[nasional_list] [ppiindia] AGIL AKUI TERIMA TUNJANGAN OPERASIONAL DARI BPIH DAN DAU
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Tue, 10 Jan 2006 00:55:57 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **REFLEKSI: Mantan menteri agama ini
hebat, pernah mimpi ada harta karum yang bisa mebayar hutang luarnegeri
Indonesia, selain itu juga kata beliau pernah meliwatkan orang Indonesia tanpa
paspor melalaui petugas imigrasi di bandara Medina, Arab Saudia.
http://www.antara.co.id/seenws/?id=25952
Jan 09 19:26
AGIL AKUI TERIMA TUNJANGAN OPERASIONAL DARI BPIH DAN DAU
Jakarta (ANTARA News)- Mantan Menteri Agama Said Agil Husein Al Munawar
mengaku menerima tunjangan operasional sebesar Rp10 juta per bulan dari
pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Rp15 juta per bulan
sebagai Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat (DAU) selama menjabat sebagai
Menteri Agama pada periode 2001-2004.
Pada persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin, dengan
agenda pemeriksaan dirinya sebagai terdakwa, Said mengaku tidak ingat berapa
jumlah keseluruhan tunjangan yang diterimanya dari BPIH dan DAU selama menjabat
sebagai Menteri Agama.
Ketika ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) apakah jumlah keseluruhan
yang diterimanya sebesar Rp4,5 miliar, Said masih mengaku tidak mengingat lagi
jumlahnya.
Ia mengatakan tunjangan operasional yang dia terima digunakan untuk
berbagai kegiatan yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan ibadah haji.
Dalam persidangan tersebut Said juga berkali-kali menyatakan bahwa ia
hanya menjalankan kebijakan Menteri Agama sebelumnya yaitu Tolchah Hasan yang
tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 340 tahun 2001 tentang hasil
efisiensi biaya ibadah haji yang dimasukkan ke dalam rekening penampungan.
Said mengatakan tidak ada dana hasil efisiensi BPIH pada 2003 dan 2004
karena atas usulan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji
Departemen Agama Taufik Kamil, yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini,
hasil efiseinsi itu digunakan untuk merenovasi sejumlah wisma haji karena
banyaknya proposal dari daerah terkait dengan hal itu.
Ia juga mengaku tidak pernah membuat KMA atas kemauannya sendiri karena
proses pembuatan KMA harus melibatkan tim teknis yang menyertakan Biro Hukum
Departemen Agama dan harus diketahui pula oleh Sekretaris Jenderal Depatemen
Agama.
Dari Sekjen, menurut dia, proses pembuatan KMA akan kembali ke Biro Hukum
untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Agama.
"Biro Hukum akan menyampaikan surat kepada saya bahwa KMA sudah diteliti
dan sesuai prosedur serta pada akhirnya saya tandatangani. Jadi tidak pernah
ada KMA yang dibuat atas kemauan saya sendiri," ujarnya.
Namun Said mengakui bahwa ada sebuah KMA tentang pembentukan rekening
penampungan yang ditandatangani oleh Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan
Ibadah Haji Taufik Kamil.
"Saya baru tahu belakangan kalau ada KMA yang berkaitan dengan keuangan
yang ditandatangani oleh Dirjen," katanya.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa keputusan tentang pemotongan dana
hasil efiseiensi BPIH sebesar 10 persen untuk biaya pengelolaan diambil setelah
dikonsultasikan dengan BPK secara lisan dan akhirnya diputuskan bahwa harus ada
insentif bagi pengelola BPIH yang jumlahnya sangat besar.
Said mendasarkan keputusan itu pada pasal 19 Keppres Nomor 22 tahun 2001
yang menyebutkan bahwa seluruh biaya untuk pengelolaan DAU diambil dari hasil
efisiensi BPIH.
Ketika Ketua Majelis Hakim Cicut Sutiyarso menanyakan apakah dia merasa
hanya menjalankan undang-undang atau mengatur seluruh keuangan DAU berdasarkan
peraturan yang dibuatnya sendiri yang tertuang dalam KMA, Said mengatakan bahwa
ia hanya menjalankan undang-undang.
Namun demikian ia mengakui bahwa telah memberikan tambahan satu butir
dalam kebijakan itu yakni yang menyatakan bahwa hal-hal lain yang tidak diatur
dalam Keppres maka akan ditentukan oleh Menteri Agama.
Said mengakui pula semua pengeluaran dana dari BPIH dan DAU termasuk yang
digunakan untuk sumbangan pernikahan yang jumlahnya mencapai Rp300 juta pada
2004 dan Rp117 juta pada 2003 serta bantuan cicilan rumah untuk seorang yang
bernama Abduh Paddare senilai Rp50 juta.
Namun Said mengatakan bahwa semua pemberian tersebut masih sesuai dengan
tujuan penggunaan DAU yakni untuk kepentingan sosial dan keagamaan.(*)
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] AGIL AKUI TERIMA TUNJANGAN OPERASIONAL DARI BPIH DAN DAU
