** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru ** http://www.suarapembaruan.com/News/2005/03/03/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Waspadai Wajib Daftar Media Massa JAKARTA - Pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) akan melakukan press register atau wajib daftar bagi media massa di seluruh Indonesia. Rencana tersebut tetap harus diwaspadai kendati tujuannya hanya ingin mengetahui jumlah media massa yang beredar di seluruh Indonesia. Sebab bukan tidak mungkin di balik semuanya itu, pemerintah sebenarnya ingin menghidupkan kembali kontrol ketat terhadap pers seperti yang terjadi pada era rezim Orde Baru. Hal itu mengemuka dalam diskusi "Rencana Pembentukan Depkominfo: Aspirasi, Harapan dan Kekhawatiran" di Jakarta, Rabu (2/3). Diskusi tersebut menghadirkan pembicara antara lain anggota Komisi I DPR RI Djoko Susilo, Direktur Trans TV Ishadi SK, dan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Bimo Nugroho. Menurut Susilo, rencana menghidupkan kembali kontrol atas pers sudah tercium sejak pemerintah merencanakan membentuk Depkominfo dan mengajukan RUU tentang Rahasia Negara, yang kini menjadi prioritas pembahasan di Badan Legislasi Nasional DPR RI. Pemerintah ingin agar pers tidak kebablasan seperti saat ini. Untuk mengegolkan tujuan tersebut, pemerintah mendekati anggota Komisi I DPR. "Dari beberapa kali pembicaraan dengan mereka (pemerintah-Red), terkesan ideologi Departemen Penerangan (Deppen) tempo dulu ingin dihidupkan kembali dengan membentuk Depkominfo," kata Susilo. Nuansanya, kata Susilo, pers yang kebablasan harus dikontrol dan kalau berlebihan harus dibredel. Untuk mengegolkan rencana tersebut, selain merayu anggota Komisi I, pemerintah juga mencari sebuah lembaga independen, seperti KPI, untuk menjadi lembaga eksekusi terhadap media massa. Tapi KPI itu tidak seperti sekarang ini, di mana anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang kritis yang siap berseberangan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang merugikan pers. Susilo mengatakan, dalam berbagai pembicaraan informal itu, pemerintah mengaku mendapat kesulitan tentang bagaimana gagasan itu direalisasikan. Bimo Nugroho mengatakan, pemerintah tengah melakukan upaya sistematis untuk mengonsolidasi sebuah departemen yang berfungsi menguasai pemberitaan. Susilo menambahkan, Depkominfo bukan tidak mungkin akan menjadi sebuah departemen propaganda sama seperti yang terjadi di zaman Nazi dulu. Anehnya, kata dia, di saat pemerintah gencar membentuk departemen tersebut, Menteri Kominfo, Sofian Djalil, yang diharapkan menjadi penyambung lidah pemerintah justru tidak dilibatkan secara efektif. (L-8) -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 3/3/05 [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for anyone who cares about public education! http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **