[list_indonesia] [ppiindia] Pemerintah "Buta dan Tuli"
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Mon, 21 Mar 2005 09:45:02 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/21/opini/1632293.htm
Pemerintah "Buta dan Tuli"
Oleh Mubyarto
BERBAGAI pihak menolak kenaikan harga BBM bukan semata-mata berkeberatan pada
dampak negatifnya bagi kehidupan ekonomi rakyat, tetapi lebih pada keraguan
tentang konsep dana kompensasi dan ketidakpercayaan masyarakat bahwa program-
program yang pro-poor ini akan benar-benar sampai pada sasaran penduduk miskin.
Kebanyakan orang lupa bahwa pemikiran awal program-program penanggulangan
kemiskinan yang akan dibiayai dari dana kompensasi ini semuanya berasal dari
program JPS (jaring pengaman sosial) yang diluncurkan pertama kali tahun
1998/1999 ketika krisis moneter (krismon) melanda Indonesia. Program JPS ini
semula tak ada dalam "APBN murni", tetapi hampir semuanya didanai dari hibah
atau pinjaman lunak Bank Dunia, IMF, atau dari Program Pangan Dunia (WFP).
Ketika pemerintah meluncurkan program JPS, dalam suasana "setengah panik",
pemerintah merasa perlu (untuk sementara) "melupakan" program-program
penanggulangan kemiskinan yang sudah/sedang berjalan. Pemerintah berasumsi
ketika itu terjadi "PHK besar-besaran" karena pabrik-pabrik dan bank- bank
ditutup atau gulung tikar, dan karena tingkat inflasi mencapai 78 persen selama
1998, banyak muncul "orang miskin baru". Demikian di kota atau desa- desa, yang
sebelumnya sudah ada kelompok masyarakat (pokmas) miskin yang menerima dan
menggulirkan dana IDT, setelah terjadi krismon lalu dibentuk pokmas-pokmas
"miskin baru" yang anggotanya dengan sengaja tidak memasukkan orang-orang
"miskin lama". Maka di banyak kampung/desa miskin lalu ada dua kelompok orang
miskin, yaitu miskin lama (anggota pokmas IDT) dan kelompok miskin baru yang
memanfaatkan dana JPS ala Pemberdayaan Daerah Menghadapi Dampak Krisis Ekonomi
(PDM- DKE) dan program-program JPS lain-lain, seperti JPS-P (pendidikan) dan
JPS-K (kesehatan).
Meskipun program PDM-DKE hanya berjalan sebentar (tiga tahun), berbagai program
lain dalam bidang pangan (OPK- Operasi Pasar Beras), kesehatan (kartu sehat),
dan pendidikan (beasiswa) berjalan terus dengan bendera program JPS. Bahkan,
presiden membentuk Tim Pengendali Program JPS dengan Keppres Nomor 190 Tahun
1998, diketuai Mar'ie Muhammad, mantan Menteri Keuangan. Tim ini mengadakan
rapat-rapat evaluasi dan kunjungan pemantauan ke daerah-daerah dan menemukan
banyak kejanggalan (kebocoran-kebocoran) dalam pelaksanaan program JPS dan
sudah melaporkannya kepada pemerintah.
Salah satu kejanggalan yang berkepanjangan sampai sekarang (1998-2004) adalah
digunakannya data keluarga miskin dari data keluarga prasejahtera dan Keluarga
Sejahtera (KS) I yang sejak awal merupakan data untuk melaksanakan program
Keluarga Berencana (KB), bukan untuk penanggulangan kemiskinan.
Kelompok-kelompok keluarga prasejahtera tidak pernah semuanya merupakan
keluarga miskin karena selalu diketuai tokoh-tokoh masyarakat, sedangkan ciri-
cirinya jelas berbeda dengan ciri-ciri "orang miskin", seperti "anggota
keluarga tidak melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut". Namun, agar
dapat dipakai untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, keluarga-
keluarga prasejahtera dan KS I ini lalu dibagi dengan alasan ekonomi dan bukan
alasan ekonomi. Data keluarga miskin ala BKKBN ini pada waktu itu merupakan
"satu-satunya data" yang dimiliki pemerintah dan dapat dipakai untuk menyusun
program-program JPS karena data terbitan BPS bersifat makro dan paling mudah
hanya da
pat disusun sampai tingkat provinsi. Data BKKBN ini angka absolutnya selalu
lebih besar dari "kenyataan" di lapangan. Angka- angka ini sekarang rupanya
sudah "disesuaikan" sedemikian rupa sehingga data jumlah penduduk miskin
Indonesia versi BPS sebanyak 31,6 juta orang akan "ketemu" dengan data keluarga
miskin yang 8,6 juta keluarga dikalikan 4,2, yaitu angka rata-rata anggota per
keluarga.
