi yang kontras
justru terjadi pada kawasan-kawasan sekitar pertambangan. Ini menunjukkan bahwa
ada yang salah kaprah dalam sistem ekonomi pertambangan selama ini.
Salah satu salah kaprah tersebut terjadi karena elite pemerintahan berkolusi
dengan pengusaha dan investor asing. Karena itu, benteng kebijakan pertambangan
jebol terus-menerus, yang mengorbankan kepentingan negara dan rakyat.
Di antara kerapuhan kebijakan sektor pertambangan adalah kisruh dan salah
kaprah di Blok Cepu. Hak penguasaan kawasan migas blok ini adalah Pertamina,
yang kemudian beralih ke tangan Humpuss Patra Gas dalam kerja sama TAC sampai
tahun 2010. Seharusnya Humpuss mengelola secara profesional hak tersebut dan
kemudian mengembalikannya kepada Pertamina kembali, jika sudah selesai masa
kontrak.
Akan tetapi perusahaan pemburu rente yang umumnya adalah kroni kekuasaan hanya
modal dengkul dan modal kekuasaan dari kroninya. Lisensi yang diambil dalam
perburuan rente tersebut tidak untuk dikembangkan secara profesional, tetapi
untuk dijual kembali kepada pihak lain.
Jadi, Humpuss dalam hal ini pada dasarnya hanya perusahaan pemburu rente yang
menjualbelikan lisensi dari negara. Dari praktik perburuan rente ekonomi
seperti inilah kekayaan negara dijual dengan murah sehingga manfaatnya tidak
maksimal untuk rakyat.
Praktik ini pada dasarnya merupakan praktik korupsi, yang menjual bukan haknya
kepada pihak lain. Hak untuk mengelola lapangan minyak tidak dilakukan, karena
tidak memiliki modal yang memadai sehingga untuk menutupi kelemahan praktik
bisnis dengan modal dengkul tersebut lalu lisensi tersebut dijual secara tidak
legal.
Lisensi Blok Cepu kemudian hilang menjadi barang tadahan, yang kini diambil
oleh Exxon. Jadi, pihak Exxon posisinya sekarang sebagai perusahaan yang
menadah hak yang tidak jelas keabsahannya. Humpuss tidak berhak menjual kembali
kepada pihak lain, karena kerja sama teknis tersebut adalah untuk mengelola
lapangan itu secara maksimal.
Praktik jual-beli lisensi dalam rezim yang lama pada dasarnya memang berbau
KKN, terutama berjalan dalam ciri alamiah pada perusahaan yang bersifat kroni.
Karena itu, biaya transaksi dari praktik kronisme seperti ini menjadi sangat
mahal, sebab perusahaan yang terlibat dalam transaksi tersebut mengambil bukan
dari usaha yang bernilai tambah, melainkan dari jual beli kekuasaan. Kasus Blok
Cepu adalah bentuk praktik kekuasaan yang memperjualbelikan lisensi dengan
pengorbanan pendapatan negara yang hilang.
Pemerintah secara normatif dalam perundingan dengan pihak Exxon telah
mengemukakan untuk mempertimbangkan aspek penerimaan negara secara maksimal.
Padahal, dengan masuk ke dalam perundingan government to business, pemerintah
sudah merendahkan dirinya sendiri. Hak dasar sebenarnya ada pada negara dan
paling awal dimiliki oleh Pertamina.
Pertamina melakukan kontrak TAC dengan Humpuss sehingga ketika kontrak berakhir
harus kembali kepada Pertamina. Pengembalian kepada pihak lain inilah yang
berbau korupsi dan perburuan rente ekonomi sehingga menjadi salah kaprah
seperti sekarang. Akibatnya timbul resistensi dan penolakan dari masyarakat.
Ada juga alasan permisif pemerintah, karena kenaifan tidak mampu bernegosiasi,
yaitu ingin mempertimbangkan iklim investasi. Padahal, sektor perminyakan
merupakan sektor yang paling atraktif, karena menyimpan potensi keuntungan yang
menjanjikan.
Blok Cepu adalah lapangan minyak yang sangat besar cadangan minyaknya setelah
Duri di Riau. Cadangan itu bisa mencapai 2 miliar barel, sedangkan cadangan gas
mencapai 11 triliun kaki kubik. Dengan kandungan sebesar itu, semua pihak pasti
mengerubutinya seperti semut mengelilingi gula.
Pada masa KKN dapat dijalankan dengan mudah karena kekuasaan yang otoriter,
lisensi untuk mengelola Blok Cepu adalah emas yang berharga sangat mahal.
Inilah yang diperjualbelikan secara salah kaprah.
Karena itu, kasus ini layak untuk masuk ke dalam pemeriksaan hukum. Secara
politik, DPR juga perlu melakukan penyelidikan atas kekayaan negara yang
diperjualbelikan dengan mengorbankan kepentingan rakyat. (46t)
- Penulis adalah pengamat ekonomi dan anggota DPR RI.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Blok Cepu, Kasus Hukum dan Politik
