[list_indonesia] [ppiindia] Re: Orang Miskin Berobat Gratis di Puskesmas dan RS Pemerintah

  • From: "Ida Z.A" <abidin_ida@xxxxxxxxx>
  • To: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 03 Mar 2005 02:05:01 -0000

** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **


siapa yang bisa mengawasi orang miskin benar-benar dapat fasilitas 
berobat gratis ...? jangan sekadar OmDo (omong doang).

--- In ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx, A Nizami <nizaminz@xxxx> wrote:
> Dgn globalisasi yang didiktekan IMF, WTO, dsb, maka
> privatisasi Rumah Sakit Pemerintah akan dilakukan.
> Semua RS pemerintah akan dijual ke swasta yang akan
> mencari untung sebesar mungkin. Contohnya, RS Pasar
> Rebo dalam waktu dekat akan dijual.
> 
> Nah, jika begitu, pengobatan gratis bagi orang miskin
> apa bisa jadi kenyataan?
> 
> --- Ambon <sea@xxxx> wrote:
> 
> > Refleksi: Sampai berapa lama duit kompensasi bisa
> > menjamin pengobatan gratis bagi orang miskin? 
> > 
> > 
> >
> http://www.suarapembaruan.com/News/2005/03/02/index.html
> > 
> > SUARA PEMBARUAN DAILY 
> > 
> > Orang Miskin Berobat Gratis di Puskesmas dan RS
> > Pemerintah
> > 
> > 
> > JAKARTA - Program kompensasi atas kenaikan harga
> > bahan bakar minyak (BBM) bidang kesehatan berupa
> > pelayanan kesehatan gratis di tingkat puskesmas dan
> > pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit
> > pemerintah kelas III untuk orang miskin yang
> > jumlahnya 36.146 juta jiwa. Program dilaksanakan
> > melalui asuransi dengan premi sebesar Rp
> > 5.000/orang/bulan. Premi tersebut dibayar pemerintah
> > dari APBN dan kompensasi dana subsidi BBM. 
> > 
> > Demikian diutarakan Sekretaris Jenderal Departemen
> > Kesehatan dr Sjafii Achmad MPH kepada Pembaruan,
> > Selasa (1/3), di Jakarta. Menurut dia, total premi
> > yang dibayar pemerintah sebesar Rp 2,176 triliun
> > dengan perincian Rp 1 triliun berasal dari APBN
> > 2005, sedangkan sisanya sebesar Rp 1,176 triliun
> > berasal dari kompensasi kenaikan harga BBM. Dengan
> > premi sebesar itu orang miskin akan mendapatkan
> > pelayanan kesehatan paripurna, termasuk hemodialisa
> > (cuci darah) dan pengobatan penyakit jantung tanpa
> > dikenakan iur biaya (tambahan biaya). Sebagai badan
> > penyelenggara program ditunjuk PT Askes. 
> > 
> > Dikatakan, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
> > gratis, setiap orang miskin mempunyai kartu yang
> > dilengkapi foto. Kartu tersebut berlaku di seluruh
> > wilayah Indonesia. Sjafii menyebut dari premi Rp
> > 5.000, sebanyak Rp 1.000 merupakan kapitasi (biaya
> > berobat) untuk pelayanan di tingkat puskesmas.
> > Kapitasi tersebut dibayar di muka, sedangkan Rp
> > 4.000 untuk pelayanan kesehatan rujukan (di rumah
> > sakit) yang akan dibayar secara klaim. 
> > 
> > "Sistem asuransi lebih akuntabel dibanding dengan
> > pengalokasian dana dari Departemen Kesehatan ke
> > Dinas Kesehatan dan kemudian disalurkan ke rumah
> > sakit. Rumah sakit mengklaim ke PT Askes yang akan
> > dilanjutkan ke Departemen Kesehatan. Pada saat
> > pengajuan klaim bisa dilakukan evaluasi setiap
> > bulan," ujarnya. 
> > 
> > Disebutkan, pelaksanaan program kompensasi dana
> > subsidi BBM itu dipantau oleh tim pembina dan
> > pengawasan yang anggotanya terdiri dari masyarakat
> > (LSM), Departemen Kesehatan (pengawasan fungsional),
> > Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
> > serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di tingkat
> > pusat, provinsi, dan kabupaten dibentuk forum