Data keluarga miskin ala BKKBN yang terlalu tinggi (overestimate) "disambut
baik" oleh pelaksana program di lapangan karena selalu berarti ada "kelebihan
jatah". Misalnya, dalam pembagian raskin (beras untuk rakyat miskin), kelebihan
jumlah beras yang harganya hanya Rp 1.000 per kg pasti disambut gembira. Namun,
karena dalam kenyataan di lapangan keluarga yang benar-benar miskin "berdasar
alasan ekonomi", yaitu yang tidak mampu membeli beras, jumlahnya selalu lebih
sedikit, maka beras murah ini (terpaksa) ditawarkan kepada siapa saja di
desa/kampung yang bersedia membelinya. Alhasil raskin ini di banyak daerah
tidak pernah dibagi sesuai pedoman, yaitu 20 kg/bulan/keluarga, tetapi hampir
selalu diterima setiap keluarga, miskin dan tidak miskin, jauh di bawah 10
kg/keluarga/bulan. Satu kelurahan di Yogyakarta menurut catatan BKKBN hanya ada
339 keluarga prasejahtera dan KS I, tetapi ketika raskin akan dibagi ternyata
jumlahnya naik menjadi 652 kk, berarti hampir dua kali lipat.
Bahwa program JPS-Raskin selalu tidak tepat sasaran sesungguhnya sudah
dilaporkan Tim Pengendali JPS dan tim peneliti lain-lain sejak 1999- 2001.
Namun, sampai sekarang ketidaktepatan sasaran ini dianggap bukan masalah serius
karena "dalam praktik beras selalu habis" dan uang hasil penjualan raskin
diterima Dolog setempat. Masalahnya sekarang adalah, kalau dana kompensasi
untuk raskin ini dianggarkan Rp 5,4 triliun yang berarti 30 persen dari total
dana kompensasi, apakah ini wajar dipakai pemerintah sebagai "program utama"
yang pro-poor. Dengan meneruskan program raskin, pemerintah dapat dianggap
"tidak peduli" (I don't care) terhadap "pemborosan" atau
penyimpangan/penyelewengan yang terjadi. Program penanggulangan kemiskinan yang
memanfaatkan dana kompensasi untuk JPS kesehatan (kartu sehat atau Askes)
memang perlu diteruskan meskipun juga dilaporkan "bocor" 73 persen. Data
Susenas yang dilaporkan BPS menunjukkan bahwa program JPS kesehatan (kartu
sehat) tercapai 26,5 perse
n, beasiswa murid miskin 33,3 persen (bocor 67 persen), raskin 25,9 persen
(bocor 74 persen), dan kredit usaha di bawah Rp 10 juta hanya 10 persen (bocor
90 persen) (Republika, 14/3, hal 1).
TENTANG program "raskin" ini, yang pada awalnya dikenal sebagai program Operasi
Pasar Khusus Beras (OPK Beras), kami kutipkan kesimpulan TP- JPS tahun 2001
berikut ini:
"Berdasarkan pengalaman beberapa tahun pelaksanaan, program OPK beras tidak
banyak membantu penduduk miskin. Bantuan beras yang hanya 5kg-10 kg per
keluarga tidak dapat mengubah penghidupan. Pembagian beras OPK hanya
mempertimbangkan tujuan pemerataan, yang dibuktikan dengan keluarga yang
sebenarnya tidak membutuhkan beras pun tetap mendapat bantuan beras. Di samping
jumlah beras yang relatif kecil, kualitas beras pun menjadi keluhan para
penerima karena rasanya yang kurang enak. Bantuan beras sebenarnya sangat
bermanfaat, khususnya bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Program OPK
Beras harus dihentikan karena dapat berakibat buruk bagi kegairahan sektor
pertanian dan petani. Ketahanan pangan dapat dicapai dengan meningkatkan daya
beli, bukan menghukum petani dengan harga beras murah".
Kalau pemerintah sudah mengetahui terjadinya kebocoran- kebocoran yang demikian
besar dalam program-program pro-poor yang menggunakan dana kompensasi kenaikan
BBM, tetapi bersikukuh melanjutkannya, apakah ini tidak berarti "pemerintah
buta dan tuli"? Yang seharusnya ditempuh pemerintah sekarang tidaklah
mengembangkan program-program penanggulangan kemiskinan yang "dititipkan" dalam
penggunaan dana kompensasi BBM.
Mengapa pemerintah terkesan "miskin pemikiran" dan "miskin prakarsa" dalam
program-program pro-poor ini meskipun di Bappenas, Depdagri, Depsos, dan Menko
Kesra dan BKKBN, sebenarnya banyak birokrat yang sudah cukup banyak "makan
garam" dalam program-program penanggulangan kemiskinan yang dibutuhkan?
Alangkah tragis pemerintah "SBY-JK" yang berjanji mengadakan
perubahan-perubahan ternyata sekadar melanjutkan kebijakan dan program- program
penanggulangan kemiskinan yang sudah diketahui banyak keliru dan kebocorannya.
Mubyarto Guru Besar dan Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila (Pustep) UGM
Search :
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Pemerintah "Buta dan Tuli"
