[nasional_list] [ppiindia] "Agama Publik" dan Bom Palu
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sat, 14 Jan 2006 02:54:15 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.suarapembaruan.com/News/2006/01/13/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
"Agama Publik" dan Bom Palu
Oleh Benyamin F Intan
DI penghujung tahun 2005 bom berdaya ledak tinggi mengguncang pasar tradisional
daging babi di Palu, menewaskan 7 orang dan mencederai 54 orang lainnya. Walau
motif dan pelaku peledakan masih terus diselidiki aparat keamanan (Suara
Pembaruan, 6/1/2006), sasaran bom di pasar babi dan target korban
mengindikasikan ada motif agama di balik insiden itu.
Entah siapa pelakunya, memanfaatkan simbol-simbol agama adalah cara yang paling
mudah untuk mencapai tujuan-tujuan politik dan ekonomi. Agama memang sangat
mudah diprovokasi mengingat salah satu daya pikat utamanya terletak pada ikatan
emosional: Friedrich Schleiermacher menyebutnya feeling, HN Wiemann devotion,
Rudolf Otto experience. Sentimen agama adalah alat yang paling ampuh untuk
membuat orang emosional.
Ia bisa memotivasi orang rela mati dan rela membunuh, seperti yang terjadi di
Ambon dan di Poso. Itu sebabnya mengapa agama rawan konflik, ibarat bom yang
sewaktu-waktu bisa meledak.
Pelaku bom Palu yang membawa bendera agama, punya banyak kepentingan. Apa pun
itu, salah satu target mereka yakni memicu ketegangan antaragama. Umat beragama
harus tidak mudah terpancing.
Kita jangan sampai terjebak dalam skenario permainan itu. Salah satu cara yang
paling ampuh melawan teror adalah berupaya semaksimal mungkin agar tujuan teror
tidak tercapai. Itu sebabnya tidak bijak mengaitkan bom Palu dengan agama
tertentu. Kita harus membedakan oknum pelaku, motivasi, dan kepentingannya,
dengan agama yang dianutnya.
"Agama Publik"
Kekerasan bernuansa agama seperti bom Palu membuat orang was-was terhadap
bahaya laten "kiprah agama di ruang publik" ("agama publik"). "Agama publik"
(public religion) menekankan peran sosial agama dalam domain publik di tingkat
nasional maupun global. Menghindarkan agama dari wacana publik sama artinya
dengan pengerdilan agama (the trivialization of religion) yang menggeser agama
ke wilayah privat, menjadikannya masalah personal semata melalui proses
privatisasi dan marginalisasi.
Keberadaan "agama publik" dijamin konstitusi kita. Sila pertama Ketuhanan Yang
Maha Esa bukan hanya tentang kebebasan dan toleransi beragama. Tetapi, lebih
dari itu, ia memberikan kesempatan dan mendorong agama-agama menjalankan peran
sosial di wilayah publik.
Di sisi lain, "agama publik" memang berisiko. Ia tidak dapat melepaskan diri
dari sikap ambivalensi: di satu pihak mendorong terciptanya rekonsiliasi, di
lain pihak memiliki potensi kekerasan (R Scott Appleby, The Ambivalence of the
Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation). Tapi sosiolog agama seperti
Robert Bellah, Peter Berger, Robert Wuthnow, José Casanova, dan R Scott Appleby
cukup optimistis terhadap "agama publik". Bagi mereka, revitalisasi agama di
wilayah publik cenderung berdampak positif dibandingkan dengan efek negatif
yang ditimbulkannya.
Menarik, dalam bukunya Public Religions in the Modern World, Casanova
menyebutkan revitalisasi agama tidak hanya terjadi di negara-negara non-Barat
di mana agama dan tradisi masih sangat kuat, tapi juga di negara-negara Barat
dengan tradisi demokrasi yang sudah sangat berakar. Dari studinya, Casanova
menyimpulkan, revitalisasi agama tidak hanya sejalan tapi malah menjadi
pendorong utama proses demokratisasi.
Persoalannya sekarang, bagaimana caranya agar agama mampu menampilkan sisi
rekonsiliasi dan bukannya sisi kekerasan, sebagai pendorong demokratisasi dan
bukannya sebagai penghambat? Profil agama amat bergantung pada peran politik
macam apa yang akan dimainkannya.
Tugas dan tanggung jawab agama, menurut GBHN: "meletakkan landasan moral, etik
dan spiritual yang kokoh" bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Harold Lasswell membedakan politik kekuasaan (who gets what, when
and how) dari politik moral (who should get what, when and how-and why).
