[list_indonesia] [ppiindia] Riau Masuk Lima Provinsi Terkorup + Provinsi Riau Menuju Krisis Air Bersih Akut
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Tue, 22 Mar 2005 21:23:14 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/23/daerah/1636757.htm
Riau Masuk Lima Provinsi Terkorup
Pekanbaru, Kompas - Provinsi Riau dilaporkan termasuk dalam lima besar urutan
penemuan tingkat tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.
Bersama Riau, empat provinsi lainnya adalah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,
Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.
Data tersebut termuat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN), tetapi tidak dijelaskan besaran dan urutannya. Menurut Direktur LHKPN
Muhammad Yasin, Selasa (22/3), kebocoran atau penyalahgunaan anggaran di Riau
sepanjang tahun 2004 sangat tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain.
Dalam paparan data tersebut juga dijelaskan, di Riau terdapat 432 kasus yang
sekarang tengah dalam proses penyidikan Komite Pemberantasan Korupsi. Sebanyak
309 kasus di antaranya sudah diproses di tingkat kejaksaan. Sementara 91 kasus
lainnya dalam tahap penyidikan di kepolisian, yang sudah menerbitkan Surat
Perintah Dimulai Penyidikan. Total kebocoran uang negara ditengarai telah
melebihi Rp 2,7 triliun.
Dilaporkan juga, LHKPN di tingkat provinsi hingga kini belum berjalan maksimal
karena kurangnya tekanan pengawasan dari masyarakat, seperti terjadi di
Provinsi Riau. Padahal, adanya LHKPN dapat menciptakan efisiensi dalam
penyelenggaraan pemerintahan serta menghindari terjadinya praktik KKN sesuai
dengan apa yang sudah digariskan melalui TAP MPR/XI/1998 tentang
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
LHKPN diharapkan mampu menciptakan transparansi perilaku penyelenggara
pemerintahan di tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian, masyarakat
diharapkan mengetahui besar kekayaan pejabat negara/ pemerintah daerah yang
menduduki jabatan strategis dalam mengelola keuangan untuk pembangunan.
Data dalam LHKPN dibuat berdasarkan tolok ukur tertentu, antara lain,
membandingkan pengelolaan keuangan serupa di beberapa negara lain. Untuk
investasi, misalnya, secara internasional biaya tambahan yang disediakan
investor dalam menanam modal maksimal hanya 3 persen dari total jumlah dana
yang dikucurkan.
Akan tetapi, di Indonesia besaran biaya tersebut dapat mencapai 5 persen. Tak
jarang, besaran dana membengkak akibat adanya penambahan biaya yang tidak jelas
alokasinya berdalih pengurusan perizinan usaha. Jelas, kondisi ini tidak akan
menguntungkan untuk pengembangan investasi di Indonesia.
Penyalahgunaan
Di Provinsi Riau, kasus penyalahgunaan uang negara sepanjang tahun 2004 berasal
dari beberapa sektor, antara lain, izin usaha, pajak, dispensasi usaha,
pungutan liar oknum aparat, mark up pengadaan barang, dan teknis pembayaran
termin proyek.
Tahun 2005 praktik penyalahgunaan diindikasikan tetap terjadi di Riau.
Kekhawatiran ini tampak sejak awal pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Riau tahun 2005. Penetapan APBD yang mencapai Rp 2,5 triliun ini
mengundang kritik dan menebarkan kekhawatiran karena terdapat banyak peluang
untuk terjadi penggelembungan anggaran.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nurdien menunjukkan, dalam Undang-Undang
Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara Pasal 19 Ayat (1) dinyatakan bahwa dalam
rangka penyusunan RAPBD, kepala satuan kerja perangkat daerah (kepala daerah
dan kepala dinas-Red) adalah selaku pengguna anggaran yang menyusun rancangan
kerja dan anggaran satuan kerja (RASK) perangkat daerah tahun berikutnya.
