[nasional_list] [ppiindia] Beras dan Aspek Keadilan
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Fri, 20 Jan 2006 06:08:10 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **REPUBLIKA
Jumat, 20 Januari 2006
Beras dan Aspek Keadilan
Mustafa Edwin Nasution
Ketua Umum DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)
Mohammad Soleh Nurzaman
Pengajar Fakultas Ekonomi UI
Rencana pemerintah untuk melakukan impor beras sebesar 110 ton dari Vietnam
pada bulan ini sebagian di antaranya telah masuk di beberapa titik pelabuhan
yang ditunjuk pemerintah menuai berbagai permasalah yang pada dasarnya dapat
dihindari dari awal.
Kontroversi impor beras menjadi permasalahan klise setiap tahun, semenjak
swasembada pangan tak mampu kita capai lagi. Ketidakmampuan produksi domestik
untuk memenuhi kebutuhan yang ada selalu menjadi alasan pemerintah untuk
mengimpor beras dari luar negeri.
Kondisi pertanian
Para petani selalu termarginalisasi. Punya tanggung jawab memenuhi kebutuhan
dasar seluruh masyarakat, tetapi kebutuhan dasar mereka sendiri sering pada
posisi tidak berkecukupan. Dengan kata lain, menjadi petani bukanlah sebuah
profesi yang dapat menopang kehidupan. Menjadi petani hanyalah semata karena
tidak ada pilihan lain.
Terlalu jauh membandingkan kondisi petani kita dengan petani di Jepang maupun
di Amerika yang hidup sejahtera dan dalam posisi yang dihormati. Dibandingkan
dengan petani di Asia tenggara seperti Vietnam saja, pertanian kita didominasi
oleh petani gurem yang notabene hanya buruh dengan penguasaan lahan sawah
rata-rata hanya 0,3 hektare (rata-rata produksi nasional 45 kuintal per
hektare) dan total biaya setiap panen lebih dari 30 persen nilai produksi.
Sehingga dengan lahan yang sempit itu tentu sulit untuk mencapai tingkat
produktivitas yang tinggi serta memperoleh keuntungan yang layak, karena tidak
memenuhi skala usaha ekonomi. Kombinasi tidak adanya insentif dan produktivitas
yang rendah ini membuat pertanian menjadi benar-benar terpinggirkan.
Pemerintah berjanji bahwa impor hanya dijadikan sebagai buffer stock. Sehingga
dijamin hanya akan dikeluarkan jika produksi lokal tidak mampu memenuhi
kebutuhan atau tingkat harga jual telah melewati ambang atas tertinggi, karena
itu tidak akan mengganggu kestabilan harga ditingkat petani. Kemudian, di
lapangan harga beras terus menaik melewati ambang batas Rp 3.500 per kilogram
dan operasi pasar dengan beras domestik gagal mencegahnya. Sehingga ada
kekhawatiran bahwa beras impor mau tidak mau akan digunakan untuk
menyeimbangkan kebutuhan pasar.
Tetapi para petani berteriak agar mereka kali ini dibiarkan menikmati tingginya
harga jual setelah sekian lama tidak menikmati kondisi ini. Sebagian daerah
yang surplus menolak impor, karena pada kenyataannya beras di daerah mereka
lebih dari cukup. Mereka justru mengusulkan mengapa tidak melakukan 'impor
lokal', sehingga yang disubsidi tetaplah petani kita, bukan petani vietnam.
Daerah-daerah tersebut mengatakan beras di tingkat petani dalam kondisi cukup,
bahkan lebih. Artinya, tidak ada masalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.
Tetapi di pasar, ada kecenderungan beras langka, sehingga keseimbangan
permintaan dan penawaran beras terganggu di tingkat konsumen. Jelas sekali
dalam hal ini ada masalah distribusi. Dan sekali lagi, yang banyak diuntungkan
adalah pedagang besar, para spekulan, dan pencari rente. Yang jadi pertanyaan
siapa mereka dan mengapa hal ini terus terjadi?
Islam dan keadilan
Terlepas dari kontroversi impor beras apakah benar atau salah, yang terpenting
adalah menjawab tantangan apakah kita dapat mengoptimalkan kemampuan sendiri
untuk memenuhi kebutuhan. Karena toh, pada kenyataannya, kita adalah bangsa
agraris yang sebagian besar penduduknya --sekitar 25 juta keluarga-- mencari
nafkah di sektor pertanian. Sehingga dalam konteks keadilan Islam, potensi yang
ada wajib didukung sepenuhnya untuk kemaslahatan seluruh masyarakat.
Karena itu, dalam problematika makanan pokok seperti beras ini, Islam memandang
ada beberapa poin penting yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan. Pertama,
hajat hidup orang banyak harus dikelola dan menjadi tanggung jawab negara.
Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ''manusia berserikat dalam tiga hal yaitu
api, air, dan rumput''. Dalam konteks kekinian, rumput dalam hadits tersebut
meliputi sumber makanan pokok masyarakat. Artinya, menjadi tanggung jawab
pemerintah untuk memastikan bahwa rakyat dalam kondisi mampu memenuhi kebutuhan
pokoknya.
Karena itu sudah selayaknya sektor pertanian didukung sepenuhnya. Tidak sekadar
menjamin untuk membeli, tetapi bagaimana meningkatkan produktivitas yang selama
ini menjadi titik lemah mengapa pertanian dibandingkan negara lain begitu
tertinggal. Juga meningkatkan efisiensi dalam produksi beras sehingga margin
keuntungan dapat diperlebar.
Kedua, mekanisme pasar harus berjalan sempurna; ikhtikar (penimbunan) dan
spekulasi harus ditangani. Islam memandang keadilan harus menjadi prinsip
sistem ekonomi. Dalam pandangan Islam, mekanisme pasar bebas adalah sistem yang
alami, sistem yang memungkinkan pelaku ekonomi berkompetisi menuai hasil atas
usaha masing-masing.
Tetapi Islam menekankan perlunya perlindungan kepada si lemah oleh pemerintah.
Islam memandang pentingnya pengorbanan si kuat untuk berbagi kepada sesama.
Bukan sebaliknya, para pedagang besar terus menggerus keuntungan yang
seharusnya milik mereka para petani yang telah berkeringat. Para pencari rente
leluasa tanpa batas memaksimalkan profit atas nama beras.
Ketiga, upaya untuk ''mensyariahkan'' sektor pertanian. Lembaga Keuangan
berbasis syariah terus berkembang dengan pesat. Tetapi sampai sekarang sangat
jarang, kalau bisa dibilang belum ada, pembiayaan syariah yang melirik
pertanian sebagai sektor yang layak diberikan pembiayaan. Perbankan syariah
masih asyik bermain pada pembiayaan konsumtif, bukan produktif.
Pemerintah dapat meminta perbankan syariah untuk membantu fokus pada
peningkatan produktivitas, seperti mekanisasi pertanian atau pembelian pupuk
dan bibit. Beberapa skim pembiayaan seperti pinjaman kebaikan atau ijarah dapat
digunakan untuk hal ini. Sejatinya, tidak ada masalah bagi lembaga keuangan
syariah untuk terjun langsung ke sektor pertanian. Pertanian merupakan sektor
strategis yang memberikan potensi jika dikelola dan didukung dengan baik.
Lagipula, lembaga-lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab vertikal dan
horisontal untuk merealisasikan tujuan keadilan.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