Politik kekuasaan berbicara tentang power an sich, politik moral tentang
justice. Kontribusi agama yang mencakup entitas moral, etik dan spiritual,
masuk melalui politik moral.
Peran agama adalah peran politik moral. Agama meletakkan landasan moral, etik
dan spiritual artinya agama harus menjalankan fungsi kritis dan tugas profetis
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagi Casanova, selama
berjalan di atas rel politik moral, agama akan mampu menampilkan wajah
rekonsiliasi dan menjadi pendorong demokratisasi.
Jadi "agama publik" per se tidaklah bersalah. Ia tidak bertanggung jawab dan
tidak boleh dijadikan kambing hitam terhadap munculnya berbagai teror bernuansa
agama.
Politik Moral
Mampu-tidaknya agama menjalankan politik moral amat bergantung pada hubungannya
dengan politik kekuasaan. Telah disinggung, di dalam mengemban tugas moralnya,
agama harus bersifat kritis dan profetis terhadap politik kekuasaan. Namun hal
itu sulit dilakukan jika agama dan politik kekuasaan terisolasi satu sama lain.
Keduanya tidak saling menyapa, yang satu tidak mau tahu urusan yang lain. Peran
moral agama juga akan menemui banyak kesulitan apabila hubungan antara keduanya
ditandai oleh rivalitas, yang satu ingin meniadakan yang lain. Tapi bentuk
relasi yang paling destruktif dan opresif antara agama dan politik kekuasaan
adalah apabila terjadi kolusi (persekongkolan) antara keduanya. Kolusi
benar-benar akan mematikan fungsi moral agama.
Agama boleh dekat dengan politik kekuasaan tapi tidak boleh lengket
(berkolusi). Apabila lengket, muncul godaan: politik kekuasaan memanfaatkan
agama, atau agama memanfaatkan politik kekuasaan.
Sekali agama diperalat oleh politik kekuasaan, ia akan kehilangan daya
transendentalnya. Tanpa identitas transenden, agama menjadi mandul, tidak lagi
kritis dan profetis. Akibatnya menjadi komoditas politik belaka, sekadar alat
pemberi legitimasi bagi kekuasaan negara.
Itu sebabnya mengapa tokoh Reformator Martin Luther bersikeras melepaskan
gereja dari politik kekuasaan. Bagi Luther, gereja harus memisahkan diri dari
politik kekuasaan. Setiap lamaran politik kekuasaan agar gereja bersanding
dengannya, harus ditolak.
Tidak Mungkin
Anggota gereja boleh terlibat politik kekuasaan, tapi jangan membawa atribut
politik ke gereja. Apa pun alasannya, gereja tidak boleh jadi ajang kampanye
politik. Tanpa imun dari intervensi politik kekuasaan, agama tidak mungkin
dapat melakukan tugas moralnya.
Di sisi lain, politik kekuasaan tidak dapat berfungsi apabila diperalat oleh
agama. Mustahil ia dapat mengayomi dan melindungi rakyat secara adil.
Pengikut agama lain akan dibedakan hak dan kewajibannya dari pengikut "agama
yang memperalat politik kekuasaan". Akibatnya muncul warga negara kelas dua.
Politik kekuasaan yang seharusnya inklusif dan non-sektarian kini menjadi
otoriter dan diskriminatif. Itu sebabnya mengapa Niccolo Machiavelli memisahkan
politik kekuasaan dari gereja.
Bagi Machiavelli, politik kekuasaan harus melepaskan diri dari gereja. Setiap
undangan gereja agar politik kekuasaan bersanding dengannya, harus ditolak.
Agama yang memperalat politik kekuasaan adalah agama yang mengebiri dirinya
sendiri.
Dengan menguasai politik kekuasaan, agama akan kehilangan daya
transendentalnya. Sifat kritis dan profetis akan absen dari padanya. Akibatnya,
ia tidak lagi mampu mengemban misinya dalam koridor politik moral.
Peran positif "agama publik" seharusnya menjadi pembelajaran bagi agama-agama
di Indonesia. Bersama pemerintah, agama-agama turut memikirkan penanganan
terhadap kekerasan yang bernuansa agama.
Hanya agama yang berkiprah di domain publik, berpolitik moral dan tidak lengket
dengan politik kekuasaan, yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi
solusi teror bernuansa agama seperti bom Palu. *
Penulis adalah pemerhati masalah sosial-keagamaan, S3 dari Boston College dalam
bidang etika sosial
Last modified: 13/1/06
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] "Agama Publik" dan Bom Palu