Namun, pemerintah daerah setempat tidak mencantumkan RASK dalam RAPBD. Menurut
Nurdien, ini dapat menjadi pemicu kesempatan mark up anggaran. Sejumlah item
anggaran, seperti pada bidang administrasi umum, anggaran biaya kepala daerah
dan wakil kepala daerah, sekretaris daerah, serta badan informasi, dan kesatuan
bangsa, dianggap masih sangat fantastis dan seharusnya dapat diperkecil 25-50
persen. (NEL)
++++
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/23/daerah/1636827.htm
Provinsi Riau Menuju Krisis Air Bersih Akut
Pekanbaru, Kompas - Penggundulan hutan dan alih fungsi lahan yang semula berupa
hutan primer menjadi areal tanaman monokultur mengakibatkan sumber air bersih
di Provinsi Riau terkuras habis. Krisis air bersih parah dan berkepanjangan
akan menimpa wilayah ini dalam 10-15 tahun ke depan. Awal masa krisis ini telah
dimulai beberapa tahun terakhir, ditunjukkan dengan tidak terpenuhinya lagi
kebutuhan air bersih di wilayah pesisir Riau.
Berdasarkan data terakhir hingga pertengahan Maret 2005 dari Pusat Kajian Rona
Lingkungan dan Sumber Daya Alam Universitas Riau, seluruh masyarakat Riau
menggantungkan pemenuhan kebutuhan air bersih dari persediaan air tanah. Namun,
perluasan perkebunan kelapa sawit selama 20 tahun terakhir berdampak negatif
terhadap keseimbangan persediaan air tanah.
"Total luas lahan perkebunan saat ini mencapai 1,8 juta hektar atau meningkat
tiga kali lipat dibanding tahun 1980-an. Sedikitnya 235 juta pohon kelapa sawit
setiap hari menyerap 2,8 miliar liter air tanah. Berkurangnya air tanah ini
diperparah oleh kerusakan lingkungan sungai-sungai di Riau yang menyebabkan
airnya tak lagi layak dikonsumsi," kata Direktur Pusat Kajian Rona Lingkungan
dan Sumber Daya Alam Universitas Riau Ariful Amri.
Dia mengungkapkan, 95 persen dari 4,3 juta areal hutan alam di Riau telah
rusak. Sebagian besar disebabkan oleh penggundulan hutan baik legal maupun
tidak. Sementara pemanfaatan untuk perkebunan terus dilakukan, rehabilitasi
masih sedikit. Saat ini di empat daerah aliran sungai (DAS) utama di Riau
kondisinya sudah memprihatinkan. Dua minggu hujan, pasti banjir. Dua minggu
terik, kekeringan muncul.
Berdasarkan data dari Rona Lingkungan Unri, di empat DAS Kampar, Indragiri,
Rokan, dan Siak secara normal dulu terjadi siklus banjir besar lima tahun
sekali. Namun, sejak tahun 2000 hingga 2004, banjir terjadi setiap tahun.
Perkembangan perkebunan kelapa sawit yang pesat sama sekali tidak menolong.
Bahkan tanaman ini termasuk rakus air dengan kemampuan menyerap 12 liter per
batang per hari.
Padahal, ketersediaan air tanah menjadi solusi bagi masyarakat Riau sebagai
sumber pemenuhan air bersih. Sepuluh tahun terakhir air sungai yang menjadi
sumber air telah tercemar dengan berdirinya ratusan industri di sepanjang tepi
sungai. Kucuran jutaan meter kubik limbah menyebabkan air sungai tak layak
dikonsumsi.
Kekurangan air bersih
Berkurangnya areal hutan hingga 60 persen lebih juga mengakibatkan perubahan
cuaca menjadi tidak menentu. Jika lima tahun lalu masyarakat masih dapat
mengharapkan air bersih dari hujan selama lima-enam bulan pada musim penghujan,
kini hal ini tidak dapat diharapkan lagi. Kemarau dirasakan lebih panjang
dibanding musim hujan.
Krisis air bersih akibat tidak menentunya cuaca, antara lain terjadi di
Kecamatan Rangsang Barat, Kota Selatpanjang, Kabupaten Bengkalis, yang telah
menginjak bulan ketiga. Lebih dari 4.000 warga di sedikitnya tiga desa
kekurangan air bersih karena hujan baru turun dua kali sepanjang Januari hingga
Maret.(nel)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Riau Masuk Lima Provinsi Terkorup + Provinsi Riau Menuju Krisis Air Bersih Akut