> > konsultasi yang beranggotakan LSM, PT Askes, Dinas
> > Kesehatan. Forum ini, kata Sjafii, melakukan
> > evaluasi sekali dalam sebulan. Sedangkan komplain
> > dari orang miskin di tingkat puskesmas dan rumah
> > sakit ditampung oleh pimpinan puskesmas dan tim
> > teknis di tingkat kecamatan. 
> > 
> > 
> > 10 Persen 
> > 
> > Secara terpisah Prof dr Amal C Sjaaf MPH DrPH dari
> > Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
> > Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
> > (FKM-UI) menilai pihaknya belum melihat keseriusan
> > pemerintah untuk memberi pelayanan kesehatan bagi
> > orang miskin. Pasalnya, dalam pelaksanaan program
> > kesehatan untuk orang miskin itu, pemerintah
> > menerapkan prinsip terbalik. Artinya, dana lebih
> > dahulu tersedia, kemudian baru dipikirkan untuk apa
> > saja dana tersebut dialokasikan. Semestinya, tujuan
> > ditetapkan lebih dahulu, yaitu menyehatkan seluruh
> > orang miskin, kemudian ditetapkan pelayanan
> > kesehatan apa saja yang diperlukan orang miskin
> > tersebut. Dari pelayanan itu akan diketahui berapa
> > dana yang dibutuhkan orang miskin. 
> > 
> > Selain itu, Amal mempertanyakan dasar dari
> > Departemen Kesehatan mengalokasikan dana yang lebih
> > besar di rumah sakit daripada di puskemas. Pada
> > kenyataannya di Indonesia orang miskin lebih banyak
> > berobat di puskemas daripada di rumah sakit. Ini
> > sesuai dengan fakta bahwa rumah sakit berada di
> > kabupaten, sedangkan orang miskin tersebar di
> > pedesaan. 
> > 
> > Amal juga menyebutkan tidak seluruh premi ditujukan
> > untuk pelayanan kesehatan orang miskin. Sebesar 10
> > persen dari premi Rp 5.000 dipergunakan untuk biaya
> > operasional dan sosialiasi oleh PT Askes sebagai
> > penyelenggara program. Hal itu merupakan dampak dari
> > status badan penyelenggara, yakni PT Askes yang
> > bentuknya berupa perseroan terbatas (PT), tetapi
> > melaksanakan program jaminan kesehatan orang miskin
> > yang nirlaba. 
> > 
> > "Sebagai PT, maka untuk melaksanakan jaminan
> > kesehatan yang nirlaba harus ada dua buku. Aset
> > harus dipisahkan. PT Askes harus mengeluarkan biaya
> > gaji dan sewa gedung sekalipun mereka bekerja di
> > gedung milik PT Askes. Status karyawan tetap
> > karyawan PT Askes, tetapi gaji mereka berasal dari
> > pelaksanaan program jaminan kesehatan orang miskin,"
> > tandas Amal. 
> > 
> > Ditambahkan, dengan pengurangan 10 persen dari Rp
> > 2,176 triliun atau Rp 210 miliar, tentu berdampak
> > pada kualitas pelayanan. Seharusnya badan
> > penyelenggara jaminan kesehatan untuk orang miskin
> > tersebut adalah unit pelaksana teknis (UPT)
> > Departemen Kesehatan. Artinya, bila PT Askes
> > melaksanakan program itu maka harus berubah menjadi
> > UPT Departemen Kesehatan. (N-4) 
> > 
> > 
> > 
> >
> --------------------------------------------------------------------
------------
> > Last modified: 2/3/05 
> > 
> > [Non-text portions of this message have been
> > removed]
> > 
> > 
> 
> 
> =====
> Bacalah artikel tentang Islam di:
> http://www.nizami.org
> 
> 
>       
>               
> __________________________________ 
> Celebrate Yahoo!'s 10th Birthday! 
> Yahoo! Netrospective: 100 Moments of the Web 
> http://birthday.yahoo.com/netrospective/





------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Give underprivileged students the materials they need to learn. 
Bring education to life by funding a specific classroom project.
http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **

Other related posts: