[list_indonesia] [ppiindia] Menanti Gebrakan Parlemen untuk BBM
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Fri, 4 Mar 2005 09:04:13 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.suarapembaruan.com/News/2005/03/03/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Menanti Gebrakan Parlemen untuk BBM
Oleh Saleh Partaonan Daulay
NDONESIA tidak pernah berhenti menangis. Itulah bahasa yang paling tepat untuk
menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Betapa tidak, musibah dan
bencana silih berganti membayangi kehidupan kita sebagai bangsa.
Gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran hutan, wabah penyakit, dan kecelakaan
transportasi terjadi di mana-mana. Bahkan badai tsunami yang menelan korban
ratusan ribu anak manusia di Aceh dan Sumatera Utara merupakan puncak dari
nestapa yang sulit dilupakan.
Tampaknya, tangisan dan tetesan air mata rakyat Indonesia tidak akan berhenti
sampai di situ. Hal ini dikarenakan pemerintah membawa nestapa baru kepada
seluruh rakyatnya dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 Maret
2005. Kali ini, kenaikan harga BBM rata-rata 29 persen. Satu angka yang cukup
fantastis bila dibandingkan dengan tingkat pendapatan per kapita nasional.
Salah satu dalih pemerintah dalam menaikkan harga ini adalah karena tingginya
harga minyak di pasar internasional. Menurut Warta Pertamina, harga BBM di
Indonesia merupakan harga termurah keenam dari 160 negara di dunia. Akibatnya,
penyelundupan BBM ke luar negeri meningkat secara tajam.
Alasan lainnya, pemerintah berkeinginan menerapkan pola subsidi secara benar
dan tepat sasaran. Menurut pemerintah, pola subsidi yang diberlakukan saat ini
tidak tepat karena hampir 84 persen hanya dinikmati kalangan menengah ke atas,
sementara rakyat kecil hanya menikmati 16 persen saja.
Dalam mengatasi ketimpangan subsidi tersebut, Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani jauh-jauh hari telah
memberikan iming-iming berupa program kompensasi kenaikan harga BBM.
Menurutnya, program kompensasi yang telah direncanakan pemerintah adalah berupa
penyediaan pelayanan pengobatan kelas tiga di rumah sakit dan pendidikan gratis
untuk anak-anak miskin.
Di samping itu, kompensasi diarahkan pada program pembangunan infrastruktur
pedesaan, antara lain pembangunan irigasi dan jalan desa. Bahkan, pemerintah
juga berencana menambah alokasi dana untuk program beras murah untuk rakyat
miskin.
Bila dilihat sepintas, alasan dan argumentasi yang diajukan pemerintah sungguh
sangat mulia. Namun bila ditelaah lebih dalam, kenaikan harga BBM sebagai
dampak pengurangan subsidi tetap saja menimbulkan efek sosial di setiap lapisan
masyarakat.
Pada akhirnya, masyarakat miskin dan ekonomi lemah yang harus menanggung beban
lebih parah.
Pengalaman masa lalu membuktikan, setiap kali terjadi kenaikan harga BBM,
selalu diikuti oleh kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok dan juga tarif
pelayanan transportasi.
Menanti Gebrakan
Tercatat sampai tanggal 26 Februari 2005, DPR belum menyetujui kenaikan harga
BBM. Bahkan empat fraksi secara tegas menolak kenaikan harga BBM. Keempat
fraksi yang terdengar nyaring meneriakkan penolakan itu di berbagai media
adalah FPAN, FKB, FPKS, FPPP, dan FPDI-P.
Penolakan yang diajukan anggota parlemen tersebut sudah barang tentu dapat
meningkatkan kredibilitas mereka di mata rakyat. Momentum seperti ini memang
sangat pas untuk dijadikan sarana dalam memperbaiki citra parlemen yang selama
ini terkesan mengabaikan aspirasi rakyat.
Sebagai wakil dan penyambung lidah rakyat, sudah sepantasnya seluruh anggota
parlemen menyuarakan penolakan dan keberatan rakyat terhadap kenaikan harga
BBM.
Saat ini, skenario yang mungkin dilakukan oleh parlemen dalam menyikapi
kenaikan harga BBM adalah dengan mengajukan hak interpelasi dan hak angket.
Menurut Penjelasan UU No 22 Tahun 2003, yang dimaksud dengan hak interpelasi
adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan
pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
Hak interpelasi memang tepat diajukan mengingat adanya beberapa persyaratan
yang diajukan sejumlah fraksi yang belum dipenuhi pemerintah sebelum menaikkan
harga BBM. Beberapa hari yang lalu, Fraksi Kebangkitan Bangsa, misalnya,
mengajukan beberapa persyaratan antara lain jaminan skema kompensasi BBM,
akuntabilitas dana subsidi BBM tahun sebelumnya, audit operasional dan
finansial untuk biaya produksi dan distribusi BBM yang sebenarnya.
Demikian juga FPAN yang masih mempertanyakan tentang audit terhadap harga pokok
BBM dan besarnya subsidi BBM. Karena sifatnya hanya meminta keterangan,
biasanya pemerintah akan segera memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan
dan keberatan yang diajukan parlemen. Dan bila jawabannya tidak memuaskan,
dilanjutkan dengan menggunakan hak angket.
Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan
pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan
bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan. Sebelumnya, DPR akan membentuk panitia angket yang
anggotanya terdiri atas anggota Dewan yang ditunjuk dan biasanya juga akan
melibatkan beberapa ahli yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti.
Panitia ini berhak meneliti dan meminta keterangan kepada semua pihak yang
dirasa perlu baik umum maupun instansi pemerintah. Hasil penelitian dilaporkan
oleh panitia kepada Dewan dan segera diumumkan.
Meskipun penggunaan kedua hak tersebut merupakan manifestasi dari bagian
pengawasan legislatif kepada eksekutif, kelihatannya kedua skenario ini tidak
akan efektif untuk mencabut kembali kebijakan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah menyangkut kenaikan harga BBM. Artinya, gebrakan parlemen dengan
menggunakan mekanisme ini tetap tidak akan dapat menanggapi persoalan riil yang
dihadapi masyarakat.
Bahkan lebih jauh dari itu, pengajuan hak interpelasi dan hak angket sering
kali ditunggangi untuk hanya sekadar mencari popularitas pada tingkat
individual dan juga institusional partai. Tindakan ini sangat tidak bijaksana
karena dapat menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap wakil-wakil mereka yang
saat ini sedang menikmati "empuknya" kursi parlemen.
Selain itu, pada tataran moral, mencari popularitas di tengah kegelisahan dan
penderitaan orang lain merupakan tindakan yang sangat tercela dan pelakunya
pantas menerima kutukan dari rakyat.
Mengawal Kompensasi
Sembari menanti hasil gebrakan parlemen melalui pengajuan hak interpelasi dan
hak angket, langkah lain yang paling strategis untuk dilakukan saat ini adalah
melakukan perlindungan langsung terhadap rakyat. Langkah ini difokuskan pada
usaha melindungi kepentingan rakyat dari multiplier effect (efek beruntun) yang
ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM.
Di antara efek beruntun yang perlu diperhatikan adalah naiknya harga-harga
kebutuhan pokok dan tarif transportasi. Sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap
terjadi kenaikan harga BBM para spekulan sering kali memanfaatkannya untuk
mencari keuntungan di tengah kesempitan orang lain.
Dalam hal ini, anggota parlemen diharapkan dapat berperan aktif untuk
memberikan perlindungan jangka pendek kepada rakyat agar beban psikologis
mereka tidak semakin bertambah.
Namun, skala prioritas yang perlu dilaksanakan untuk jangka panjang adalah
melakukan pengawalan terhadap kebijakan kompensasi kenaikan harga BBM. Tanpa
diiringi dengan pengawalan ketat, kompensasi yang dijanjikan oleh pemerintah
tidak akan pernah mencapai sasaran, bahkan dapat mengalami kebocoran.
Dalam upaya mengawal kompensasi, pihak parlemen dapat melakukan langkah-langkah
antisipatif dengan cara memantau seluruh proses distribusi kompensasi yang
dilakukan pemerintah. Tindakan ini memang agak sulit dilakukan mengingat
kompleksnya alur distribusi kompensasi. Namun harus disadari bahwa gebrakan
seperti ini jauh lebih bermanfaat bagi rakyat dibandingkan dengan hanya perang
retorika melalui media massa.
Selain itu, agar sisi keadilan terwujud secara menyeluruh, hal lain yang perlu
digebrak adalah pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi yang saat ini tertahan
di bank-bank pemerintah dan swasta. Bila dibandingkan dengan pendapatan
pemerintah melalui penghentian subsidi BBM yang besarnya hanya Rp 72 triliun,
maka pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi perbankan sebesar Rp 402 triliun
(merujuk pada APBN 2002-2004) jauh lebih penting untuk dilakukan.
Pihak parlemen harus tegas mendesak pemerintah untuk menarik dana-dana
tersebut. Selama ini, pemerintah terkesan lebih berpihak kepada orang-orang
kaya (para komisaris dan direksi bank) dibandingkan rakyat miskin. Bila
pemerintah memiliki keberanian untuk menaikkan harga BBM di tengah
ketidakpastian ekonomi rakyat, lalu kenapa pemerintah tidak berani melakukan
hal yang sama kepada mereka-mereka yang selama ini telah sejahtera?
Rakyat tentu saja sangat berharap agar parlemen melakukan gebrakan yang
betul-betul dapat memperbaiki nasib mereka. Andaikata seluruh uang negara yang
tercecer di tangan-tangan praktisi perbankan itu dapat diamankan, maka biaya
pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan beras miskin yang
diiming-imingkan pemerintah itu sudah tidak perlu dipersoalkan lagi. Hanya
melalui gebrakan pada bidang inilah rakyat lebih merasakan dampaknya, bahkan
melebihi harga kompensasi yang dijanjikan pemerintah.
Penulis adalah Direktur Program MAARIF Institute For Culture and Humanity dan
aktivis PP Pemuda Muhammadiyah
--------------------------------------------------------------------------------
Last modified: 3/3/05
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Menanti Gebrakan Parlemen untuk BBM
